Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Ketum Kadin Kukuhkan Kepengurusan Baru, Zaenal Aziz Jabat Deputi Investasi dan Pembiayaan Pangan – Halaman all

    Ketum Kadin Kukuhkan Kepengurusan Baru, Zaenal Aziz Jabat Deputi Investasi dan Pembiayaan Pangan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie resmi mengukuhkan pengurus periode 2024-2029 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Minggu (1/12/2024). 

    Dalam kepengurusan itu, ditunjuk Kepala Badan Pangan KADIN Indonesia yang dijabat oleh Arief Prasetyo Adi.

    Dalam menjalankan tugasnya nanti, Arief Prasetyo Adi akan dibantu oleh empat Wakil Kepala Badan (Wakaban) yang terbagi ke dalam empat sektor; yakni Wakaban Pengembangan dan Investasi Pangan; Kemitraan dan Pendayagunaan Usaha; Hilirisasi, Pengolahan dan distribusi pangan; serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangan.

    Pada sektor Pengembangan dan Investasi Pangan, Arif Firdaus selaku Wakaban akan bekerjasama dengan tiga deputi; salah satunya adalah Zaenal Aziz yang bertugas sebagai Deputi Investasi dan Pembiayaan Pangan. 

    Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun dalam bidang hubungan bisnis, strategi investasi, dan pengembangan keuangan, Zaenal Aziz diharapkan dapat membawa inovasi dan kontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan sektor pangan di Indonesia.

    “Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Yang kedua saya ucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan KADIN, sehingga siap bekerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ujar Zaenal, Kamis (5/12/2024).

    Zaenal juga memberikan apresiasi kepada Ketua Umum KADIN 2024-2029 Anindya Bakrie. 

    “Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Bakrie, KADIN Indonesia akan semakin maju dan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Ia meyakini sektor pangan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada investasi strategis dan pembiayaan berkelanjutan, dirinya berkomitmen untuk; mendorong pendanaan inovatif yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan, memastikan ketahanan pangan nasional melalui investasi di sektor agrikultur, teknologi pangan, dan infrastruktur pendukung, serta membuka akses pasar global bagi produk pangan Indonesia.

    Sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya, Zaenal telah bekerjasama MTN senilai investasi sebesar 200 juta Euro di sektor pangan Indonesia.

    Dalam kapasitasnya sebagai Deputi Investasi dan Pembiayaan Pangan, Zaenal memiliki visi untuk mendukung transformasi sektor pangan Indonesia melalui pengembangan investasi berkelanjutan dengan mengundang lebih banyak investasi domestik dan asing ke sektor pangan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketahanan pangan nasional.

    Kemudian kolaborasi multi stakeholder lewat pembangunan sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi internasional untuk menciptakan ekosistem pangan yang inovatif dan inklusif.

    Terakhir, pemanfaatan teknologi dan inovasi dengan mengintegrasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pangan.

    Zaenal sendiri memiliki rekam jejak di berbagai industri, termasuk teknologi, energi, dan perbankan. Beberapa posisi strategis yang pernah dan sedang diembannya antara lain, CEO Core Network International (2007 – sekarang), Managing Director Investment Dinamika Jaya Group (2018 – sekarang), Deputy Secretary General, Masyarakat Pembenihan dan Pembibitan Indonesia (2022 – sekarang). 

    Lalu, Representative The Chamber of Commerce Czech Republic-Indonesia (2022 – sekarang), Deputy Secretary General – Masyarakat Pembenihan dan Pembibitan Indonesia, Group Managing Director PT. Dinamika Jaya Group, Business Director – Konexindo, Wakil Ketua Departemen (Departemen Industri dan Perdagangan) Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Selain itu, Zaenal juga punya pengalaman memimpin perusahaan pangan, teknologi dan solusi IT, seperti PT. Icon Technology dan IT Service Centre.

     

  • Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Respons Dingin Buruh & Pengusaha usai UMP Naik 6,5% Ketok Palu

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir. 

    “Dan kalau kita sandingkan dengan biaya hidup, kenaikan harga barang, dan daya beli itu masih belum mencukupi,” kata Mirah kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/12/2024).

    Mirah menyebut keinginan Indonesia untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP 6,5% hanya dapat terwujud jika pemerintah juga menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) serta memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

    “Ketika pemerintah menurunkan harga, maka upah yang tadi naik 6,5% itu sedikit membantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Aktivitas orang berbelanja di Pasar Tanah AbangPerbesar

    Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang menyampaikan, pelaku usaha baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo akan mencoba melakukan konsolidasi terlebih dahulu menanggapi kenaikan UMP 6,5%. 

    Sejauh ini, kalangan pengusaha kurang puas dengan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai asal muasal upah minimum ditetapkan naik 6,5%. Padahal, pelaku usaha ingin meminta penjelasan secara rinci mengenai perhitungan dari kenaikan tersebut.

    Kendati begitu, pelaku usaha tengah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diantisipasi seiring adanya kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan UMP dan UMK dipukul rata sebesar 6,5% pada 2025.

    “Kalau pukul rata itu gimana? Nasibnya industri-industri padat karya gimana? Yang sudah melakukan PHK, ini kan harus ada penanganan khusus, gimana nasib UMKM kita? Nah ini kan harus diantisipasi, jadi ya kita nanti akan coba cermati kira-kira apa dampak-dampaknya,” tutur Sarman.

    Di sisi lain, pelaku usaha mengusulkan adanya opsi penundaan kenaikan upah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum sampai dengan 6,5%. Hal ini, rencananya akan disampaikan dalam rapat bersama dengan Kemnaker dan Dewan Pengupahan Nasional.

    Mengingat aturan ini bersifat ‘perantara’, Sarman mengharapkan agar pemerintah dalam menetapkan aturan pengupahan ke depan dapat berpihak dan mengakomodir masukan dari kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh/pekerja.

    “Bagaimanapun upah itu adalah tanggung jawab pengusaha, sehingga inspirasi pengusaha itu juga harus sangat didengar,” pungkasnya.

    Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa nilai kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota tahun depan minimal 6,5%.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk merespons kemungkinan adanya daerah yang menetapkan nilai kenaikan upah minimum di bawah 6,5% tahun depan.

    Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Secara terperinci, indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam aturan itu, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Indah menyebut, penetapan upah sektoral harus lebih tinggi dari UMP.

    “Upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP,” ujarnya. 

    Buruh bekerja di pabrik tekstilPerbesar

    Sama seperti UMP dan UMK, upah minimum sektoral untuk provinsi paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 11 Desember 2024, sedangkan kabupaten kota paling lambat 18 Desember 2024. UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, perlakuan khusus akan diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. 

    “Ini lebih spesifik treatment untuk pelaku usaha yang memang saat ini kesulitan finansial sehingga kalau penerapan UMP itu sekarang, maka mereka bisa jadi tidak mampu [untuk membayar],” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (4/12/2024).

    Sejalan dengan rencana tersebut, Kemnaker bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah membentuk tim untuk mencari solusi bagi industri-industri yang terkendala dalam menerapkan upah minimum 2025. Tim ini nantinya turut melibatkan asosiasi pengusaha. 

    Yassierli menyebut, pemerintah masih memiliki waktu hingga 1 Januari 2025 untuk mencari berbagai opsi yang dapat membantu perusahaan yang terkendala menerapkan kebijakan ini.

    “Kita masih punya waktu, karena penerapannya itu nantikan 1 Januari 2025,” pungkasnya. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga.

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

  • Respons Adik Prabowo soal Istana Belum Bahas Kementerian Penerimaan Negara

    Respons Adik Prabowo soal Istana Belum Bahas Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sempat dimintai respons soal istana yang menyatakan belum ada pembahasan Kementerian Penerimaan Negara. Termasuk soal Anggito Abimanyu, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan, dikabarkan bakal menjadi Menteri Penerimaan Negara.

    Pernyataan pihak Istana tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara,” tegas Hasan Nasbi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Lalu Bagaimana respons Hashim? Ditemui di Hotel Raffles Jakarta, Hashim hanya tertawa dan melontarkan kata ‘gimana’. Hashim enggan berkomentar lebih lanjut dan segera bergegas memasuki lift.

    “Gimana, gimana?” kata adik Presiden Prabowo Subianto ini sambil tertawa.

    Sebagai informasi, informasi pembentukan kementerian baru itu mulanya dilontarkan Hashim saat menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Minggu (1/12) lalu.

    Hashim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III. Kementerian itu akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi pun merespons kabar tersebut. Hasan mengklaim sampai saat ini tidak ada satu pun pembahasan dalam rapat kabinet mengenai pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

    Hasan menegaskan per hari ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa. Tak ada yang berubah, menteri dan tiga wakil menteri bekerja seperti biasa.

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara,” tegas Hasan Nasbi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Dikonfirmasi lebih rinci soal Wamenkeu Anggito Abimanyu yang diisukan diangkat jadi Menteri Penerimaan Negara, Hasan pun menekankan sejauh ini tak ada pembahasan soal hal tersebut.

    “Belum ada pembahasan, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini,” sebut Hasan.

    “Yang saya tahu yang ada di Rapat Kabinet, sejauh ini tak ada arahan apa-apa soal itu,” tegasnya melanjutkan.

    (hns/hns)

  • Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Puji Kabinet Merah Putih

    Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Puji Kabinet Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri pertemuan US-ASEAN Business Council (US-ABC) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pertemuan ini terdiri dari perwakilan bisnis US-ASEAN.

    Prabowo mengatakan, selama 44 hari masa kerja dan 16 hari dirinya pergi dinas ke luar negeri, Kabinet Merah Putih telah banyak melaksanakan komitmen mereka.

    “Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat puas dengan kinerja pemerintahan saya dalam 44 hari ini. Sebagian besar target yang kami tetapkan sedang dikerjakan, banyak komitmen yang telah kami penuhi dan saya harus mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada tim saya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Selasa (3/12/2024).

    Prabowo bahkan mengaku terkejut ketika kembali ke Tanah Air dan menterinya melaporkan apa yang telah mereka lakukan. “Saya pikir mereka bekerja sangat cepat,” lanjut dia.

    Pertemuan US-ABC tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor bisnis dan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN serta Amerika Serikat.

    “Terima kasih telah menghadiri pertemuan pagi ini. Saya rasa saat ini sebagian besar program saya sudah dijelaskan. Secara publik, saya juga telah bertemu dengan Duta Besar Osius di Washington DC dan banyak anggota dewan bisnis US-ASEAN,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, sejumlah pihak hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Rosan Roeslani, Perwakilan dari KADIN Hashim Djojohadikusumo, Presiden CEO US-ABC Ted Osius, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamal Shirin Lakhdhir.

    (rah/rah)

  • Ketua Kadin optimistis ICA-CEPA perbesar investasi Kanada di Indonesia

    Ketua Kadin optimistis ICA-CEPA perbesar investasi Kanada di Indonesia

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie (kiri) saat CEPA Forum Panel Disscussion di Jakarta, Senin (2/12/2024). ANTARA/HO-Kadin

    Ketua Kadin optimistis ICA-CEPA perbesar investasi Kanada di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership (ICA-CEPA) dapat mempermudah dan memperbesar investasi Kanada di Indonesia.

    Tak hanya investasi, lanjut Anindya, ICA-CEPA membawa keuntungan terbukanya akses pasar produk-produk Indonesia untuk diekspor ke Kanada.

    “Ini merupakan suatu kemitraan bersejarah yang dilakukan antar-kedua negara. Karena ICA CEPA itu gampang bicaranya, namun tidak mudah merealisasikannya. Kemitraan Ekonomi Indonesia-Kanada ini bisa terjadi dalam waktu 2-3 tahun ke depan, dan itu relatif sangat cepat,” terang Anindya, usai menjadi pembicara dalam CEPA Forum Panel Discussion di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menurut Anindya, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, sektor-sektor utama yang berpotensi untuk Kemitraan Ekonomi Indonesia-Kanada di antaranya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan, critical mineral, dan kerja sama di bidang pertahanan. Anindya menambahkan beberapa sektor yang bisa didanai melalui penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari ICA-CEPA antara lain mencakup sektor manufaktur, teknologi, agrikultur, dan energi.

    “Mereka punya fund-fund (pendanaan) besar yang dinamakan Maple, ‘Daun Maple 9’. Jadi, ada 9 hal yang bisa dikerjakan karena mereka adalah fund managers besar yang bisa melakukan investasi,” ujarnya.

    Anindya menambahkan dari keempat bidang yang bisa diinvestasikan, sektor energi terutama dalam konteks transisi energi, saat ini diketahui tengah membutuhkan banyak pendanaan dan teknologi.

    “Jadi, ini suatu hal yang besar, dan merupakan awal dari banyak hal ke depan. Dan, perlu dicatat jika ICA-CEPA ini membawa keuntungan bagi kepentingan Indonesia dan Kanada,” jelasnya.

    Menurut Anindya, perjanjian kemitraan CEPA yang dijalin Indonesia tidak hanya dengan Kanada, namun juga dengan sejumlah negara lain di antaranya Uni Emirat Arab dan Australia.

    “Artinya, ICA-CEPA akan semakin memperbesar arus investasi asing ke Indonesia. Sebab, momentumnya sangat tepat, mengingat Presiden Prabowo yang dalam 2,5 minggu kunjungan beliau ke luar negeri berhasil membawa pulang komitmen investasi asing sebesar 18,5 miliar dolar AS,” sebut Anindya.

    Sebelumnya, dalam acara yang bertajuk “Team Canada Trade Mission Plenary Session and CEPA Forum” yang diselenggarakan oleh Misi Perdagangan Kanada di Indonesia (Team Canada Trade Mission) diawali dengan penandatanganan Pernyataan Bersama Penyelesaian ICA-CEPA oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng.

    Mendag Budi menjelaskan Perundingan Indonesia-Kanada CEPA telah selesai setara substantif dan diumumkan oleh kedua kepala negara di sela KTT APEC pada 15 November 2024 di Lima, Peru. Kedua negara sepakat perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025 dengan perkiraan waktu implementasi pada 2026.

    Sumber : Antara

  • Intip Garasi Anggito Abimanyu yang Disebut Jadi Menteri Penerimaan Negara

    Intip Garasi Anggito Abimanyu yang Disebut Jadi Menteri Penerimaan Negara

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu disebut-sebut akan menjadi Menteri Penerimaan Negara. Menilik sisi lain dari Anggito, apa saja koleksi otomotifnya?

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Anggito Abimanyu terakhir kali menyampaikan hartanya pada 16 April 2024. Jumlahnya mencapai Rp 22.196.297.220 (Rp 22,1 miliaran).

    Sebagian hartanya merupakan aset tanah dan bangunan sebesar Rp 18,3 miliar. Kemudian surat berharga Rp 1,8 miliaran, dan kas setara kas Rp 1,8 miliaran.

    Khusus alat transportasi dan mesin, Anggito Abimanyu terdaftar memiliki dua unit kendaraan bermotor dengan total Rp 170 juta.

    Pertama, Toyota Altis tahun 2008 senilai Rp 90 juta. Selanjutnya Nissan Serena tahun 2010 dengan taksiran harga Rp 80 juta.

    Tidak ada sepeda motor ataupun mobil lain yang didaftarkan oleh Anggito.

    Disebut jadi Menteri Penerimaan Negara

    Deberitakan detikcom sebelumnya, kabar tersebut disampaikan CEO Arsari Group sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim S Djojohadikusumo.

    Hashim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara itu akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menempati posisi Wamenkeu. Hashim menjelaskan kementerian itu akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Saat ini Anggito didapuk sebagai salah satu dari tiga Wakil Menteri Keuangan bersama Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.

    (riar/dry)

  • Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000 Per Hari, Sudah Memadai? – Page 3

    Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000 Per Hari, Sudah Memadai? – Page 3

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh calon Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, langkah ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

    “Jika kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau (Prabowo) dalam menyediakan makanan bergizi gratis, saya rasa ini adalah hal yang tidak mengherankan,” kata Anindya dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Anindya menjelaskan bahwa program tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki gizi yang cukup untuk tumbuh dengan baik dan sehat.

    Ia menekankan bahwa program ini sangat relevan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan.

    “Tidak mungkin kita bisa berinvestasi untuk masa depan jika generasi muda sekarang masih dalam keadaan lapar,” ujar Anindya.

    Anindya menambahkan bahwa penting bagi setiap individu di Indonesia untuk memiliki akses yang cukup terhadap gizi. Hal ini akan mendukung perkembangan mereka secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    “Setiap orang harus memiliki akses terhadap gizi yang cukup untuk berkembang secara maksimal,” lanjut Anindya.

    Lebih lanjut, Anindya menyatakan bahwa tahun ini merupakan periode krusial bagi Indonesia, terutama setelah terpilihnya Presiden Prabowo pada Oktober 2020. Menurutnya, Rapimnas Kadin 2024 menjadi momentum yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

    “Tahun ini adalah tahun yang sangat penting, di mana Pak Presiden Prabowo baru saja terpilih pada Oktober 2020. Oleh karena itu, Rapimnas ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

  • Formula UMP 2025 Dipertanyakan Pengusaha, Airlangga Jawab Begini

    Formula UMP 2025 Dipertanyakan Pengusaha, Airlangga Jawab Begini

    Jakarta –

    Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 rata-rata 6,5%. Perhitungan UMP ini dipertanyakan oleh kalangan pengusaha.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menurutnya sudah jelas perhitungan UMP dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi.

    “Kan jelas, mulai dari pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi,” beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Pada intinya, Airlangga meminta agar pengusaha menyiasati kenaikan UMP yang sudah ditetapkan plus mengupayakan adanya kenaikan produktivitas.

    “UMP itu pengusaha ya tentu harus menyiasati dan harus meningkatkan produktivitas,” beber Airlangga.

    Ditanya apakah sudah melakukan pembicaraan dengan pengusaha soal penetapan kenaikan UMP, Airlangga bilang seharian kemarin saja dia sudah bertemu banyak pengusaha di agenda Rapimnas Kadin.

    “Kemarin itu saya seharian di Kadin, sudah saya perjelas,” sebut Airlangga.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan pihaknya belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual.

    “Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Penjelasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/12/2024) kemarin.

    Shinta menyatakan bahwa kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” tambah Shinta.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyayangkan masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Menurutnya, Apindo selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

    “Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” terang Bob.

    (hal/kil)

  • Istana sebut belum ada pembahasan soal Kementerian Penerimaan Negara

    Istana sebut belum ada pembahasan soal Kementerian Penerimaan Negara

    ANTARA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/12), menjelaskan belum ada pembahasan terkait Kementerian Penerimaan Negara dalam tingkat kabinet. Hal itu merespon pertanyaan wartawan terkait narasi yang beredar soal kementerian tersebut, yang sebelumya disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojokusumo. (Aria Cindyara/Afra Augesti/Arif Prada/Farah Khadija)

  • Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Pemerintah Beri Respons soal Risiko PHK Massal Imbas UMP Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah sudah mempertimbangkan setiap kemungkinan, termasuk PHK massal, sebelumnya memutuskan naikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Airlangga menjelaskan notabenenya alokasi anggaran perusahaan untuk menggaji para buruh tidak terlalu signifikan. Menurutnya, industri padat karya hanya mengalokasikan 30% anggarannya untuk menggaji buruh, bahkan industri non-padat karya hanya 15%.

    Oleh sebab itu, pemerintah melihat masih ada ruang untuk peningkatan gaji buruh. Airlangga meyakini, banyak pilihan yang bisa dilakukan perusahaan daripada lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha ya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Bagaimanapun, sambungnya, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% diambil berdasarkan banyak pertimbangan terutama tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

    Airlangga mengaku pemerintah juga telah menemui para pelaku usaha. Dia mencontohkan dirinya yang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 pada Minggu (1/12/2024). “Sudah jelas di Rapimnas Kadin,” jelas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari PHK karyawan menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, [perusahaan] melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.