Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Halim Kalla, yang merupakan Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN.

    “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    Lantas, siapa sebenarnya Halim Kalla?

    Profil Halim Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.

    Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

  • Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Profil Halim Kalla, Adik JK yang jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Halim Kalla, yang merupakan Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN.

    “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    Lantas, siapa sebenarnya Halim Kalla?

    Profil Halim Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.

    Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

  • Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Jakarta –

    Program magang yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera dimulai. Dalam program ini, pemerintah memastikan memberikan kompensasi yang layak kepada para peserta magang yang lolos seleksi. Lantas bagaimana skema pemberiannya?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan anggaran pemberian uang saku peserta magang diberikan langsung oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    “Untuk anggarannya sendiri diberikan oleh pemerintah dengan tata cara tercantum pada Permenaker Nomor 8 tahun 2025,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Shinta menjelaskan pasal 13 dalam beleid tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan menyalurkan upah dalam program tersebut melalui bank penyalur. Adapun bank penyalurnya merupakan bank Himbara, seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, hingga BSI.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang anggaran untuk pemberiannya disediakan oleh pemerintah dengan rata-rata uang saku Rp 3,3 juta. Selain itu, Sarman menyebut pemerintah juga menyediakan jaminan sosial sebesar Rp 16.800 selama enam bulan.

    “Adapun teknis pembayaran uang saku tersebut tentu akan kami serahkan ke kebijakan pemerintah. Seyogyanya agar tidak memerlukan birokrasi lebih baik uang saku tersebut langsung dibayarkan oleh pemerintah ke rekening masing-masing peserta magang, tidak perlu melalui perusahaan tempat magang,” ujar Sarman kepada detikcom

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Agung Nur Rohmad menerangkan upah dalam program tersebut langsung ditransfer dari KPPN melalui Himbara.

    “Iya (dari pemerintah langsung ke peserta magang) dari KPPN melalui bank himbara ke peserta magang,” ujar Agung kepada detikcom.

    Dalam beleid Permenaker 8/2025 pasal 13, proses penyaluran upah dalam program magang oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dana dari bank penyalur kepada rekening peserta.

    “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyalurkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Peserta Pemagangan melalui Bank Penyalur,” tulis pasal 13 ayat 1.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peserta magang menerima upah dikirim lewat Himbara. Untuk itu, ia mendorong agar peserta magang mempunyai rekening bank Himbara.

    “Jadi nanti sesudah mereka mendaftar, diterima, nanti diumumkan kerja, nanti honornya dikirim ke rekening masing-masing. Dan diusulkan mereka mempunyai bank Himbara, akun di bank Himbara,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    (rea/rrd)

  • Bakal Diluncurkan 15 Oktober, 451 Perusahaan Sudah Daftar Program Magang Nasional – Page 3

    Bakal Diluncurkan 15 Oktober, 451 Perusahaan Sudah Daftar Program Magang Nasional – Page 3

    Dalam kesempatan yang lain, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.

    Selanjutnya pada 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. “Bahagian terakhir adalah penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, ujarnya.

    Anwar Sanusi mengatakan, pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.  Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.

    Anwar menambahkan pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja” yang dikelola oleh Kemnaker.

    “Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan  BUMN,” pungkasnya.

     

     

  • Kemnaker: 451 perusahaan daftar program magang nasional

    Kemnaker: 451 perusahaan daftar program magang nasional

    Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuan, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, sudah ada 451 perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyelenggara dalam program Magang Nasional untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagang.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan, ratusan perusahaan itu terdiri dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 – 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.

    “Hingga hari ini, sudah ada 451 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program magang yang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, program tersebut akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025.

    Cris Kuntadi menjelaskan, Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi “8+4+5” 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.

    “Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuan, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja,” kata Cris.

    Peserta yang lolos program Magang Nasional akan memperoleh fasilitas berupa uang saku setara upah minimum (UMP) yang dibayar pemerintah, dan disalurkan langsung ke peserta magang melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Peserta magang juga memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang dibayar Pemerintah. Fasilitas lainnya yakni Mentor dari perusahaan.

    “Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025.

    Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.

    Selanjutnya pada tanggal 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker.

    Kemudian, penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 -15 April 2026.

    Anwar Sanusi mengatakan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id.

    Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek. Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.

    Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja yang dikelola oleh Kemnaker.

    “Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan BUMN, ” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Impor Bahan Baku Turun, Sinyal Produksi Manufaktur Melambat

    Impor Bahan Baku Turun, Sinyal Produksi Manufaktur Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang adanya sinyal penurunan produksi industri pengolahan nasional seiring dengan melemahnya impor bahan baku dan barang penolong. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, penurunan impor bahan baku dan barang penolong memang dapat dibaca sebagai sinyal melemahnya sektor manufaktur dalam beberapa bulan mendatang.

    “Dengan kata lain, impor yang menurun dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tengah bersiap menghadapi perlambatan produksi,” kata Saleh kepada Bisnis, Minggu (5/10/2025). 

    Dia menerangkan, pada umumnya, produsen mengurangi pembelian input lantaran terdapat penurunan permintaan output atau langkah hati-hati agar tidak terjadi kelebihan stok.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat penurunan impor bahan baku/penolong sebesar 9,06% (year-on-year/yoy) pada Agustus 2025 menjadi US$13,65 miliar atau turun dari periode yang sama tahun lalu US$15,01 miliar. 

    Nilai impor bahan baku penolong merupakan pendorong utama penurunan nilai impor secara keseluruhan pada Agustus 2025 dengan andil penurunan 6,52% terhadap nilai impor keseluruhan. 

    Tren penurunan impor ini juga terjadi secara tahunan pada Juli 2025 yang tercatat sebesar US$14,17 miliar atau turun 11,94% yoy dibandingkan Juli 2024 yang mencapai US$16 miliar. 

    “Namun, interpretasi ini tidak selalu linier. Dalam beberapa kasus, penurunan impor justru bisa menandakan adanya substitusi dengan bahan baku lokal atau sekadar penyesuaian inventori jangka pendek,” jelasnya. 

    Untuk itu, tren penurunan impor bahan baku dan penolong ini disebut perlu diamati dalam periode yang lebih panjang. Sebab, jika penurunan berlangsung konsisten dan terjadi di hampir semua kelompok bahan baku, maka dapat dipastikan bahwa pelemahan manufaktur akan berlanjut. 

    “Sebaliknya, jika penurunan hanya sementara, dampaknya pada produksi tidak akan terlalu signifikan,” pungkasnya. 

  • Ditjen Pajak DIY Gandeng Kadin Luncurkan Taxpayers’ Charter – Page 3

    Ditjen Pajak DIY Gandeng Kadin Luncurkan Taxpayers’ Charter – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah IstimewaYogyakarta (Kanwil DJP DIY) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY resmi meluncurkan Taxpayers’ Charter.

    Peluncuran tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para wajib pajak.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan Taxpayers’ Charter merupakan langkah fundamental untuk memperkuat rasa saling percaya antara negara dan warganya.

    “Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi filosofis yang mengatur hubungan setara antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perpajakan,” ujar Bimo, di Yogjakarta, Jawa Tengah, Minggu (5/10/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati, menegaskan Taxpayers’ Charter merupakan bentuk nyata itikad baik DJP dalam memberikan kepastian, kejelasan, serta transparansimengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

    “Dengan adanya piagam ini, kami berharap masyarakat semakin memahami haknya sebagai wajib pajak, sekaligus tetap menjalankan kewajibannya demi mendukung pembangunan bangsa,” ujar Erna.

     

  • Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Magang Fresh Graduate: Cek Kuota dan Jadwal Pendaftaran, Dapat Gaji UMR!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program magang untuk lulusan baru alias fresh graduate perguruan tinggi. Pemerintah juga telah menentukan timeline alias lini masa tahap pertama program magang fresh graduate itu.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan, dimulai pada 15 Oktober 2025 dan berakhir pada Maret 2026. Nantinya, pendaftaran bisa dilakukan melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).

    Dia menjelaskan lini masa program magang fresh graduate terdiri dari dua tahapan. Pertama pada 1—7 Oktober 2025, perusahaan yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) mengunggah kebutuhan magangnya dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah.

    “[Persyaratannya] bahwa perusahaan harus menyiapkan mentornya, perusahaan kemudian harus spesifik nanti bagaimana yang ditawarkan itu adalah memang memberikan kesempatan untuk kemudian mengembangkan kompetensi, dan ada sertifikat magang sesudah dilaksanakan,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Rabu (1/10/2025).

    Kedua, 7—13 Oktober 2025 menjadi kesempatan calon peserta magang untuk melakukan pendaftaran dengan memilih posisi-posisi mana yang tersedia. Yassierli menjelaskan tidak ada persyaratannya karena data di SIAPkerja sudah terintegrasi dengan Kemendiktisaintek.

    “Jadi kami sudah punya data satu tahun terakhir lulusan siapa saja, sehingga cukup mencocokkan nanti ketika mereka register akun SIAPkerja,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan kuota untuk tahap pertama sebanyak 20.000 peserta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kuotanya akan terus ditambah menjadi 100.000 peserta.

    Pemerintah, sambung Yassierli, akan berusaha untuk membaginya proporsional peserta magang untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut.

    Sebelumnya, Airlangga sempat menyebutkan bahwa peserta magang bisa mendapatkan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Hanya saja ketika dikonfirmasi lagi, Yassierli memastikan bahwa peserta akan mendapatkan gajinya sesuai upah minimum kota/kabupaten di tempat mereka magang.

    Sementara dalam Pasal 11 ayat (3) Permenaker No. 8/2025 hanya dijelaskan bahwa besaran uang saku peserta magang itu akan ditentukan oleh menteri. Sementara Pasal 13 menjelaskan bahwa uang saku akan disalurkan melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BSI.

    Dalam Permenaker 8/2025 juga ditegaskan peserta magang akan didaftarkan pada jaminan sosial ketenagakerjaan (kecelakaan kerja & kematian). Perusahaan juga wajib melakukan evaluasi bulanan dan memberi sertifikat setelah selesai, sementara itu peserta wajib melaporkan aktivitas harian melalui SIAPkerja.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

  • Kadin: Transfer teknologi dan peningkatan SDM kunci transisi energi

    Kadin: Transfer teknologi dan peningkatan SDM kunci transisi energi

    yang kami butuhkan bukan hanya uang. Kami bisa usahakan itu, yang lebih penting adalah keterampilan, teknologi dan kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci keberhasilan transisi energi.

    “Sebenarnya yang kami butuhkan bukan hanya uang. Kami bisa usahakan itu. Tapi yang lebih penting adalah keterampilan, teknologi dan kolaborasi,” ujar Anin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut Anin, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga menyentuh langsung aspek keseharian masyarakat, seperti rantai pasok pangan, ketersediaan air, hingga energi.

    “Itu sebabnya, ketika kami berkomitmen untuk mencapai net zero pada 2060, kami sebenarnya ingin mencapainya lebih cepat, tentu dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta,” kata Anin.

    Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam mendukung agenda dekarbonisasi global, baik dari sisi sumber daya alam maupun energi terbarukan.

    Di bawah tanah, Indonesia menyimpan cadangan besar mineral kritis seperti nikel dan tembaga. Sementara di atas permukaan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar.

    “Tiga bulan lalu, Indonesia mempublikasikan target pembangkitan listrik sebesar 103 gigawatt, dan 75 persennya berasal dari energi terbarukan. Ini signifikan, karena kapasitas eksisting kita saat ini baru sekitar 75 gigawatt,” kata Anin.

    Lebih jauh, dia menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara ini mengelola tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan peluang dari transisi energi bersih.

    “Indonesia berada di posisi yang unik. Kita memiliki sumber daya, semangat gotong royong, dan kini kita perlu keterampilan serta kemitraan untuk mewujudkannya,” ujar Anin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Magang Pemerintah Bakal Lanjut Tahun Depan, Pesertanya Ditambah Terus

    Program Magang Pemerintah Bakal Lanjut Tahun Depan, Pesertanya Ditambah Terus

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) malam.

    Menurutnya, program magang pemerintah ini baru percobaan. Airlangga pun membuka peluang kuota peserta magang bisa mencapai 100 ribu orang.

    “Kita kan trial dulu nih sampai pipeline-nya nyambung. Kalau sudah pipeline-nya nyambung, kita tingkatkan sampai 100 ribu,” jelas Airlangga.

    Program magang pemerintah dimulai pendaftarannya pada 7 Oktober. Saat ini sedang memasuki tahap pendaftaraan perusahaan dan usulan program pemagangan yang berlangsung pada 1-7 Oktober 2025.

    Airlangga menyatakan baik perusahaan swasta maupun BUMN sudah banyak menyatakan minat untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Ia menilai perusahaan yang ikut serta dalam program magang pemerintah mendapatkan keuntungan besar.

    “Banyak. Perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, perusahaan-perusahaan yang di stock market, kemudian berbagai perusahaan kita undang. Baik anggota Kadin, Apindo maupun perusahaan-perusahaan lain. (Untung bagi perusahaan) kan mereka dapat tenaga kerja, kemudian honornya ditanggung pemerintah. Nah itu udah reward yang luar biasa,” jelas Airlangga.

    (acd/acd)