Kementrian Lembaga: Kadin

i2C Jadi Kandidat? Ini Mobil Nasional RI yang Bakal Dijual di Bawah Rp300 Juta

GELORA.CO – Rencana pemerintah untuk menghadirkan mobil nasional buatan sendiri terus dipersiapkan dengan matang. Bocorannya, mobil tersebut akan dijual ke masyarakat di bawah Rp300 jutaan, segmen ini memang menjadi pasar terbesar industri otomotif tanah air.

Saat ini mobil-mobil di bawah Rp300 jutaan memang mendominasi pasar. Mulai dari LCGC yang rata-rata berada di bawah Rp200 juta, hingga Low MPV seperti Toyota Avanza yang seluruh variannya masih berada di rentang Rp 200–300 juta.

Bahkan produsen baru kendaraan listrik pun masuk ke area ini. BYD menawarkan Atto 1 dengan harga tertinggi Rp235 juta, sementara Jaecoo menempatkan SUV listrik barunya di angka tertinggi Rp299,9 juta.

Harga-harga tersebut yang menjadi acuan pemerintah dalam mendorong lahirnya mobil nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa segmen tersebut akan menjadi patokan utama.

“Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” ujar Airlangga dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia, Kamis, 4 Desember.

Airlangga juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk menyiapkan anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional tersebut. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat memberikan kode calon mobil nasionalnya.

Agus menyebutkan bahwa mobil tersebut sempat dipamerkan di ajang GIIAS 2025. Meskipun, pada akhirnya Presiden Prabowo juga sudah menunjuk PT Pindad untuk memproduksi mobil nasional yang dimulai 2027.

“Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” ujar Agus saat itu.

Jika menilik pernyataan Agus, maka mobil tersebut mengarah pada Indigenous Indonesia Car, atau i2C Project. SUV listrik I2C Project menuangkan unsur-unsur Indonesia ke dalam mobilnya, seperti momen kemerdekaan 1945, hingga burung garuda.

SUV listrik konsep tersebut memiliki dimensi panjang 4.910 milimeter, lebar 1.848 mm, tinggi 1.690 mm, dan jarak poros roda depan ke belakang 2.965 mm. Sementara powertrainnya mengandalkan baterai NMC berkapasitas 83,4 kWh yang diklaim bisa berjalan sejauh 617 kilometer berdasarkan pengujian CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

05/12/2025 20:42
Ini Sebabnya Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

Jakarta –

Mobil nasional bikinan Indonesia bakal dijual dengan harga di bawah Rp 300 juta. Ini alasan di baliknya.

Pemerintah tengah menggodok mobil nasional bikinan anak bangsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebut akan ada anggaran tersendiri khusus untuk mengembangkan proyek mobil nasional. Sejauh ini belum dirinci lebih mendetail soal besar anggarannya. Namun yang jelas, proyek mobil nasional ini jadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan bapak presiden kita perlu menyediakan anggaran untuk pengembangan mobil nasional, jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional,” ujar Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

Airlangga mengungkap lebih lanjut salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan mobil listrik nasional RI adalah keterjangkauan harga. Untuk bisa menyasar kalangan lebih luas, harga memang menjadi salah satu pertimbangan orang Indonesia dalam membeli mobil. Pun kalau mau bisa bersaing di pasar yang ‘kue’nya besar, maka harga mobil nasional juga tak bisa mahal-mahal. Paling tidak, harga mobil nasional harus di bawah Rp 300 juta. Sebab, mobil harga segitu paling banyak dipinang orang RI.

“Kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” ujar Airlangga lagi.

Proyek mobil nasional memang belum dijabarkan secara detail. Adapun kabarnya sudah ada perusahaan yang ditugaskan untuk menggarap proyek tersebut yaitu PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan PT Pindad. i2C atau Indigenous Indonesian Car diduga menjadi salah satu calon mobil nasional pertama yang bakal diproduksi. Desain mobil konsep ini dikerjakan oleh PT TMI dengan panduan atau pengawasan langsung dari tim Italdesign asal Italia.

“i2C adalah electric vehicle tipe SUV yang dikembangkan oleh PT TMI, untuk versi sipil sebagai bagian dari penugasan,” ungkap Perwakilan TMI, Verly Joshua dikutip CNBC Indonesia.

“PT. Pindad memiliki versi militer yang bisa dikonversi menjadi sipil seperti brand Hummer, juga sebagai bagian dari penugasan,” jelas Verly.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu juga sudah mengungkap sudah ada merek yang bakal menggarap proyek mobil nasional RI. Wujud mobilnya juga kata dia sudah mejeng di GIIAS 2025. Mengacu pada pernyataan Agus tersebut, mobil nasional yang disiapkan itu diduga adalah i2C. Konsep mobil itu memang sudah dipamerkan di GIIAS 2025, tapi baru berbentuk clay model skala 1:1.

(dry/din)

05/12/2025 07:47
Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap industri masih terus berupaya mendorong substitusi impor bahan baku dengan mencari alternatif dari dalam negeri. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong pada Oktober 2025 tercatat sekitar US$15,19 miliar, naik 9,90% dibanding September 2025 sebesar US$13,82 miliar. Namun, secara tahunan, angka tersebut masih lebih rendah atau turun 5,18% dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai US$16,02 miliar.

Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, impor bahan baku/penolong mencapai US$139,59 miliar, sedikit turun 1,25% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar US$141,58 miliar.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin mengatakan, penurunan yang terjadi secara tahunan dan kumulatif menunjukkan sebagian sektor mulai meningkatkan penggunaan bahan baku domestik, meski masih terbatas.

“Dengan demikian, sinyal substitusi impor mulai muncul, tetapi bentuknya masih selektif dan belum meluas,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Namun, Kadin melihat sinyal substitusi impor bahan baku sebagai peluang strategis meskipun penyerapannya masih dilakukan bertahap. Pasalnya, Indonesia belum dapat sepenuhnya lepas dari impor dalam waktu dekat karena kapasitas industri hulu, seperti petrokimia, bahan kimia dasar, dan komponen elektronik belum mencukupi.

“Meski begitu, ketergantungan dapat dikurangi secara nyata jika penguatan industri hulu, konsistensi kebijakan, serta efisiensi energi dan logistik terus dipacu,” jelasnya.

Dengan dorongan investasi dan hilirisasi yang sekarang berlangsung, menurut Saleh, Indonesia berpotensi menekan impor bahan baku secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang, meskipun impor tetap diperlukan untuk barang modal dan teknologi.

Dia juga menerangkan penurunan impor bahan baku secara kumulatif 1,25% di tengah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2025 yang tetap ekspansif pada level 53,5 menunjukkan bahwa industri tidak sedang melemah.

“Sebaliknya, pelaku usaha tampaknya melakukan efisiensi rantai pasok dan optimalisasi stok setelah periode harga yang bergejolak,” tuturnya.

Terlebih, ada kenaikan impor barang modal hingga 18% justru menandakan adanya investasi dan modernisasi mesin sehingga penurunan impor bahan baku lebih mencerminkan penataan ulang struktur input, bukan pelemahan produksi.

Data dari BPS menunjukkan impor bahan baku industri seperti petrokimia, nafta, kimia dasar, dan komponen elektronik menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang Januari–Oktober 2025.

Pada komoditas petrokimia, impor oil-cake tercatat mencapai US$1,90 miliar, turun dari periode yang sama tahun 2024 sebesar US$2,16 miliar, atau melemah sekitar US$255,59 juta.

Sementara itu, impor nafta dan petroleum preparations juga meningkat cukup tajam, dari US$895 juta pada Januari–Oktober 2024 menjadi US$1,63 miliar periode yang sama tahun ini.

Di kelompok kimia dasar, tren yang muncul cenderung bervariasi. Impor potassium chloride (KCl) tercatat sebesar US$866 juta pada Januari-Oktober 2024 kemudian naik menjadi US$1,27 miliar pada Januari-Oktober 2025 atau tumbuh 47,12% ctc.

Bahan kimia untuk elektronik yang tercatat sebagai chemical elements doped justru melonjak tajam dari US$226 juta menjadi US$1,22 miliar, atau meningkat hampir US$1 miliar.

04/12/2025 21:14
Menko Airlangga Bidik Transaksi Harbolnas 2025 Tembus Rp 35 Triliun

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) menjelaskan, pasar otomotif Indonesia memasuki fase baru setelah kehadiran mobil listrik skala massal membuat harga mobil konvensional mengalami koreksi signifikan.

Dalam pameran otomotif di Bumi Serpong Damai (BSD), harga rata-rata mobil turun hingga kisaran Rp 300 juta. Bahkan beberapa model kini ditawarkan hanya Rp 175–190 juta, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kalau kita lihat kemarin di pameran di Bumi Serpong Damai harga mobil rata-rata Rp 300 juta rupiah dan bahkan ada mobil yang harganya Rp 175 sampai Rp 190 juta. Artinya, dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Airlangga di Rapimnas Kadin, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari meningkatnya penetrasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik dari produsen lokal maupun global. Kompetisi harga yang ketat memaksa produsen mobil berbahan bakar bensin untuk menyesuaikan harga agar tetap kompetitif.

Koreksi harga tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama di segmen menengah.

Kondisi pasar menunjukkan bahwa selera konsumen mulai bergeser. Penjualan mobil listrik naik 18,27% sepanjang 2025, jauh melampaui pertumbuhan penjualan mobil konvensional yang cenderung stabil. Sementara itu, penjualan sepeda motor naik 8,4%, menandakan permintaan kendaraan pribadi tetap tinggi.

“Penjualan mobil stabil namun penjualan mobil listrik naik 18,27 persen jadi terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ujarnya.

04/12/2025 14:20
Menko Airlangga Sebut Pembangunan Pabrik BYD Sudah 90 Persen

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan perkembangan pabrik BYD di Subang tinggal 10 persen lagi. Ini menjadi salah satu bagian investasi BYD di Indonesia.

“Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp 7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun, BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp 11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun,” ujar Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

Senada dengan pernyataan Airlangga, PT BYD Motor Indonesia sudah memastikan pabriknya bakal beroperasi kuartal pertama tahun 2026.

“Ini mulai start proses tahap terakhir, harusnya lancar. Itu semua dimulai di kuartal I 2026,” jelas Luther selaku Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia.

Sebanyak 69.146 unit mobil listrik sudah terdistribusi sepanjang tahun 2025. BYD menjadi merek yang paling populer di Indonesia dengan capaian 30.670 unit. Sementara sub brand mewahnya, Denza mendistribusikan sebanyak 6.967 unit.

BYD menjadi penikmat insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif. BYD dibebaskan dari bea masuk dan juga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dinolkan.

Namun BYD wajib membangun pabrik, sebab ada ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor. Bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023 jo No. 1 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu, ada sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan produsen mobil listrik penerima insentif EV CBU. Sebelum mendapatkan insentif, pabrikan itu harus menyertakan surat komitmen yang salah satu isinya adalah janji untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri.

Mereka harus mulai memproduksi mobil listrik di dalam negeri paling lambat 1 Januari 2026. Dalam rentang Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027, pabrikan mobil listrik itu harus memproduksi mobil dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan yang diimpor.

(riar/rgr)

04/12/2025 14:10
Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh hingga pengusaha tengah harap-harap cemas menantikan penetapan kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Belum diketahui pasti berapa besaran kenaikan upah minimum pada 2026. Namun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

“Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Demo Buruh Besar-Besaran

Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa kalangan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025. Aksi demo ini dilakukan sehari menjelang pengumuman kenaikan UMP 2026 yang disebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 8 Desember 2026.

“KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” ujarnya.

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5 juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

“Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% sampai 7%, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli.

“Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” pungkasnya.

Respons Pengusaha

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran UMP 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

“Kita ketahui bahwa untuk UMP ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

“Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

“Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

Formula Baru Kenaikan UMP

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

“Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

“Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

04/12/2025 10:00
Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

Jakarta –

Pemerintah telah menyalurkan Rp 7 triliun dalam pemberian insentif untuk industri otomotif Tanah Air selama dua tahun.

Ada sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif. Misalnya untuk pabrikan yang ingin membangun pabrik kendaraan listrik, dibebaskan dari bea masuk dan juga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dinolkan.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan, pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40% selama jangka waktu pemanfaatan insentif.

Insentif ini harus memiliki syarat kerja sama internasional dengan Indonesia, yang berbunyi:

(2a) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

Untuk mendapatkan kedua insentif tersebut, perusahaan wajib memenuhi tiga kriteria yaitu:

Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

Tak cuma itu, ada juga ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor. Bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib mewujudkan komitmen produksi 1:1 sesuai road map tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah lalu dapat mengeksekusi klaim atas bank garansi dari peserta program yang gagal memenuhi kewajiban produksinya pada tahun 2028.

Insentif juga diberikan untuk para produsen yang sudah memiliki pabrik di Indonesia dan juga memproduksi mobil listrik. Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Ada juga beberapa insentif lain yang diberikan termasuk untuk mobil hybrid dan motor listrik.

Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkap, total sudah Rp 7 triliun insentif yang diberikan untuk sektor otomotif dalam negeri.

“Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif 7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun,” kata Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

Dia menjabarkan deretan pabrikan yang baru ataupun menambahkan investasi di Indonesia di antaranya ada BYD, Chery, VinFast, Wuling, hingga Hyundai.

“BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp 11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun, Chery inves tambahan Rp 5,2 triliun, dia sudah punya dua sampai tiga merek sampai dengan tahun 2030, Wuling investasi Rp 9,3 triliun untuk otomotif dan pabrik baterai 7,5 triliun, Vinfast dari Vietnam sudah invest Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun, Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” terang Airlangga.

Namun tampaknya mulai tahun depan, insentif untuk sektor otomotif belum jelas kelanjutannya. Airlangga pada kesempatan sebelumnya menyebut sektor otomotif sudah cukup kuat sehingga tak lagi butuh insentif. Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

“Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

(dry/rgr)

04/12/2025 09:10
Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

Jakarta –

Pemerintah bakal mengembangkan mobil nasional buatan Indonesia. Diharapkan mobil itu bisa dijual dengan harga Rp 300 jutaan.

Mobil-mobil yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia berada di rentang harga di bawah Rp 300 juta. Nggak heran kalau mobil dengan banderol segitu populer dan penjualannya juga laris. Sebut saja mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yang kebanyakan dijual di bawah Rp 200 juta. Selanjutnya, mobil di segmen Low MPV sekelas Avanza, seluruh modelnya tak sampai Rp 300 juta.

Sejumlah pendatang baru yang menghadirkan mobil listrik juga membanderol produknya dengan harga di bawah Rp 300 jutaan. Misalnya ada BYD Atto 1 dengan harga termahal Rp 235 juta. Atau ada juga Jaecoo yang menawarkan SUV listrik dengan harga termahal Rp 299,9 juta.

Keterjangkauan harga tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam pengembangan mobil nasional buatan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal mendorong pengembangan mobil nasional dengan harga di bawah Rp 300 juta tersebut.

“Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” terang Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

Dia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah meminta anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Prabowo. Agus juga menyebut bahwa calon merek mobil nasional itu juga sudah ada.

“Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik, tapi semuanya sudah siap sebetulnya,” bilang Agus.

“Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” jelasnya lagi.

Mengacu pada pernyataan Agus tersebut, mobil nasional yang disiapkan itu diduga adalah i2C. Konsep mobil itu memang sudah dipamerkan di GIIAS 2025, tapi baru berbentuk clay model skala 1:1.

(dry/rgr)

04/12/2025 07:32
Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

“Kita ketahui bahwa untuk UMR ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Yassierli sebelumnya menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

03/12/2025 19:31
Intip Garasi Bos Bea Cukai yang Janji Berbenah usai Diancam Purbaya

Jakarta –

Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama berjanji instansinya akan berbenah usai diancam Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menilik sisi lain dari bos Bea Cukai di Indonesia, apa saja isi garasinya?

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkan Djaka sebagai Asintel Panglima TNI, dia punya harta sebesar Rp 4.703.334.767 (Rp 4,7 miliaran).

Khusus isi garasinya, pada LHKPN yang disetor pada 28 Juni 2024, Djaka hanya mendaftarkan satu unit mobil yakni Toyota Innova lansiran 2021. Harga mobil itu ditaksir Rp 256 juta.

Tidak ada daftar kendaraan lain yang dilaporkan Djaka. Status mobil itu diperoleh atas hasil sendiri.

Purbaya ancam Bea Cukai dibubarkan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jika tak ada perbaikan, Bendahara Negara mengancam akan membekukan instansi tersebut.

Menanggapi ini, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama optimis mampu memperbaiki instansinya dalam kurun waktu satu tahun. Pasalnya jika tidak, Bea Cukai akan benar-benar dibekukan sehingga karyawan dirumahkan dan makan gaji buta.

“Ya optimis, harus optimis (perbaikan dalam waktu satu tahun). Kalau kita nggak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Tentu tidak akan mau,” sebut Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya berkali-kali mengancam akan membekukan Bea Cukai jika instansi tersebut tak menunjukkan perbaikan. Bahkan sebanyak 16.000 pegawai terancam dirumahkan.

“Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

(riar/dry)

03/12/2025 14:13