Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kadin Sambut Positif Keanggotan Indonesia di BRICS

    Kadin Sambut Positif Keanggotan Indonesia di BRICS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif keinginan Indonesia untuk menjadi salah satu anggota dari BRICS.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, keanggotaan Indonesia di BRICS dapat memperluas kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain dan membuka pasar baru.

    “Indonesia untuk berkembang membutuhkan suatu investasi dan pasar yang luas untuk perdagangan. Kedua ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tetapi secara multilateral,” ucap Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Anindya menambahkan, anggota BRICS dapat dibilang sebagai aliansi negara-negara berkembang menuju negara maju. Dengan demikian, keanggotaan BRICS juga memperkuat strategi Indonesia untuk menghindar dari middle income trap.

    “Jadi kalau tidak kita bisa melihat kesamaannya (antarnegara BRICS) adalah bagaimana bisa avoid middle income trap,” ujar Anindya.

    Anindya pun membantah terkait pihak-pihak yang mengasosiasikan Indonesia beraliansi dengan salah satu kubu menyusul keanggotaan BRICS. Menurutnya, hal itu tidak benar karena Indonesia secara konstitusi adalah bebas aktif sehingga tidak memiliki suatu aliansi khusus.

    Indonesia, kata Anindya, juga merupakan bagian dari APEC (Asia Pacific Economic Cooperation, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework), dan kini tengah mempercepat akses terhadap The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Indonesia memang secara konstitusi adalah bebas aktif. Jadi kita tidak punya suatu aliansi khusus baik ke satu sisi maupun ke sisi yang lain. Indonesia ini aktif di mana-mana,” tandas Anindya.

    Diketahui, Menteri Luar Negeri Sugiono resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024).

    Keinginan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).

    Sementara Jubir Kemlu Roy Soemirat menyatakan bahwa proses Indonesia untuk bergabung dalam BRICS telah dimulai.

    “Saya ulangi, pada kesempatan tersebut Indonesia telah menekankan keinginan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai,” ungkapnya, Kamis (31/10/2024). 

  • Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%, Anindya Bakrie Ungkap Strategi Wujudkan – Page 3

    Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%, Anindya Bakrie Ungkap Strategi Wujudkan – Page 3

    Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengungkap rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara pekan depan. Langkah itu diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia di mata global.

    “Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh,” ujar Anindya dalam Kadin Indonesia Reception Dinner, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Dia mengatakan, keseriusan Prabowo tercermin dari lawatan tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu 2 pekan setelah dilantik, Prabowo melakukan safari ke berbagai negara.

    “Hanya setelah dua minggu menjabat, Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik yang mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kemitraan global Indonesia,” ucapnya.

    “Ia akan mengunjungi China dan Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, serta KTT G20 di Rio, Brasil, dan mengakhiri dengan kunjungan khusus ke Inggris,” sambung Anindya.

     

  • Ekonom Senior Sebut Pemutihan Utang UMKM Berikan Multiplier Effect ke Ekonomi

    Ekonom Senior Sebut Pemutihan Utang UMKM Berikan Multiplier Effect ke Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyebut, pemutihan alias penghapusan hutang bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dapat menimbulkan multiplier effect pada kegiatan ekonomi dalam negeri.

    “Kredit itu diberikan kepada pelaku UMKM yang bergerak di kerajinan atau home industry, maka berapa banyak tenaga kerja yang bisa dia serap. Jadi betul-betul memberikan efek stimulan yang luar biasa,” beber dia dalam Investor Daily Talk IDTV, Jumat (1/11/2024).

    Ia menambahkan, jika program ini bisa segera dikerjakan, maka sektor perbankan juga dapat aktif melakukan ekspansi. Terlebih untuk mereka yang sudah punya basis konsumen lama. 
    “Bagi perbankan itu juga menjadi sarana atau instrumen untuk penyaluran kredit baru atau new loan istilahnya,” tutur dia.

    Berbekal instrumen kebijakan yang lebih baik dan pro kepada pelaku usaha di bidang UMKM ini, maka diharapkan mampu membawa multiplier effect yang luar biasa lantaran digadang-gadang akan menggerakkan roda ekonomi.

    Pasalnya, pelaku UMKM yang selama ini sulit bahkan terkendala dalam memenuhi akses pembayaran bisa melanjutkan kegiatan usahanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan utang bagi jutaan petani dan nelayan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan penyaluran kredit bank.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, perpres tersebut diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada pekan depan.

    Hasyim menyampaikan, perpres ini didasari keberadaan sekitar 6 juta orang yang merupakan petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bisa mendapat kredit perbankan lantaran masih memiliki utang.

  • Anindya: Lawatan Prabowo ke KTT APEC dan G-20 Tarik Investasi Asing

    Anindya: Lawatan Prabowo ke KTT APEC dan G-20 Tarik Investasi Asing

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, kunjungan kerja (kunker) luar negeri pertama Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak makna, termasuk untuk menarik investasi asing ke dalam negeri.

    Prabowo direncanakan menghadiri beberapa agenda, seperti KTT APEC dan KTT G-20 pada November 2024.

    Hal tersebut disampaikan Anindya seusai bertemu puluhan duta besar negara sahabat dalam acara “Kadin Indonesia Reception Dinner” di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    “Sangat penting hubungan diplomasi Indonesia dengan negara sahabat dan paling penting adalah acara ini bisa dibilang awal dari rentetan acara yang Pak Presiden minggu depan akan memulai lawatan ke berbagai negara, mulai China, Amerika, Peru untuk APEC dan juga Brasil untuk G-20, dan di Inggris. Saya lihat memang lawatan ini penuh makna dan tadi kita lihat disambut baik (para dubes),” kata Anindya.

    Anindya mengatakan, rangkaian kunjungan kerja Prabowo sangat penting bagi Indonesia. Melalui berbagai forum internasional itu, lanjutnya, dapat semakin menarik investor asing berivestasi di Indonesia.

    Selain itu, berbagai forum tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk membuka pasar baru di Indonesia. “Satu tentunya membawa investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau foreign direct investment (FDI). Kedua, bisa membantu membuka pasar perdagangan sehingga mencari mitra,” tutur Anindya.

    Soal potensi pasar baru di Indonesia, Anindya mengingatkan, agar pemerintah mengedepankan industrialisasi berbasis ekspor atau export oriented industrialization (EOI). “Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut,” ucapnya.

    Anindya bakal mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja luar negeri pertamanya ini. Prabowo memiliki beberapa agenda, seperti menghadiri KTT APEC di Peru pada 10-16 November 2024 dan KTT G-20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 18-19 November 2024.

    “Indonesia ini adalah negara yang paling berpengaruh, terbesar di ASEAN dan mewakilkan satu-satunya di G-20. Ketika Indonesia datang kepada G-20 di Brasil, ini mewakilkan bukan hanya Indonesia tetapi ASEAN. Lalu juga di APEC di Lima, mereka melihat Indonesia sebagai pimpinan ASEAN dan suatu kekuatan dari global south atau negara selatan,” ujar Anindya.

  • Di Depan 75 Dubes, Menko Airlangga Pamer Bisa Kendalikan Inflasi

    Di Depan 75 Dubes, Menko Airlangga Pamer Bisa Kendalikan Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan capaian tingkat inflasi Indonesia yang bisa dijaga di level 1,71%. Menurutnya, pencapaian ini tak banyak negara G20, seperti Amerika Serikat (AS), bisa menekan inflasi di level rendah seperti Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. Adapun, acara ini dihadiri 75 duta besar atau 90 perwakilan luar negeri.

    “Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia telah berhasil tumbuh sebesar 5% dan inflasi kami adalah 1,71%. Jadi saya pikir tidak banyak negara, bahkan di G20, yang dapat mengelola pertumbuhan serta inflasi,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

    Di sisi lain, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama tahun ini.

    Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa ke depan akan terjadi sedikit gejolak karena fragmentasi perdagangan global dan konflik Timur Tengah dan di Indo Pasifik yang masih memanas.

    Apalagi, International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa biaya output global dari fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2%—7% dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, menurut Airlangga, Indonesia sebagai kekuatan menengah dan pemain global yang sedang berkembang secara aktif memimpin inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi.

    “Dan pemerintahan Presiden Prabowo membuka jalan menuju keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat doktrin kebijakan bebas dan aktif yang tidak selaras,” tuturnya.

  • Tindaklanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja, Kemenaker Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha

    Tindaklanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja, Kemenaker Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

    Kemenaker akan mengajak berdialog buruh dan pengusaha merespons putusan MK soal UU Cipta Kerja.

    “Sebagai negara hukum, pemerintah tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/11/2024).

    Kemenaker akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog menindaklanjuti putusan MK.

    “Kemenaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui lembaga kerja sama tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ucap Menaker.

    Pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan mengambil bagian menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

    “Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga penciptaan lapangan kerja lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan pekerja yang rentan terkena PHK (pemutusan hubungan kerja),” terang dia.

    Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (31/10/2204) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun mengabulkan gugatan terhadap 21 pasal.

    Sejumlah hal yang berubah berdasarkan putusan MK adalah  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal 5 tahun dari sebelumnya tidak adanya syarat jangka waktu PKWT. Selain itu, MK menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

    MK memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua sebagai unsur upah. MK menyatakan tenaga kerja asing masih bisa bekerja di Indonesia, tetapi pemberi kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

    MK juga memperketat proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama jika terdapat proses perundingan bipartit. Jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, MK menyatakan PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.

    MK juga memperjelas persoalan nilai minimal pesangon dalam putusannya.

  • Menteri Rosan: Target investasi di 2025 capai 120 juta dolar AS

    Menteri Rosan: Target investasi di 2025 capai 120 juta dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan target investasi Indonesia pada 2025 mencapai 120 juta dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp1.900 triliun bila dikonversi ke rupiah.

    “Target investasi untuk tahun depan adalah sekitar 120 juta dolar AS untuk investasi luar negeri dan lokal,” kata Rosan ketika memberikan sambutan dalam Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat malam.

    Rosan menjelaskan bahwa target investasi tersebut mencakup investasi dari luar negeri dan lokal, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam gala dinner bersama duta besar negara sahabat, Rosan menekankan pentingnya meningkatkan investasi, terutama dalam sektor energi yang berorientasi ekspor.

    Ia menjelaskan bahwa potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia mencapai sekitar 3.700 gigawatt, yang berasal dari berbagai sumber seperti panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geotermal atau panas bumi.

    “Kami ingin lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan yang berorientasi ekspor. Potensi Indonesia energi terbarukan adalah sekitar 3.700 gigawatt, datang dari panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geothermal,” ujarnya.
     

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani diwawancara awak media di sela menghadiri Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. ANTARA/Harianto

    Rosan menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, khususnya di wilayah Jawa, dan ingin mendorong investasi di sektor ini.

    Peningkatan investasi energi terbarukan ini penting untuk mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon menjadi net-zero pada tahun 2060.

    Menteri Investasi juga menyampaikan bahwa meskipun memiliki potensi besar, implementasi investasi harus dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak.

    Dengan kerja sama yang solid, Rosan optimis Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi untuk kemajuan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

    “Jadi, kita memiliki potensi yang besar, tapi dari potensi ini, kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bekerja sama,” kata Rosan.

    Baca juga: Gelar ramah tamah, Rosan-Todotua komitmen buat kebijakan pro rakyat
    Baca juga: Rosan Roeslani dipercaya jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga: Indonesia aktif perkuat peran di kancah global

    Airlangga: Indonesia aktif perkuat peran di kancah global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia aktif memperkuat peran di kancah global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemitraan internasional yang lebih baik.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah terus berupaya mendorong keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat politik luar negeri yang tidak berpihak, bebas, dan aktif,” kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat malam.

    Airlangga menyebutkan bahwa diplomasi yang proaktif, koheren, dan berbasis hasil untuk memperdalam integrasi ekonomi terus dilakukan Indonesia, salah satunya melalui komitmen dalam mempercepat aksesi terhadap The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Selain itu The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan mengimplementasikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) secara penuh.

    Meski upaya implementasi tersebut merupakan sebuah tantangan, namun Indonesia sendiri telah meratifikasi pilar-pilar dalam IPEF.

    Selain berbagai upaya kerja sama internasional tersebut, Menko juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menargetkan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan bebas lainnya.

    Ia menuturkan bahwa ke depan, Pemerintah secara aktif terus berupaya memperkuat kerja sama antar negara dan membuka pasar baru, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan semakin meningkatnya pasar tenaga kerja.

    “Saya juga ingin menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri kita telah menghadiri pertemuan BRICS dan Indonesia juga memberi sinyal bahwa kita juga sedang dalam proses BRICS,” jelasnya.

    Dengan implementasi seluruh perjanjian yang sedang diproses Indonesia, lanjut Airlangga, ini menjadi sebuah komitmen bagi Indonesia bahwa kebijakan perekonomian akan bersifat terbuka dan non-blok.

    “Dan kita bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan rakyat Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucap Airlangga.

    Ia mengatakan bahwa sepanjang satu dekade terakhir, perekonomian nasional telah mampu dipertahankan untuk terus tumbuh solid pada kisaran angka 5 persen dan juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Tercatat untuk bulan Oktober 2024 saat ini, inflasi berada pada angka 1,71 persen (yoy), dimana angka tersebut masih berada pada rentang yang terkendali yakni kisaran 2,5±1 persen , sekaligus mengakhiri tren deflasi bulanan yang belakangan terjadi.

    Meski berbagai indikator perekonomian telah menunjukkan hasil yang mengesankan, namun berbagai gelombang tantangan global yang masih mewarnai kondisi perekonomian saat ini perlu untuk terus diantisipasi, seperti fragmentasi dalam perdagangan global hingga ketegangan pada konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.

    Menghadapi tantangan yang kian kompleks tersebut, Pemerintah terus menyiapkan sejumlah upaya dalam merespons kondisi global yang dinamis.

    “Jadi kami perkirakan akan terjadi volatilitas harga, dan IMF melaporkan bahwa kerugian output global akibat fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2 persen hingga 7 persen PDB,” terang Airlangga.

    Airlangga menambahkan, sebagai salah satu pemain global strategis yang tengah berkembang, Indonesia secara aktif memimpin dan berpartisipasi dalam inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi guna mengejar peluang dan memitigasi risiko.

    Baca juga: Airlangga sebut investor tekstil Taiwan minta RI rampungkan IEU-CEPA
    Baca juga: Airlangga bertemu dengan asosiasi pengusaha guna bahas UMP 2025
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia Bidik Guyuran Investasi Rp1.884 Triliun pada 2025

    Indonesia Bidik Guyuran Investasi Rp1.884 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan Indonesia bisa mengantongi investasi senilai US$120 miliar atau sekitar Rp1.884 triliun (kurs Rp15.757 per dolar AS) pada 2025 baik dari asing maupun lokal.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa investasi jumbo itu akan digunakan untuk menggenjot energi terbarukan.

    “Target untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar US$120 miliar investasi asing dan lokal dan kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor,” ujarnya dalam acara Gala Dinner Kadin Indonesia dengan Duta Besar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Rosan mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.700 gigawatt (GW). Sebagian besar potensi ini berasal dari panel surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

    “Jadi, terutama di panas bumi, Indonesia, kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa,” ujarnya.

    Terlebih, dia menyebut Indonesia ingin mendorong energi bersih, terutama di panas bumi. Dengan begitu, kata dia, Indonesia bisa memenuhi komitmen menuju emisi karbon nol bersih (net zero carbon emission) pada 2060.

    “Jadi, kami memiliki potensi yang besar, tetapi dari potensi ini kami ingin menerjemahkan ke dalam implementasi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, dan pastinya kita perlu bekerja sama,” jelasnya.

    Di samping itu, Rosan juga menyinggung bahwa Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, untuk saat ini Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

    Untuk itu, pihaknya menyebut bahwa untuk menuju menjadi negara berpenghasilan maju membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak, meski ada tantangan hingga ketegangan geopolitik.

    “Tetapi jika kita bekerja sama, pasti kita dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi,” tandasnya.

  • Pemerintah hormati putusan MK terkait UU 6/2023

    Pemerintah hormati putusan MK terkait UU 6/2023

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah hormati putusan MK terkait UU 6/2023
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

    “Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (1/11).

    Langkah yang akan diambil Kemnaker, di antaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.

    “Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

    Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

    Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Sumber : Antara