Kementrian Lembaga: Kadin

Kadin Indonesia sebut peran pelayaran sebagai urat nadi perekonomian

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan sektor pelayaran memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian nasional dan penggerak konektivitas antarwilayah.

“Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,” kata Carmelita dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pelayaran nasional kembali menunjukkan peran strategisnya bagi perekonomian nasional. Tidak hanya memperkuat jaringan konektivitas antar pulau di Indonesia, industri pelayaran juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga kelancaran pasokan logistik di seluruh tanah air.

Kontribusi berlapis itu, lanjutnya, telah menjadikan sektor tersebut memiliki efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen. Pencapaian itu tidak terlepas dari peran sektor transportasi nasional, katanya.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi berkontribusi 6,10 persen terhadap PDB nasional,” ujar Camerlita.

Ia mengatakan pada kuartal III 2025, sektor transportasi tumbuh signifikan hingga 8,62 persen. Dari seluruh moda transportasi, sektor pelayaran mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,19 persen.

Carmelita juga mengatakan, dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025.

Angka itu menunjukkan sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional.

Menurut dia, serapan tenaga kerja di sektor transportasi yang cukup besar itu menandakan besarnya peran sektor tersebut dalam menopang kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Carmelita mengatakan selain kontribusi langsung dari sektor transportasi, sektor pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong, mengingat infrastruktur juga terbukti memberikan dampak berantai bagi perekonomian daerah dan nasional.

“Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil di sekitarnya,” katanya, menjelaskan.

Meski demikian Carmelita memahami, APBN pemerintah untuk pembangunan infrastruktur cukup terbatas. Untuk itu, dibutuhkan skema lain dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Menurut dia, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi terobosan mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air. Dari yang semula berpusat pada pemerintah, menuju model kolaboratif berbasis investasi dan pembagian risiko.

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan mengikutsertakan swasta nasional, baik dari segi kapasitas keuangan, teknologi, maupun inovasi.

“Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit,” kata Carmelita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/11/2025 14:42
BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.

Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.

Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.

Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.

“Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.

Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.

Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.

Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.

Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/11/2025 22:14
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan, perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.
“Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.
Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat.
“Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.
Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.
Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.
Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.
“Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.
“Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.
Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial.
Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.
Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/11/2025 16:05
Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

“Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,”

Jakarta (ANTARA) – Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).

Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.

“Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.

Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. “

“Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.

Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.

Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.

Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.

“Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.

“Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.

Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial. Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.

Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

02/11/2025 15:00
Program Dharma Bhakti Dukung 1.000 Pemuda Bertalenta Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Yayasan Warga Bumiputra Indonesia (YWBI) resmi meluncurkan Program Dharma Bhakti Warga Bumiputra Indonesia, yakni program beasiswa bagi 1.000 pemuda-pemudi bertalenta terbaik di Indonesia untuk menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.

Sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia melalui hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok termasuk di bidang pendidikan, Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) turut mendukung dengan mengirimkan penerima beasiswa Dharma Bhakti Warga Bumiputera Indonesia setiap tahunnya guna menempuh pendidikan di Universitas Tianjin, Tiongkok.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KIKT Garibaldi Thohir, Ketua Yayasan Warga Bumiputra Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M Hendropriyono, S.T., S.H., M.H, Presiden Universitas Tianjin Prof. Chai Liyuan, serta disaksikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan didampingi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Suhartono Suratman, pada Kamis (30/10) di Jakarta.

Ketua Yayasan Warga Bumiputra Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M Hendropriyono, S.T., S.H., M.H, mengatakan “Kerja sama strategis antara Yayasan Warga Bumiputra Indonesia, Kadin Indonesia Komite Tiongkok dan Universitas Tianjin ini menandai dimulainya program beasiswa pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia.

Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap rencana nasional pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, khususnya dokter, yang menurut amanat Presiden Republik Indonesia masih memerlukan setidaknya 5.000 tenaga dokter baru untuk menjangkau seluruh wilayah tanah air.

Kami juga akan menggandeng universitas-universitas terkemuka di Indonesia agar para penerima beasiswa tidak hanya menimba ilmu di luar negeri, tetapi juga memperoleh landasan moral dan kultural yang kuat dari bangsa sendiri.

Dengan demikian, ketika mereka kembali, mereka akan siap mengabdi kepada masyarakat di berbagai daerah—membawa ilmu, semangat nasionalisme, dan nilai-nilai kebumiputraan yang luhur.”

Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Thohir mengatakan, “Kami percaya bahwa membangun masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Bersama Yayasan Warga Bumiputra Indonesia dan Universitas Tianjin, Kadin Indonesia Komite Tiongkok berkomitmen untuk menghadirkan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi pemuda pemudi Indonesia. Di samping itu, kerja sama ini mencerminkan semangat persahabatan yang tulus antara Tiongkok dan Indonesia, dua negara yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kami berharap sinergi antara KIKT, YWBI, dan Universitas Tianjin ini dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan membangun masa depan bersama yang lebih baik. Ke depan, kami juga akan terus menggalang kerja sama pendidikan akan dengan kampus- kampus lain, khususnya di bidang kedokteran, untuk mendukung program unggulan pemerintah.”

YWBI bekerja sama dengan KIKT dan YWBI akan memilih dan memfasilitasi 50 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya untuk belajar di Universitas Tianjin, salah satu universitas nasional terbaik yang berada langsung di bawah administrasi Kementerian Pendidikan di Republik Rakyat Tiongkok.

Bekerja sama dengan pihak universitas, KIKT dan YWBI juga akan berperan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang dinominasikan memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Tianjin.

Pada kesempatan ini, KIKT dan Universitas Tianjin juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengembangan sumber daya manusia.

KIKT akan mengirim sedikitnya 20 tenaga pengajar dan profesional setiap tahun untuk mengikuti pelatihan di Universitas Tianjin, serta mendorong riset dan pengembangan bersama antara perusahaan anggotanya dan Universitas Tianjin untuk menghasilkan inovasi serta mendukung transfer pengetahuan antarnegara.

Sinergi antara lembaga sosial, pengusaha nasional, serta institusi pendidikan ini bukan hanya memperkuat hubungan kedua negara, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045.

31/10/2025 18:28
Pengusaha RI Happy Trump-Xi Jinping Bertemu di Korsel

Jakarta –

Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia merespons positif pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan yang dilakukan di Busan, Korea Selatan itu disebut sebagai simbol pendinginan tensi perang dagang antara dua negara dengan kapasitas ekonomi jumbo tersebut.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pertemuan ini menjadi deeskalalasi perang dagang yang kembali memanas antara China dan AS setelah Trump kembali jadi Presiden.

“Apapun yang didiskusikan yang bisa mendeeskalasi tensi baik perdagangan maupun investasi itu sangat bagus. Secara umum, kedua pemimpin besar berdiskusi, melakukan pendinginan daripada tensi itu sangat bagus,” papar Anindya Bakrie di Korea Selatan, Kamis (30/10/2025) waktu setempat.

Anindya mengapresiasi hasil dari pertemuan tersebut seperti misalnya penurunan tarif, utamanya tarif mineral kritis China yang diimpor ke AS. China pun akan mengimpor banyak kedelai dari Negeri Paman Sam.

Menurut Anindya meredanya perang dagang bisa menjadi sinyal baik bagi perdagangan dan perekonomian global. Pengusaha Indonesia sendiri jadi tak perlu takut ancaman bila ingin berhubungan dengan kedua negara.

“Buat Indonesia, Indonesia tentu akan fokus bukan saja dengan perdagangan yang sudah baik dengan Amerika, dengan rate-nya yang cukup berkawan. Tapi juga dengan China, terutama karena investasinya sangat besar,” kata Anindya.

Donald Trump dan Xi Jinping akhirnya melangsungkan pertemuan tatap muka di Busan, Korea Selatan Kamis kemarin waktu setempat. Pertemuan ini diharapkan dapat meredakan tensi perang dagang antara kedua negara yang sempat memanas beberapa waktu terakhir.

Trump merasa pertemuan itu akan menjadi salah satu negosiasi tersulitnya. Namun ia optimis dapat menjalin kesepakatan baru dengan Xi untuk menyudahi aksi saling balas yang diberlakukan kedua negara, mulai dari pemberian tarif khusus hingga larangan ekspor komoditas tertentu.

Usai pertemuan, Trump menyatakan akan memangkas tarif untuk barang impor China. Sebaliknya Xi Jinping diminta untuk menindak perdagangan fentanil ilegal, melanjutkan pembelian kedelai dari Negeri Paman Sam, dan juga tetap memberikan pasokan tanah jarang.

Trump mengatakan tarif yang dikenakan pada impor China akan dipotong menjadi 47% dari 57% dengan mengurangi separuh tarif yang terkait dengan perdagangan obat prekursor fentanil menjadi 10% dari 20%.

(hal/kil)

31/10/2025 10:35
Prabowo Tiba di Korea Selatan untuk Hadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang diselenggarakan di Kota Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Kamis (30/10/2025) malam.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, pada pukul 22.27 waktu setempat (WS).

Di bawah tangga pesawat, Presiden disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar RI untuk Republik Korea Cecep Herawan, serta Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief.

Setelah melewati jajar kehormatan, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gyeongju, tempat diselenggarakannya pertemuan puncak APEC 2025.

Selanjutnya, orang nomor satu di Indonesia itu pun tiba di hotel tempatnya bermalam pada pukul 23.37 dan disambut sejumlah delegasi Indonesia yang telah lebih dulu tiba di lokasi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Tak hanya itu, terlihat juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Anindya Bakrie, serta Ketua Apindo Shinta Kamdani, Gandi Sulistiyanto, dan sejumlah diaspora Indonesia di Korea Selatan juga turut menyambut kedatangan Kepala Negara.

Menurut pantauan Bisnis, Kepala Negara turut bertegur sapa dengan sejumlah perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan dan pengusaha.

“Dari mana semua ini?” tanya Prabowo kepada rombongan yang menyambutnya.

“Dari KBRI, Pak. Pengusaha juga, Pak,” jawab salah seorang di antara mereka.

Prabowo kemudian melanjutkan dengan nada akrab, “Kerja di sini semua? Sudah berapa lama?”

“Saya sudah 15 tahun, Pak,” ujar salah satu perwakilan diaspora.

Mendengar hal itu, Presiden Prabowo tersenyum dan menimpali, “Wah, hebat. Sukses ya.”

KTT APEC 2025: Tema dan Fokus Utama

Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025 di Hwabaek International Convention Center (HICO), Gyeongju. Tahun ini, di bawah keketuaan Republik Korea, forum tersebut mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper.”

Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota APEC untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi generasi mendatang.

KTT kali ini menyoroti tiga prioritas utama, yaitu Connect (Terhubung) guna memperkuat fasilitasi perdagangan, investasi, dan konektivitas antarwarga (people-to-people connection); Innovate (Berinovasi) guna mendorong transformasi digital dan ekonomi berkelanjutan; dan Prosper (Sejahtera) untuk memperkuat peran UMKM, kelompok rentan, dan keseimbangan pertumbuhan demografis di kawasan.

Dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini memiliki arti strategis, mengingat APEC mencakup 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 36% populasi global.

Partisipasi aktif Indonesia di APEC 2025 juga menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai penjembatan kepentingan negara maju dan berkembang, serta memastikan kerja sama ekonomi kawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan dari Jakarta menuju Republik Korea adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

30/10/2025 22:52
Zulhas Buka soal Harga Pangan yang Mengalami Kenaikan

Jakarta –

Harga pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada September 2025, yang tercermin dari angka inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY). Hal ini salah satunya didorong oleh akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai 6,44% ini tergolong cukup tinggi, jauh di atas target inflasi umum sebesar 2,5 plus minus 1%.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan program MBG membuat permintaan pangan seperti ayam, telur, dan ikan naik, sehingga harga juga ikut terkerek.

“Memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua harga komoditas tertentu yang naik gitu, tapi juga ada yang turun,” kata Zulhas, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Dan itu juga memang terakhir ini kan diakselerasi percepatan makanan bergizi, itu luar biasa. Sehingga telur, ayam itu ada kenaikan kira-kira 6-7%, ya gitu,” sambungnya.

Zulhas menjelaskan, percepatan pelaksanaan program MBG masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Hal ini selaras dengan target besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun depan.

Namun demikian, Zulhas juga mengakui bahwa percepatan tersebut seharusnya dibarengi dengan pematangan ekosistemnya, khususnya dari sisi bahan baku. Oleh karena itu, butuh waktu penyesuaian hingga akhirnya pemerintah bisa menurunkan tekanan harga.

“Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, inflasi umum masih terkendali di angka 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, pemerintah masih bisa menjaga pergerakan inflasi dengan baik melalui koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

Meski begitu, pihaknya menyoroti perkembangan komponen inflasi volatile foods yang terbilang cukup tinggi. Menindak hal tersebut, Ferry mengatakan, Tim Pengendali Inflasi akan turun tangan dan mencoba mencari cara dalam pengendalian harga pangan.

“Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini (inflasi volatile foods) bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ujar Ferry, masih di acara yang sama.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut harga ayam meroket di tingkat konsumen seiring program MBG dilaksanakan. Menurut Dadan, harga ayam naik karena meningkatnya kebutuhan produk tersebut dalam program MBG.

“Wakil Kepala Kadin menyatakan sekarang harga ayam menaik, meningkat, karena kebutuhan MBG, saya kira ini ada benarnya,” kata Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).

Dadan menerangkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Berangkat dari situ, setidaknya dibutuhkan 350 kilogram ayam dan 3.000 butir telur per hari.

Menurutnya, setidaknya membutuhkan 4.000 ekor ayam petelur agar dapat memenuhi kebutuhan MBG. Untuk itu, menilai perlu adanya tambahan peternak baru agar tidak kekurangan pasokan ayam dan telur untuk menu MBG.

Lihat juga Video Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden yang Berhasil Turunkan Harga Pangan

(kil/kil)

28/10/2025 14:38
Mendagri Minta Daerah Segera Kendalikan Harga jika Inflasi Tinggi

Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rerata nasional agar segera bertindak cepat melakukan pengendalian inflasi daerah. Langkah ini penting untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% (year on year). Meski tergolong terkendali, kondisi inflasi di tingkat daerah masih bervariasi, dengan sejumlah wilayah mencatat angka di atas rata-rata nasional.

“Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Tito menjelaskan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% sebagai batas ideal untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Namun, beberapa komoditas pangan menunjukkan kenaikan harga signifikan di berbagai daerah.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama, antara lain:

Cabai merah, naik di 235 kabupaten/kota.Telur ayam ras, meningkat di 229 daerah.Daging ayam ras, naik di 190 daerah.

Sementara itu, harga beras dilaporkan relatif stabil di sebagian besar wilayah. Namun, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan dan intervensi cepat agar kenaikan harga di sejumlah daerah tidak berdampak luas terhadap inflasi nasional.

Mendagri meminta pemerintah daerah rutin memantau data inflasi di wilayahnya dan segera mengambil tindakan jika inflasi berada di kategori tinggi.

“Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah inflasi tinggi atau tidak. Kalau tinggi, segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” kata Tito.

Menurutnya, ada dua aspek penting yang harus dicek oleh daerah, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

Jika pasokan mencukupi tetapi harga tetap tinggi, pemda harus memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan oleh pelaku usaha.

“Dapat untung boleh, tetapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas. Itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegas Tito.

Apabila pasokan barang kurang, pemda diminta segera menjalin kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu subsidi transportasi bahan pangan, agar harga tetap setara dengan daerah penghasil.

Selain itu, Tito mendorong gerakan tanam pangan di daerah untuk meningkatkan ketersediaan komoditas yang mudah diproduksi. Sejumlah daerah sudah menunjukkan inovasi dalam program ini.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat akan turun tangan jika daerah tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal.

Langkah intervensi dapat dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Upaya kolaboratif antara pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga komoditas serta mencegah inflasi melonjak di atas rerata nasional.

28/10/2025 07:00
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga komoditas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% year on year (yoy). Meski angka itu relatif terkendali, Tito menegaskan kondisi di sejumlah daerah masih beragam dan perlu diwaspadai.

“Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 2,5% ±1%. Angka ini dianggap ideal karena menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

Ia mengungkapkan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah, antara lain cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, daging ayam ras naik di 190 daerah.

Sementara itu, harga beras disebut relatif stabil, Tito tetap meminta pemda untuk memberikan atensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Ia juga mengimbau pemda agar segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan mengambil langkah pengendalian cepat.

“Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” katanya.

TIto menjelaskan dua aspek utama yang harus diperiksa pemda jika inflasi tinggi, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup tetapi distribusi terhambat, ia meminta pemda memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu lonjakan harga.

“Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.

Sebaliknya, jika suplai kurang, pemda disarankan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi, serta menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.

Selain itu, Tito juga mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.

Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Langkah intervensi tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan instansi terkait lainnya.

28/10/2025 06:16