Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu kinerja ekspor Indonesia melalui pembukaan akses pasar dan mendorong pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di kawasan Timur Tengah.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia ke Timur Tengah bisa ditempuh melalui skema Indonesia—United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia—Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Danang menuturkan bahwa kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Untuk itu, dia meminta agar dunia usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang secara maksimal.

    “Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menuturkan bahwa pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Meski begitu, dia meminta agar pelaku usaha Indonesia memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan UEA untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ucap Widy.

    Sama seperti UEA, Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Broto Probohascaryo mengatakan bahwa Iran juga menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia—Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi pemerintah Indonesia,” ujar Broto.

    Melalui perjanjian ini, kata Broto, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi 0%. Dia juga menyebut perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk Indonesia.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    Di samping itu, Broto memandang bahwa Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya.

  • TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    JAKARTA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

  • FTA Indonesia-EAEU Siap Berlaku 2026, Ekspor Diproyeksi Naik 3 Kali Lipat

    FTA Indonesia-EAEU Siap Berlaku 2026, Ekspor Diproyeksi Naik 3 Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) siap berlaku pada 2026. Dampaknya, ekspor dari Tanah Air bisa naik tiga kali lipat.

    Perundingan tersebut telah mencapai kesepakatan substansial pada 19 Juni 2025 dan ditargetkan untuk ditandatangani pada Desember 2025 serta diimplementasi tahun depan.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa Indonesia-EAEU FTA membuka peluang memperluas akses pasar dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dengan kawasan Eurasia. 

    “Dengan nilai ekspor Indonesia ke EAEU saat ini mencapai US$1,9 miliar, berpotensi meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 5 tahun ke depan setelah Indonesia-EAEU FTA diimplementasikan,” katanya pada seminar bertajuk “Potensi Bisnis Indonesia dengan Negara-Negara Eurasia” dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (18/10/2025).

    Danang menjelaskan bahwa produk-produk unggulan Indonesia yang telah menembus pasar EAEU antara lain, minyak sawit, karet, kopi, tekstil, perikanan, serta produk makanan olahan dan manufaktur ringan.

    ”Diharapkan produk-produk Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar Eurasia dan para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang pasar nontradisional, khususnya kawasan Eurasia,” jelasnya.

    Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Atase Perdagangan (Atdag) RI Moskow Ardianto Mahdi menyampaikan strategi untuk menembus pasar EAEU.

    Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan riset pasar, membangun jejaring bisnis, serta partisipasi aktif dalam pameran dan promosi di negara-negara Eurasia.

    “Selain itu, kolaborasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Moskow, Atdag RI Moskow, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama bisnis,” ungkap Ardianto.

    Deputi Kepala Perwakilan Perdagangan Rusia di Indonesia Viktor Tolstov menyampaikan bahwa FTA tersebut akan memberi keuntungan besar. FTA dengan EAEU akan menurunkan atau bahkan menghapus tarif lebih dari 90% komoditas yang diperdagangkan antara Indonesia dan EAEU. 

    “Dengan demikian, produk Indonesia seperti makanan olahan, furnitur, tekstil, dan produk konsumsi akan menjadi lebih kompetitif di pasar EAEU,”jelasnya.

    Selain itu, peluang pasar produk sawit Indonesia di kawasan Eurasia, khususnya di negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Armenia dinilai masih terbuka lebar dan sangat potensial. 

    Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Lolita Bangun melihat ini sebagai momentum bagi pelaku usaha nasional untuk menggenjot promosi mengingat produk RI belum dikenal luas di sana. 

    Oleh karena itu, Lolita mendorong pemerintah mengoptimalkan rantai logistik untuk ekspor ke wilayah Eurasia. 

    Saat ini pengiriman dari Jakarta ke Vladivostok, Rusia memerlukan waktu sekitar 45 hari melalui laut. Lalu dilanjutkan menggunakan kereta ke Moskow, memakan waktu sekitar dua minggu. 

    “Perbaikan dan koordinasi transportasi dapat meminimalkan waktu pengiriman serta menekan biaya logistik bagi pelaku usaha,” ungkapnya. 

  • Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag Proyeksikan Peningkatan Kinerja Ekspor ke Eurasia

    Kemendag Proyeksikan Peningkatan Kinerja Ekspor ke Eurasia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya Indonesia untuk menembus pasar nontradisional di kawasan Eurasia (Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia) semakin matang. Hal ini ditandai dengan adanya perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA) telah mencapai kesepakatan substansial pada 19 Juni 2025.

    Kesepakatan tersebut ditargetkan untuk ditandatangani pada Desember 2025 dan diimplementasikan pada 2026. Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis perjanjian ini akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke kawasan tersebut hingga dua sampai tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan.

    Optimisme ini disampaikan Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial pada seminar bertajuk “Potensi Bisnis Indonesia dengan Negara-Negara Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU)”. Seminar yang merupakan rangkaian acara Trade Expo Indonesia 2025 ini berlangsung pada Jumat, (17/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Tujuan seminar ini yaitu untuk mendiseminasi perkembangan Indonesia-EAEU FTA serta menyampaikan potensi produk-produk Indonesia di kawasan tersebut.

    “Indonesia-EAEU FTA membuka peluang memperluas akses pasar dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dengan kawasan Eurasia. Dengan nilai ekspor Indonesia ke EAEU saat ini mencapai US$ 1,9 miliar, berpotensi meningkat dua hingga tiga kali lipat dalam lima tahun ke depan setelah Indonesia-EAEU FTA diimplementasikan,” ungkap Danang.

    Danang menjelaskan, produk-produk unggulan Indonesia yang telah menembus pasar EAEU, antara lain, minyak sawit, karet, kopi, tekstil, perikanan, serta produk makanan olahan dan manufaktur ringan.

    “Diharapkan produk-produk Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar Eurasia dan para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang pasar nontradisional, khususnya kawasan Eurasia,” ujarnya.

    Sejumlah narasumber lain hadir pada seminar ini, yaitu dari unsur pemerintah, perwakilan perdagangan asing, serta pelaku ekspor Indonesia. Mereka berbagi pengalaman menghadapi regulasi, preferensi konsumen, dan sistem logistik di kawasan Eurasia. Untuk memanfaatkan peluang ini, Atase Perdagangan (Atdag) RI Moscow Ardianto Mahdi menyampaikan strategi untuk menembus pasar EAEU, yaitu dengan melakukan riset pasar, membangun jejaring bisnis, serta partisipasi aktif dalam pameran dan promosi di negara-negara Eurasia.

    “Selain itu, kolaborasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Moscow, Atdag RI Moscow, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama bisnis,” ungkap Ardianto.

    Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Perdagangan Rusia di Indonesia, Viktor Tolstov, menyampaikan, FTA ini akan memberi keuntungan besar. FTA dengan EAEU akan menurunkan atau bahkan menghapus tarif lebih dari 90% komoditas yang diperdagangkan antara Indonesia dan EAEU.

    “Dengan demikian, produk Indonesia seperti makanan olahan, furnitur, tekstil, dan produk konsumsi akan menjadi lebih kompetitif di pasar EAEU,” jelasnya.

    Selanjutnya, Ketua Komite Bilateral Rusia dan Belarus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Didit Ratam menegaskan kesiapan KADIN untuk mendukung pelaku usaha.

    “Kami siap membantu Kementerian Perdagangan dalam mendukung pelaku usaha Indonesia untuk menjelajahi pasar Rusia dan EAEU serta membuka peluang bersama,” ungkapnya.

    Selain itu, peluang pasar produk sawit Indonesia di kawasan Eurasia, khususnya di negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Armenia dinilai masih terbuka lebar dan sangat potensial. Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Lolita Bangun, melihat ini sebagai momentum bagi pelaku usaha nasional untuk menggenjot promosi mengingat produk kita belum dikenal luas di sana.

    “Berdasarkan survei pasar, produk minyak sawit Indonesia belum dikenal luas, terutama di negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Armenia sehingga menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional,” ucapnya.

    Lolita juga mendorong pemerintah mengoptimalkan rantai logistik untuk ekspor ke wilayah Eurasia. “Pengiriman dari Jakarta ke Vladivostok, Rusia, memerlukan waktu sekitar 45 hari melalui laut, kemudian dilanjutkan menggunakan kereta ke Moskow yang memakan waktu sekitar dua minggu. Perbaikan dan koordinasi transportasi dapat meminimalkan waktu pengiriman serta menekan biaya logistik bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

    Menjawab tantangan ini, Danang mengatakan, pemerintah berkomitmen membuka pasar ekspor dan memastikan kelancaran ekspor Indonesia, termasuk ke EAEU.

    “Pemerintah akan berupaya secepatnya menghapus berbagai hambatan perdagangan, terutama hambatan logistik, serta memperkuat diplomasi ekonomi agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global,” jelas Danang.

    Salah satu peserta seminar yaitu Tata, karyawan PT Cipta Kreatif Globalindo, Salatiga, Jawa Tengah menunjukkan antusiasmenya. Ia menyampaikan kegiatan ini sangat bermanfaat.

    “Seminarnya luar biasa, benar-benar membuka mindset kami sebagai pihak yang ingin melakukan ekspor ke Rusia. Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan agar lebih banyak eksportir mendapatkan inspirasi dan solusi yang nyata,” ujarnya. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Investasi Asing Susut Dua Kuartal Beruntun, Kadin: Pemerintah Perlu Evaluasi

    Investasi Asing Susut Dua Kuartal Beruntun, Kadin: Pemerintah Perlu Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti susutnya realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama dua kuartal beruntun.

    Realisasi PMA pada kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

    Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penurunan PMA harus dievaluasi. Pemerintah harus menggali akar masalah penurunan minat investor asing. 

    “Bila perlu, pemerintah melakukan survei kepada calon investor maupun investor yang sudah masuk, apa kira-kira keluhan dan harapan mereka,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Menurutnya, faktor-faktor seperti perizinan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, keamanan politik, situasi ekonomi dan industri, hingga ketenagakerjaan perlu diperbaiki agar para investor asing memiliki tingkat keyakinan yang tinggi menanamkan modalnya di RI.

    Lebih lanjut dia mengatakan pelaku usaha dalam negeri selama ini menunjukkan keterbukaan tinggi terhadap kemitraan dengan investor asing. Kalangan pengusaha domestik juga tidak melihat adanya hambatan berarti dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri. 

    Sebaliknya, meningkatnya arus investasi asing dinilai membuka peluang lebih besar bagi kolaborasi dan pengembangan usaha bersama di tingkat nasional.

    Di lain sisi, saat investasi asing telah terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru meningkat. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

    Secara keseluruhan, realisasi investasi kuartal III/2025 sebesar Rp491,4 triliun, serta menyerap tenaga kerja 696.478 orang. 

    Terkait dengan negara asal PMA, negara penyumbang investasi asing masih tertinggi dari Singapura yakni US$3,8 miliar. Kemudian, diikuti oleh Hong Kong US$2,7 miliar, China US$1,9 miliar, Malaysia US$1 miliar dan Amerika Serikat (AS) US$800 juta.

    Alhasil, Sarman menilai pemerintah perlu segera mencari akar penyebab turunnya investasi asing di Indonesia, agar realisasi PMA dapat meningkat.

    “Saya melihat pasti ada sesuatu yang harus kita cari akar masalahnya. Presiden setiap kunjungan luar negeri selalu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terbuka dengan investor,” pungkasnya.

  • Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN. Pasalnya, saat ini, dunia usaha Indonesia membutuhkan payung hukum baru yang mampu mengikuti dinamika ekonomi global, perubahan struktur industri, serta tantangan teknologi dan digitalisasi.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat dalam Rapat Terbatas (Ratas) Pengurus KADIN Indonesia di Jakarta, hari ini. Pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, Azis Syamsuddin, Taufan E.N. Rotorasiko dan Firman Soebagyo.

    “Undang-Undang KADIN sudah berusia hampir empat dekade. Kondisi ekonomi, struktur usaha, dan tantangan dunia bisnis kini jauh berbeda dibandingkan tahun 1987. Karenanya, UU KADIN harus diperbarui agar KADIN Indonesia bisa memainkan peran yang lebih kuat, lebih strategis, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dia menjelaskan, dalam naskah akademik yang tengah disiapkan, revisi UU KADIN akan menempatkan KADIN Indonesia sejajar dengan lembaga negara, meski tetap berstatus non-budgeter atau tidak menerima alokasi APBN. Status baru ini diharapkan memperkuat legitimasi KADIN Indonesia sebagai representasi tunggal dunia usaha yang memiliki posisi resmi dalam tata kelola ekonomi nasional.

    “Dengan posisi yang lebih kuat, suara dunia usaha akan benar-benar diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. KADIN Indonesia bisa menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha, tanpa kehilangan independensi,” jelas Bamsoet.

    Dia memaparkan, melalui revisi UU ini, KADIN Indonesia akan diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi. KADIN Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyalur aspirasi, melainkan juga sebagai perancang dan pelaksana bersama kebijakan yang pro-dunia usaha.

    Selama ini, keterlibatan KADIN Indonesia dalam proses kebijakan ekonomi dinilai masih terbatas. Banyak keputusan pemerintah, termasuk di sektor investasi, pajak, dan industri, yang lahir tanpa dialog mendalam dengan dunia usaha. Kondisi ini kerap membuat kebijakan sulit diimplementasikan di lapangan.

    “KADIN Indonesia harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang, rapat kabinet ekonomi, hingga pembahasan RUU ekonomi di DPR. Tujuannya agar kebijakan ekonomi nasional betul-betul sesuai dengan realitas dunia usaha,” kata Bamsoet.

    Bamsoet menuturkan, penguatan kelembagaan KADIN Indonesia juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berbasis pada program Asta Cita.

    Dalam visi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    “Dengan revisi UU KADIN, dunia usaha akan punya ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari peningkatan investasi, industrialisasi, hingga kedaulatan pangan dan energi,” tutup Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, Presiden Prabowo menceritakan bagaimana pemikiran ekonomi kakeknya, Margono Djojohadikusumo, kemudian ayahnya, Sumitro, juga dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

    “Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka. Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat berbicara mengenai pengaruh pemikiran sosialis dari Sumitro pada masa mudanya.

    Prabowo melanjutkan pemikiran ekonomi Sumitro, yang pada masa itu berkiblat pada Sosialisme, kemudian berkembang saat ayahnya itu ditugaskan ke New York, untuk berbicara mewakili Indonesia di Markas PBB, Amerika Serikat. Di AS, Prabowo melanjutkan, Sumitro bertemu dan bersahabat dengan banyak pemimpin-pemimpin di Amerika, termasuk para pebisnis-pebisnis yang berkiblat pada Kapitalisme. Saat itu, Prabowo menyebut Kapitalisme yang dianut oleh para ekonom dan pebisnis di AS juga dimotori semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

    “Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS,” sambung Presiden Prabowo.

    Prabowo menambahkan ayahnya kemudian bersahabat dengan salah satu pebisnis besar di AS yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka.

    “Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme,” ujar Presiden Prabowo menceritakan kisahnya bersama ayahnya, yang kemudian turut membentuk arah pemikiran ekonominya kelak.

    Di hadapan para CEO, yang jumlahnya sekitar 400-an orang lebih, Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya pun sepakat dengan pemikiran ayahnya, terutama sejak memasuki Abad Ke-21, sulit untuk berkiblat hanya pada satu sistem ekonomi.

    “Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing),” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo berdialog dengan Steve Forbes dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 yang bertajuk “A Meeting of Minds”.

    Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda tiap tahunnya. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum pada 2016.

    Forbes Global CEO Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober, menghadirkan sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia ada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Managing Director Tanoto Foundation Belinda Tanoto, Executive Director Salim Group Axton Salim, dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin dan Google Dorong UMKM Go Digital Lewat Ekosistem YouTube

    Kadin dan Google Dorong UMKM Go Digital Lewat Ekosistem YouTube

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng Google Indonesia melalui YouTube Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Kolaborasi ini ditandai dengan penerapan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Google Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan digital serta akses pasar para pelaku usaha. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi & Digital Kadin Indonesia Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan kemitraan ini bertujuan mempercepat transformasi dan adopsi digital UMKM, sekaligus meningkatkan kapabilitas mereka melalui tiga pilar utama, yaitu digital skills, market access, dan practical know-how.

    “Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi dan adopsi digital para pelaku UMKM, serta meningkatkan kapabilitas UMKM,,” kata Clarissa di Menara Kadin, Jakarta pada Rabu (15/10/2025). 

    Clarissa menuturkan, tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pelatihan bersama, termasuk joint training program seperti YouTube Shopping Affiliate. 

    Program ini memungkinkan kreator untuk mempromosikan produk atau merek secara langsung dan menerima komisi dari hasil konversi penjualan.

    Pihaknya uga memberikan pelatihan-pelatihan lain untuk peningkatan kapasitas dan diversifikasi konten yang dapat membantu memperkuat literasi digital para UMKM.  

    Menurut Clarissa, digitalisasi menjadi kunci peningkatan efisiensi operasional dan daya saing pasar. 

    Upaya ini juga sejalan dengan pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing global. 

    Ilustrasi UMKM

    Dia menyoroti ekosistem kreatif YouTube yang disebut telah memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia.

    Berdasarkan YouTube Impact Report 2022, ekosistem YouTube berkontribusi sekitar Rp7,4 triliun terhadap perekonomian Indonesia dan mendukung lebih dari 600.000 kreator yang memperoleh penghasilan dari platform tersebut.

    “Angka-angka ini belum mencerminkan potensi penuh dari inovasi terbaru mereka termasuk YouTube Shop yang secara signifikan mengeliminasi hambatan transaksi online dengan memungkinkan akses langsung ke merek atau brand dan proses check out yang lebih instan dan onsite,” kata Clarissa.

    Dia menambahkan, tahun pertama pelatihan akan menjangkau 500 UMKM dan akan terus meningkat seiring evaluasi efektivitas kolaborasi tersebut.

    “Kami berharap dapat memperluas kolaborasi ini ke beberapa area lain termasuk pemanfaatan layanan cloud dan analytics untuk decision making berbasis data serta integrasi inisiatif AI terbaru seperti pelatihan Gemini dan AI creator tools di YouTube,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan transformasi digital menjadi langkah penting agar pelaku usaha mikro dapat naik kelas dan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Anindya menilai kemitraan Kadin dengan Google dan YouTube sejalan dengan konsep closed loop yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pemain besar melalui teknologi.

    “Ini yang saya rasa bisa dilakukan dengan teknologi, dengan YouTube dan Google. Tentunya dengan meningkatkan skala, memperluas jangkauan, lalu juga terintegrasi dalam rantai pasok global,” katanya. 

    Dia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat digitalisasi dan memperluas akses pasar UMKM, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga puluhan ribu.

    “Kalau bisa mulai dengan 500 UMKM tapi kalau bisa sampai ke 5.000, 50.000, dan masih banyak lagi karena setahu saya mikro dan UMKM itu jumlahnya 60 juta,” kata Anindya. 

    Di sisi lain, Country Head YouTube Indonesia Suwandi Widjaja menyebut potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar dengan lebih dari 1 juta kreator aktif di platform tersebut.

    “Content Creator mempunyai lebih dari 1 juta subscriber di Indonesia. Jadi peluangnya itu luar biasa, besar sekali. Dan saya juga bisa share, kita nggak hanya mengkonsumsi konten global di Indonesia, Content Creator Indonesia mulai go global juga,” ujar Suwandi.

    Dia menuturkan, sejak peluncuran program YouTube Affiliate Shopping pada akhir tahun lalu, lebih dari 38.000 kreator telah membantu UMKM dan merek lokal dalam berjualan secara digital. 

    “Jadi itu hanya permulaan dan kita yakin akan lebih banyak lagi kreator YouTube yang mulai join program YouTube Affiliate ini. Jadi makanya impact-nya bakalan sangat luas,” katanya.

    Suwandi optimistis kerja sama ini akan membawa dampak ekonomi signifikan dan mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas di pasar global. Menurutnya, semangat utama kolaborasi ini adalah bagaimana kreator dan UMKM saling menguatkan dengan dukungan teknologi dari Google dan YouTube.

    “Intinya hari ini kami sangat excited akan kerja sama ini. Ini permulaan yang sangat baik banget untuk Indonesia juga dan untuk Kadin dan YouTube,” tutup Suwandi.

  • Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.  

    Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.  

    Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.    

    “Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

    Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

    “Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran,” pungkas Sarman.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

    Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

    Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.