Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Jakarta –

    Industri Tanah Air berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa mampu menciptakan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan atau pro-growth. Salah satu di antaranya dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.

    Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Kebijakan fiskal yang diharapkan seperti keringanan pajak, pembiayaan/kredit yang lebih terjangkau, hingga stimulus investasi.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Kehadiran Menkeu baru diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dari sektor riil. Harmonisasi tarif dan bea masuk dinilai perlu ditata lagi agar industri dalam negeri lebih kompetitif.

    “Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Saleh menilai Menkeu baru perlu melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana dan mendorong kepatuhan sukarela.

    “Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” tambahnya.

    Saleh berharap forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

    “Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Ketua Kadin Kalimantan Timur Tersangka Kasus IUP Bakal Diperiksa KPK Hari Ini

    Ketua Kadin Kalimantan Timur Tersangka Kasus IUP Bakal Diperiksa KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan salah satu tersangka dalam kasus dugaan Izin Suap Tambang di Kalimantan Timur TA 2013-2018,  Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Dayang Donna Walfiaries Tania.

    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). 

    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Selasa (9/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdri. DDW, selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Budi menjelaskan penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui perkara tersebut. Detail materi akan disampaikan usai pemeriksaan dilakukan.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan bos tambang di Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra. Dia dikenal sebagai pengusaha tersohor dan menjabat beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, dia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Adapun perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. Rudy memberikan suap Rp3,5 miliar dalam bentuk Dollar Singapura untuk mengurus 6 IUP. 

    Kemudian yang tersebut diberikan kepada Dayang Donna melalui Iwan Chandra dan Sugeng. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Gubernur Kalimantan Timur alm. Awang Faroek Ishak, Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona, Rudy Ong Chandra.

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat menjaga kestabilan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

    “Intinya saya lihat Menteri Keuangan yang baru mempunyai tugas yang paling penting adalah menjaga kestabilan, sehingga dengan kestabilan itu pertumbuhan bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu baru untuk bekerja dan menganalisa terlebih dahulu.

    “Kalau dari dunia usaha tentunya kami mengharapkan kestabilan. Dan kami juga mendukung program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali. Karena kalau kita lihat pertumbuhan sudah baik 5,12 persen di kuartal II tapi mesti dilanjutkan,” katanya.

    Sedangkan program-program untuk government spending atau belanja dari pemerintah itu sedang ditingkatkan di paruh kedua ini. Dengan demikian, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu baru bisa juga mengimbangi itu semua.

    Ditambah lagi juga dari konsumsi domestik tentu kita berharap ada kenaikan. Dari yang Kadin lihat di daerah di kuartal ketiga kelihatannya konsumsi domestik sudah mulai bergerak. Mungkin karena beberapa efisiensi telah dikurangi sehingga pergerakan di lapangan juga banyak.

    “Dan inilah yang Kadin fokuskan bagaimana Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota bisa ikut mendukung program pemerintah sembari juga menggerakkan perekonomian lokal baik dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nantinya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain,” kata Anindya.

    Selanjutnya Kadin juga berharap tentu Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan bisa bekerja sama untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu aman, kompetitif, dan terbuka bagi dunia usaha.

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Panggil Iwan Chandra Terkait Kasus Dugaan Suap IUP Tambang Kalimantan Timur

    KPK Panggil Iwan Chandra Terkait Kasus Dugaan Suap IUP Tambang Kalimantan Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Iwan Chandra sebagai saksi terkait dugaan kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur TA 2013-2018.

    Iwan Chandra merupakan pihak swasta yang diduga membantu tersangka pengusaha tambang Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (ROC), terkait kepengurusan perpanjangan IUP kepada mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak (AFI). 

    Selain Iwan Chandra, KPK juga memanggil Chandra Setiawan yang berasal dari pihak swasta.

    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Senin (8/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. CS alias IC, selaku Swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/9/2025).

    Budi mengatakan pemeriksaan guna memperdalam informasi terkait perkara tersebut. Namun, Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan kepada awak media.

    Sebagai informasi, Rudy Ong Chandra merupakan pengusaha tersohor dan menjabati beberapa posisi penting sebagai Komisaris PT Sepiak Jaya Kalimantan Timur, PT Cahaya Bara Kalimantan Timur, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugrah Pancaran Bulan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemegang saham 5 persen di PT Tara Indonusa Coal.

    Adapun perkara dugaan suap IUP ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 19 September 2024. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu; mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Ketua Kadin Kaltim, Dayang Dona; Rudy Ong Chandra. 

    Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 September 2024 untuk enam bulan ke depan.

    Rudy pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada November 2024, hakim menolak gugatan tersebut

    Rudy sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Rabu (13/11/2024), hakim menolak permohonan tersebut.

  • KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Nasional 8 September 2025

    KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Nasional 8 September 2025

    KPK Panggil Iwan Chandra Pengantar Uang Suap Rp 3 M untuk Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihak swasta Iwan Chandra terkait kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur periode 2013-2018 pada Senin (8/9/2025).
    Selain Iwan, KPK juga memanggil Chandra Setiawan selaku pihak swasta dalam perkara yang sama.
    “Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, pada hari Senin, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. CS alias IC, selaku swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK tak mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan tersebut.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur periode 2013-2018, pada Senin (25/8/2025).
    “KPK sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka yaitu AFI, DDW, ROC (Rudy Ong),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    KPK menduga Rudy memberikan suap Rp 3,5 miliar dalam bentuk Dollar Singapura untuk mengurus 6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur.
    Uang tersebut diberikan Rudy kepada putri dari Gubernur Kalimantan Timur 2008-2018 Awang Faroek sekaligus Ketua Kadin, Dayang Donna Walfiaries Tania melalui perantara Iwan Chandra dan Sugeng di Hotel Samarinda.
    Kasus korupsi yang menjerat Rudy Ong ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus dugaan suap IUP di Kalimantan Timur yang dilakukan KPK sejak September 2024.
    KPK sebelumnya turut menetapkan Gubernur Kalimantan Timur 2008-2018 Awang Faroek Ishak (AFI) dan putri dari Awang Faroek sekaligus Ketua Kadin, Dayang Donna Walfiaries Tania sebagai tersangka dalam perkara ini.
    Dalam proses penyidikan perkara ini, Rudy Ong pernah mengajukan praperadilan pada Oktober 2024 di PN Jakarta Selatan, namun gugatannya tidak diterima.
    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rudy ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025.
    “Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Asep.
    Atas perbuatannya, Rudy Ong Chandra disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Pastikan Satgas PHK Segera Terealisasi, Aturan Sudah Diteken – Page 3

    Airlangga Pastikan Satgas PHK Segera Terealisasi, Aturan Sudah Diteken – Page 3

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan asosiasi buruh terkait tuntutan demo buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Dalam hal ini, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh.

    “Selanjutnya nanti akan kita tindaklanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman Serikat Buruh termasuk disitu kita juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin, dan seterusnya supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita gitu,” tutur Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Pemerintah menampung tuntutan para buruh. Prasetyo berharap pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK akan membuat komunikasi dengan para buruh dapat lebih intens.

    “Berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens,” pungkas Prasetyo.

  • Menko Airlangga Usul Magang Bergaji, Anindya Bakrie: Perlu Dibahas Lebih Lanjut – Page 3

    Menko Airlangga Usul Magang Bergaji, Anindya Bakrie: Perlu Dibahas Lebih Lanjut – Page 3

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, industri memang membutuhkan regenerasi tenaga kerja muda yang memiliki kompetensi.

    “Karena bagaimanapun juga regenerasi daripada tenaga kerja itu juga penting sehingga semuanya bisa naik kelas. Jadi ketika kita bicara naik kelas, bukan saja naik kelas secara ekonomi, tapi naik kelas secara skill-nya. Yang muda mulai bekerja, yang sudah senior bisa menjadi, istilahnya, manajer dan lain-lain,” ungkap Anindya.

    Menanggapi rencana skema magang bergaji, Anindya menilai hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan para pelaku usaha.

    “Ujungnya kan produktivitas. Selama tentunya magang ini bisa mengasihkan produktivitas lebih baik, tentu dari sisi perusahaan akan terbuka untuk meninjau bagaimana untuk skema pembayarannya supaya mereka berpenghasilan. Jadi saya rasa baik-baik saja, tinggal dibicarakan detalnya saja supaya sama-sama ‘win-win’,” ujarnya.

  • Indonesia Tawarkan Investasi Proyek Giant Sea Wall ke China hingga Jepang – Page 3

    Indonesia Tawarkan Investasi Proyek Giant Sea Wall ke China hingga Jepang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah negara antara lain China, Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, proyek Giant Sea Wall merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo. Proyek ini untuk menjaga kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.

    “Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change,” kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, (4/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Airlangga menuturkan, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” ujar Menko.

    Adapun Presiden RI Prabowo menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, Rabu, 3 September 2025.

     

  • Pemerintah Mau Subsidi Bunga Kredit buat Pengusaha, Ini Bocorannya

    Pemerintah Mau Subsidi Bunga Kredit buat Pengusaha, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Pemerintah mau memberikan subsidi bunga kredit di sejumlah sektor sebagai cara buat genjot perekonomian. Salah satunya, pemerintah bakal mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 5 miliar kepada pengusaha di bidang furnitur, makanan dan minuman, serta tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perkonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bunga KUR yang nantinya akan disubsidi pemerintah yaitu sebesar 5% dari total bunga yang diberikan perbankan.

    “Revitalisasi industri padat modal, nah, ini yang kami minta agar Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) bisa membantu merealisasikan dengan teman-teman di sektor TPT, furnitur, makanan dan minuman. Nah, itu besarnya Rp 5 miliar melalui kredit usaha rakyat dan bunganya disubsidi pemerintah,” ujar Airlangga dalam paparannya dalam acara Luncheon & Discussion di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    “Bunga yang disubsidi itu sebesar 5%. Jadi, berapapun dari perbankan kasih, pemerintah mensubsidi 5%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Airlangga juga akan memberikan KUR perumahan dari sisi permintaan dan penawaran. Rinciannya, dari sisi penawaran akan diberikan KUR sebesar Rp 5 miliar yang bisa diperpanjang hingga 4 kali dan mencapai Rp 20 miliar.

    “Dari supply side itu bisa diperpanjang 4 kali atau ditambah menjadi Rp 20 miliar. Bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi, berapapun di-charge oleh perbankan, (subsidinya) 5%,” terangnya lanjut.

    Selanjutnya, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja di sektor padat modal. Dalam hal ini, PPh dari pekerja industri padat karya yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta per bulan akan ditanggung oleh pemerintah.

    “Kita juga kemarin ‘kan mendorong gaji yang untuk padat modal Rp 10 juta itu PPh-nya ditanggung pemerintah. Nah, sedang kami bahas apakah ini perlu diperluas, apakah ini perlu diperpanjang. Jadi, ini kita sedang pelajari,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah politisi muda Surabaya yang aktif di dunia politik dan pemerintahan menggelar pertemuan hangat untuk membahas situasi terkini bangsa. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi tentang pentingnya menjaga suasana sejuk di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial belakangan ini.

    Politisi muda tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi, Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Bernardi, dan Anggota Komisi E DPRD Jatim sekaligus Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk saling bertukar pandangan demi kebaikan bangsa.

    “Kita berdiskusi panjang soal situasi negara akhir-akhir ini yang tensinya agak menghangat,” ujar Fathoni dalam unggahan di akun Instagram dikutip, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Fathoni, dalam era demokrasi modern, perbedaan pendapat dan aksi protes adalah hal yang wajar. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman.

    “Kita semua bersepakat bahwa protes dan unjuk rasa adalah keniscayaan dalam masa demokrasi modern seperti saat ini, namun menjaga kerukunan dan keharmonisan antar manusia juga menjadi kewajiban kita bersama,” tegas politisi Golkar ini.

    Dalam kesempatan itu, Fathoni juga menyampaikan harapannya agar Indonesia segera pulih dari berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyebut pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pulih kembali Indonesiaku, demi Indonesia emas 2045 mendatang,” tutur Fathoni.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan silaturahmi semacam ini sering dilakukan para politisi muda Surabaya. Menurutnya, momen ini penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus merawat iklim politik yang sehat di kota pahlawan.

    “Kami memang sebagai politisi muda di Kota Surabaya sering silaturahmi dan berdiskusi serta bertukar informasi tentang isu terkini yang ada di kehidupan masyarakat Surabaya,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar Surabaya tetap kondusif dan nyaman bagi semua warganya.

    “Sebagai pejuang politik, kami juga memandang betapa pentingnya menjaga suasana sejuk dan kondusif di kota Surabaya tercinta ini,” pungkasnya. [asg/beq]