Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

    Dijemput Paksa, Rudy Ong Tertunduk Saat Digiring ke Gedung KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pemberi suap atas penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), Rudy Ong Chandra tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8/2025). Dia dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rudy tiba pukul 21.37 WIB. Dia turun dari mobil petugas KPK bernopol B 2317 UOT. Dia tampak mengenakan kemeja berwarn aungu dengan motif garis.

    Dia juga ditemani pria yang mengenakan pakaian kemeja putih dan sweater berwarna abu-abu serta menenteng tas berwarna cokelat dan hitam.

    Rudy hanya bisa menunduk selama berjalan menuju ruangan penyidik. Dia tidak memberi sepatah kata kepada awak media.

    Ketika ingin menaiki tangga yang bertembok kaca, dia sempat memberikan instruksi kepada petugas untuk jalan lebih dulu. Namun permintaan itu ditolak. 

    Dia berjalan ke atas dengan tangan yang menutup wajah di bagian sebelah kiri, karena pada posisi ini awak media dapat memotret dan melihat dengan jelas.

    Setelah sampai tangga terakhir untuk diperiksa lebih lanjut, seketika Rudy merayap sampai tidak tampak oleh awak media, hingga sesudah melewati pintu akses, dia baru tampak berdiri kembali.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Rudy akan ditahan hingga 20 hari ke depan.

    “Selanjutnya tersangka ROC akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2025,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Adapun penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

    Diketahui, Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena memberikan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013-2018.

    Rudy merupakan pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagaiKomisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Sebagai informasi, perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    KPK Jemput Paksa Rudy Ong Chandra, Tersangka Kasus Suap IUP di Kalimantan Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa bos tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra. 

    Diketahui, Rudy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena memberikan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur pada 2013-2018.

    “Hari ini Penyidik melakukan jemput paksa terhadap Sdr. ROC terkait perkara TPK pengurusan izin pertambangan di wilayah Kaltim periode 2013 – 2018,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025)

    Tindakan jemput paksa lantaran Rudy kerap absen dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Setibanya di Jakarta, Rudy akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK

    Rudy merupakan pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Sebagai informasi, perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • MenPAN-RB Ngaku Ngerem Posting di Medsos, Ini Alasannya

    MenPAN-RB Ngaku Ngerem Posting di Medsos, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku khawatir mengunggah konten di media sosial lantaran dikeroyok soal pembukaan pendaftaran CPNS.

    Hal ini ia utarakan ketika membicarakan jika ekonomi nasional tidak tumbuh, maka para pencari kerja kerap kali tidak mencari kerja di pihak swasta. Selain itu ia juga mengaku, masyarakat kini mencari peluang untuk menjadi

    “Saya tuh sekarang kalau posting di media sosial tuh agak sedikit tidak berani, untuk men-tag siapapun. Kenapa? Pasti akan dikeroyok ya, ‘Kapan dibuka CPNS, bu? Kapan kami diterima?’” kata Rini dalam acara Penandatanganan MoU Antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Jadi, orang tuh nyari pekerjaan kepada pemerintah. Saya sih yakin kalau kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tentunyakita bisa lebih banyak lapangan pekerjaan,” sambung Rini.

    Ketika dikonfirmasi perihal peluang pendaftaran CPNS, Rini enggan mengelaborasi lebih lanjut.

    “Oh, nanti itu. ‘Kan kita lagi bicara soal ini (kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kementerian PANRB), ya,” ucapnya.

    Menurut catatan detikcom, Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kerap menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh para pencari kerja setiap tahunnya. Namun informasi terkait kepastian pembukaan pendaftaran CPNS 2025 sampai ini tak kunjung disampaikan.

    Rini mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait seleksi CPNS.

    “Belum, belum ada. Belum ada arahan dari Presiden,” jawab Rini singkat saat ditemui wartawan usai Rapat Koordinasi RPP Tata Kelola Penyelenggara Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Tonton juga video “Arahan Abdul Kadir-Raffi Ahmad ke CPNS KP2MI” di sini:

    (hns/hns)

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Saksikan LPS Financial Festival Medan Hari Kedua, Live di detikcom Sekarang!

    Saksikan LPS Financial Festival Medan Hari Kedua, Live di detikcom Sekarang!

    Jakarta –

    Setelah sukses digelar di Surabaya pada 6-7 Agustus 2025, LPS Financial Festival digelar di Medan Rabu (20/8/2025), dan dilanjutkan hari ini Kamis (21/8).

    LPS Financial Festival berlangsung di Regale International Convention Centre, Jalan Haji Adam Malik, Silalas, Medan. LPS Financial Festival kali ini sekaligus merayakan 80 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia dan peringatan 20 tahun LPS.

    Ikuti keseruan LPS Financial Festival Medan yang menghadirkan sejumlah tokoh terkenal sekaligus berbagi pengalaman sukses berbisnis dan investasi, melalui kegiatan seperti business talk dan educational class.

    Salah satunya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung, yang juga masuk daftar orang terkaya di Indonesia.

    Pria yang akrab dengan sapaan CT ini akan berbagi kisah sekaligus jurus merintis bisnis dari nol hingga menjadi besar seperti sekarang.

    Tak ketinggalan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka akan berbagi ilmu seputar upaya meningkatkan literasi keuangan.

    Untuk LPS Financial Festival Medan hari kedua, hadir Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Kemudian, sesi diskusi panel Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, Ketua Kadin Sumut & Komisaris Bank Sumut, Firsal Ferial Mutyara, dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita.

    Lalu ada sesi kelas bersama aktris sekaligua staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Raline Shah. Dapatkan e-certificate eksklusif setelah mengikuti Educational Class hingga selesai.

    Hari Kedua Kamis 21 Agustus

    Keynote Speech:

    -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas

    Panel Discussion:
    -Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan
    -Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin
    -Ketua Kadin Sumut & Komisaris Bank Sumut, Firsal Ferial Mutyara
    ⁠-Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita

    Inspirational Speech:
    -Tokoh Nasional Sumatera Utara, Chairul Tanjung

    Educational Class:
    -Aktris & Stafsus Komdigi, Raline Shah

    Penampilan Musik dan Hiburan:
    -Agak Laen
    -⁠Judika
    -⁠Setia Band

    (hns/hns)

  • Saksikan LPS Financial Festival Medan Hari Kedua, Live di detikcom Sekarang!

    LPS Financial Festival Medan Hari Kedua, Pengusaha-Bos BUMN Berbagi Ilmu soal Keuangan

    Jakarta –

    Setelah sukses digelar di Surabaya pada 6-7 Agustus 2025, LPS Financial Festival digelar di Medan Rabu (20/8/2025), dan dilanjutkan hari ini Kamis (21/8).

    LPS Financial Festival berlangsung di Regale International Convention Centre, Jalan Haji Adam Malik, Silalas, Medan. LPS Financial Festival kali ini sekaligus merayakan 80 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia dan peringatan 20 tahun LPS.

    Ikuti keseruan LPS Financial Festival Medan yang menghadirkan sejumlah tokoh terkenal sekaligus berbagi pengalaman sukses berbisnis dan investasi, melalui kegiatan seperti business talk dan educational class.

    Salah satunya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung, yang juga masuk daftar orang terkaya di Indonesia.

    Pria yang akrab dengan sapaan CT ini akan berbagi kisah sekaligus jurus merintis bisnis dari nol hingga menjadi besar seperti sekarang.

    Tak ketinggalan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka akan berbagi ilmu seputar upaya meningkatkan literasi keuangan.

    Untuk LPS Financial Festival Medan hari kedua, hadir Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Kemudian, sesi diskusi panel Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, Ketua Kadin Sumut & Komisaris Bank Sumut, Firsal Ferial Mutyara, dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita.

    Lalu ada sesi kelas bersama aktris sekaligua staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Raline Shah. Dapatkan e-certificate eksklusif setelah mengikuti Educational Class hingga selesai.

    Hari Kedua Kamis 21 Agustus

    Keynote Speech:

    -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas

    Panel Discussion:
    -Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan
    -Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin
    -Ketua Kadin Sumut & Komisaris Bank Sumut, Firsal Ferial Mutyara
    ⁠-Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita

    Inspirational Speech:
    -Tokoh Nasional Sumatera Utara, Chairul Tanjung

    Educational Class:
    -Aktris & Stafsus Komdigi, Raline Shah

    Penampilan Musik dan Hiburan:
    -Agak Laen
    -⁠Judika
    -⁠Setia Band

    (hns/hns)

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah. 

  • Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kondisi stok beras yang masih kosong di toko ritel. Hal ini terjadi usai kasus pelanggaran mutu hingga oplosan pada sejumlah merek.

    Sedangkan dalam waktu yang sama, penggilingan beras kecil disebut tengah kebanjiran orderan untuk penyaluran ke pasar tradisional. Menurut Amran, masyarakat tetap bisa berbelanja beras di pasar tradisional.

    “(Ritel kosong jadi bergeser ke pasar tradisional tidak apa-apa), di mana pun bisa beli (beras),” kata Amran, ditemui usai Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, kekosongan beras di toko ritel tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan di Indonesia. Apabila terjadi kekosongan di toko ritel, Amran bilang, akan terjadi pergeseran sehingga masyarakat jadi berbelanja beras di pasar tradisional.

    “Kalau ritel langka tidak akan mempengaruhi (stok) beras Indonesia. Kenapa? Kalau ritel kosong itu bergeser ke pasar tradisional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran juga pernah merespons tentang kondisi kosongnya stok beras di toko ritel. Menurutnya, saat ini hukum pasar terjadi karena masyarakat akhirnya memilih untuk berbelanja beras di pasar tradisional.

    Selain itu, Amran juga menyebut, harga beras di pasar tradisional lebih murah dibandingkan ritel modern dan diklaim kualitasnya bagus.

    “Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium, Rp 17.000-Rp 18.000/kg. Di sini harganya Rp 13.000/kg, sudah bagus berasnya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    “Katakanlah ada kosong premium itu, nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka,” tambahnya.

    Amran menyebut selama ini penyaluran beras dari produsen beras sudah cukup besar ke ritel modern. Sementara jalur penggilingan kecil hanya ke pasar tradisional. Namun, penggilingan padi kecil selalu kalah dengan yang produsen besar dalam membeli gabah dari petani.

    Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan keleluasaan kepada penggilingan padi kecil untuk tumbuh. Hal ini karena berkaitan dengan persaingan harga di lapangan. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Tonton juga video “Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg” di sini:

    (acd/acd)