Program Magang Nasional Diluncurkan 15 Oktober, Kemenaker: 451 Perusahaan Sudah Terdaftar Program Ini
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ratusan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambut antusias program Magang Nasional yang dijadwalkan meluncur pada Rabu (15/10/2025).
Dalam program tersebut, 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara dan menawarkan 1.300 posisi untuk lebih dari 6.000 calon pemagang.
Program tersebut akan melibatkan 20.000 lulusan baru perguruan tinggi untuk menjalani Magang Nasional selama enam bulan pada tahap awal, yakni mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026.
Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring animo mahasiswa
fresh graduate
yang jumlahnya terus meningkat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Cris Kuntadi mengatakan bahwa hingga Minggu (5/10/2025), 451 perusahaan sudah mendaftar dalam program pemagangan nasional.
“Program tersebut akan dijalankan melalui skema kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha,” ujar Cris Kuntadi dalam pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Cris Kuntadi menjelaskan, Magang Nasional merupakan bagian integral dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut menyasar lulusan diploma (D1-D4) dan sarjana (S1) yang lulus dalam kurun waktu maksimum satu tahun terakhir.
“Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja,” ujarnya.
Sebagai informasi, peserta Magang Nasional akan memperoleh sejumlah fasilitas, seperti uang saku yang setara dengan upah minimum (UM). Upah ini dibayar pemerintah dan disalurkan langsung kepada peserta magang melalui Bank Himbara.
Selain uang saku, peserta magang juga memperoleh fasilitas jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang seluruhnya ditanggung pemerintah. Peserta juga mendapatkan fasilitas pendukung lainnya, seperti mentor yang disediakan langsung oleh perusahaan.
“Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker,” ujar Cris.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, pendaftaran Magang Nasional beserta jumlah lowongan dilaksanakan pada Rabu (1/10/2025) hingga Selasa (7/10/2025).
Selanjutnya, pendaftaran peserta dan pemilihan lowongan akan dibuka pada Selasa hingga Minggu (12/10/2025).
Tahap berikutnya, seleksi perusahaan akan berlangsung pada tanggal Senin (13/10/2025) hingga Selasa (14/10/2025). Pengumuman peserta akan dilaksanakan Kemenaker.
“Tahap terakhir Magang Nasional adalah penyelenggaraan magang pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026,” ujar Anwar.
Anwar Sanusi menambahkan, pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan secara daring melalui akun SIAPKerja pada laman
maganghub.kemnaker.go.id
.
Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Diktisaintek). Informasi
helpdesk
juga dapat diakses melalui laman
maganghub.kemnaker.go.id
.
Anwar menambahkan, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada dunia usaha dan industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja di SIAPkerja yang dikelola Kemnaker.
“Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus, dan BUMN,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kadin
-

451 Perusahaan Daftar Program Magang Nasional Jelang Peluncuran
Jakarta –
Ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagang.
“Hingga hari ini, sudah ada 451 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program magang yang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha,” ujar Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Cris Kuntadi, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025-15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.
Cris menjelaskan Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko Perekonomian) atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.
“Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja,” kata Cris.
“Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker, ” ujar Cris.
Terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.
“Selanjutnya pada tanggal 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. Bahagian terakhir adalah penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026,” ujar Anwar.
Anwar mengatakan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun ‘SIAPKerja’ melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek). Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.
Anwar menambahkan Pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja yang dikelola oleh Kemnaker.
“Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan BUMN,” pungkasnya.
(akn/ega)
-

Benny Setiawan Resmi Pimpin HIPMI Surabaya, Siap Dukung Program Pemkot dan Hidupkan Hi-Tech Mall
Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Surabaya resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa bakti 2025–2028. Pelantikan digelar usai Musyawarah Cabang (Muscab) VI HIPMI Surabaya di Gedung Barat Balai Pemuda Surabaya, Jumat (3/10/2025) malam.
Acara ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dandim 0830/Surabaya Letkol Inf Bambang Raditya, serta jajaran Forkopimda Surabaya. Hadir pula Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi LNM dan sejumlah tokoh pengusaha muda.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf. Dalam kegiatan tersebut, Benny Setiawan Santosa resmi terpilih sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya periode 2025–2028.
“Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Benny yang hari ini terpilih menjadi Ketua BPC HIPMI Kota Surabaya. Saya dan Pak Dandim berharap, HIPMI bisa membantu Forkopimda Surabaya untuk menjaga dan membangun Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.
Eri menegaskan pentingnya peran HIPMI dalam mendukung kebangkitan Hi-Tech Mall sebagai pusat ekonomi kreatif anak muda. Pemkot Surabaya, kata dia, siap memberi fasilitas khusus untuk anggota HIPMI yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut.
“Hi-Tech Mall nanti insyaallah sewanya akan kita bebaskan selama enam bulan. Parkirnya juga begitu, satu bulan atau dua bulan, agar anak muda bisa berkreasi dan membangun ekonomi kreatif di Surabaya,” jelasnya.
Selain itu, Eri juga mengajak HIPMI berkolaborasi dengan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2024 mencapai 5,76 persen.
“Saya berharap anak-anak muda HIPMI bisa berkolaborasi dengan PD. Dengan semangat itu, pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun ini bisa menembus angka 6 persen lebih,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Surabaya terpilih, Benny Setiawan Santosa, menyatakan siap mendukung penuh program Pemkot Surabaya. Ia menegaskan kolaborasi dengan pemerintah menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
“HIPMI Kota Surabaya akan mendukung penuh semua program dari Pemerintah Kota Surabaya. Kalau arahan Pak Wali demikian, kami akan berkolaborasi penuh,” kata Benny.
Benny menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan program digitalisasi bisnis bagi anggota HIPMI. “Kita akan mengadakan YouTube podcast untuk teman-teman, supaya bisa mengembangkan dan mengeskalasi bisnisnya,” pungkasnya. [asg/ian]
-

Revisi UU 1987 Wujudkan KADIN Jadi Pejuang Keadilan Ekonomi Bangsa
UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN sangat mendesak untuk direvisi menyeluruh agar sesuai dengan konteks pembangunan ekonomi yang sudah berubah drastis selama tiga dekade terakhir. Perubahan-Perubahan seperti percepatan transformasi digital, munculnya ekonomi inovasi, dan kompleksitas hubungan perdagangan global menuntut penataan kelembagaan KADIN yang mampu secara efektif menjawab kebutuhan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.
Hal ini sejalan dengan rekomendasi lembaga internasional sekaliber OECD (2025) dan laporan e-Conomy SEA (2024) yang menegaskan perlunya lembaga pengusaha adaptif menghadapi era digital ekonomi bernilai sangat besar. Revisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena akan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar dan teknologi, serta memperkuat daya saing pelaku usaha.
Sebagai satu-satunya organisasi pengusaha yang secara hukum diakui, KADIN harus bertransformasi menjadi pusat penggerak pembangunan ekonomi nasional berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Saat ini, UU KADIN membatasi kontribusi strategisnya hingga hanya sebagai pelengkap konsultatif tanpa kewenangan kuat yang nyata dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi representasi pengusaha dan akselerator pembangunan ekonomi yang progresif secara maksimal.
Revisi UU KADIN bukan soal pergantian kepemimpinan, melainkan harus memberikan kewenangan penuh, jelas dan nyata agar siapapun Pimpinan KADIN dapat berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah dalam menghadapi persoalan konkret seperti pengangguran 7,28 juta jiwa (BPS 2025), kemiskinan 23,85 juta jiwa (BPS 2025), pengembangan 65,5 juta UMKM (Kementerian UMKM 2025), pemberdayaan 80 ribu Koperasi Desa (Kementerian Koperasi 2025), penguatan daya saing perdagangan global, peningkatan investasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% berkelanjutan (Kemenkeu 2025).
-

Kadin sebut kunjungan Wapres Swiss ke RI perkuat hubungan ekonomi
perwakilan kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama di beberapa bidang strategis
Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kunjungan resmi Vice President of The Swiss Confederation Guy Parmelin ke Indonesia sejak 30 September-3 Oktober 2025 memperkuat hubungan diplomatik sekaligus ekonomi kedua negara.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M Vega di Jakarta, Jumat, menyampaikan kunjungan ini menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan harmonis antara Indonesia dan Swiss, menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut pihaknya bersama dengan Swiss menggelar Forum Annual Joint Economic and Trade Council (JETC) dan 4th Annual Meeting of the Swiss Indonesian Trade and Sustainability Council di Jakarta, Selasa (30/09).
Forum bisnis ini menegaskan dan memperkuat implementasi dari Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement dan melengkapi upaya yang lebih luas untuk memperkuat perdagangan, serta investasi bilateral kedua negara.
Menurut dia, selama pertemuan, perwakilan kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama di beberapa bidang strategis, seperti mengatasi hambatan dagang, memacu perdagangan hijau, energi terbarukan dan praktik ekonomi sirkular.
Selanjutnya memperkuat inovasi dan transformasi digital, memacu kolaborasi UMKM, serta mengembangkan sumber daya manusia.
Ia menyampaikan kedua pihak turut menegaskan kembali komitmen untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat yang berlandaskan keberlanjutan, inovasi dan kemakmuran bersama.
Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kadin Indonesia dan the Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) sebagai langkah konkret dalam memperkuat jejaring bisnis dan memperluas kerja sama ekonomi kedua negara.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah stimulus tambahan pada kuartal akhir tahun ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.
Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.
Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.
Tak hanya itu, untuk mendorong konsumsi akhir tahun terutama pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan diskon transportasi massal.
PT KAI akan memberi diskon 30% untuk 1,5 juta penumpang pada 22 Desember–10 Januari, sementara Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405 ribu penumpang kapal laut.
ASDP menargetkan 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan. Maskapai penerbangan juga menyiapkan diskon tiket 12–14% bagi sekitar 36 juta penumpang.
Di sisi ritel, pemerintah mendukung Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10–16 Oktober, yang diproyeksikan menciptakan permintaan hingga Rp35 triliun. Selain itu, agenda Belanja Diskon Indonesia dan Retail Epic Sale digelar bersama stimulus Natal dan Tahun Baru.
Pertumbuhan Ekonomi 5,2%
Melalui serangkaian stimulus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya jika target pertumbuhan 5,2% tahun ini dapat tercapai.
Airlangga menyampaikan optimismenya usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025). Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.
“Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.
Dia juga menambahkan pemerintah akan memberikan stimulus tambahan yang menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat dan kelompok pekerja. “Bantalan stimulus tambahan ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” katanya.
Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan insentif konsumsi akhir tahun diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, sejumlah lembaga global meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,8% – 4,9% pada 2025. Lembaga global yang telah mengeluarkan proyeksinya antara lain IMF di angka 4,9%, OECD 4,9%, dan Japan Credit Rating yang meramal ekonomi Indonesia di bawah 5%. Tahun depan-pun proyeksinya masih sama.
Adapun, proyeksi terbaru dikeluarkan oleh Asian Development Bank alias ADB. ADB bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru, dari 5% (proyeksi April) menjadi 4,9% (proyeksi September) pada 2025.
ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global akibat tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.
Tak hanya pada tahun ini, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Organisasi yang bermarkas di Manila, Filipina itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.
Sejalan dengan itu, ADB memangkas proyeksi inflasi di Indonesia dari 2% (proyeksi April) menjadi 1,7% (proyeksi September) pada 2025. Sementara pada tahun depan, inflasi Indonesia tetap diramalkan di level 2%.
-

Kadin Bakal Dukung Program Magang Fresh Graduate
Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025. Program ini dinilai dapat membuka peluang kerja bagi anak muda sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan pengusaha siap menampung peserta magang, tetapi tetap membutuhkan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak/juknis) dari pemerintah.
“Agar nantinya para anak magang tersebut dapat mengikuti proses magang sesuai dengan harapan pemerintah,” jelas Sarman kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).
Dia menyatakan Kadin berharap perserta magang nantinya memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik sehingga kelak mudah mendapatkan bekerja dalam jangka panjang.
Sarman menilai pemberian upah setara upah minimum kota/kabupaten akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena peserta magang memperoleh penghasilan bulanan. Dengan demikian, program ini berpotensi mengurangi pengangguran sekaligus memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program ini sangat layak diperluas ke depan, dengan penyebaran yg lebih merata di berbagai daerah di Indonesia,” tutupnya.
Program Magang Siap Luncur
Sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program magang pada 15 Oktober 2025. Program tersebut ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate satu tahun, bukan untuk mahasiswa.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengakui bahwa biasanya program magang ditujukan untuk mahasiswa demi menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Meski kini untuk fresh graduate, namun Yassierli menjelaskan tujuan program magang itu tidak akan berbeda.
“Program magang ini memang arahan dari Pak Presiden. Kita menargetkan mereka yang lulus dalam satu tahun terakhir. Konteksnya itu adalah magang, tapi bukan mahasiswa, tetap skemanya itu adalah kita memberikan kesempatan kepada lulusan itu untuk mendapatkan exposure tentang tempat kerja,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Oleh sebab itu, sambungnya, perusahaan yang menerima peserta magang itu harus menyiapkan mentor. Dengan demikian, peserta magang bisa meningkatkan kompetensinya.
Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan dimulai pada 15 Oktober 2025. Nantinya, pendaftaran melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).
-

Purbaya Mulai Utak-atik Anggaran untuk Stimulus Ekonomi Kuartal IV/2025
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggeser anggaran kementerian/lembaga yang tidak terserap untuk membiayai berbagai program stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025.
Sebagai informasi, Purbaya bersama sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lain melakukan rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025).
Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait program stimulus ekonomi kuartal IV/2025 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Purbaya tidak menampik bahwa ada permintaan agar anggaran sejumlah stimulus diperbanyak.
“Ada yang minta digeser ke sana, nanti saya sisir dulu. Kalau ada tempat-tempat yang nggak bisa belanja tahun ini, saya akan geser ke sana. Sepertinya sih, akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru ya, saya pindahin ke sana aja,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin rapat koordinasi mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada penebalan stimulus yang menjangkau kelompok desil IV masyarakat sehingga akan mencakup lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat.
Ketika dikonfirmasi penebalan stimulus itu terkait apa, Airlangga belum bisa memastikan. Dia meminta setiap bersabar karena kementerian/lembaga masih akan berkoordinasi sebelum mengumumkan stimulus tambahan tersebut.
“[Stimulus tambahan] ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” ungkap Airlangga usai rapat koordinasi.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.
Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.
Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.
Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.
“Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga.
-

Komitmen Dunia Usaha Galakkan Transisi Hijau dan Mitigasi Risiko Perubahan Iklim
Peran KADIN Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana: Jaringan Pengaman Bisnis sebagai Solidaritas untuk Bertahan dan Bangkit
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana, Suryani Motik, menegaskan kesiapsiagaan bencana merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Melalui program Business Neighborhood Resilience Framework (BNRF), KADIN membekali pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan panduan praktis menghadapi bencana.
“Kami percaya bisnis bisa membantu bisnis lainnya. Dengan solidaritas dan kesiapan, pengusaha kecil dapat bertahan dan bangkit pasca bencana,” ujarnya.
Menuju Indonesia Emas 2045 yang Tangguh
Peluncuran CCF menegaskan peran strategis KADIN sebagai rumah besar dunia usaha, tidak hanya dalam mendorong ekonomi hijau, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis di semua tingkatan. Melalui sinergi sektor publik, swasta, UMKM, dan komunitas, CCF diharapkan menjadi model kolaborasi efektif menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
Acara ini dihadiri lebih dari 85 perwakilan pemerintah, swasta, lembaga internasional, media, dan organisasi masyarakat sipil. Peluncuran ini menandai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara KADIN dan IOM pada Agustus 2025, serta menjadi tonggak kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan perubahan iklim, migrasi, dan keberlanjutan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. (Pram/fajar)
/data/photo/2025/06/25/685b85194aeb2.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
