Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Guna membiayai sejumlah program dalam alokasi belanja negara, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan penerimaan negara maka pemerintah akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan masih banyak sejumlah sektor yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara. Nantinya pemerintah akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri, itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005 triliun yang terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun; penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 301 triliun; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 513 triliun; dan hibah senilai Rp 581,1 miliar.

    Hashim mengatakan bahwa kementerian tersebut akan fokus mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini pemerintah akan mengejar setoran penerimaan negara melalui royalti komoditas sumber daya alam dan  sejumlah sektor potensial lainnya.

    “Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Sebelumnya,  Anggito Abimanyu mengimbau agar aparat pajak bekerja lebih keras dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor-sektor yang terkait dengan underground economy. Salah satu sektor yang terkait dengan underground economy adalah judi online.

    Menurut dia  banyak masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, Misalnya  melakukan taruhan tentang soal skor sepak bola dalam pertandingan klub-klub liga  Inggris, maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh (Pajak Penghasilan],”  ucap Anggito.

    Dalam hal ini petugas pajak harus bisa bekerja lebih lihai agar bisa meraup penerimaan pajak lebih besar.  Apalagi target pajak terus meningkat setiap tahunnya.  “Jadi teman-teman pajak mesti pinter itu, Untuk mencari tambahan super income yang berasal dari underground economy,” kata Anggito.

    Selain itu underground economy juga terjadi dari  permainan secara daring. Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu,” kata Anggito yang disebut akan memimpin Kementerian Penerimaan Negara itu.

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah akan mendorong pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian salah satunya dengan cara pemberian insentif. 

    Pemerintah akan berusaha mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap kelangsungan perekonomian nasional. Dalam hal ini itu perlu pemerataan baik dalam kesiapan lahan hingga kesiapan sumber daya manusia. 

    Pemerintah akan memberikan insentif agar masyarakat mau melakukan transmigrasi dan berpartisipasi aktif dalam sektor pertanian,

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus sebagai dorongan agar ada pemerataan tentang tenaga kerja untuk sektor pertanian di luar Pulau Jawa.

    “Pemerintah akan memberikan insentif untuk itu. Dengan demikian kita bisa membuat lumbung beras, lumbung tebu, dan lumbung bahan pokok lainnya,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Transmigrasi agar transmigrasi penduduk dapat berjalan lancar. Harapannya dengan adanya transmigrasi akan meningkatkan pemerataan penduduk hingga pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

    “Nah ini yang menjadi challenge tetapi pemerintah sudah membuat kementerian transmigrasi untuk mendorong transmigrasi secara ataupun pekerja secara sukarela,” tutur Airlangga tentang pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kementerian Transmigrasi  akan bertugas melakukan revitalisasi lokasi transmigran dan fokus ada transmigrasi lokal. Harapan adalah terjadinya pengurangan kesenjangan antara desa dan kota.

    “Kami harapkan  Kadin bisa menciptakan lokasi ekonomi baru, termasuk di lokasi transmigrasi,” kata Agus.

    Dia mengatakan akan ada pendekatannya bukan pada jumlah, tetapi pada dampak. Pemerintah berupaya agar dapat  membuka ruang kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan masyarakat bisa terjadi secara menyeluruh.

    “Ini lebih ditekankan pada transformasinya,  agar ada peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi transmigrasi tetapi juga masyarakat lokal,” kata dia terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Sebelumnya, pada awal November 2024 lalu Presiden Prabowo Subianto melihat persiapan (demonstration plot) seluas 20 hektare  padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. 

    Di sana, kepala negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

    Selain itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Upaya ini diharapkan dapat terjadi pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

  • Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 02 Desember 2024 – 00:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS secara nasional di tahun 2030.

    Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.

    “Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto/PDB) kita yang hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 bisa mencapai 10 ribu (dolar AS),” kata Airlangga.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa saat ini terdapat daerah yang pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar AS seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    “Hari ini GDP di Jakarta 20 ribu (dolar AS). Banyak daerah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita sudah di atas 10 ribu,” ucap Airlangga.

    Oleh karena itu, Airlangga mengajak semua pihak termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar ikut berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar AS di 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

    “Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini tidak hanya berbasis pada regional tetapi secara nasional,” ucapnya.

    Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN menjadi kawasan pertama di dunia yang mengangkat isu ekonomi digital ke dalam kerja sama multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.

    Dalam pertemuan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.

    “Dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar AS di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Indonesia bisa 600-800 miliar dolar AS,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, dan perdagangan.

    Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai daerah, sehingga daya saing Indonesia di tingkat global semakin kuat.

    “Pemerintah yakin, kita bisa lakukan dengan mendorong pemerataan, pendidikan dan juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor,” kata Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    AHY: Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

    AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

    “IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.

    Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

    “Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

    AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

    “Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.

    Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.

    Sumber : Antara

  • Airlangga Harap Kenaikan UMP Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Menengah

    Airlangga Harap Kenaikan UMP Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Menengah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 bisa meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Oleh karena itu, sebagai start awal untuk menunjang daya beli mereka (masyarakat kelas menengah) maka kenaikan upah minimumnya didongkrak ke 6,5 persen,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan di tengah ketidakpastian global, pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Salah satu struktur tersebut adalah kegiatan belanja kelompok masyarakat kelas menengah.

    Airlangga menuturkan kelompok masyarakat kelas menengah memiliki peran vital untuk mendorong komponen konsumsi. Konsumsi selama ini masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kita melihat di tengah ketidakpastian global yang harus kita lakukan adalah pendalaman struktur perekonomian di Indonesia menjaga daya beli, meningkatkan kelas menengah kita,” ujarnya.

    Dia menyebutkan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yaitu sebesar Rp2 juta sampai Rp9 juta.

    Sementara pengeluaran perbulannya juga mencapai Rp2 juta sampai Rp9 juta. Namun, kata Airlangga, saat ini pengeluaran warga kebanyakan di bawah Rp5 juta sebulan.

    “Saat sekarang terbesar adalah pengeluaran di bawah Rp5 juta sebulan. Nah, itu yang mendasari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kemarin kita rapat untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal itu sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan servis,” tuturnya.

    Krena itu, untuk menunjang daya beli masyarakat kelas menengah, pemerintah menaikkan UMP 6,5 persen. Pemerintah ingin mempertahankan daya beli warga kelas menengah.

    “Jadi tujuannya kita untuk mempertahankan daya beli dari pada kelas menengah kita yang tir atau desil di bawah 40 persen. Nah, ini penting untuk kita jaga karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan, bahkan di kuartal ini tergantung dari pada daya beli kelas menengah,” ucap Airlangga.

    “Persoalannya daya beli yang kelas atas ini kadang-kadang kalau dia enggak dibeli barang ini desil 9 dan 10 dia belanja ke luar negeri. Maka kita betul-betul harus menjaga di kelas menengah ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata UMP nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Hal ini berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait pada Jumat (29/11) .

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Bakal Bentuk Satgas PHK Usai Penetapan UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas PHK Usai Penetapan UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) usai upah minimum provinsi (UMP) 2025 ditetapkan sebesar 6,5%.

    Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko PHK dari perusahaan menyusul kenaikan UMP tahun depan.

    “Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Kendati, Airlangga tak merici ihwal kapan Satgas PHK akan dibentuk. Dia juga tak mengatakan secara detil unsur-unsur yang bakal terlibat dalam satgas tersebut.

    Dia hanya memastikan bahwa pemerintah terus mendorong geliat industri dan mencegah terjadinya PHK.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Nasional naik sebesar 6,5%. Di mana, aturan itu bakal dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan, dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas. 

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementerian hukum,” katanya.

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti potensi PHK massal seiring dengan kenaikan UMP dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% secara bersamaan. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan efek dari kenaikan UMP hingga PPN 12% akan memicu lonjakan PHK. Namun, PHK ini akan berbeda dari setiap sektor. 

    “Semuanya bisa saja [PHK besar-besaran]. Namun balik lagi, akan berbeda setiap sektor. Jadi ini kita harus melihatnya nggak bisa digeneralisasi,” kata Arsjad saat ditemui seusai konferensi pers White Paper Usulan Strategi/Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

  • Rapimnas Kadin Indonesia Resmi Tambahkan Bidang Penyelenggara Acara

    Rapimnas Kadin Indonesia Resmi Tambahkan Bidang Penyelenggara Acara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi menambahkan bidang baru dalam struktur organisasinya, yaitu bidang penyelenggara cara, dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024). Langkah ini disebut sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan dan potensi industri penyelenggaraan acara di Indonesia.

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Acara Kadin Indonesia Ria Yusnita meyakini bidang ini akan menjadi motor penggerak baru dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

    “Bidang ini adalah sebuah jawaban atas kebutuhan zaman. Industri penyelenggaraan acara telah berkembang menjadi salah satu sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah. Kadin ingin memastikan pelaku industri ini mendapatkan dukungan penuh dari sisi regulasi, jaringan, hingga akses pasar,” ujar Ria Yusnita dalam sambutan di rapimnas Kadin.

    Ria  berharap bidang penyelenggara acara mampu menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri, mulai dari event organizer, promotor, hingga penyedia layanan pendukung acara. Selain itu, Kadin juga berkomitmen untuk mendorong standarisasi dan profesionalisme di industri ini, agar semakin kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Dengan adanya bidang ini, Kadin akan memfasilitasi berbagai program, mulai dari pelatihan hingga pembentukan ekosistem yang sehat bagi industri event. Ini sejalan dengan visi Kadin untuk memperkuat industri kreatif Indonesia,” tambahnya.

    Keputusan dalam rapimnas Kadin ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa langkah ini merupakan angin segar bagi industri event di Indonesia, yang sempat mengalami tantangan besar selama pandemi dan kini sedang bangkit kembali.

    Penambahan bidang penyelenggara acara menjadi salah satu agenda strategis yang diputuskan dalam rapimnas Kadin mencerminkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. 

  • Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat bertahan di tengah gempuran tantangan ekonomi tahun 2025 mendatang. Hal itu dia ungkapkan saat bertemu sejumlah pengusaha dalam acara pengukuhan pengurus KADIN Indonesia periode 2024-2029.

    “Kalau kita lihat dari hasil kemarin Bapak Presiden keliling, mulai dari China, Peru, China, Washington, Peru, kemudian Brazil, Inggris, dan Abu Dhabi, beliau mendapatkan masukan. Memang di 2025 pertumbuhan ekonomi dunia tidak baik-baik saja,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    Airlangga menjabarkan, rasa optimisme tersebut karena perekonomian Indonesia secara rata-rata masih 5% dan inflasi masih 1,7%. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia masih di angka 3,2%.

    “Pertumbuhan Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi di berbagai tempat, termasuk karena tingkat utang Indonesia yang dapat dijaga di bawah 40%.

    “Banyak negara, terutama negara emerging country, utangnya jauh lebih besar dari Indonesia,” sebutnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tumbuh sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih lambat dari laju pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 sebesar 5,05%, namun sedikit di atas pertumbuhan kuartal III-2023 sebesar 4,94%.

    Pertumbuhan itu merupakan hasil akumulasi terhadap catatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) yang senilai Rp 5.638,9 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) senilai Rp 3.279,6 triliun.

    (hsy/hsy)

  • Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wacana Presiden Prabowo Subianto akan membentuk akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali santer beredar.

    Sinyal pembentukan nomenklatur baru itu diembuskan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

    Hashim menyebut kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Ia juga membocorkan Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” imbuhnya.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun Hashim mengklaim wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)