Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3

    Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

    “Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

    Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demo yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

     

     

     

  • Ringankan Beban Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Evaluasi Pajak hingga Harga Energi – Page 3

    Ringankan Beban Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Evaluasi Pajak hingga Harga Energi – Page 3

    Anindya menambahkan, kondisi keamanan di sejumlah daerah belakangan ini turut menghambat distribusi barang dan mengganggu rantai pasok. Hal tersebut berdampak pada sektor manufaktur, usaha mikro, hingga pengemudi ojek daring akibat kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Karena itu, jaminan keamanan juga menjadi kunci agar roda perekonomian tidak terhenti.

    “Kadin pusat dan daerah siap berdialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun legislatif untuk mengembalikan stabilitas dan menggerakkan ekonomi di daerah,” tegas Anindya.

    Menurutnya, saat ini dunia usaha membutuhkan dukungan penuh agar bisa tetap produktif. “Semua pihak perlu bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated untuk memperbaiki kondisi, menjaga stabilitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” pungkasnya.

  • Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Sopir Truk Takut Kirim Barang, Pengusaha Minta Pemerintah Stabilkan Keamanan

    Jakarta

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa kondisi keamanan akan kembali stabil. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar Polri dan TNI bertindak tegas terhadap para perusuh yang merusak aksi unjuk rasa damai.

    Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembalikan situasi aman agar kegiatan usaha kembali berjalan normal. Mengingat, situasi keamanan di Tanah Air yang tidak stabil memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

    Para pelaku bisnis dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia meminta aparat penegak hukum untuk segera menstabilkan kondisi keamanan. Pasalnya pengiriman barang kini mulai terhambat bahkan terhenti akibat terganggunya rantai pasok.

    Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam dialog secara daring dengan para pengusaha anggota luar biasa (APL) Kadin menyatakan, jaminan keamanan perlu diberikan kepada pelaku ekonomi di setiap simpul jalur distribusi dan di semua sentra produksi.

    “Pernyataan tegas Presiden Prabowo sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penerbitan dan penegakan hukum yang dilakukan Polri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Sopir Truk Takut Kirim Barang

    Anggota asosiasi di berbagai jenis industri di Tanah Air mengalami masalah akibat aksi unjuk rasa anarki. Mereka mengalami terkena berat. Selain masalah kenaikan pajak, izin investasi yang tidak lancar, mereka kini mendapat tekanan hebat akibat masalah keamanan yang menghambat rantai pasok.

    Anindya mendengar secara langsung kondisi terkini dari para pengusaha anggota Kadin yang tergabung dalam 200 asosiasi. Yang paling menonjol adalah kondisi rantai pasok yang sudah mulai terkena dampak aksi demo anarkis. Para sopir truk tidak berani mengendarai truk untuk mengirim barang.

    Pabrik yang membutuhkan bahan baku dan komponen tidak bisa mendapatkan pasokan. Perusahaan ritel tidak bisa lagi menerima pengiriman barang, termasuk bahan pangan.

    Kondisi ini akan mendongkrak kenaikan harga barang dan inflasi bakal meningkat. Gangguan keamanan di Jakarta, Debotabek, dan di berbagai kota besar di Indonesia memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan WFH (work from home), padahal tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah.

    Ada banyak pekerjaan yang menuntut kehadiran fisik, WFO (work from office). Ketakutan karyawan masuk kantor juga mengurangi pendapatan usaha mikro dan ultra mikro, juga para pengemudi ojol.

    “Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” ujar pria yang akrab disapa Anin itu.

    6 Hasil Pertemuan dengan 200 Asosiasi

    Pertemuan dengan 200 pengurus asosiasi menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagaimana digarisbawahi oleh Ketum Kadin. Pertama, Kadin mendorong dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan berdagang meskipun ada anjuran work-from-home (WFH). Sektor manufaktur harus tetap berjalan dengan perlindungan yang memadai dari aparat keamanan.

    Kedua, Kadin pusat dan daerah harus meningkatkan dialog dengan pimpinan lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum (APH), dan pimpinan legislatif agar situasi keamanan kembali stabil.

    Ketiga, Kadin akan bekerja sama dengan Mendagri dan aparat di daerah untuk merealisasikan program pasar murah dan beras murah untuk meredam gejolak harga, sekaligus menunjukkan kepedulian pengusaha terhadap masyarakat. Untuk menggerakkan ekonomi di daerah, Kadin akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah.

    Keempat, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia harus selalu dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha.

    Oleh karena itu, proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa hambatan dan pungutan yang tidak sah. Kementerian lain yang ikut menentukan terbitnya sebuah izin usaha perlu membantu kelancaran proses perizinan.

    Dalam waktu dekat, perlu diadakan pertemuan pengurus Kadin dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani agar kegiatan investasi berjalan dengan baik.

    “Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” ujar Anin.

    Kelima, Kadin pusat, Kadin daerah, dan seluruh asosiasi anggota Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional. Seluruh anggota diminta terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan keluarga besar dunia usaha agar tercipta soliditas internal dan kolaborasi eksternal.

    Keenam, instabilitas keamanan yang sudah mengganggu kegiatan investasi, produksi, rantai pasok, dan perdagangan memberatkan dunia usaha. Kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat sangat besar dan akan terus meningkat.

    Pada Oktober 2025, misalnya, ada kesepakatan UMP (upah minimum provinsi) untuk tahun 2026. Dalam situasi global yang tidak menentu dan kondisi dalam negeri yang masih didera penurunan daya beli masyarakat, kemampuan perusahaan untuk melaksanakan semua kewajibannya juga ikut terhambat.

    “Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Anin.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Alat Deteksi Penyakit Kardiovaskular ‘Made in RI’ Jajaki Timor Leste

    Alat Deteksi Penyakit Kardiovaskular ‘Made in RI’ Jajaki Timor Leste

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk., perusahaan manufaktur (OEM) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX: SCNP), secara resmi berpartisipasi dalam ajang global Dili International Trade Expo (DITE) 2025 di Dili, Timor Leste. Pameran dagang internasional perdana ini merupakan tonggak sejarah penting yang bertujuan untuk penetrasi pasar ekspor ke Timor Leste sebagai destinasi baru bagi SCNP.

    Kehadiran SCNP yang diwakili Tumpal Sihombing selaku Corporate Secretary Division Head dan Dicky Mardiansyah selaku Medical Devices Project Specialist), menegaskan komitmen SCNP dalam menjajaki peluang pasar ekspor home appliances dan medical devices di kawasan Asia Tenggara, secara khusus di Timor Leste.

    Pada sesi pembukaan tim SCNP yang tergabung bersama rombongan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (regional Papua-NTT dan Kadin NTT) hadir untuk membangun jaringan dengan pemerintah dan industri di Timor Leste. Pemerintah Timor Leste menyambut baik dan hangat kehadiran Kadin Indonesia dan SCNP, yang
    dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah dari kedua negara bertetangga.

    Dalam ajang DITE 2025, SCNP memperkenalkan ragam portofolio produk, mencakup segmen peralatan rumah tangga dan alat kesehatan. SCNP memperkenalkan alat kesehatan kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh SCNP, yaitu Non-Invasive Vascular Analyzer (NIVA), sebuah alat diagnostik canggih detektor dini penyakit kardiovaskular non-invasive hasil riset bersama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain alat kesehatan NIVA, SCNP juga memperkenalkan produk alat kesehatan diagnostik in-vitro oleh Sinocare. Partisipasi SCNP-Sinocare dalam ranah alat kesehatan
    diagnostic in-vitro merupakan perwujudan kemitraan strategis, di mana SCNP merupakan rekan Sinocare dalam entry pasar ekspor alat kesehatan ke Timor Leste.

    “Kehadiran SCNP di DITE 2025 merupakan suatu langkah proaktif untuk pengembangan pasar ekspor home appliances dan healthcare dalam cakupan global, khususnya ke Timor Leste. SCNP antusias dengan potensi yang dimiliki oleh perekonomian Timor Leste, di mana kini sedang menjajaki rencana kerja sama dengan pelaku industri Timor Leste dalam dukungan pemerintah dan Chamber of Commerce,” kata Tumpal di Dili, 29 Agustus 2025.

    “Kami optimis bahwa inovasi teknologi yang ditawarkan akan mampu memberikan proposisi nilai tambah ekonomis bagi kedua negara bertetangga terutama bagi
    masyarakat Timor Leste,” lanjutnya seperti dilansir siaran pers SCNP.

    DITE 2025 berperan selaku platform efektif bagi SCNP dalam rangka membangun kerja sama sinergis, menjalin kemitraan strategis yang substansial bagi para pihak/pelaku pasar. Inisiatif pengembangan pasar ekspor (OEM home appliances dan medical devices) oleh SCNP ke pasar Timor Leste membutuhkan dukungan dan pemerintah serta Kadin dalam agenda promosi kemitraan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perusahaan di Jakarta Diimbau Berlakukan WFH

    Perusahaan di Jakarta Diimbau Berlakukan WFH

    Jakarta

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengeluarkan imbauan pemberlakuan sistem work from home (WFH). Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta belakangan ini.

    Dalam surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan di Jakarta diimbau memberlakukan sistem WFH. Meskipun, imbauan WFH ini bersifat situasional dan tidak wajib.

    “Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta, terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa, itu bersifat situasional dan tidak wajib,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025).

    Chico menuturkan bahwa penerapan WFH akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap perusahaan. Selain itu, surat edaran tersebut juga memuat ketentuan bahwa perusahaan yang beroperasi penuh selama 24 jam atau yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat menerapkan sistem kombinasi antara WFH dan bekerja dari kantor.

    Chico menambahkan, pada Jumat (29/8) Disnakertransgi telah menyampaikan informasi ini melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi (DTKTE).

    Bagi perusahaan yang menerapkan WFH, pihak perusahaan dapat melaporkan pelaksanaan melalui tautan yang telah disediakan oleh Disnakertransgi Jakarta.
    “Disnakertransgi terus memonitor perusahaan yang akan mengambil kebijakan WFH melalui tautan yang telah disediakan,” tutup Chico.

    (kil/kil)

  • Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor manufaktur menjadi penopang perekonomian. Meski mengalami tantangan karena PMI manufaktur Indonesia tidak berada level ekspansif, di bawah angka 50% per Juli 2025, namun nilai tambah bruto (NTB) manufaktur terus mengalami penguatan.

    Kalau menilik rapor ekonomi selama kuartal II/2025, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih bisa bertahan di angka 18,67%. Sektor manufaktur juga mampu tumbuh 5,68% year on year (y-o-y). Kinerja pertumbuhan manufaktur itu melesat dibandingkan dengan kuartal II/2024, yang hanya di angka 3,95%.

    Tidak heran, jika kinerja positif sektor manufaktur itu menjadikannya sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi II/2025. Kontribusinya bahkan naik dari 0,79% (kuartal II/2024) menjadi 1,13% pada kuartal II/2025.  

    Tren membaiknya sektor manufaktur itu juga dapat dilihat dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Mei 2025, mencatat pekerja di sektor manufaktur mencakup 13,45% dari total pekerja per Februari 2025. Jumlah pekerja manufaktur itu naik karena pada Februari 2024 hanya 13,28%.

    BPS sendiri secara rutin mempublikasikan data-data mengenai kinerja ekonomi. Data BPS menjadi rujukan bagi pemerintah, ekonom, hingga pelaku usaha untuk memproyeksikan target sekaligus menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa tren positif kinerja sektor manufaktur akan terus berlangsung pada kuartal III/2025 meski kemungkinan akan terjadi perlambatan. Hal ini dipicu pada kuartal ketiga ini masyarakat akan fokus belanja untuk kebutuhan rutin, sehingga tingkat permintaan tidak setinggi saat liburan. 

    “Dampaknya ke manufaktur cukup terasa, subsektor yang bergantung pada konsumsi non-rutin seperti pakaian, rekreasi, barang tahan lama mengalami perlambatan order,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

    Meski demikian, Saleh melihat masih ada industri yang akan stabil permintaannya seperti sektor yang memproduksi kebutuhan dasar yakni makanan-minuman, farmasi, dan perlengkapan sekolah relatif lebih stabil. Di samping itu, dia menyebut tren normalisasi konsumsi masyarakat ini membuat sumbangan permintaan domestik ke pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tetap ada, namun tidak sekuat kuartal sebelumnya. 

    Menurut Saleh, kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan kuartal III/2025 diproyeksi tetap positif, meskipun kecepatan pertumbuhannya lebih moderat dibanding kuartal kedua.  Jika dilihat dari sisi kredit perbankan periode ini mengalami penurunan ke 7,03% dari bulan sebelumnya  7,77%. Penurunan ini terutama terjadi pada kredit modal kerja. 

    “Ini sejalan dengan sikap hati-hati pelaku usaha di tengah permintaan yang melandai pasca liburan dan pasar global yang tidak terlalu kondusif,” imbuhnya.

    Manufaktur Jadi Kunci

    Di sisi lain, Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri menilai percepatan produktivitas sektor manufaktur menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi. Meski ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir, kontribusi sektor-sektor besar dinilai belum maksimal.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan, data historis menunjukkan sejumlah sektor mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, namun dengan kontribusi relatif kecil.

    Misalnya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh rata-rata 13,5% sejak kuartal I/2022 hingga kuartal II/2025. Hanya saja, kontribusi ke pembentukan produk domestik bruto (PDB) hanya 6,2%.

    Pada periode yang sama, sektor jasa lainnya tumbuh 10%, sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh 9,7%, dan sektor jasa perusahaan tumbuh 8,6%. Kendati demikian, kontribusi semua sektor itu hanya di bawah 3% terhadap pembentukan PDB.

    “Memang catatannya atau challenge-nya adalah memang sektor-sektor tersebut masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor besar seperti industri pengolahan,” ujar Asmo dalam forum Mandiri Economic Outlook Q3 2025 secara daring, Kamis (28/8/2025).

    Ilustrasi pekerja sektor manufaktur

    Sebaliknya, sektor-sektor dengan kontribusi besar justru mencatat pertumbuhan yang lebih lambat. Contohnya industri pengolahan atau manufaktur yang menyumbang hampir 19% terhadap PDB, tetapi hanya tumbuh rata-rata 4,7%.

    Sementara sektor pertanian yang menyumbang 13,8% terhadap PDB, namun hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 2% dalam periode yang sama. “Jadi memang PR dari kita dalam membangun atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sudah clear [jelas] sebenarnya, bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan di sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar.,” kata Asmo.

    Dia menambahkan bahwa terjadi tren perlambatan pertumbuhan di sektor agrikultur sejak 2015. Berbagai inisiatif program swasembada pangan pemerintah, kata dia, menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi sektor ini. “Kalau misalnya pertumbuhannya bisa naik dari 2% menjadi 4%, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi nasional akan signifikan,” ungkapnya.

    Tren Shifting ke Ekonomi Digital

    Terlepas dari naik turunnya sektor manufaktur, menguatnya peran ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan tidak bisa dianggap sebelah mata. BPS telah memotret fenomena dalam Statistik e-Commerce 2023 yang dirilis pada Januari 2025. Kendati cakupan pendataannya masih tahun 2023, namun data yang dirilis BPS tersebut bisa menjadi referensi untuk mengetahui size ekonomi digital di Indonesia.

    BPS dalam data tersebut mencatat bahwa populasi penjualan melalui e-commerce terus naik. Pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 3,82 juta atau naik 27,4% dibandingkan tahun 2022. Nilai transaksinya bahkan menembus angka senilai Rp1.100,87 triliun atau naik dibandingkan 2022 yang hanya tercatat sebesar Rp783 triliun.

    Data BPS itu juga sejalan dengan data-data yang dipaparkan oleh lembaga seperti e-Conomy SEA 2024. Lembaga ini mencatat bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia telah menembus angka Rp1.454,6 triliun pada tahun 2024 atau naik dari tahun 2023 yang hanya tercatat sebesar Rp1.233,3 triliun. Kendati ada selisih, baik data data BPS dan e-Conomy SEA, telah menunjukkan bahwa adanya pergeseran pola belanja yang semula dilakukan secara konvensional beralih melalui perantara daring atau online.

    Tren pergeseran pola belanja inilah yang menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga selama kuartal II/2025 masih terjaga. Kalau merujuk data BPS, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih tumbuh di angka 4,97% year on year. Kontribusi konsumsi rumah tangga juga masih dominan di kisaran angka 54,53% pada kuartal II/2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa fenomena peralihan atau shifting belanja ke mode daring atau online menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat yang kemudian mendorong pertumbuhan atraktif kuartal II/2025.

    “Jadi, ada hal yang baru, yang mungkin belum diungkap adanya fenomena shifting belanja secara offline ke online, barangkali belum pernah diungkap. Kita memang mudah melihat fenomena secara langsung atau secara offline. Tapi secara online barangkali cukup sulit untuk dilihat,” jelas Edy, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Sementara itu, Direktur Kebijakan dan Program Lembaga Riset Prasasti Pieter Abdullah menuturkan perubahan pola belanja masyarakat dari konvensional ke daring merupakan sebuah keniscayaan. Dia menuturkan bahwa saat ini memang persebarannya masih terbatas, mayoritas berada di perkotaan. Namun Pieter memproyeksikan bahwa ke depan, penetrasi belanja via daring itu akan menjangkau individu di setiap wilayah.

    “Perubahan gaya hidup menjadi lebih digital berpengaruh terhadap cara dan struktur belanja. Dulu kita tidak mengenal biaya pulsa. Sekarang sudah tidak terelakkan. Dulu belanja di supermarket, sekarang sudah mulai biasa belanja online di e-commerce atau belanja ke indomaret secara online.”

    Pieter berkeyakinan perubahan pola belanja di masyarakat inilah yang kemudian memunculkan fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana alias rombongan hanya nanya. Jadi menurutnya tidak ada penurunan daya beli. “Masyarakat tetap belanja tetap berkonsumsi. Rojali dan rohana bukan ukuran bahwa konsumsi masyarakat turun.”

    Adapun Piter menambahkan bahwa perubahan pola belanja kemudian mengubah sejumlah indikator yang tadinya bisa dianggap leading indicator dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, sekarang tidak lagi sepenuhnya bisa digunakan sebagai leading indicator.

    “Misalnya angka penjualan mobil dan penjualan semen. Tidak bisa sepenuhnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan penjualan mobil dan penjualan semen tidak bisa serta merta mengindikasikan perlambatan pertumbuhan konsumsi atau juga pertumbuhan ekonomi.”

  • Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri dalam beberapa hari belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Gelombang demonstrasi hingga berujung kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya pun disebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang berharap agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tidak berlanjut. Pasalnya, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” kata Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga sampai mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Dampak ke Ekonomi

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mewanti-wanti gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Kadin pun mengimbau seluruh pihak untuk tenang dan bekerja sama menjaga kondusifitas.

    Anindya menyampaikan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamanan agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.

    Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Menurutnya, jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah melalui dialog.

    Anindya mewakili Kadin Indonesia juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada Kamis (28/8/2025).

    “Kadin juga menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT,” ucap Anindya.

    Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus 2025 malam itu diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

    Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.

    ‎‎”Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos,” kata Anindya

    Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara negara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

    ‎”Hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan. Kedepankan semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong dalam setiap dialog,” katanya.

    Kadin turut meminta para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.

    ‎”Kadin mengimbau semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja, melaksanakan janji politik kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Jaminan Keamanan

    Dunia usaha, imbuhnya, berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    “Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Jika ingin melakukan unjuk rasa agar dilaksanakan dengan damai, rukun dan kondusif jangan sampai merusak fasilitas umum,” tutur Sarman.

    Adanya jaminan keamanan juga diharapkan oleh pengusaha pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    ‎Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyampaikan pihaknya berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan, dan menjaga ketertiban bersama.

    ‎”HIPPINDO mendukung langkah pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Budiharjo, Sabtu (30/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Budiharjo meminta pemerintah agar memberikan penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog yang konstruktif.

    ‎Lebih dari itu, HIPPINDO menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ritel beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja dan keluarga mereka, serta seluruh sektor lain yang menopang perekonomian bangsa.‎

    ‎”Dengan dialog, kebersamaan, dan langkah konkret menjaga ketenangan publik, kita dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan roda ekonomi terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Jakarta pada 25 Agustus untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi demo kemudian berlanjut pada Kamis 28 Agustus yang digelar oleh kalangan buruh di DPR untuk menuntut upah layak dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.

    Usai massa buruh membubarkan aksi unjuk rasa, demo pada 28 Agustus kemudian dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa.

    Bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat keamanan dalam aksi demo pada 28 Agustus hingga berujung pada tragedi wafatnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).

    Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia pada 29 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya Affan Kurniawan.

    Sejumlah elemen masyarakat seperti ojek online, masyarakat sipil, hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Mako Brimob Jakarta. Selain itu, demo juga terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

    Sedret tuntutan yang disampaikan masyarakat di antaranya menyangkut pencabutan tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, memprotes tindakan represif aparat selama unjuk rasa, pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menyerukan agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tak berlanjut.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” tutur Sarman.

    Oleh karena itu, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    Sebelumnya, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas dan diwarnai kericuhan. 

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Kadin Imbau Warga Jaga Keamanan, Ricuh Demo Rugikan Ekonomi

    Kadin Imbau Warga Jaga Keamanan, Ricuh Demo Rugikan Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan sejumlah imbauan terkait demonstrasi yang berakhir ricuh selama beberapa waktu terakhir. Salah satunya dampak kondisi keamanan tidak kondusif membuat kegiatan ekonomi akan terganggu.

    Dampaknya juga akan dialami oleh masyarakat. Anindya mendorong untuk menyuarakan aspirasi melalui dialog.

    “Kadin mengimbau semua pihak untuk tenang. Kondisi ekonomi yang sedang sulit harus dihadapi bersama dengan menjaga sutuasi keamaman agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas. Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah lewat dialog,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kadin juga mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk imbauan untuk masyarakat tetap tenag dan percayay kepada pemerintah saat ini.

    Selain itu imbauan waspada karena unsur-unsur yang ingin membuat huru-hara. Karena situasi yang kacau tidak akan menguntungkan masyarakat dan negara.

    “Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos. Presiden menyampaikan, situasi yang kacau tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, dan tidak menguntungkan bangsa Indonesia yang sedang membangun,” kata Anindya.

    Anindya juga meminta untuk memberikan pemerintah Prabowo kesempatan bekerja dan melakukan janji politiknya. “Ikut menjaga stabilitas keamanan adalah langkah konkret memberikan kesempatan Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja,” ungkapnya.

    Dalam keterangan itu, para penyelenggara negara diumbau membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Menurutnya dialog juga harus mengedepankan asas gotong royong.

    Penyelenggara negara juga diminta bisa melakukan kebijakan, pernyataan, dan tindakan dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat. Saat ini, dia menyebut psikologi masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup meningkat, ketenagakerjaan yang sulit, serta kesenjangan sosial cukup lebar.

    Tak lupa dia juga mengucapkan belasungkawa pada korban yang dilindas mobil Brimob Affan Kurniawan serta simpati pada keluarga korban. Begitu juga kepada Moh Umar Amirudin yang mendapatkan perawatan dalam insiden tersebut untuk diberi kesembuhan.

    “Kadin mengajak semua pihak untuk saling percaya dan menjaga situasi keamanan agar tetap stabil. Tidak terpancing oleh berbagai isu yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas keamanan adalah prasyarat pembangunan ekonomi. Tanpa stabilitas keamanan, kita tidak bisa membangun,” pungkas Anindya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Wanti-wanti Dampak Aksi Massa Rusuh Ganggu Laju Ekonomi

    Pengusaha Wanti-wanti Dampak Aksi Massa Rusuh Ganggu Laju Ekonomi

    Jakarta

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan respon terkait dengan dampak aksi rusuh massa setelah demontrasi yang terjadi, Jumat (29/8) kemarin. Anindya mengimbau semua pihak untuk tenang agar tidak menggangu laju perekonomian Indonesia yang diakui memang sedang sulit.

    “Kondisi ekonomi yang sedang sulit harus dihadapi bersama dengan menjaga sutuasi keamaman agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas. Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah lewat dialog,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

    Meski begitu, Anindya mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus malam diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

    “Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos. Presiden menyampaikan, situasi yang kacau tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, dan tidak menguntungkan bangsa Indonesia yang sedang membangun,” tuturnya.

    Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anindya mengatakan hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan.

    “Kedepankan semangat Indonesia atau semangat gotong royong dalam setiap dialog” ucapnya.

    Anindya berharap penyelenggara negara membuat kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.

    “Kadin mengajak semua pihak untuk saling percaya dan menjaga situasi keamanan agar tetap stabil. Tidak terpancing oleh berbagai isu yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas keamanan adalah prasyarat pembangunan ekonomi. Tanpa stabilitas keamanan, kita tidak bisa membangun,” terangnya.

    Dalam keterangan tersebut Kadin Indonesia menyatakan juga duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Anindya menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan.

    “Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama. Kiranya Allah SWT memberikan dia kesembuhan agar bisa kembali bekerja,’ pungkasnya.

    (ada/eds)