Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

  • PPN 12 Persen Jadi Topik Pembahasan dalam Forum ALB Kadin

    PPN 12 Persen Jadi Topik Pembahasan dalam Forum ALB Kadin

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 menjadi salah satu agenda yang dibahas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada forum anggota luar biasa (ALB) dan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) Rapimnas Kadin 2024.

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan pembahasan PPN 12 persen menjadi penting untuk pengusaha ke depan. “Intinya dari Kadin akan menerangkan kepada pengusaha di seluruh daerah apa dampaknya,” ujarnya saat diwawancarai di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Anindya menambahkan, Kadin berupaya memahami dampak kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk manfaat dan penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN 12 persen.

    “Kalaupun nanti mereka sudah mengerti, kita akan pikirkan manfaatnya kenaikan PPN 12 persen di mana. Pasti kan penerimaan negara akan bertambah, ini penggunaannya untuk apa,” lanjutnya.

    Selain itu, Anindya juga menyoroti potensi beban tambahan yang akan dirasakan dunia usaha akibat kenaikan PPN 12 persen.

    “Yang pasti kan ada tambahan dari kenaikan PPN 12 persen ini ke dunia usaha, semacam pungutan. Namun, kita akan berusaha melihat apakah dengan adanya pungutan di sini berarti ada kenaikan di tempat lain,” ungkapnya.

    Kadin, menurut Anindya, juga akan berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah agar dapat mencari solusi yang tepat terkait kenaikan PPN 12 persen.

    “Kita berusaha untuk melihat semuanya secara utuh. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pemerintah, kita bisa melihat secara utuh dan mengambil solusi untuk kebijakan ini,” tutupnya terkait kenaikan PPN 12 persen.

  • Anindya Lihat RI Berpeluang Untung di Balik Langkah Trump Kerek Tarif Impor

    Anindya Lihat RI Berpeluang Untung di Balik Langkah Trump Kerek Tarif Impor

    Jakarta –

    Dunia dibayangi kekhawatiran atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Terpilih Donald Trump menaikkan tarif impor Kanada hingga China. Di sisi lain, langkah tersebut justru diproyeksikan akan mendatangkan peluang besar bagi Indonesia.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kondisi ini akan mendatangkan peluang investasi besar masuk ke Indonesia. Diperkirakan, langkah ini akan membuat China merelokasi pabrik dan menggencarkan investasinya di ASEAN.

    “Apa nih dampaknya terhadap Indonesia? Nah kita melihat relokasi. Relokasi dari banyak pabrik di China ke Indonesia atau ASEAN itu akan sangat besar. Akan banyak,” kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Trump sendiri telah mengumumkan akan menerapkan kenaikan tarif impor sebesar 25% untuk mitra dagang besarnya, Kanada dan Mexico. Sedangkan China akan naik 10%, mengingat sebelumnya tarifnya sudah dinaikkan sebesar 100%.

    Menurut Anindya, relokasi yang telah dilakukan China selama ini baru 5%. Dengan demikian, ke depannya potensi terjadinya relokasi dan aliran investasi ke negara berkembang masih sangat besar.

    “Kalau Cina tiba-tiba dikasih tarif besar, negara yang plus satu itu aman. Nah dia pasti mencari negara yang istilahnya tidak berkubu atau bahasanya non-aligned. Nah Indonesia ini salah satu yang sangat mungkin karena ada peace, keamanan dan stability. Tambah lagi continuity,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurutnya, kunci utamanya ialah Indonesia perlu benar-benar bekerja keras. Hukum juga perlu ditegakkan lebih tegas untuk menjamin keamanan berinvestasi. Rule of law ini perlu benar-benar dipegang teguh.

    “Bayangin saja kita taruh uang, misalkan kita tinggal di Jakarta, setiap hari kita tongkrongin belum tentu uang itu nggak hilang. Apalagi kalau orang dari luar negeri menaruh (investasi), 10 ribu km keliling dunia berharap uangnya nggak hilang. Nggak akan mungkin tanpa kejelasan dan ketegasan itu,” kata Anindya.

    “Jadi saya rasa ya Kadin juga kita mesti semakin menguatkan governance kita. Karena pemerintah butuh untuk menjalankan penegakan hukum yang baik, berlandaskan keadilan. Supaya orang tidak takut menitipkan uangnya,” sambungnya.

    Selain itu, menurutnya, investasi dalam membangun pabrik merupakan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan terkait tenaga kerja hingga pajak sangatlah penting. Ia berharap agar momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

    “Intinya saya melihat bahwa di balik kesulitan naiknya tarif dana Amerika, kalau saya melihat Indonesia ini juga ada peluang. Buat relokasi, China plus one,” ujar dia.

    (shc/fdl)

  • DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie buka suara mengenai usulan DPR untuk implementasi Tax Amnesty jilid III di 2025. Menurutnya kalangan pengusaha masih melakukan evaluasi dan mempelajari dampak dari pengampunan pajak ini.

    “Kita harus tahu lebih dahulu ini, kalau tidak salah ini inisiatifnya dari DPR ya, kita akan pelajari dan juga evaluasi,” kata Anindya Bakrie, di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Ia melihat implementasi Tax Amnesty pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sukses. Sedangkan tahap kedua selama 6 bulan di tahun 2022 itu juga lumayan sukses.

    “Sehingga tahap 3 ini kita harus pastikan kaya apa impact-nya, yang paling penting waktunya,” katanya.

    Anindya mengingatkan persoalan timing atau waktu implementasi, di tengah rencana pemerintah juga mau meningkatkan PPN 12% di tahun 2025.

    Sehingga dalam Rapimnas Kadin 2024 mendatang Anindya, ingin melihat tanggapan dan masukan dari kalangan pengusaha yang hadir.

    “Di sini lah dalam Rapimnas kita bicarakan utuh supaya tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak terjadi distorsi kalau sepenggal-sepenggal,” katanya.

    Foto: Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)
    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)

    Sebelumnya Komisi XI DPR RI mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Januari 2025, atau setelah pimpinan DPR menetapkan masa reses akhir tahun dalam Rapat Paripurna pada 5 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR pada 19 November 2024 silam telah menyepakati RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Komisi XI menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi rancangan pembahasan RUU Tax Amnesty jilid III ini secara garis besar akan mengevaluasi pelaksanaan program tax amnesty jilid I yang digelar pada 2016 melalui 3 periode.

    Sebab, ia mengatakan, masih banyak pengemplang pajak yang mengikuti program pengampunan pajak itu belum sepenuhnya mendeklarasikan 100% hartanya dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya ke pemerintah.

    “Jadi ini penting supaya baik yang di dalam maupun di luar negeri, khususnya yang di luar negeri harus berani declare, kan dengan pengampunan, tax amnesty,” ucap Fauzi Amro, usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Karena itu, konsep program amnesti pajak jilid III ini mayoritas akan menargetkan wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty jilid I, bukan pengemplang pajak baru yang selama ini tak patuh membayar pajak.

    Maka, dalam RUU Tax Amnesty Jilid III kata dia akan mengatur konsep pemberian sanksi secara tegas kepada para pengemplang pajak yang tak juga mematuhi kewajiban perpajakan, sambil mengevaluasi besaran tarif diskon pajaknya supaya mereka betul-betul memenuhi kewajiban perpajakannya.

    (emy/wur)

  • Anindya Ungkap Arab Hingga UEA Minat Masuk Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

    Anindya Ungkap Arab Hingga UEA Minat Masuk Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bercerita tentang perjalanannya turut serta dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah. Salah satu program yang digembar-gemborkan di setiap perjalanan ialah program 3 juta rumah.

    Anindya mengatakan, dirinya melihat potensi besar di sektor perumahan RI, didukung dengan harapan besar Prabowo dalam pembangunan 3 juta hunian per tahun. Namun memang program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

    “Kita setiap hari memikirkan 3 juta rumah itu bukan uang kecil. Setiap sejuta itu kira-kira Rp 300 triliun, berarti Rp 900 triliun (3 juta rumah). Kan lumayan besar tuh,” kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Dengan anggaran jumbo tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dari investor swasta. Anindya mengatakan, ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program itu yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. “Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta,” ujarnya.

    Menariknya, meski investasi masuk dari Arab Saudi dan UEA, Anindya bilang kalau eksekutor dari pembangunan dua juga rumah tersebut justru China.

    “Lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain China. Tapi nggak ada masalah, ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke China, China bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa,” kata dia.

    Anindya mengatakan, China sendiri melihat potensi industri perumahan bisa berkembang dengan pesat dan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam program 3 juta rumah yang diusung Prabowo sendiri, terdiri atas pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Anindya mengingatkan, pengusaha besar dilarang untuk masuk ke proyek perumahan di pedesaan.

    “Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini,” ujarnya.

    (shc/fdl)

  • Di Zaman Pak Jokowi Sukses

    Di Zaman Pak Jokowi Sukses

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie merespons rencana adanya pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid III. DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

    Anindya menilai, rencana implementasi Tax Amnesty perlu dilihat kembali potensi keberhasilannya. Pihaknya akan mencoba mempelajari dan mengevaluasi kembali hasil implementasi program tersebut sebelumnya.

    “Kita akan pelajari dan juga evaluasi. Karena dari sisi Tax Amnesty tahap pertama di zaman Pak Jokowi sukses, tahap kedua lumayan, sehingga tahap ketiga ini kita harus pastikan kayak apa impact-nya,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting ialah terkait waktu pelaksanaannya. Apalagi, mengingat di 2025 nanti akan diterapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. “Yang paling penting waktunya. Satu sisi kita lihat ada PPN 12% lain sisi dengan upaya kalau benar ada Tax Amnesty ini,” ujarnya.

    Persoalan ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 yang akan diselenggarakan esok hari. Ia berharap agar pembahasan terkait Tax Amnesty dan PPN 12% ini tuntas sehingga tidak terjadi distorsi.

    “Dalam Rapimnas kita bicarakan utuh supaya tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak terjadi distorsi kalau sepenggal-sepenggal. Dan kita tanyakan ALB, asosiasi, himpunan, Kadin Provinsi, dan pengusaha di pusat, gimana ide-ide seperti yang disampaikan,” kata dia.

    Sebagai informasi, DPR RI mengusulkan pelaksanaan Tax Amnesty atau pengampunan pajak jilid III di 2025. Wacana pelaksanaan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mencari dukungan pendanaan dalam pelaksanaan proyek-proyek Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR secara mendadak memasukkan RUU tersebut dalam long list. Untuk itu, Komisi XI berinisiatif memasukkannya sebagai RUU prioritas Komisi XI.

    RUU Pengampunan Pajak kemungkinan besar akan mulai dibahas bersama pemerintah pada tahun depan. Terkait sektor-sektor apa saja yang diberikan pengampunan, sejauh ini belum dibicarakan.

    Program Tax Amnesty sendiri pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 2016 dengan klaim hanya dilakukan satu kali. Nyatanya pemerintah kembali membuka program tax amnesty jilid II atau dikenal Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 dan akan berlangsung jilid III.

    (shc/fdl)

  • Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan tidak akan ada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Menurutnya, Munas telah selesai digelar di September.

    Penyelenggaraan Munas sendiri menjadi salah satu agenda yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Sebelumnya, direncanakan agenda Munas digelar usia pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

    “Nggak ada (Munas lanjutan). Kita fokus ke Rapimnas. Karena Munas-nya sudah selesai September lalu,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Rencana Munas tersebut muncul usai pertemuan Anindya dengan Arsjad Rasjid, bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada akhir September lalu. Saat dipastikan kembali mengenai hal itu, Anindya kembali menekankan fokusnya dalam gelaran Rapimnas.

    “Kita fokus di Rapimnas program kerja. Karena kita lihat ke depannya lebih penting kita pikirin suatu yang non-ceremonial,” ujarnya.

    Senada, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi menambahkan, Kadin tidak akan kembali menggelar Munas. Menurutnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) telah dilangsungkan pada 14 September 2024 lalu dengan hasil mengangkat Anindya sebagai ketua umum Kadin

    “Jadi sudah dilantik, dikukuhkan, langsung kerja (mengurus Rapimnas),” sambung Nita, dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai tambahan informasi, Kadin Indonesia sempat mengalami kisruh internal. Kadin menghadapi dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang menyisakan jabatan hingga 2026.

    Sedangkan Anindya Bakrie baru terpilih setelah digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Namun Arsjad menyatakan Munaslub tersebut ilegal, sehingga pengangkatan Anindya Bakrie dinilai tidak sah.

    Di tengah kisruh itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Merespons pertemuan itu, Arsjad mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.

    Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

    “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

    Dalam kesempatan terpisah, Arsjad sendiri telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Kadin apabila Munas kembali digelar. Meski begitu, akan tetap bertanggung jawab mengemban amanah yang masih didudukinya hingga saat ini.

    “Jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Karena Kadin harus tetap satu! Kadin harus solid!,” tegas Arsjad, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    (shc/fdl)

  • Kadin Anindya Gelar Pra-Rapimnas, Bahas Cara Dongkrak Ekonomi 8%

    Kadin Anindya Gelar Pra-Rapimnas, Bahas Cara Dongkrak Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024. Acara ini digelar dalam rangka konsolidasi seluruh sektor usaha dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, penyelenggaraan acara ini tidak hanya untuk membahas pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi juga membuat kemiskinan jadi 0% menuju Indonesia Emas 2045.

    “Tidaklah mungkin semua itu tercapai kalau misalnya masalah-masalah ini tidak kita, istilahnya taruh di atas meja dan bersama-sama kita coba pecahkan,” kata Anindya, di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Anindya mengatakan, agenda ini sebagai salah satu upaya bagi Kadin untuk belanja masalah. Sebab, menurutnya saat ini kondisi dunia usaha sedang tidak baik-baik saja, seiring dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi.

    “Saya tidak mengatakan bahwa dunia usaha lagi baik-baik saja, sangat penuh dengan tantangan. Tetapi ya kita ini kan pengusaha, pengusaha harus percaya bahwa apa yang kita lihat di depan ini gelas setengah penuh, bukan setengah kosong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anindya pun bercerita, ia sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke beberapa negara. Pada kesempatan itu, ia melihat keseriusan Prabowo dalam menangani dua masalah utama di Indonesia antara lain terkait pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan.

    “Apabila dibicarakan dalam forum internasional, suatu yang baru menurut saya karena menandakan keseriusan. Tapi lebih dari itu, apa yang dilakukan untuk mendapatkan investasi dari luar negeri, meningkatkan ekspor Indonesia dengan industri-industri yang bersifat transformatif, itu adalah caranya untuk menuju kemiskinan 0% dan pertumbuhan 8%” ujarnya.

    Ia sendiri melihat, ada beberapa program pemerintah yang bisa dimanfaatkan pengusaha untuk turut berpartisipasi ke depannya. Pertama, program makanan bergizi. Menurutnya, program ini salah satu bentuk industrialisasi di bidang agrobisnis dan agrikultur.

    Anindya mengatakan, jumlah telur yang dibutuhkan untuk program itu berkisar di 80 juta butir per hari dengan jumlah ayam 8 juta per hari. Ini belum ditambah dengan kebutuhan pengadaannya di sektor lain, serta cakupan program yang besar, menjadikan program ini sangat strategis.

    “Ini dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp 75 triliun akan digelontorkan, mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut di dalamnya ke depan,” kata dia.

    Program kedua, ada penghapusan utang UMKM dengan jumlah sekitar 6 juta rekening. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada UMKM yang bermasalah dengan perbankan sehingga usahanya bisa dipertahankan. Jangka panjangnya, bagaimana membuat UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Kita harus memastikan penyaluran ini baik dan juga mempunyai nilai tambah atau nilai multiplier yang besar,” ujar dia.

    Terakhir, ada program 3 juta rumah per tahun. Untuk pembangunan 2 juta rumah di desa pemerintah sudah mengimbau agar tidak ada pengusaha besar yang ikut masuk, sehingga akan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha daerah semakin terbuka lebar.

    “Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini,” katanya.

    (shc/fdl)

  • Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Jakarta –

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2025.

    Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan bukan langkah yang tepat. Apalagi mengingat dunia sedang dilanda ketidakpastian dalam beberapa waktu belakangan.

    “Yang utamanya, satu lagi PPN. Kita harus dorong PPN 12% ini, saya pikir sangat tidak tepat untuk diterapkan saat ini,” kata Jemmy dalam Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Selain itu, ia juga mengomentari tentang rencana pemerintah dalam memberikan stimulus atau bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai ganti kenaikan PPN. Menurutnya, bantuan tersebut tidak diperlukan.

    “Kalau saya pikir BLT itu bukan solusi, malah saya pikir lebih baik tidak ada BLT, tapi PPN tidak naik, jadi 12%. Kalau BLT itu hanya se’saat, dan kontrolnya, efektifitasnya, di mana? Setelah BLT-nya habis, beban 12% itu harus dipatahkan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, kebijakan itu dirumuskan 3 tahun lalu.

    Rencana penerapan bansos ini sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut, bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat terdampak PPN baik kelas kecil maupun menengah.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata dia ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    DEN sendiri tengah menghitung bagaimana stimulus listrik itu akan diberikan dalam bentuk subsidi. Pihaknya tentu akan menentukan kriteria rumah dengan besaran listrik berapa yang akan mendapatkan stimulus tersebut.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah gak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.

    Luhut memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    Lihat Video: PPN Bakal Naik Jadi 12% Bikin Resah

    (shc/fdl)

  • Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Kebijakan Trump Berdampak ke Investasi RI? Begini Komentar Rosan Roeslani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani blak-blakan soal potensi pengaruh kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada investasi di Indonesia.

    Rosan menilai belum ada kepastian bagaimana nantinya kebijakan ‘proteksionisme’ Trump bakal memengaruhi kinerja investasi di Indonesia. Namun, dia sudah bisa membayangkan dari susunan kabinet Trump, khusunya untuk urusan perekonomian.

    “Kita lihat ya, karena kalau saya lihat line up dari tim ekonominya kelihatan cukup kita bilang proteksionismenya agak tinggi. Cukup hawkish ya,” ungkap Rosan usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (29/11/2024).

    Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu menerangkan bahwa kebijakan negara-negara seperti AS dan China pasti akan berdampak ke Indonesia. Hal itu lantaran kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan penanam modal asing terbesar di Tanah Air.

    Selain kebijakan Trump, Rosan menilai geopolitik juga akan berpengaruh terhadap kinerja investasi. Rosan mengatakan bahwa apabila tensi geopolitik meningkat, maka itu akan berdampak bagi target penanaman modal.

    Meski demikian, dia optimistis bahwa akan selalu ada peluang (opportunity) di setiap terjadinya tensi geopolitik.

    “Kita juga selalu meyakini di Kementerian Investasi, di setiap dinamika baik geopolitik dan geoekonomi, tension antara AS dan China contohnya itu tetap ada opportunity. Justru semakin besar pada saat mereka harus merelokasi pabriknya,” terangnya.

    Pria yang juga menjabat Duta Besar AS itu mengatakan, pemerintah bakal harus proaktif untuk berkomunikasi dengan para investor guna mengejar opportunity yang ada.

    “Karena kalau dulu beberapa tahun lalu saat tensi itu meningkat, Indonesia bukan beneficiary yang paling besar. Di negara Asean kita justru hanya 4-5 dari relokasi pabrik-pabrik yang ada di dunia,” kata Rosan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, China dan AS masuk dalam lima besar negara dengan penanaman modal asing (PMA) tertinggi di Indonesia. Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan nilai PMA US$14,35 miliar pada Januari-September 2024.

    Pada periode yang sama, negara-negara dengan PMA tertinggi di Indonesia setelah Singapura adalah Hongkong RRT US$6,06 miliar, China US$5,78 miliar, AS US$2,8 miliar serta Malaysia US$2,72 miliar.