Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Jakarta

    Penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan mulai menimbulkan efek domino bagi dunia usaha. Para pengusaha pelayaran memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, rantai logistik nasional bisa terganggu serius dan menekan roda ekonomi antar daerah.

    Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, mengatakan penahanan kontainer yang mengangkut batu bara telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan pelayaran.

    “Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian akibat tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau,” ujar Carmelita, Rabu (15/10/2025).

    Penahanan dilakukan lantaran dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta izin usaha pertambangan (IUP). Namun, Carmelita menilai persoalan dokumen seharusnya ditangani di pelabuhan muat, bukan saat kontainer telah sampai di pelabuhan tujuan.

    “Perihal keabsahan dokumentasi barang dan asal lokasi tambang tentu bukan kapasitas pihak pengangkut. Jika sejak awal diduga bermasalah, instansi terkait sebaiknya memberi sinyal untuk tidak diangkut,” tegasnya.

    Lebih jauh, Carmelita mengingatkan penahanan ini berpotensi mengganggu rantai pasok logistik di berbagai wilayah.

    “Jika penahanan kontainer ini terjadi lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, karena kontainer ini miliknya pelayaran untuk distribusi antar pulau,” katanya.

    Dampak serupa juga disoroti oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Ia meminta pemerintah segera turun tangan agar aktivitas logistik nasional tidak lumpuh.

    “Saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib, sebagian besar dari Kalimantan,” ujarnya.

    Adik menambahkan, aparat perlu memperjelas standar pemeriksaan dan tanggung jawab pengangkut agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor pelayaran.

    “Perusahaan angkutan tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah,” jelasnya.

    Kadin menilai pemerintah perlu menjembatani situasi ini agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas logistik yang menopang ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    “Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

    Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

    “Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby.

    Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

    “Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby.

    Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

    Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

    “Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

    “Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

    “Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

    “Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

    Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.

  • Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana Pemerintah India untuk berinvestasi di Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun menawarkan berbagai potensi unggulan kepada para pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat bertemu dengan Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Ravi Shanker Goel, beserta rombongan, di Paviliun Serdangbedagai, area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa Sumut memiliki potensi investasi yang sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi. Selain itu, Sumut juga memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan Kualatanjung dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadi pintu gerbang penting perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia.

    “Sumatera Utara merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Karena itu, kami menyampaikan berbagai peluang kepada para investor, khususnya dari India, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bobby Nasution, yang didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara.

    Bobby juga menyinggung sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Sumut. Menurutnya, Pemprov Sumut telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui sistem data terpadu, dan manfaatnya kini telah dirasakan masyarakat luas, terutama kalangan kurang mampu.

    “Kami sangat menyambut baik rencana investasi dari India, terlebih hubungan kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gubernur Bobby Nasution memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Kabupaten Batubara dengan luas sekitar 2.500 hektare. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Pelabuhan Kualatanjung yang berstatus Hub Port Internasional.

    “Kawasan ini kami siapkan bagi investor yang berminat berinvestasi. Lahannya milik Pemprov Sumut dan dikelola oleh BUMD, sehingga proses investasi akan lebih mudah dan transparan,” jelasnya.

    Sementara itu, Konjen India Ravi Shanker Goel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Sumut. Ia menilai Sumut merupakan provinsi yang nyaman, bersahabat, dan memiliki keragaman masyarakat yang dinamis. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga keturunan India yang telah lama menetap di provinsi ini.

    Ravi juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dibuka penerbangan langsung antara Bandara Kualanamu dan India, tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurutnya, hal ini akan memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara kedua wilayah.

    “Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemerintah India dan juga mempromosikan peluang investasi di Sumatera Utara, yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan lainnya,” ujar Ravi.

    Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution dan Konjen India Ravi Shanker Goel sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama investasi tersebut melalui pembahasan teknis antara pengusaha India dan KADIN Sumut.

  • Kadin, Danantara, & Mckinsey Bicara Potensi AI untuk Tambang RI

    Kadin, Danantara, & Mckinsey Bicara Potensi AI untuk Tambang RI

    Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pemangku kepentingan industri pertambangan menyampaikan peran perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam transformasi pertambangan di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang ESDM Aryo Djojohadikusumo menyampaikan industri pertambangan Indonesia sedang memasuki era kecerdasan buatan. AI bukan sekadar teknologi efisiensi, tetapi akan menjadi penentu arah transformasi industri nasional.

    “Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi sangat penting,” ujar Aryo dalam Energy Insights Forum bertajuk “Harnessing Artificial Intelligence to Unlock Mining’s Next Frontier”.

    Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Aryo menuturkan, AI dapat menjadi teknologi strategis yang dapat membantu perusahaan menjawab tantangan klasik sektor tambang seperti efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Menurutnya AI merupakan solusi konkret di tengah tantangan industri yang semakin kompleks.

    “AI menjadi solusi abad ke-21 agar pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia,” tutur Aryo.

    Selain meningkatkan efisiensi, penerapan AI di sektor tambang juga berperan dalam memperkuat keamanan dan tata kelola industri untuk mencegah praktik pertambangan ilegal. Ia menilai, langkah ini penting agar dunia pertambangan Indonesia dapat menjadi salah satu yang terdepan di dunia dalam penerapan teknologi canggih.

    Partner dan Co-Leader of McKinsey and Company’s Metals and Mining Practice in Asia, Sergey Alyabyev dan Hidayat Liu, memaparkan bagaimana AI telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional tambang.

    Menurut data McKinsey, optimalisasi pabrik pengolahan berbasis AI mampu meningkatkan throughput sebesar 5%—15% dan recovery rate sebesar 1%—2%. Teknologi AI-enabled drill and blast dapat menurunkan biaya operasional hingga 10%, sekaligus meningkatkan produktivitas shovel sebesar 10%—20%.

    Sementara itu, GenAI copilots mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja 5%—10% dan mengurangi biaya operasional dalam kisaran yang sama. McKinsey juga menampilkan bagaimana sistem agentic AI dapat mengoptimalkan proses pemrosesan logam dengan menganalisis jutaan data operasional secara real time.

    McKinsey menilai penerapan AI di sektor pertambangan merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi mineral dunia.

    “Kami melihat Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan AI dalam ekosistem pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pengolahan. AI bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga membantu industri mencapai target dekarbonisasi dan keberlanjutan,” ujar Hidayat.

    Senior Director Business III Danantara, Luke Mahony menyoroti pentingnya memastikan bahwa AI bukan lagi masa depan, melainkan kenyataan yang tengah membentuk arah baru industri global. Luke mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi nasional untuk mewujudkan ekosistem pertambangan cerdas.

    “Teknologi tidak akan menggantikan manusia, tetapi akan memperluas kemampuan manusia. Dengan menggabungkan kecepatan komputasi dan empati manusia, kita dapat menciptakan industri yang tidak hanya lebih produktif, tapi juga lebih bermakna. Indonesia tidak hanya akan kaya sumber daya, tapi juga kaya kecerdasan dan inovasi,” pungkas Luke.

  • Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

    Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya realisasi belanja negara per September 2025. Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, belanja pemerintah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, sehingga keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah sangat memengaruhi produktivitas perekonomian baik di pusat maupun di daerah. 

    Adapun, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. 

    “Seharusnya penyerapan anggaran itu tepat waktu dan tepat sasaran, jangan menjelang akhir tahun baru terjadi belanja besar-besaran. Hal itu sangat memperlambat pergerakan ekonomi,” ujar Sarman kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sarman menilai, seharusnya sejak Januari 2025, belanja pemerintah sudah mulai terserap merata hingga Desember. Dalam hal ini, perencanaan dari masing-masing instansi pemerintah harus matang dan terukur. 

    “Kondisi ini menjadi evaluasi pemerintah agar ke depan hal ini tidak terulang kembali, bagaimana agar belanja pemerintah ini benar-benar menjadi penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” katanya.

    Di lain sisi, Kadin mengapresiasi upaya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

    “Pernyataan Menteri Keuangan yang akan melakukan pengawasan ke instansi pemerintah untuk melihat realisasi penyerapan anggaran sangat baik. Menkeu menyatakan jika [anggaran] tidak dibelanjakan akan ditarik, ini menjadi sinyal agar ke depan keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak terulang kembali,” pungkas Sarman.

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi.

    Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 50% per akhir September 2025, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

    “Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

    Tak hanya itu, Menkeu Purbaya juga sempat menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

  • Kadin: Tarif Resiprokal Indonesia-AS 19 Persen Sudah Kompetitif – Page 3

    Kadin: Tarif Resiprokal Indonesia-AS 19 Persen Sudah Kompetitif – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perundingan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) ditargetkan selesai pada Oktober 2025.

    Airlangga mengatakan, proses ini disebut masih melalui tahapan pembahasan intensif antara kedua negara, terutama terkait penyusunan dasar hukum.

    “Tarif AS masih dalam negosiasi, sehingga ini belum berlaku. Jadi kalau kita lihat data dari BPS, ekspor masih kuat,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya Kemenko Perekonomia, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Airlangga menuturkan, pembahasan yang kini berjalan sudah memasuki tahap legal drafting. Artinya, detail kesepakatan mengenai pengenaan tarif dan komoditas yang dikecualikan mulai dirumuskan secara formal.

    “Legal drafting itu sesudah pembicaraan selesai, legal drafting. Nah sekarang kita lagi legal drafting. Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

    Adapun salah satu poin penting dalam perundingan tersebut adalah upaya Indonesia agar sejumlah komoditas unggulannya terbebas dari tarif impor 19% yang diberlakukan AS. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kakao menjadi prioritas utama dalam negosiasi.

    “Semua yang tanahnya dari Indonesia, seperti kelapa sawit, karet, kakao itu, hampir dipastikan bisa diberikan nol,” katanya. 

  • Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Ada Prabowo, Daftar Konglomerat RI dan Global yang Bakal Hadir di Forbes CEO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Forbes Global Conference CEO 2025 bakal diselenggarakan 14-15 Oktober 2025 di Jakarta. Konferensi para konglomerat dan pengusaha papan atas ini akan membahas prospek ekonomi jangka panjang serta tantangan yang menghambat perekonomian.

    Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama dalam acara Forbes Global Conference CEO 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang mengatakan undangan ini disampaikan langsung oleh pendiri dan Chairman Forbes Media, Steve Forbes.

    Menurut Steve Forbes, alasan Prabowo menjadi keynote speaker lantaran dinilai mewakili tipe kepemimpinan yang dibutuhkan dunia saat ini, yaitu fokus, berbasis sains, dan berorientasi pada hasil nyata.

    Direncanakan lebih dari 400 CEO, pemimpin perusahaan multinasional, investor global, serta tokoh-tokoh ekonomi ternama dari berbagai negara dijadwalkan hadir di sana.

    Dilansir forbesglobalceoconference.com, dalam satu hari terdapat beberapa sesi acara. Pada tanggal 14 Oktober, pembukaan acara dimulai pukul 09:15 WIB dengan 8 sesi yang ditutup gala dinner pukul 19.15 WIB.

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi I Forbes Global Conference CEO 2025 (14 Oktober)

    1. Anindya N Bakrie: CEO PT Bakrie & Brothers sekaligus Ketua Umum KADIN

    2. Rosan Perkasa Roeslani: CEO Danantara Indonesia

    3. Ho Kwon Ping: Pendiri dan Ketua Eksekutif Banyan Tree Holdings

    4. George Raymond Zage III: Pendiri dan CEO Tiga Investments

    5. Jeffrey Jaensubhakij: Cofounder JJNP Capital

    6. Koh Boon Hwee: Chairman Altara Ventures dan Singapore Exchange Group

    7. Chartsiri Sophonpanich: President, Bangkok Bank

    8. Shinta W Kamdani: CEO Sintesa Group sekaligus Ketua APINDO

    9. Jane Sun: CEO Trip.com Group

    10. Anthony Capuano: President dan CEO Marriott International 

    11. Lee Yeow Chor: Direktur Pelaksana Grup dan CEO IOI Corporation

    12. Irfan Razack: Ketua dan Direktur Pelaksana Prestige Group

    13. Panote Sitivadhanabhakdi: CEO Grups Frasers Property

    14. Kuok Meng Wei: CEO dan Managing Director K2 Strategic

    15. Otto Toto Sugiri: Presiden Direktur DCI Indonesia

    16. Magnus Grimeland: Pendiri dan CEO Antler

    17. Aaron Tan: Cofounder dan CEO Carlo

    18. Edward Tirtanata: Co Founder dan CEO Kopi Kenangan

    19. Leo KoGuan: Pendiri dan Ketua SHI International Corp

    Daftar CEO akan menjadi pembicara pada Sesi II Forbes Global Conference CEO 2025 (15 Oktober)

    1. Tony Fernandes: CEO Capital A

    2. Mohammed Dewji: President MeTL Group 

    3. Binod K. Chaudhary: Ketua Chaudhary Group dan CG Corp Global

    4. William E. Heinecke: Pendiri dan Ketua Minor Internasional 

    5. Mark Dalio: Pendiri dan Co-CEO Ocean X

    6. Thammasak Sethaudom: Presiden dan CEO SCG

    7. Sunny Vergehese: Cofounder dan CEO Group Olam Group

    8. Angela Tanoesoedibjo: CEO iNews Media Group dan Co-CEO MNC Group

    9. Prem Kumar Nair: Group CEO IHH Healthcare

    10. Tan Min-Han: Founding CEO dan Direktur Medis Lucence

    11. Aengus Tran: Cofounder dan CEO Harrison.ai

    12. Andreas Wicki: CEO HBM Healthcare Investment 

    13. Anthony Tan: CEO, Cofounder Grab

  • KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    Bisnis.com, MEDAN – Kamar Dadang Indonesia (KADIN) Sumut yakin dan optimis dengan kemampuan dimiliki dan perangkat yang mumpuni, Gubernur Sumut Bobby Nasution bisa menekan inflasi saat ini.

    Angka 5,32 persen menunjukkan tingginya inflasi di Sumatera Utara hingga teguran dari Kemendagri menjadi motivasi Bobby Nasution dan kepala OPD untuk bekerja maksimal untuk menekan inflasi sampai normal.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Sumut Isfan F Fachruddin mengungkapkan, langkah-langkah yang sudah diambil Bobby Nasution bisa menjadikan perekonomian di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan.

    “Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi di Sumut ini. Tentunya harus didukung oleh para kepala daerah di kabupaten/kota. Kepala daerah di kabupaten/kota harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ungkap Isfan, Sabtu (11/10/2025).

    Ia menjelaskan, Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan ada beberapa daerah penghasil dari sektor pertanian.

    “Deliserdang dan Serdang Bedagai adalah contoh daerah yang menghasilkan dari sektor pertanian. Tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi semua pihak persoalan ini bisa segera diatasi,” papar Isfan.

    Menghadapi inflasi yang tinggi saat ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan inflasi saat ini.

    “Jangan yang hanya berpikir itu gubernur saja. Seharusnya kepala daerah kabupaten/kota sudah melakukan strategi mengatasi inflasi. Sejak awal tahun, pihak BI (Bank Indonesia) dan Pemprov Sumut sudah bekerja. Tapi kepala daerah di kabupaten/kota ketika menghadapi situasi seperti ini mereka jadi gugup,” sebut Isfan.

    Soal 11 langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bobby Nasution untuk mengatasi inflasi beberapa diantaranya, menyalurkan komoditas pokok penyumbang inflasi secara gratis, membuat paket beras SPHP yang dijual dengan harga terjangkau bersama cabai merah, mempercepat penyaluran program bantuan pangan dan lainnya merupakan langkah tepat.

    “11 langkah yang dilakukan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi saya pikir hal yang tepat. Inflasi ini kan masalah sejengkal perut. Jadi, kalau gubernur yang bekerja dan yang dibawah enggak bekerja ya sama saja. Jadi KADIN Sumut sebagai mitra siap mendukung langkah atau program Pak Bobby Nasution untuk menekan inflasi,” tutup Isfan.

  • Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.

    Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh. 

    Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.

    “Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.

    Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut. 

    Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.

    “Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat. 

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.   

    “Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso

    Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.

  • Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Jakarta

    Kondisi penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ekspor Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai meski situasi ini bukan yang pertama, RI perlu tetap waspada sekaligus memperkuat kapasitas ekspor.

    “Ini kan bukan pertama kali kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak salah Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedang di sana bicara dengan Menteri Perdagangan AS. Presiden Trump juga terlihat terus aktif mencari jalan keluar di Gaza, jadi saya rasa perekonomian jalan terus, dunia usaha jalan terus,” kata Anindya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Menurut Anindya, Indonesia harus fokus pada penguatan sektor ekspor agar tak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi eksternal. Terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi andalan seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik.

    “Paling penting, bagaimana kita bisa mulai mengirim, bahkan meningkatkan kapasitas untuk alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar di AS, Anindya juga menilai penting bagi Indonesia untuk memperluas akses perdagangan ke negara lain. Pemerintah RI baru-baru ini meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    “Jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas, fokus kepada industri berbasis ekspor. Mudah-mudahan perekonomian Amerika tidak terlalu terpengaruh akibat penutupan pemerintahan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat sejak 1 Oktober 2025 telah berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan penerbitan polis asuransi banjir baru ikut tertunda.

    Para ahli menilai sebagian besar program perumahan tetap berjalan di tengah penutupan ini. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah melambat karena harga tinggi, shutdown kali ini menambah tekanan bagi pasar properti AS.

    “Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah,” kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).

    (shc/rrd)