Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Hashim Sebut Prabowo Bakal Naikkan Gaji Hakim

    Hashim Sebut Prabowo Bakal Naikkan Gaji Hakim

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji hakim. Hal ini disampaikan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Hashim mengatakan memang sebelumnya gaji hakim sudah mengalami kenaikan sebesar 40%. Gaji dan tunjangan hakim mengalami kenaikan usai Presiden ke-7 Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, dua hari sebelum purnatugas. Namun, Hashim menilai kenaikan tersebut belum sesuai dengan permintaan para hakim yang menginginkan naik 100%.

    “Tadi malam saya bicara dengan Prabowo mengenai kenaikan gaji hakim. Memang ada Perpres sebelum Prabowo dilantik ditandatangani yang belum memenuhi permintaan para hakim, kenaikan itu 40%. Sementara kenaikan yang diajukan hakim 100%,” kata Hashim di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menyebut kemungkinan Prabowo akan meninjau ulang aturan tersebut. Bahkan berpotensi Prabowo menerbitkan aturan baru sebagai landasan hukum kenaikan gaji hakim sesuai dengan permintaan hakim.

    “Tapi saya kira Prbowo akan review lagi 6 bulan lagi. Mungkin ada Perpres baru untuk memenuhi permintaan hakim,” jelas Hashim.

    Dia menilai selama 12 tahun ini ternyata gaji hakim tidak mengalami kenaikan. Bahkan gaji pokok hakim di bawah UMR. Untuk itu, dia menilai kenaikan gaji sangat penting untuk kesejahteraan hakim.

    “Sekarang ada Perpres kenaikan yang menambah kenaikan gaji hakim. Ini penting, karena kesejahteraan hakim. Terus terang gaji pokok hakim dibawah UMR untuk pekerja Indonesia saya sudah pelajari dan ini sudah work in progress,” imbuh Hashim.

    (kil/kil)

  • AHY Sebut Pembangunan 3 Juta Rumah Bakal Dilakukan Bertahap

    AHY Sebut Pembangunan 3 Juta Rumah Bakal Dilakukan Bertahap

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

    AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya,” jelas AHY.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

    Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

    “Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu,” kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    (kil/kil)

  • Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam rapat kali ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Abdul Latif mengukuhkan pengurus Kadin Periode 2024-2029.

    Dia mengatakan pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan:

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ujar Anindya.

    Berikut susunan pengurus Kadin 2024-2029:

    Dewan Kehormatan

    1. Ketua : Rosan P. Roeslani
    2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

    Dewan

    1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
    2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo, Eddy Baskoro, Budi Arie Setiadi, Wisnu Wardhana
    3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
    4. Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Al-Qadri, Fuad Hasan, Rachmad Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan Djokosoetono, Maruarar Sirait
    5. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid
    6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan: Agus Silaban, Agus Gumiwang Kartasasmita, Raden Pardede, Ary Ginanjar Agustian

    Dewan Pengurus

    1. Ketua Umum Kadin Indonesia
    Anindya Novyan Bakrie

    WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI: Erwin Aksa

    1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

    2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

    3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

    4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

    1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

    2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

    3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

    4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

    B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: Franky O. WIjaya

    1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

    2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

    4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

    5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

    6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

    C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP: Bobby Gafur Umar

    1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

    5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

    6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

    7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

    D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN: Bambang Soesatyo

    1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

    E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI: James T. Riady

    1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

    (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

    2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

    F. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR

    1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

    2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

    3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

    G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL: Dyah Anita Prihapsari

    1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

    2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

    3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

    H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA DAN PRASARANA): Azis Syamsuddin

    1. WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

    2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath, SH,MH

    3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

    (kil/kil)

  • Wujudkan Banten jujur dan amanah 

    Wujudkan Banten jujur dan amanah 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati, Faizal Hermiansyah: Wujudkan Banten jujur dan amanah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Informasi terbaru, proses hitung cepat atau quick count seluruh lembaga survei mencatat, pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menyingkirkan rivalnya, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.

    Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati, Faizal Hermiansyah, menyampaikan ucapan selamat kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah atas keberhasilan paslon itu di Pilgub Banten 2024.

    “Kita telah berdoa untuk pemimpin baru kita. Pemimpin Provinsi Banten, kelak ke depan. Alhamdulillah, beliau punya visi misi yang luar biasanya hebat. Jujur, amanah. Beliau orang yang humble” kata Faizal, yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Otonom DPP UMKM GEKRAFS 2022-2025 ini.

    Sama seperti Andra Soni, mantan Wakil Ketua KADIN Provinsi Banten ini menilai bahwa Dimyati juga merupakan tipikal orang yang sangat baik. 

    “Visi misinya juga hebat. Pastinya, Pak Andra dan Pak Dimyati jauh dari kata korupsi,” papar Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Banten ini.

    Seraya iringan doa, berkeyakinan bahwa munajatnya telah terkabul. 

    “Inshaa Allah, Provinsi Banten punya pemimpin yang baik ke depan. Andra Soni-Dimyati, menang, menang, dan menang,” tutup eks Wakil Rektor BPP HIPMI PT Nasional 2020-2023 ini.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    “Kami akan fokus menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif. Di saat yang sama, kami juga akan terus berkoordinasi erat dengan Otorita IKN, yang dipimpin oleh Pak Basuki (Hadimuljono), untuk merapikan perencanaan pembangunan untuk center for legislative yang akan menjadi pusat bagi legislatif dan yudikatif,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    AHY juga menilai peran Kadin sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Sebagai asosiasi pengusaha yang memiliki rekam jejak serta kapasitas finansial yang kuat, Kadin diharapkan dapat berkontribusi besar dalam kelanjutan proyek strategis ini.

    “Untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN yang berkelanjutan, kami akan melakukan peninjauan secara teliti, memetakan bagian-bagian yang perlu segera diselesaikan, serta merencanakan jangka panjang yang lebih matang,” ujar AHY.

    Terkait dengan anggaran pembangunan, AHY menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. 

    “Kami akan duduk bersama untuk menganalisis dan melakukan asesmen terkait kebutuhan anggaran, serta sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto memang memberi arahan pada awal November 2024 agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. 

    Dalam periode tersebut, diharapkan IKN sudah dapat menyelenggarakan kegiatan dari ketiga pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

  • AHY Harap Pengusaha Kadin Bantu Pemerintah Bangun IKN

    AHY Harap Pengusaha Kadin Bantu Pemerintah Bangun IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap kepada para pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membantu membangun Ibu Kota Negara (IKN) khususnya di bidang infrastruktur.

    Harapan tersebut disampaikan AHY pada acara rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024) siang WIB. Dikatakan AHY, pemerintah pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun IKN. Dia mengatakan pihaknya ingin melibatkan Kadin sebagai mitra bisnis pemerintah Indonesia agar senantiasa membantu pembangunan.

    “Saya punya kepentingan besar membangun kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur. Saya menyadari tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri. Kita ingin melibatkan Kadin sebagai mitra strategis untuk mendukung pembangunan,” paparnya.

    Kehadiran Kadin dalam mendukung pemerintah membangun IKN tidak lepas karena demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. AHY berharap sinergi tersebut bisa dijalankan dengan baik.

    “Kita berharap mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama. Kita bisa menghadirkan infrastruktur untuk menyejahterahkan masyarakat kita,” sambungnya. 

    AHY kemudian menyerukan agar Kadin setia menjadi mitra bisnis pemerintah. Upaya tersebut juga didorong demi kemajuan ekonomi di Tanah Air. “Saya mengajak pengusaha Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas AHY.

  • Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Hashim Beri Sinyal Anggito Abimanyu jadi Menteri Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hal itu Hashim sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim.

    Hashim pun mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara.

    “So, ini [Kementerian Penerimaan Negara] untuk menangani pajak, menangani cukai dan menangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.

    Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara sejatinya menjadi wacana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Namun, hingga saat ini wacana itu memang belum terealisasi.

    Sebagai gantinya, Prabowo menjadikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

    Tak hanya itu, Prabowo pun menambah porsi wakil menteri keuangan menjadi tiga orang, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum Prabowo dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang cukup getol menolak pemisahan bagian penerimaan yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian keuangan. 

    Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan fiskal secara keseluruhan. 

    Adapun, sebelumnya, tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Anggito Abimanyu. 

    “[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024). 

    Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

    Bahkan, dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, yakni Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

    “Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya. 

    Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut. 

    “No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro. 

    Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu. 

    “Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

  • Gabung KADIN, James Riyadi Sebut Prabowo Punya Kesamaan Dengan Trump

    Gabung KADIN, James Riyadi Sebut Prabowo Punya Kesamaan Dengan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konglomerat Lippo Group James Riady mengaku optimistis terjadap perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari keputusannya untuk memilih masuk dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Ia sendiri telah dikukuhkan sebagai Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin.

    “Kelompok saya memutuskan hanya dua organisasi yang kita ikut serta di Indonesia yaitu KADIN Indonesia, di luar negeri adalah Global Economic Forum. Jadi itulah yang kita melihat pentingnya KADIN. Saya menantikan waktu-waktu bulan-bulan ke depan untuk kita bisa banyak kerjasama untuk membangun bangsa kita,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    James memandang, saat ini ekonomi situasi dunia tidak dalam kondisi yang baik. Ada begitu banyak kekacauan, perpecahan, dan kebingungan. Namun, James menyebut, di tengah banyaknya ketidakpastian, ia memandang terpilihnya Donald Trump untuk kembali memimpin Amerika Serikat (AS) dapat menjadi angin segar karena dianggap memiliki terobosan ide-ide baru. Apalagi, ia melihat, ada kesamaan antara Trump dan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

    “Saya melihat di Indonesia kita juga muncul satu presiden baru juga dengan pikiran-pikiran itu yang juga terobosan,” sebutnya.

    James menilai, Prabowo memiliki program-program besar yang jika berhasil dijalankan dia yakin Indonesia akan menjadi negara yang kuat di dunia.

    “Saya melihat beliau berpidato di Hari Guru Nasional. Dulu Pak Prabowo yang kita kenal tidak pernah mendengar beliau bicara mengenai pendidikan, tetapi kali ini di dalam perjalanan beliau terus membicarakan mengenai pendidikan, berarti beliau sungguh-sungguh,” ucapnya

    (hsy/hsy)

  • Hashim Beri Sinyal Prabowo Bakal Bikin Kementerian Penerimaan Negara

    Hashim Beri Sinyal Prabowo Bakal Bikin Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta –

    CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Pembentukan kementerian baru ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

    Hashim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara itu akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menempati posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hashim menjelaskan kementerian itu akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Perlindungan Negara yang baru,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Hashim pun menyebut posisi Anggito sebagai Wamenkeu hanya sementara. Nantinya, Anggito akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Dia menegaskan Kementerian tersebut juga akan menangani pendapatan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan.

    “Saya kira dia sebagai Wakil Menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” terang Hashim.

    Kabar pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini sempat terdengar sebelum Prabowo mengumumkan kementerian di kabinetnya. Pada saat itu, Hashim juga membocorkan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

    “Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

    (kil/kil)

  • Terungkap! Ini Alasan Prabowo Turunkan Tarif Tiket Pesawat

    Terungkap! Ini Alasan Prabowo Turunkan Tarif Tiket Pesawat

    Jakarta –

    Pemerintah telah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keputusan tersebut arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Airlangga menyebut penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri.

    “Pemerintah sudah putuskan tiket pesawat dalam negeri harganya turun 10 persen sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga dalam acara Rapimnas Kadin Indonesia 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia menjelaskan Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung. Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau ke sana.

    “Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Blitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang. Karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Palembang. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka. Demikian pula yang di Labuan Bajo,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

    “Nah jumlah turis ke dalam negeri masuk 17 juta dan keluar negeri 7,5 juta sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan Presiden Prabowo mengadakan ratas dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru.

    “Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

    (kil/kil)