Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Celine Evangelista Berdoa Agar Ujian Hijrahnya Tidak Terlalu Berat

    Celine Evangelista Berdoa Agar Ujian Hijrahnya Tidak Terlalu Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah memeluk agama Islam atau menjadi mualaf, artis Celine Evangelista terus berupaya memperbaiki diri. Salah satu bentuk usahanya adalah kembali menjalankan ibadah umrah untuk ketiga kalinya di Tanah Suci Makkah.

    Dalam perjalanan spiritualnya kali ini, Celine memanjatkan doa agar berbagai permasalahan dan fitnah yang menimpanya segera berakhir.

    “Ya Allah, jauhkan hambamu ini dari segala fitnah. Tolong ya Allah ujian hijrahnya jangan terlalu berat,” tulis Celine Evangelista dalam akun TikTok pribadinya @Celineevangelista, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Celine mengungkapkan, dirinya tidak mampu mengendalikan atau mencegah perkataan orang-orang yang memiliki niat buruk terhadapnya.

    “Tolong ya Allah, hamba tidak mampu menutup seluruh mulut yang memfitnah hamba, tetapi engkau Tuhan yang maha melihat, maha tahu ya Allah,” tulisnya.

    Sebelumnya, Celine telah memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya memiliki hubungan spesial dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan menjadi istri kelimanya. Ia menegaskan, kabar tersebut adalah fitnah.

    “Katanya saya istri kelima dari bapak JA (Jaksa Agung). Teman-teman, ibu dan bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, masyaallah,” ucap Celine Evangelista.

  • Celine Evangelista Bantah Jadi Mualaf demi Nikah dengan Maruef Ashary

    Celine Evangelista Bantah Jadi Mualaf demi Nikah dengan Maruef Ashary

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis Celine Evangelista membantah isu yang menyebut dirinya memeluk Islam atau menjadi mualaf lantaran ingin menikah dengan pengusaha sekaligus influencer Maruef Ashary.

    “Tentang saya memeluk agama Islam karena saya ingin menikah dengan sahabat saya Maruef Ashary, itu semua enggak benar teman-teman,” ungkap Celine melalui akun TikTok pribadinya @Celineevangelista yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (28/3/2025).

    Celine Evangelista mengatakan hubungan dirinya dengan Maruef Ashary hanya sebagai sahabat. Ia sudah lama mengenal sosok adik dari artis senior almarhum Kiki Fatmala dan berharap persahabatannya itu sampai surga (til Jannah) kelak.

    “Saya sudah anggap Maruef Ashary itu sudah seperti teman dan sahabat saya sendiri karena saya berteman sama beliau sudah cukup lama dan Insyaallah akan terus bersahabat dan berteman hingga til jannah,” ujar Celine Evangelista.

    Celine juga membantah tudingan dirinya sebagai istri kelima Jaksa Agung ST Burhanuddin. Wanita kelahiran Roma, Italia 32 tahun lalu itu juga menepis kabar dirinya diajak menikah oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Celine yang merupakan mantan istri dari penyanyi Dearly Dave Sompie dan aktor Stefan William menganggap sederet isu yang menimpanya tersebut sebagai bentuk ujian dari Allah Swt untuk menghapus dosanya.

    “Semoga semua ini bisa menghapus dosa dan kesalahan yang sebelumnya saya lakukan,” pungkas Celine Evangelista.

  • Diisukan Jadi Istri Kelima Jaksa Agung, Celine Evangelista: Itu Fitnah

    Diisukan Jadi Istri Kelima Jaksa Agung, Celine Evangelista: Itu Fitnah

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Celine Evangelista membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki hubungan spesial dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, bahkan disebut-sebut menjadi istri kelima sang pejabat.

    Melalui akun TikTok pribadinya @celineevangelista, dikutip Jumat (28/3/2025), Celine memberikan klarifikasi terkait rumor tersebut.

    “Karena ini sudah merugikan pihak lain, bukan hanya saya sendiri, jadi saya perlu mengklarifikasi semuanya karena ada beberapa berita yang beredar adalah tidak benar dan fitnah,” ungkap Celine Evangelista mengawali videonya.

    Celine menegaskan, hubungan dirinya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan keluarganya hanya sebatas hubungan baik.

    “Katanya saya istri kelima dari bapak JA (Jaksa Agung). Teman-teman, ibu dan bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, masyaallah,” ucap Celine.

    Selain membantah rumor pernikahan dengan Jaksa Agung, Celine juga menepis isu yang menyebut dirinya diajak menikah oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Berita yang lebih parah lagi bahkan sampai ada demo karena katanya saya mau diajak menikah dengan pak menteri agama. Teman-teman, itu berita fitnah,” sambung Celine.

    Celine menjelaskan, menteri agama memiliki hubungan baik dengan keluarganya karena kedekatan dengan sang kakek yang berasal dari Makassar.

    “Pak menteri agama itu asalnya dari Makassar dan saya juga ada keturunan Makassar dari kakek buyut saya dan punya punya pondok pesantren di Makassar. Jadi dahulu pak menteri agama itu sangat dekat dengan kakek saya dan sering berkunjung ke pesantren keluarga saya,” tegasnya.

    Ibu empat anak ini berharap dengan klarifikasi yang diberikan, berbagai rumor yang beredar dapat mereda. Ia juga menganggap situasi ini sebagai ujian dalam perjalanannya setelah berpindah keyakinan.

    “Saya yakin apa yang terjadi ini merupakan titik balik kehidupan saya dan cara Allah berbicara sama saya. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar rasa cinta saya sama Allah, seberapa besar iman saya dengan bagaimana saya menanggapi sebuah masalah dan bagaimana saya melewatinya, apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin sama Allah. Insyaallah saya akan tetap istiqomah, jadi minta doa dari teman-teman,” kata Celine Evangelista.
     

  • Presiden Prabowo & Wapres Gibran Tunaikan Zakat Melalui Baznas RI – Halaman all

    Presiden Prabowo & Wapres Gibran Tunaikan Zakat Melalui Baznas RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui Baznas. 

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan dan didoakan langsung oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan dengan berzakat bisa membantu kaum dhuafa. 

    “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir,” kata Presiden Prabowo. 

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” imbuhnya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja Baznas. 

    “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (Baznas) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan Baznas sangat dihormati, dan Baznas selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih Baznas,” ungkapnya. 

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” ujar Kiai Noor.

    “Serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” sambungnya. 

    Menurutnya, momentum Zakat Istana tersebut menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada Baznas untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

  • Protes Besar-Besaran Guncang Israel, Laut Manusia ‘Goyang’ Netanyahu

    Protes Besar-Besaran Guncang Israel, Laut Manusia ‘Goyang’ Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Protes besar-besaran mengguncang Israel, Kamis malam waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memperluas kekuasaan politisi atas pengangkatan hakim yang didorong oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Persetujuan ini datang ketika koalisi Netanyahu, yang berhaluan ekstrem kanan, mengumumkan pemberhentian Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal. Para pengunjung rasa menyebut undang-undang itu “bencana” dan “paku di peti mati demokrasi Israel”.

    “Pemerintah ingin kita melupakan para sandera (di Gaza), ingin memecat kepala Shin Bet … tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kita bersatu seperti tembok,” kata pensiunan mayor jenderal Noam Tibon dalam pidatonya di sebuah protes di Tel Aviv, dikutip AFP, Jumat (28/3/2025).

    UU itu sendiri telah disetujui di parlemen Israel, Knesste, dengan 67 suara mendukung dan satu menentang. Sementara pihak oposisi memboikot pemungutan suara dini hari.

    “Alih-alih memfokuskan semua upaya pada pemulangan mereka (sandera Israel di Gaza) dan penyembuhan perpecahan di dalam masyarakat, pemerintah ini kembali ke undang-undang yang sama persis yang memecah belah masyarakat sebelum 7 Oktober,” kata Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid yang berhaluan kanan-tengah, oposisi Netanyahu.

    “Mereka ingin mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya. Netanyahu berpikir bahwa mahkamah agung menghalanginya menjalankan negara dengan caranya sendiri,” kata seorang pakar hukum publik di Universitas Ibrani Yerusalem, Claude Klein.

    Reformasi peradilan Israel memicu salah satu gerakan protes terbesar dalam sejarah Israel pada tahun 2023 dan mengancam melengserkan Netanyahu. Tapi perang di Gaza membuat isu ini tak tergubris.

    Netanyahu selalu mengeskalasi peperangan jika pembahasan UU dilakukan. UU ini diyakini terkait dengan persidangan korupsi Netanyahu yang sedang berlangsung saat ini, yang berpotensi menjauhkannya dari hukuman.

    “Mungkin Anda bisa berhenti menghalangi kinerja pemerintah di tengah perang. Mungkin Anda bisa berhenti mengobarkan hasutan, kebencian, dan anarki di jalanan,” klaim Netanyahu kepada pengkritiknya.

    (sef/sef)

  • Revisi KUHAP, Kejagung Harus Tetap Bernyali Sikat Koruptor

    Revisi KUHAP, Kejagung Harus Tetap Bernyali Sikat Koruptor

    loading…

    Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum BRIN Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejagung. Komitmen yang ditunjukkan Kejagung harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) . Komitmen yang ditunjukkan Kejagung harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela.

    Pengamat Hukum Universitas Nasional (Unas) ini mengaku sempat khawatir dengan isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mempreteli kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

    “Harusnya fungsi penyidikan diperkuat khususnya kejaksaan yang sudah setel dan permanen,” ujar Ismail di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Dia berharap dengan tidak dipretelinya kewenangan penyidikan harus dijawab dengan kinerja yang semakin moncer. Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.

    “Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih dan tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain,” katanya.

    Menurut dia, Kejaksaan harus steril. Sebab, rakyat akan marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar diistimewakan. Misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi.

    Dia minta Kejaksaan terus menunjukkan sebagai lembaga garda terdepan dalam perang melawan korupsi dengan tidak membedakan siapa pun yang terlibat. Dengan kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih melekat.

    “Jangan ada upaya mengebiri kewenangan Jaksa, lalu harus ada penguatan integritas dan komitmen yang tinggi Kejaksaan,” ucapnya.

    Kejaksaan harus terus menggelorakan perang melawan korupsi. Jangan kendur, apalagi lengah karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. “Kita tidak mau koruptor yang jadi pemenangnya, seorang jaksa harus punya integritas tinggi,” ujarnya.

    Sebelumnya, beberapa tahun terakhir rapor hijau Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi menjadi penanda peran penting yang dimainkan Korps Adhyaksa dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara hingga pengusaha dengan taksiran kerugian negara ratusan triliun rupiah disikat dan dibuktikan ke meja hijau.

    Berdasar survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) medio 20-28 Januari 2025, Kejagung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Sejumlah kasus besar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya, kasus PT Timah, serta dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dapat apresiasi dari masyarakat.

    (jon)

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Foto; Istimewa

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

    Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.

    “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

    “Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

    Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

    “Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

    Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.

    Sumber : Sumber Lain

  • Surati Jampidsus, MAKI Minta Usut Keterlibatan Broker Importir BBM

    Surati Jampidsus, MAKI Minta Usut Keterlibatan Broker Importir BBM

    Surati Jampidsus, MAKI Minta Usut Keterlibatan Broker Importir BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (
    MAKI
    ) meminta Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero).
    Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga meminta penyidik Jampidsus untuk memeriksa broker importir minyak mentah dan broker importir bahan bakar minyak (BBM) terkait kasus itu.
    MAKI juga turut menyurati Jampidsus Febrie Adriansyah pada Rabu (26/3/2025), terkait hal tersebut.
    Adapun surat yang disampaikan Boyamin kepada Jampidsus ini juga ditembuskan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin
    “Menemukan keganjlan, MAKI minta Kejaksaan Agung memperluas penyidikan dengan memeriksa broker minyak dan lima perusahaan pengangkut minyak yang diduga melakukan
    mark up
    hingga sebesar 30 persen,” kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).
    Sebab, MAKI memandang ada keganjilan dalam penyidikan
    korupsi Pertamina
    yang diduga merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun.
    Boyamin menilai proses penyidikan tidak sesuai dengan tema besar yang diusung oleh Kejaksaan Agung, yakni dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
    “Keganjilan itu lantaran tidak ada tersangka yang ditetapkan berasal dari unsur KKKS, broker importir minyak mentah dan dan broker importir BBM yang merugikan negara total sebesar Rp11,7 Triliun,” tulis dia.
    Menurut dia, telah beredar juga nama-nama broker minyak mentah dan BBM yang menguasai Pertamina selama kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2014.
    Oleh karenanya, ia mendorong Jampidsus Kejagung mengusut hal ini.
    “MAKI meminta agar jaksa penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama tersebut, guna menghindari kesan adanya praktek tebang pilih “ kata Boyamin.
    Sebelumnya diberitakan, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    Hingga kini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
    Para tersangka yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    Yoki Firnandi (YF) selaku pejabat di PT Pertamina International Shipping; Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
    Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Putin Kukuhkan Kekuasaan di Rusia Selama 25 Tahun

    Jakarta

    Tanggal 26 Maret 2000 adalah hari yang penting bagi Vladimir Putin. Hari itu, ia terpilih menjadi presiden dalam pemilihan presiden Rusia dengan perolehan suara mencapai 52,9%.

    Hasil pemilihan tersebut sudah dapat diduga. Saat Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 31 Desember 1999, Putin, yang telah menjadi perdana menteri sejak tanggal 9 Agustus 1999, juga mengambil alih jabatan presiden sesuai konstitusi.

    Sejak saat itu, Vladimir Putin telah memimpin Rusia dan memperkuat kekuasaan dan mengubah negaranya menjadi “kediktatoran pribadi terkuat di dunia”, kata ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin.

    Kekosongan jabatan di Kremlin

    Konstitusi Rusia saat itu tidak mengizinkan seorang presiden untuk memerintah lebih dari dua periode berturut-turut. Karena itu, sempat terjadi kekosongan jabatan dalam pemilihan pada tanggal 7 Mei 2008.

    Orang kepercayaan Putin, Dmitry Medvedev, mantan Ketua Dewan Pengawas Gazprom, sempat menggantikan Putin. Sehari kemudian, parlemen Rusia, Duma, memilih Putin sebagai kepala pemerintahan baru dengan 87,1% suara atas usulan Medvedev. Meskipun Medvedev memegang jabatan tertinggi, Putin terus memegang kendali di balik layar.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ilmuwan politik Rusia Mikhail Komin mengatakan kepada DW, hal ini hanya mungkin terjadi karena selama seperempat abad berkuasa, Putin terus-menerus melemahkan semua institusi politik Rusia.

    Ilmuwan politik Rusia lainnya, Grigory Nishnikov, yang tinggal di Finlandia, berpandangan serupa. “Jika kita mengingat kembali masa-masa awal pemerintahan Putin di Rusia, kita dapat menunjuk pada beberapa pusat kekuasaan otonom, baik konstitusional maupun informal, seperti oligarki,” katanya kepada DW.

    “Mereka semua membentuk semacam penyeimbang terhadap Kremlin.” Tetapi Putin menghancurkan semua ini, memusatkan segalanya dan memfokuskan sistem kekuasaan Rusia pada dirinya sendiri.

    Namun Grigory Nishnikov yakin, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Vladimir Putin bisa bertahan begitu lama. Ada banyak kejadian selama dua puluh lima tahun terakhir yang dapat membahayakan kekuasaannya, yaitu:

    – protes di Lapangan Bolotnaya Moskow setelah pemilihan parlemen tahun 2011,

    – risiko ketidakstabilan di Krimea setelah semenanjung Ukraina itu dianeksasi pada 2014,

    – kerusuhan yang terjadi setelah reformasi sistem pensiun yang kontroversial tahun 2018,

    – protes besar-besaran mendukung mendiang kritikus Kremlin Alexei Navalny di seluruh Rusia selama beberapa tahun,

    – dimulainya perang di Ukraina, disertai dengan protes di jalan-jalan di Moskow dan St Petersburg.

    Namun, setiap tindakan perlawanan rakyat dijawab Putin dengan penindasan yang lebih besar. “Dan musuh-musuh baru selalu disingkirkan dalam rangkaian peristiwa ini,” kata Nishnikov. Akibatnya, ia tidak yakin masih ada seorang yang tersisa sekarang yang dapat menantang Putin.

    Putin dan Trump: Saudara sejiwa?

    Dalam hal kebijakan luar negeri, ada tanda-tanda pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, yang dimulai ketika Presiden AS Donald Trump menjabat untuk pertama kali pada 2017-2021. Pertemuan pribadi pertama antara Trump dan Putin terjadi di bulan Juli 2018 di KTT Rusia-AS di Helsinki.

    “Bagi Putin, Trump adalah hadiah terbesar dalam kehidupan politiknya,” jelas ilmuwan politik dan sejarawan Helmut Mller-Enbergs dalam wawancara dengan platform berita Jerman T-Online.

    Pakar dari Universitas Denmark Selatan mengatakan hal ini dapat terlihat selama negosiasi untuk mencapai gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Putin, kata Mller-Enbergs, pada dasarnya menawarkan Trump bahan mentah (dari Ukraina) dan prospek janji pemilu untuk mengakhiri perang.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga baru-baru ini mengisyaratkan kepada pers internasional bahwa Trump dan Putin memiliki hubungan dekat dan lebih sering saling berbincang daripada yang diasumsikan.

    Melemahkan sistem peradilan

    Mikhail Komin mengatakan, faktor penting lainnya yang memungkinkan Putin mempertahankan kekuasaan adalah pelemahan pengadilan yang terjadi pada masa jabatan kedua Putin. Jaksa agung yang setia kepada penguasa telah diberi kekuasaan yang lebih besar atas rekan-rekan bawahannya.

    Akibatnya, kata Komin, pengadilan Rusia tidak lagi independen. Pengadilan kini hanya dapat memperlambat proses penindasan oleh negara terhadap warga negara, tetapi tidak dapat lagi menghentikannya.

    Hal ini diperparah dengan perubahan sistem pemilu, yang menguntungkan Vladimir Putin dan partainya yang berkuasa, Rusia Bersatu.

    ‘Kabinet Bayangan’ Putin

    Putin juga mengelilingi dirinya dengan semacam kabinet bayangan, menurut sosiolog Rusia Alexander Bikbov. Putin telah mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kepentingan bisnis tertentu dengannya. Perusahaan mereka telah mendapatkan kontrak negara yang besar, yang menghasilkan banyak uang bagi mereka: “Putin selalu memegang kendali, dan secara pribadi terlibat dalam bisnis ini,” kata Bikbov.

    “Pada saat yang sama, citra Rusia dipoles di mata masyarakat. Semua aspek negatif dihapuskan, termasuk semua konflik masa lalu,” kata Bikbov lebih lanjut. Dia menggambarkan hal ini sebagai “manipulasi memori sejarah kolektif.” Hal ini juga memperkuat kekuasaan Putin. Narasi ini menggambarkan Rusia sebagai masyarakat dengan nilai-nilai tradisional dan kesetiaan tanpa syarat kepada penguasa.

    Ketiga pakar yang diwawancarai oleh DW sepakat bahwa kecenderungan ini akan semakin meningkat di masa depan, dan Putin akan tetap berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

    “Masalahnya adalah tidak ada kandidat alternatif, dan tidak ada ruang untuk kandidat lain,” kata Mikhail Komin. “Pemilu terakhir yang benar-benar dimenangkan Putin adalah pada tahun 2004. Sejak saat itu, segalanya menjadi tidak adil.”

    Grigory Nishnikov juga mengatakan, masyarakat Rusia tidak melihat alternatif lain selain Putin. “Mereka selalu menginginkan pemimpin yang kuat untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Jika ada masalah, orang Rusia akan mengeluh tentang gubernur daerah, bukan tentang presiden, mereka bilang: Kalau Putin tahu, dia akan segera menyelesaikan masalah!” Inilah yang membuat Putin langgeng di kursi kekuasaan, kata Nishnikov.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris, pertama kali diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2024, dan diperbarui pada tanggal 25 Maret 2025, untuk mencerminkan perkembangan terkini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Satgas PKH Sita 1 Juta Hektare Lahan Hutan sebelum Lebaran

    Satgas PKH Sita 1 Juta Hektare Lahan Hutan sebelum Lebaran

    loading…

    Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengungkapkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 1 juta hektare lahan hutan. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus ) Kejaksaan Agung ( Kejagung ) Febrie Adriansyah mengungkapkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 1 juta hektare lahan hutan. Target 1 juta hektare lahan hutan sebelum Lebaran 2025 telah dicapai.

    “Kami mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran pada kementerian lembaga yang telah bekerja keras, begitu banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh,” kata Febrie di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

    Dia mengatakan, capaian itu sesuai dengan target yang dipatok Satgas PKH bentukan Presiden Prabowo Subianto yang terdiri dari beberapa lembaga, termasuk TNI, Polri, dan sejumlah kementerian. Febrie menerangkan, penyerahan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya.

    Total, ada 1.177.194,34 hektare lebih lahan yang terdata oleh Kejaksaan Agung. Namun, proses penguasaan dan penyerahannya dilakukan secara bertahap.

    “Dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.100.674,14 hektare. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan,” ujar dia.

    Sejauh ini, Kejagung telah melakukan dua kali penyerahan lahan sawit kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Senin (10/3/2025), Kejagung telah menyerahkan 221.000 hektare ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Kemudian, hari ini kembali diserahkan 216.997,75 hektare kepada Agrinas Palma. Totalnya, ada 437.997 hektare lahan sawit yang telah diserahkan. Sementara, sekitar 662.677 hektare lahan sisanya masih diverifikasi oleh Satgas PKH.

    (rca)