Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • UMP Naik 6,5 Persen, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Ingin Produktivitas Juga Meningkat

    UMP Naik 6,5 Persen, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Ingin Produktivitas Juga Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie, memberikan respons soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen. Dia ingin kenaikan UMP itu juga dibarengi dengan peningkatan produktivitas.

    Sebab, Anindya melihat kenaikan UMP tersebut akan berdampak kepada industri yang berbasis pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dari apa yang diberikan dan didapatkan perusahaan.

    “Ya, terutama kalau UMP 6,5 persen itu dampaknya pasti kepada industri yang berbasis pekerjaan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kenaikan itu dibarengi dengan kenaikan produktivitas,” ungkapnya kepada media pada sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024) siang WIB.

    Dalam pernyataannya, Anindya juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia juga perlu mengambil langkah untuk memaksimalkan pekerja. Menurut Anindya, perusahaan-perusahaan juga harus melakukan upskilling agar kenaikan UMP itu dapat berbanding lurus dengan produktivitas pekerja.

    “Jadi memang perusahaan-perusahaan itu harus melakukan upskilling supaya kenaikan itu bisa dikompensasi dengan produktivitas untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak,” lanjutnya.

    Anindya kemudian menyatakan Kadin  mencoba mengerti atas ketetapan pemerintah yang menaikkan UMP 6,5 persen. Hal ini juga dipandang untuk kebaikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Meski demikian, Anindya juga menekankan, pemerintah perlu terus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Pasalnya, menurut Anindya kenaikan UMP itu juga berkaitan dengan keberhasilan dunia usaha di masa mendatang.

    “Nah, dari sisi Kadin itu melihatnya semua secara utuh. Kami mengerti bahwa angka kenaikan UMP 6,5 persen itu yang ditetapkan pemerintah untuk kebaikan UMKM. Namun, perlu diingat bahwa angkanya itu juga 97 persen pada dunia usaha, sehingga mereka harus diperhatikan keberhasilan dan kelangsungan ke depan,” tandasnya.

  • Pengusaha Bicara soal Utang BUMN ke Vendor, Begini Respons AHY

    Pengusaha Bicara soal Utang BUMN ke Vendor, Begini Respons AHY

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait pengusaha yang menceritakan utang-utang Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang tak kunjung dilunasi. Hal ini disampaikan pengusaha saat AHY menghadiri rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

    Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Kadin asal Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Kadin itu mengatakan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor konstruksi dan infrastruktur atau BUMN Karya mempunyai utang dan belum dilunasi sampai sekarang. Dia pun meminta AHY agar dapat membenahi kinerja BUMN Karya.

    “Kami berharap begini, jangan lagi begitu sangat percaya dengan BUMN-BUMN Karya. Karena apa? Karena mereka banyak utang kepada teman-teman kami, Kadin seluruh Provinsi Indonesia ini dan yang belum sempat terbayar sampai sekarang, termasuk saya. Jadi ini, singkat saja, tolong benahi BUMN-BUMN yang ada,” katanya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Menanggapi hal tersebut, AHY mengatakan bahwa pembenahan perusahaan pelat merah bukanlah ranahnya. Namun, dia tetap mengawal bagaimana BUMN Karya dapat meningkatkan kinerja.

    “Tetapi tentu harapan semua masyarakat termasuk dunia usaha agar BUMN kita, BUMD kita juga punya kinerja yang baik, performanya dan juga punya intergritas.
    Karena bagaimanapun kalau BUMN ingin menjadi backbone dari pembangunan. (Jadi) harus membangun trust and confidence,” jawab AHY.

    Dia menyebut pembenahan kinerja BUMN telah menjadi perhatian dan penekanan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, BUMN Karya menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur.

    “Jadi tentu ini akan saya sampaikan dan tentunya juga akan kita bahas. Karena ini juga menjadi perhatian dan titik tekan dari Bapak Presiden Prabowo agar ke depan pembangunan infrastruktur itu benar-benar tepat sasaran,” imbuh AHY.

    Dia pun berkomitmen untuk mengawal pembenahan perusahaan pelat merah tersebut. Dia berupaya agar peristiwa serupa tidak dapat terulang kembali.

    “Nah bagaimana kita mau membangun dan mesejahterakan rakyat kalau para pelaku usahanya merugi dan tidak jelas, tidak menentu. Jadi ini yang nanti akan kita coba kawal. Saya akan menjadi bagian dari upaya mengawal upaya ini dan jangan sampai hal-hal yang tidak baik terulang kembali di masa depan,” tegas AHY.

    (kil/kil)

  • BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    BUMN & Swasta Ditarget Bangun 800.000 Unit Program 3 Juta Rumah di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025. 

    Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

    “Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut. 

    Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

    “Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya. 

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus. 

    Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun. 

    Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu. 

    “Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat. 

    Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri. 

    “Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko. 

  • Rapimnas Kadin 2024 Fokus Target Kemiskinan 0 Persen dan Program Pengembangan Desa

    Rapimnas Kadin 2024 Fokus Target Kemiskinan 0 Persen dan Program Pengembangan Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2024 yang digelar pada Minggu, (1/12/2024), fokus pada upaya mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto, yakni tingkat kemiskinan 0%.

    Rapimnas Kadin 2024, yang dihadiri oleh sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia dan beberapa menteri ini berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

    “Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Lebih hebat lagi, beliau juga menargetkan tingkat kemiskinan 0%. Inilah yang ingin kita fokuskan pada Rapim Kadin kali ini,” ujar Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin, dalam sambutannya, Minggu (1/12/2024).

    Anindya menjelaskan, target ambisius tersebut akan dicapai melalui pengembangan dari tingkat desa terlebih dahulu.

    “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus mulai dari desa. Salah satunya melalui program makanan bergizi gratis yang akan berdampak langsung pada kualitas masyarakat dan generasi mendatang,” lanjutnya.

    Selain program makanan bergizi gratis, Rapimnas Kadin 2024 juga membahas program pengembangan pengusaha daerah melalui pengalihan proyek untuk dijadikan pemasok. Hal ini penting mengingat maraknya proyek infrastruktur yang digagas oleh Presiden Prabowo, termasuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

    Partisipasi asosiasi dan himpunan pengusaha sektor pembangunan sangat diperlukan untuk mencapai target 3 juta tersebut. Oleh karena itu, Presiden Prabowo berencana untuk memberikan peluang bagi pengusaha daerah/desa untuk berpartisipasi dalam beberapa proyek.

    “Proyek infrastruktur dengan nilai tertentu akan disalurkan melalui pengusaha daerah, termasuk dalam sektor pangan dan pertanian,” ungkap Anindya.

    Rapimnas Kadin 2024 juga mengangkat beberapa tema prioritas, di antaranya swasembada pangan, infrastruktur untuk rakyat, pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan energi terbarukan.

    Rapimnas Kadin 2024 ini bertujuan untuk membahas program-program kerja Kadin serta pemerintah, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga para pengusaha dapat memanfaatkan peluang yang ada.

  • Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan empat fokus utama kementeriannya pada 2025 mendatang.

    Kartika mengatakan, empat fokus Kementerian BUMN tersebut telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 bulan terakhir.

    “Ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan, yang pertama terkait swasembada pangan, kedua perumahan rakyat. Kemudian, terkait pengentasan kemiskinan. Kemudian, terkait hilirisasi dan transisi energi,” kata Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Oleh karena itu, dia menyebut BUMN akan bersinergi dengan semua pihak guna mewujudkan keempat fokus tersebut. Sinergi tersebut termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah.

    Untuk swasembada pangan, Kartika pun mengatakan, BUMN siap membantu dalam hal subsidi pupuk hingga bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia, mulai dengan tiga komoditas utama padi, jagung, dan gula yang akan jadi target menjadi swasembada di 2027,” imbuh Kartika. 

    Sementara untuk perumahan rakyat, Kartika mengatakan, BUMN bakal merangkul swasta untuk mewujudkan 800.000 unit di tahap awal tahun depan.

    Menurut Kartika, pembangunan perumahan rakyat itu bakal melibatkan pengambang di daerah. Dia pun memastikan harga perumahan rakyat itu bisa di bawah Rp100 juta per unit.

    “Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp100 juta, dengan target MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] di bawah 250 juta, kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” jelas Tiko.

    Lebih lanjut, untuk mengentaskan kemiskinan, BUMN menyinergikan ekosistem Bank BRI sebagai bank makro dengan UMKM. Menurutnya, hal ini pun bakal menggenjot perekonomian masyarakat di daerah serta mempermudah akses pembiayaan.

    Sementara terkait transisi energi dan hilirisasi, BUMN akan merumuskan lebih detail dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 PT PLN (Persero). Menurut Kartika, hal ini memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, angin, dan air yang akan dilelang kepada publik.

    “Tentu di hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari PT Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, copper, bauksit, dan sebagainya yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasama dengan Bapak-Ibu [anggota Kadin],” jelas Kartika.

  • Pesan Chairul Tanjung untuk Pengurus Kadin 2024-2029

    Pesan Chairul Tanjung untuk Pengurus Kadin 2024-2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman dan Founder CT Corp Chairul Tanjung mengungkapkan pesan penting kepada para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 yang baru saja dikukuhkan, Minggu (1/12/2024).

    Chairul Tanjung yang akrab dipanggil CT mengatakan Kadin adalah satu keluarga usaha yang bertugas untuk membantu pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan iklim usaha yang sehat, masing-masing individu diharapkan mampu melihat kesempatan dan menangkapnya.

    “Itu adalah prinsip dunia usaha,” tegas CT yang hadir memberikan sambutan, di Rapimnas Kadin 2024, Minggu (1/12/2024).

    “Dan kalau peluangnya tidak bisa dilihat, tidak ada, kita bisa menciptakan peluang tersebut. Ini tugas Kadin Indonesia agar para anggotanya bisa melihat peluang-peluang yang ada dan menangkapnya,” ungkapnya.

    Dengan demikian, pengurus Kadin Indonesia bisa bertugas dan pengusaha bisa sukses mengembangkan usahanya.

    CT menilai program-program Kadin yang sudah ada sangat detail, mulai dari swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi, dan penghapusan kemiskinan. Semua sudah dijabarkan dalam Munas Kadin dan dijabarkan dengan detail oleh Ketum Kadin Anindya Bakrie.

    Lebih lanjut, CT memahami dan mengerti keinginan anggota Kadin di daerah untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang baik, khususnya dalam menjadi pengurus.

    “Ini menjadi tugas pengurus Kadin untuk memberikan peluang-peluang tersebut kepada pengurus dan anggota Kadin dimanapun berada,” ujarnya.

    CT pun mengungkapkan mayoritas pengurus Kadin di daerah masih mengandalkan bisnis dnegan Pemda, baik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mendapatkan kue anggaran. Padahal, kesempatan berusaha tidak semata-mata ada pada anggaran pemerintah daerah.

    “Di luar pemda masih jauh lebih besar dan lebih luas,” kata CT.

    Oleh karena itu, dia ingin membuka cakrawala dan pemikiran kepada anggota dan pengurus Kadin bahwa Indonesia memiliki potensi besar di luar APBD semata. Penduduk Indonesia ada 280 juta dan mereka membutuhkan pangan, papan dan pakaian. CT menegaskan ini adalah pasar yang sangat besar dengan kesempatan besar.

    Namun, pasar ini akan lebih kompetitif dibandingkan masuk ke sektor pemerintah. Meskipun kompetitif, hal ini yang dibutuhkan ke depannya.

    (haa/haa)

  • Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

    “Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas,” kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

    Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

    “Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa,” ucap Anin.

    Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun. 

    Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.  

    Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. 

    Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare. 

  • Ketum Kadin Ungkap Upaya Prabowo Keliling 8 Negara, Bawa Cuan Buat RI

    Ketum Kadin Ungkap Upaya Prabowo Keliling 8 Negara, Bawa Cuan Buat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Kadin Anindya N. Bakrie mengungkapkan, dari hasil lawatannya mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu membawa oleh-oleh kerja sama investasi dari berbagai negara senilai US$ 18,5 miliar.

    “Kebetulan saya mendapat kesempatan emas untuk dapat berjalan dengan beliau selama 2,5 minggu mulai dari Beijing, lalu sampai kepada Amerika Serikat, lalu Lima, Peru, Rio, Brazil, dan juga ke Inggris. Saya tidak melanjutkan ke UAE,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    Menurutnya, Prabowo berupaya untuk membangkitkan kepercayaan di dunia internasional. Salah satunya, tecermin dari perolehan investasi masuk yang sebesar US$ 18,5 miliar. Jumlah ini kurang lebih setengahnya dari Asia dalam hal ini negara China, dan sebagiannya lagi dari Barat.

    “Dan salah satunya yang perlu dicatat ialah ada US$ 7,1 miliar dari Inggris yang fokus di bidang energi transisi,” imbuhnya.

    Selain itu, bukti investasi yang masuk dapat dikatakan bahwa, hal ini merupakan validasi bahwa Indonesia menjadi ‘Mekah-nya’ dekarbonisasi. “In benar-benar kejadian orang mau investasi,” sebutnya.

    Di sisi lain, Anindya melanjutkan dalam membangun kepercayaan perlu diiringi dengan kepastian hukum. Sebab, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam investasi.

    “Jauh-jauh ke Indonesia, tentu yang paling penting adalah kepastian hukum. Nah, sebaliknya kita juga melihat bahwa dari upaya pemerintah untuk memastikan investasi itu hadir dengan kepastian hukum ini,” pungkasnya.

    (haa/haa)

  • Sah! Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Periode 2024-2029

    Sah! Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Periode 2024-2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 pada 30 November – 1 Desember 2024. Pada hari kedua, Minggu (1/12/2024), Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie resmi mengukuhkan pengurus Kadin periode 2024-2029.

    Anindya menegaskan pengukuhan pengurus ini dilakukan lebih awal agar pengurus segera menjalankan tugas-tugasnya. Kepada para pengurus, dia meminta jajarannya untuk menjalankan tugas dengan jujur dan sesuai pakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan pakta integritas. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” ungkap Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” jawab para pengurus Kadin yang hadir.

    Kemudian, Anindya meminta para pengurusnya untuk berdiri. Dia pun membacakan naskah pengukuhan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ungkap Anindya.

    “Kami harap seluruh pengurus bekerja bersama dan kolektif,” tegas Anindya.

    Pengukuhan ini disaksikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirioatmodjo dan sejumlah pengusaha senior seperti Chairul Tanjung dan James Riyadi.

    (haa/haa)