Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Menkum Supratman Lapor ke Prabowo soal Putusan MK Tentang UU Ciptaker

    Menkum Supratman Lapor ke Prabowo soal Putusan MK Tentang UU Ciptaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah membahas tentang imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

    Lebih lanjut, Supratman menyebut pihaknya sore ini telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaporan ini berlangsung pada pukul 16.30 WIB.

    “Kami akan mengumumkan kepada presiden, terkait langkah-langkah yang harus diambil,” pungkasnya seusai raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

    Tak hanya itu, dia juga menjelaskan tidak ada kekosongan hukum soal putusan MK tersebut, karena di dalam keputusan itu sudah jelas bahwa ada perintah untuk menyusun UU dalam waktu dua tahun.

    “Bahwa ada perintah MK dalam waktu dua tahun disusun sebuah Undang-Undang dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang sendiri, yakni UU ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat undang-undang itu masih sangat cukup ya,” jelasnya.

    Walaupun demikian, Supratman menegaskan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan maksimal. Dia juga menyebutkan dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Karena itu harus ditetapkan. Nanti Pak Menko Perekonomian akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau yang mengkoordinasi soal itu. Tapi yang pasti pemerintah taat dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

    Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

    Lebih lanjut, Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK. 

    “Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

  • Buruh Ancam Mogok Nasional, Minta Pemerintah Patuhi Putusan MK soal UU Ciptaker

    Buruh Ancam Mogok Nasional, Minta Pemerintah Patuhi Putusan MK soal UU Ciptaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan buruh berencana menggelar aksi mogok nasional sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menyusun regulasi baru terkait penetapan upah minimum. Langkah tersebut dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja.

    Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, mogok nasional akan dimulai antara tanggal 19 November – 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal 2 hari dan melibatkan ribuan buruh di seluruh Indonesia.

    “Ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan MK terkait UU Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). 

    Adapun, MK dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 pada Kamis (31/10/2024), mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Ciptaker.

    Said menuturkan, terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. 

    Norma-norma ini, lanjutnya, dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

    Namun, kata Said, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum. 

    Said mengungkap, usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

    “Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil,” tuturnya. 

    Dia menegaskan, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). 

    Menurutnya, tindakan yang dilakukan pemerintah dapat membahayakan buruh serta melanggar konstitusi. Padahal, MK dalam putusannya menegaskan bahwa perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. 

    “Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi,” tegasnya.

  • Kadin Beri Masukan soal Penyelamatan Sritex ke Pemerintah, Apa Saja?

    Kadin Beri Masukan soal Penyelamatan Sritex ke Pemerintah, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

    Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. 

    “Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024). 

    Anindya pun percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain.

    Anindya berpendapat ada prinsip yang mesti dipegang agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku. 

    Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global, sehingga sektor tersebut tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional. 

    Ketiga, pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT baik pemerintah, pengusaha dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional.

    “Tiga middle ground [jalan tengah] ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur Anindya. 

    Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

    Menurutnya, kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat harus dilindungi. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis.

    Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah. 

    “Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia. 

    Anindya pun menegaskan bahwa peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

    “Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global,” katanya.

    Anindya mengungkapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional. 

    Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

    Tak hanya itu, dia menyebut Kadin bakal melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

    Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja. 

    Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

    Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri.

    Anindya menambahkan bahwa selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. 

    “Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur,” ujarnya. 

  • Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian

    Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi teman dan mitra yang baik untuk negara-negara luar. Namun, Indonesia tidak akan menjadi kacung bagi negara mana pun.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    “Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion, kita tidak akan menjadi kacung kalian,” kata Prabowo.

    “Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partner-mu. Kita tidak ingin jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia ingin hidup dengan terhormat,” tegas Prabowo.

    Prabowo sendiri dalam waktu dekat akan dinas ke luar negeri. Di antaranya menerima undangan dari China dan Amerika Serikat.

    “Dua kekuatan besar ngundang, enggak berani saya nolak. Demi rakyat saya harus berangkat ke situ,” kata Prabowo.

    Prabowo menyampaikan bahwa dirinya lebih menyukai berada di dalam negeri. Namun, ia tetap harus menjalin hubungan baik dengan negara lain.

    “Saya lebiih suka di dalam negeri, lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara,” ujar Prabowo.

    “Karena Indonesia mengambil jalan 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak,” sambungnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin terseret dalam pertikaian negara-negara lain. Sikap Indonesia tetap menghormati semua bangsa dan negara lain.

    “Kita tidak mau terseret, tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua, itu sikap kita, kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo Dinilai Bisa Perkuat Posisi Indonesia di Kancah Global

    Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie, mengungkapkan rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara pekan depan. Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    “Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua tanpa musuh,” ujar Anindya dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa keseriusan Prabowo tercermin dari lawatan tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu dua pekan setelah dilantik, Presiden Prabowo segera melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara.

    “Hanya setelah dua minggu menjabat, Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik yang mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kemitraan global Indonesia,” ucapnya.

    “Ia akan mengunjungi China dan Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, serta KTT G20 di Rio, Brasil, dan mengakhiri dengan kunjungan khusus ke Inggris,” tambah Anindya Bakrie.

    Anindya meyakini bahwa Prabowo Subianto dapat memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara besar di dunia. Ia turut meyakinkan para pelaku usaha dan duta besar terkait hal tersebut.

    “Ini adalah perjalanan yang menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan banyak negara di luar Indonesia. Urutan ini bukan hanya isyarat simbolis, tetapi indikasi yang jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat,” jelasnya.

    “Pertemuan malam ini tepat satu minggu sebelum perjalanan bersejarah itu dimulai, menandakan kesiapan Indonesia untuk terlibat secara konstruktif di panggung global,” tambah Anindya.

  • Prabowo ke Negara Lain: Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian – Page 3

    Prabowo ke Negara Lain: Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian – Page 3

    Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie, mengungkapkan rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara pekan depan. Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    “Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua tanpa musuh,” ujar Anindya dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa keseriusan Prabowo tercermin dari lawatan tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu dua pekan setelah dilantik, Presiden Prabowo segera melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara.

    “Hanya setelah dua minggu menjabat, Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik yang mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kemitraan global Indonesia,” ucapnya.

    “Ia akan mengunjungi China dan Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, serta KTT G20 di Rio, Brasil, dan mengakhiri dengan kunjungan khusus ke Inggris,” tambah Anindya Bakrie.

    Anindya meyakini bahwa Prabowo Subianto dapat memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara besar di dunia. Ia turut meyakinkan para pelaku usaha dan duta besar terkait hal tersebut.

    “Ini adalah perjalanan yang menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan banyak negara di luar Indonesia. Urutan ini bukan hanya isyarat simbolis, tetapi indikasi yang jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat,” jelasnya.

    “Pertemuan malam ini tepat satu minggu sebelum perjalanan bersejarah itu dimulai, menandakan kesiapan Indonesia untuk terlibat secara konstruktif di panggung global,” tambah Anindya.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • 5 Tips Atur Keuangan Buat Sandwich Generation yang Punya Bisnis – Page 3

    5 Tips Atur Keuangan Buat Sandwich Generation yang Punya Bisnis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dipenuhi dengan sandwich generation atau generasi sandwich. Ini adalah generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Tentu saja, mengelola keuangan bukanlah tugas yang mudah bagi generasi sandwich. 

    Dewasa ini banyak anak muda, yang juga bagian dari Sandwich Generation, memiliki mimpi untuk membangun usahanya sendiri, baik dalam skala kecil hingga besar. Ini mereka lakukan untuk mengembangkan kondisi finansialnya, karena ingin berkarya secara independen, atau mempunyai passion yang ingin mereka kejar.

    Hal ini sejalan dengan data oleh Kadin Indonesia yang menunjukkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia per tahun 2023 telah mencapai 66 juta dan berkontribusi sebesar 61 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    Nah, pertanyaan selanjutnya: bagaimana generasi sandwich dapat menyeimbangkan kebutuhan pribadi, keluarga, dan membangun bisnis secara bersamaan?

    Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan serta mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) oleh OJK, Bank DBS Indonesia menghadirkan lima tips yang bisa kamu coba. Yuk, cek kiat-kiatnya di bawah ini!

    Analisis kondisi keuangan 

    Siapa bilang sandwich generation tidak bisa punya bisnis sendiri? Dengan perencanaan keuangan yang konsisten dan detil, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengembangkan bisnis kita! Namun, sebelum kamu membuat rencana keuangan dan rencana bisnis, penting untuk memahami kondisi keuangan diri sendiri dan keluarga secara detil.

    Mulai dari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengidentifikasi sumber utang, hingga menghitung persentase utang terhadap pendapatan. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, kamu dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik dan merencanakan bisnis dengan lebih realistis.

    Dalam menilai kesehatan nilai utang kamu atau keluarga kamu, coba gunakan metode debt to income ratio, yaitu cicilan bulanan dibagi pendapatan kotor dikali 100 persen. Idealnya, debt to income ratio adalah di bawah 35 persen, menandakan kondisi keuangan yang sehat dan memudahkan kamu ketika mengajukan pinjaman/kredit/cicilan kepada bank.

    Sedangkan rasio 36-49 persen masih termasuk nilai yang bisa ditoleransi, namun kamu perlu lebih ketat mengatur pengeluaran. Apabila rasio utang terhadap pendapatan kamu sudah mencapai 50 persen bahkan lebih, sebaiknya kamu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi utang sebelum membangun bisnis, ya!

     

  • Airlangga Respons Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Pemerintah Akan Jalankan

    Airlangga Respons Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Pemerintah Akan Jalankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

    Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

    “Putusan MK akan kita hormati, pemerintah akan menjalankan,” kata Airlangga saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

    Airlangga pun mengatakan, pemerintah akan mempelajari amar putusan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut koordinasi seperti apa yang akan dilakukan Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, di hadapan puluhan duta besar pada acara tersebut, Airlangga juga sempat berkomentar terkait putusan MK mengenai beberapa peraturan ketenagakerjaan yang termuat di dalam UU Cipta Kerja. Namun, Airlangga mengungkap bahwa pemerintah juga telah meninjau hasil pembatalan MK.

    “Dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Agung sebenarnya sesuai dengan peraturan yang sudah berasal dari hukum,” tuturnya.

    Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK.

    “Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini bahwa putusan MK terkait ketenagakerjaan ini sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. “Menurut saya ini sejalan dengan apa yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Pak Prabowo untuk membawa seluruh pemangku kepentingan investasi ke dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). 

    Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing.  Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

    Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan’. 

    Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan’.

  • RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Beruntun, Pengusaha: Masa Transisi Dongkrak Daya Beli

    RI Akhiri Deflasi 5 Bulan Beruntun, Pengusaha: Masa Transisi Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

    Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie pun mengaku tidak terlalu kaget dengan berakhirnya tren deflasi lima beruntun ini. Menurutnya, selama deflasi terjadi lantaran adanya dua teori.

    Pertama, kata Anin, penurunan daya beli yang menyebabkan masyarakat pergerakan inflasi utama. Kedua, lanjut dia, masyarakat masih menunggu masa transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

    “Selama beberapa bulan orang banyak wait and see. Tetapi setelah sudah ada kejelasan, orang lebih berani lagi berinvestasi dan menghasilkan daya beli yang naik, dan ini justru yang membuat inflasi mulai terlihat,” kata Anin saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

    Namun, menurut Anin, selama pemerintah bisa mengendalikan inflasi, maka akan terjadi uang beredar di tengah masyarakat. Ini artinya, akan memicu gairah masyarakat untuk meningkatkan daya beli, selain menanamkan investasinya.

    Dengan begitu, Anin menyebut, program kerja yang diusung Presiden Prabowo bisa membuka peluang bagi masyarakat.

    “Dan ini juga mungkin boleh orang berantisipasi dengan program-program Pak Prabowo, yang intinya memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi atau menjadi bagian dari perputaran ekonomi,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS mengungkap bahwa tren deflasi selama lima beruntun telah berakhir pada Oktober 2024. Bahkan, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama 2024.

    Sementara itu, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

    Secara historis, komoditas emas perhiasan mengalami deflasi lima kali pada 2022 serta deflasi tiga kali pada 2023. Sejak September 2023, komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024.

    Kemudian, secara tahunan, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,67%.

    Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, minyak goreng, dan bawang merah.

  • Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dalam acara deklarasi ini terdapat beberapa nama yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang tampak hadir di Indonesia Arena.

    Presiden Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Deklarasi GSN di Indonesia Arena:

    – Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie
    – Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
    – Penasihat khusus Presiden, Wiranto
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
    – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon
    – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.
    – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
    – Menteri BUMN Erick Thohir
    – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
    – Ketua MPR Ahmad Muzani
    – Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil
    – Ketum PSI Kaesang Pangerap
    – Habib Lutfi

  • MK Kabulkan Gugatan Buruh Soal UU Ciptaker, Menaker Yassierli Bakal Lakukan Hal Ini

    MK Kabulkan Gugatan Buruh Soal UU Ciptaker, Menaker Yassierli Bakal Lakukan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera mengambil langkah-langkah strategis, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

    Sebagai negara hukum, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

    “Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

    Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

    “Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. 

    Yassierli juga mengajak semua pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ini. 

    Mengingat, persoalan ketenagakerjaan berkaitan dengan tantangan yang lebih besar seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    MK sebelumnya telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). 

    Sebanyak 71 pasal UU Cipta Kerja No.6/2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU yang digugat itu diantaranya terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. 

    Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo di persidangan seperti dikutip, Kamis (31/10/2024)