Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • ICA-CEPA Diteken, Ekspor RI ke Kanada Bisa Tembus US,8 Miliar pada 2030

    ICA-CEPA Diteken, Ekspor RI ke Kanada Bisa Tembus US$11,8 Miliar pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Kanada di West Block, Parliament Hill, Ottawa, pada Kamis (25/9/2025). 

    Dari seluruh kesepakatan yang ditandatangani, Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menjadi sorotan utama karena diproyeksikan mampu mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai US$11,8 miliar pada 2030. 

    Presiden Prabowo menegaskan arti penting perjanjian tersebut bagi masa depan hubungan ekonomi Indonesia–Kanada.

    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan,” ujar Presiden Prabowo sebelum prosesi penandatanganan dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (25/9/2025). 

    ICA-CEPA menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar kedua negara. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    Implementasi perjanjian ini diproyeksikan tak hanya mendongkrak ekspor Indonesia hingga US$11,8 miliar, tetapi juga memberikan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12% serta peningkatan investasi sebesar 0,38%.

    Selain itu, ICA-CEPA menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Kerja Sama Pertahanan dan Militer 

    Selain bidang perdagangan, Indonesia dan Kanada juga menandatangani nota kesepahaman di bidang pertahanan yang memperluas ruang kolaborasi, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, dialog pertahanan reguler, hingga penguatan industri militer. 

    “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” imbuh Prabowo.

    Tak hanya itu, kerja sama business-to-business juga terjalin melalui penandatanganan MoU on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Business Council of Canada (BCC).

    Prabowo menggarisbawahi kerja keras yang dilakukan dalam finalisasi perjanjian dagang bersejarah ini.

    “Kami mempelajari 9.000 halaman dokumen perjanjian, ya itu benar, kami begadang semalaman. Tapi bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia,” ujar Prabowo. 

  • PM Kanada Carney Puji dan Kutip Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB

    PM Kanada Carney Puji dan Kutip Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Joseph Carney menyaksikan penandatanganan kerja sama Indonesia dan Kanada di tiga bidang. Dalam sambutan, PM Carney memuji pidato Prabowo di Sidang Umum PBB.

    “Seperti yang Anda ketahui, saya dan Presiden, baru saja kembali dari New York dalam rangka Sidang Umum PBB, yang kembali menegaskan bahwa dunia sedang berubah dengan cepat,” kata PM Carney di samping Prabowo di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Rabu (24/9/2025) sore waktu setempat.

    “Kita tahu bahwa sistem perdagangan global sedang mengalami disrupsi, geopolitik sedang mengalami pergeseran, dan revolusi di bidang kecerdasan buatan (AI) serta keberlanjutan semakin cepat berkembang,” imbuhnya.

    Momen penting kerja sama ini menurut Carney menegaskan bahwa Kanada harus membangun ekonomi dengan kuat di dalam negeri hingga memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan di luar negeri, termasuk Indonesia.

    “Dan, Bapak Presiden, kami bangga membangun hubungan tersebut dengan mereka yang menyambut tantangan baru dengan harapan dan optimisme yang dilandasi keyakinan teguh akan solidaritas semua orang,” ujar Carney.

    Dalam pertemuan ini, tiga perjanjian yang ditandatangani RI dan Kanada, berikut daftarnya:
    1. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)
    2. ⁠Nota Kesepahaman atau MoU Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada
    3. Nota Kesepahaman atau MoU tentang Kerja Sama Niaga, Dagang dan Investasi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Business Council of Canada (BCC)

    “Semua tarif tersebut akan dikenakan pada tarif preferensial, menjadikan ekspor kami jauh lebih kompetitif, dan memberikan akses yang lebih besar bagi pekerja dan pelaku usaha Kanada ke pasar yang berpenduduk lebih dari 300 juta jiwa dan memiliki PDB sebesar 2 triliun dolar, yang akan tumbuh pesat berkat kebijakan Anda,” imbuh Carney.

    (rfs/zap)

  • Selain ICA-CEPA, Prabowo Juga Saksikan MoU Pertahanan dan Kadin di Ottawa

    Selain ICA-CEPA, Prabowo Juga Saksikan MoU Pertahanan dan Kadin di Ottawa

    Jakarta –

    Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-CEPA. Selain itu Indonesia juga meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Kanada di bidang pertahanan dan kamar dagang.

    Penandatanganan dilakukan di West Block Parliament Hill, Ottawa, Rabu (24/9/2025) sore waktu setempat. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Mark Joseph Carney.

    Kedua MoU yang diteken yakni MoU Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada dan MoU tentang Kerja Sama Niaga, Dagang dan Investasi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Business Council of Canada (BCC). Kedua MoU masing-masing diteken oleh Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani dan Ketua Kadin Anindya Bakrie.

    “Juga, MoU tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, untuk dilatih di sini, dan untuk bekerja sama di bidang pertahanan di masa mendatang,” kata Prabowo.

    “Perjanjian antara dewan bisnis kita, saya pikir sangat, sangat penting,” ucap Prabowo.

    “Dan saya memuji para pemimpin bisnis kita dalam mencapai ini, juga kemajuan ini. Jadi, Perdana Menteri, terima kasih banyak. Saya juga diterima dengan sangat baik oleh Gubernur Jenderal Anda,” imbuhnya.

    (rfs/fca)

  • IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti agar kesepakatan dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tidak membuat Indonesia menjadi pasar bagi produk impor Eropa. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kesepakatan yang akan berlaku efektif pada 2027 tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan akses ke pasar Uni Eropa, transfer teknologi antar kedua negara, dan foreign direct investment (FDI). 

    “Tetapi harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar bagi produk impor,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (24/9/2025). 

    Dia menekankan bahwa pemerintah tetap perlu mengutamakan kepentingan nasional ketika ingin menyetujui perjanjian ini. Meskipun tak dipungkiri bahwa IEU-CEPA menjadi angin segar di tengah ketidakpastian pasar global. 

    Pengusaha menilai hal ini dapat menjadi cara bagi Indonesia untuk diversifikasi pasar dan rantai pasok sehingga dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri. 

    Selain kerja sama antarpemerintah, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk meningkatkan kerja sama sesama business-to-business (B2B) yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kerja sama investasi. 

    “Kami juga harus mempelajari regulasi teknis dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka kerja sama tersebut sehingga dapat memanfaatkan fasilitas kerja sama secara optimal,” imbuhnya. 

    Untuk bersiap jelang pemberlakuan efektif IEU-CEPA 2027 mendatang, Kadin menilai pemerintah harus mulai melakukan harmonisasi regulasi dan standar agar produk Indonesia dapat diakui di pasar Uni Eropa (mutual recognition agreement). 

    Kemudian, penyediaan infrastruktur sertifikasi dan laboratorium uji sesuai standar internasional, serta pendampingan bagi UMKM dan industri kecil melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi, dan dukungan pembiayaan.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta perbaikan sistem logistik dan digitalisasi dokumen untuk memperlancar ekspor dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi berkala atas dampak implementasi IEU-CEPA terhadap industri nasional.

    Sementara itu, dari sisi pengusaha akan melakukan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi Uni Eropa terutama terkait standar teknis, keamanan, dan keberlanjutan.

    “Lalu, pemenuhan sertifikasi internasional yang diakui di pasar Uni Eropa dan peningkatan kualitas produk dan proses produksi melalui modernisasi fasilitas dan penguatan pengendalian mutu,” jelasnya. 

    Dari segi kesiapan modal untuk membiayai sertifikasi, audit, dan investasi perbaikan fasilitas juga harus dipersiapkan, serta penguatan rantai pasok dengan memastikan legalitas dan keberlanjutan bahan baku.

    Tak kalah penting, menjalin kemitraan strategis dengan asosiasi industri maupun mitra dagang di Uni Eropa. Adapun, dalam perjanjian ini sejumlah produk lokal berpotensi makin gencar ke Eropa yakni minyak sawit, tekstil dan alas kaki.

    Sementara itu, Eropa juga mendapatkan tarif hingga 0% untuk produk dari industri pertanian, pangan, kimia, mesin, dan otomotif. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor UE ke Indonesia setidaknya sebesar 30%, atau sekitar €3 miliar.

  • Ini Harapan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid saat HUT Kadin ke-57 – Page 3

    Ini Harapan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid saat HUT Kadin ke-57 – Page 3

    Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Arsjad Rasjid turut mengucapkan selamat hari jadi Kadin yang ke-57 tahun. Menurut dia, Kadin harus maju ke depan meskipun keadaan situasi kondisi yang sekarang ini di dunia ini sedang penuh dengan penuh tantangan.

    “Saya ingin mengatakan bahwa dirgahayu kepada Kadin Indonesia yang sudah berumur 57 tahun yang di mana semua Kadin itu harus maju, maju ke depan dan dengan keadaan situasi kondisi yang sekarang ini di dunia ini sedang penuh dengan penuh tantangan dan apalagi di Indonesia di mana Kadin, apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa inisiatif mengenai Indonesia Incorporated disinilah bagian daripada kita sebagai Kadin,” ujarnya.

    Arsjad menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam menghadapi bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Menurut dia, penciptaan lapangan kerja menjadi kunci utama untuk memastikan generasi muda mendapatkan kesempatan yang luas di pasar kerja.

    “Sebagai pengusaha Indonesia bersama-sama dengan pemerintah bisa memastikan utamanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia,” pungkas Arsjad.

     

  • Wamen Stella: Pemangkasan Kuota Beasiswa LPDP Bukan Pengurangan, tapi Strategi Prioritas – Page 3

    Wamen Stella: Pemangkasan Kuota Beasiswa LPDP Bukan Pengurangan, tapi Strategi Prioritas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menanggapi kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memangkas kuota penerima beasiswa untuk periode 2025 dan 2026.

    Stella menegaskan, langkah tersebut bukan semata pengurangan, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan nasional.

    “Anggaran selalu terbatas dan kebijakan untuk LPDP ini sebenarnya itu adalah untuk menstrategiskan apa yang paling dibutuhkan negara. Jadi bukan hanya pembatasan secara absolut angka, tetapi pembatasan dengan tujuan untuk menstrategiskan,” kata Stella saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

    Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat bidang STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics). 

    Dia menuturkan, arahan Presiden menekankan pentingnya memperbanyak sumber daya manusia di bidang tersebut untuk mendukung daya saing Indonesia ke depan.

    “Jadi, bidang-bidang apa yang perlu distrategiskan. Misalnya bidang STEM. Ini arahan Bapak Presiden, bidang STEM perlu kita strategiskan, perlu kita perbanyak,” ujarnya.

    Dengan demikian, kuota penerima beasiswa LPDP akan lebih diarahkan pada bidang-bidang prioritas yang dianggap krusial bagi pembangunan nasional, tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam mencetak generasi unggul.

    “Jadi, bukan mengurangi ya, jadi membatasi bukan berarti mengurangi, membatasi itu menstrategiskan,” pungkasnya.

     

  • Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Cari Cara Tambal Setoran Pajak, Menkeu Purbaya Bakal ‘Gerilya’ Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menemui beberapa pihak untuk memastikan target penerimaan pajak sesuai outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. 

    Purbaya menuturkan telah memiliki strategi, termasuk quick win untuk mengejar target penerimaan pajak yang sampai Agustus 2025 lalu masih kurang Rp941,5 triliun. 

    “Ada beberapa effort yang akan kami lakukan, tetapi belum bisa saya sampaikan. Saya akan menemui beberapa pihak dalam seminggu ini, harusnya sih tidak ada masalah,” ujar Purbaya kepada Bisnis, dikutip Rabu (24/92/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, Purbaya memang sudah menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win) untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi. Salah satunya yaitu melakukan penagihan ke 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah.

    “Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50 triliun—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Selain itu, ada lima program quick win lain. Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Menurutnya, belakangan ini penerimaan pajak terkontraksi karena ekonomi tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Oleh sebab itu, dia meyakini penerimaan pajak berbalik positif apabila pertumbuhan ekonomi terakselerasi. 

    Purbaya optimistis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025 sehingga penerimaan pajak juga tumbuh positif.

    “Jadi saya naikin pendapatan [negara] bukan dengan naikan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar, Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya happy [senang]. Itu yang kita kejar,” ujar Purbaya.

    Kedua, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ketiga, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Keempat, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan. “Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya.

    Kelima, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperi Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.

    Selain itu, dia mengaku sudah mendeteksi siapa saja yang menjual rokok ilegal, baik dari pemasok hingga penjual di warung kelontong. “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor. Jika ada kecurangan-kecurangan maka Purbaya menyatakan akan menindak, siapapun yang terlibat termasuk anak buahnya. “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tuga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tutupnya.

    Tanggapan Pengusaha 

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis dalam menyambut langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mendorong pendapatan negara, khususnya pajak.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa percepatan belanja yang menjadi salah satu strategi pemerintah akan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, misalnya kontraktor, pengadaan barang/jasa, hingga perjalanan dinas.

    “Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM,” kata Sarman saat dihubungi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membukukan transaksi yang demikian masif, hal tersebut juga pada gilirannya akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak.

    Sarman kemudian menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk mengerek naik daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini.

    Pasalnya, Kadin memandang penyerapan anggaran pemerintah yang masif akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memicu geliat sektor aneka jasa dan pengadaan, hingga meningkatkan penjualan berbagai produk industri.

    “Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III,” jelas Sarman.

  • Kalangan Pengusaha Restui Menkeu Purbaya Genjot Pendapatan Pajak

    Kalangan Pengusaha Restui Menkeu Purbaya Genjot Pendapatan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis dalam menyambut langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mendorong pendapatan negara, khususnya pajak.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa percepatan belanja yang menjadi salah satu strategi pemerintah akan menjadi stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, misalnya kontraktor, pengadaan barang/jasa, hingga perjalanan dinas.

    “Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM,” kata Sarman saat dihubungi, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membukukan transaksi yang demikian masif, hal tersebut juga pada gilirannya akan menambah penerimaan negara dari sisi pajak.

    Sarman kemudian menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk mengerek naik daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini.

    Pasalnya, Kadin memandang penyerapan anggaran pemerintah yang masif akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memicu geliat sektor aneka jasa dan pengadaan, hingga meningkatkan penjualan berbagai produk industri.

    “Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III,” jelas Sarman.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan setidaknya enam program quick win untuk meningkatkan pendapatan negara, yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi.

    Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Purbaya optimis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025, sehingga penerimaan pajak juga tumbuh positif.

    Kedua, Kementerian Keuangan juga akan menagih daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ketiga, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Keempat, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Kelima, optimalisasi Coretax dalam waktu satu bulan.

    Keenam, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Optimistis IEU-CEPA Mampu Tarik Investasi dan Dorong Ekspor

    Pengusaha Optimistis IEU-CEPA Mampu Tarik Investasi dan Dorong Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menyambut positif penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa atau  Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Perjanjian IEU-CEPA dinilai sebagai langkah strategis yang akan mendorong transformasi struktural dan peningkatan daya saing industri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai IEU-CEPA sebagai milestone diplomasi ekonomi Indonesia yang menandai transisi dari ekonomi potensial menjadi ekonomi berbasis performa.

    Menurutnya, IEU-CEPA memberi kepastian keterbukaan dan aturan yang jelas sehingga perdagangan dan investasi tetap terjamin meski risiko geopolitik global meningkat.

    Dia menyebut, Indonesia akan mendapatkan peluang memperluas ekspor produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, perikanan, hingga industri hilir. Di sisi lain, Uni Eropa memperoleh akses ke pasar domestik dengan 270 juta konsumen.

    Perjanjian ini, menurut Shinta, juga akan mengerek arus foreign direct investment (FDI) ke sektor hilir sawit, seperti oleokimia, bioenergi, dan pangan fungsional.

    “CEPA akan mendorong arus FDI yang berkualitas, tidak sekadar modal finansial, tetapi juga transfer teknologi, skills upgrading, dan kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada sustainable growth,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (22/9/2025).

    Selain itu, dia memperkirakan IEU—CEPA akan mendorong ekspor Indonesia ke Uni Eropa tumbuh 30–50% dalam 5 tahun pertama, dan meningkat signifikan dalam dekade berikutnya.

    Shinta menambahkan, IEU—CEPA menjadi katalis reformasi struktural melalui penyederhanaan rules of origin dan harmonisasi standar, yang dapat meningkatkan ekspor lebih dari 50% dalam 3–4 tahun, berkontribusi pada pertumbuhan PDB hingga 0,19%, dan peningkatan FDI sebesar 0,42%.

    Lebih lanjut, Apindo juga melihat perjanjian IEU—CEPA juga membuka peluang signifikan bagi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

    “Melalui IEU—CEPA, Indonesia memperoleh kuota bebas tarif hingga 1 juta ton CPO dan pengurangan tarif untuk produk turunan sawit,” ujarnya.

    Shinta melihat, hal ini memberikan manfaat bagi Indonesia untuk mengekspor lebih banyak ke Uni Eropa sekaligus memperkuat keunggulan terhadap produsen CPO lainnya di pasar Eropa sehingga ruang ekspor akan terbuka lebih besar.

    Namun demikian, Shinta menyoroti bahwa hambatan nontarif yang justru menjadi tantangan utama, yakni standar keberlanjutan Uni Eropa, termasuk EU Deforestation Regulation (EUDR) yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pelaku usaha domestik.

    Dia menuturkan, meski saat ini sawit menyumbang 50% dari total impor minyak nabati Uni Eropa dan 31% dari impor Belanda, 97,5% petani kecil Indonesia (sekitar 2,5 juta orang) masih belum memiliki dokumentasi sesuai ketentuan EUDR.

    “Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan perdagangan yang inklusif, sekaligus alasan mengapa regulatory alignment dan sistem traceability yang kredibel menjadi krusial agar sawit Indonesia tidak tertinggal,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai IEU—CEPA sebagai peluang strategis untuk memperluas ekspor Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa. Terlebih, hampir 80% komoditas masuk bebas tarif ke pasar Eropa. Begitu pula sebaliknya.

    Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA semaksimal mungkin di tengah perang tarif dagang dengan AS yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Kita jangan menjadi pangsa pasar baru bagi berbagai produk Eropa, tetapi harus saling memanfaatkan pangsa pasar untuk meningkatkan volume ekspor berbagai komoditas kita,” kata Sarman kepada Bisnis.

    Untuk itu, Kadin mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi regulasi teknis dan keberlanjutan yang disyaratkan Uni Eropa, terutama pada komoditas strategis seperti CPO.

    “Peluang ekspor CPO dan turunannya tetap terbuka, namun persyaratan yang demikian ketat harus mampu kita penuhi,” pungkasnya.