Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Unjuk Rasa Imigran Memanas di LA hingga California Tuding Trump ‘Gila’

    Unjuk Rasa Imigran Memanas di LA hingga California Tuding Trump ‘Gila’

    Jakarta –

    Unjuk rasa di Kota Los Angeles, Amerika Serikat (AS) kian memanas bahkan hingga diwarnai aksi kerusuhan. Presiden Donald Trump menurunkan ribuan Garda Nasional dan ratusan marinir AS untuk meredam para demonstran, namun langkah itu disebut ‘gila’.

    Berdasarkan rangkuman detikcom, Rabu (11/6) setidaknya aksi unjuk rasa ini sudah terjadi sejak 5 hari belakangan ini. Aksi unjuk rasa dipicu oleh operasi penggerebekan dan penangkapan oleh para agen imigrasi federal AS terhadap puluhan orang, yang mereka klaim sebagai migran ilegal dan anggota geng kriminal.

    Unjuk rasa di Los Angeles, kota kedua terbesar di AS ini, berujung kerusuhan yang diwarnai aksi pembakaran mobil. Penjarahan toko-toko terjadi serta bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan Los Angeles.

    Untuk meredam kerusuhan ini, pada Sabtu (7/6) Trump memerintahkan pengerahan 2.000 tentara Garda Nasional AS ke kota tersebut untuk membantu aparat penegak hukum setempat dalam memulihkan ketertiban dan menegakkan hukum.

    Pada Minggu (8/6), sekitar 300 tentara Garda Nasional di antaranya dikerahkan untuk melindungi gedung-gedung federal dan para petugas federal di kota Los Angeles saat situasi kerusuhan semakin menjadi.

    Namun kerusuhan tak kunjung mereda, Trump akhirnya memerintahkan pengerahan tambahan 2.000 tentara Garda Nasional ke kota tersebut pada Senin (9/6) malam waktu setempat. Tak hanya itu, Trump juga memerintahkan pengerahan para personel Marinir AS.

    Pemerintahan Trump mengumumkan mobilisasi 700 personel Marinir serta “tambahan” 2.000 tentara Garda Nasional.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Trump, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada AFP bahwa “para Marinir AS yang bertugas aktif dari Camp Pendleton akan dikerahkan ke Los Angeles untuk membantu melindungi para agen federal dan gedung-gedung federal”.

    Militer AS secara terpisah mengonfirmasi penempatan “sekitar 700 personel Marinir” dari batalion infanteri menyusul kerusuhan di Los Angeles.

    Ini berarti, saat ini terdapat total 4.000 tentara Garda Nasional AS yang disiagakan di kota Los Angeles, selain 700 personel Marinir AS.

    Trump Disebut ‘Gila’

    Pengerahan personel militer yang bertugas aktif seperti Marinir AS ke dalam komunitas warga sipil di AS merupakan langkah yang sangat tidak biasa. Menurut pejabat senior pemerintahan Trump, pengerahan Marinir AS itu dimaksudkan untuk memastikan adanya “jumlah pasukan yang memadai”.

    Gubernur negara bagian California Gavin Newsom mengecam keras langkah Trump tersebut. Newsom menyebut Trump “gila”. Dia juga secara terang-terangan menyebut Trump sebagai “presiden diktator”.

    Newsom menuduh sang Presiden AS sedang berupaya menebar “kekacauan” di Los Angeles. “Trump berupaya memprovokasi kekacauan dengan mengirimkan 4.000 tentara ke tanah Amerika,” sebutnya.

    Trump Digugat Usai Kerahkan Garda Nasional hingga Marinir

    Mobil Otonom Dibakar dalam kerusuhan yang terjadi di Los Angeles (Foto: Getty Images via AFP/MARIO TAMA)

    Negara bagian California mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Mereka menggugat atas pengerahan pasukan Garda Nasional di Los Angeles (LA).

    Dilansir CNN, Selasa (10/6/2025), California menganggap pengerahan Garda Nasional itu inkonstitusional. Mereka meminta pengadilan untuk menghentikan pengerahan pasukan.

    Gugatan ini diajukan di Pengadilan Federal San Fransisco. Termohon dalam gugatan ini adalah Donald Trump, Menhan AS Pete Hegseth dan Departemen Pertahanan AS. Dalam permohonannya, California menganggap Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan Garda Nasional California.

    Seorang juru bicara Gedung Putih menanggapi pengajuan gugatan hari Senin dengan mengatakan Gubernur California Gavin Newsom harus memprioritaskan penuntutan “perusuh anti-ICE (Immigration and Customs Enforcement)” daripada menggugat pemerintahan Trump.

    “Sangat menyedihkan bahwa Newsom lebih fokus menyelamatkan muka daripada melindungi penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban para penjahat,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly dalam sebuah pernyataan kepada CNN.

    “Seperti yang dikatakan Presiden, Newsom harus berterima kasih kepadanya karena telah memulihkan hukum dan ketertiban,” imbuhnya.

    Dalam gugatan tersebut, Newsom meminta agar perintah Trump dibatalkan dan kendali Garda Nasional dialihkan kembali ke Negara Bagian California.

    “Anda memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini segera. Batalkan perintah ini,” kata Newsom dalam posting X yang ditujukan kepada Trump dan Hegseth setelah gugatan diajukan.

    Jaksa Agung California, Rob Bonta, menilai federalisasi pasukan Garda Nasional negara bagian yang dilakukan Trump adalah kontraproduktif dan melanggar hukum. Menurut Bonta ada aturan hukum yang dilanggar mengenai pengerahan pasukan itu.

    “Menyalahgunakan kewenangan pemerintah federal dan melanggar Amandemen ke-10 dan hukum federal,” kata Bonta.

    Trump disebut mengeluarkan perintah tersebut “tanpa izin dari Gubernur Newsom dan bertentangan dengan keinginan penegak hukum setempat”.

    Lebih lanjut, Bonta mengatakan Hegseth mengabaikan permintaan Newsom untuk membatalkan pengerahan pasukan tersebut.

    “Ini adalah gugatan hukum ke-24 California dalam 19 minggu terhadap pemerintahan Trump,” kata Bonta.

    Lihat juga Video Trump Dukung Penangkapan Gubernur California Newsom: Dia Tak Kompeten

    Halaman 2 dari 2

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kejagung Respons Nadiem Makarim Soal Pelibatan Jaksa di Pengadaan Chromebook

    Kejagung Respons Nadiem Makarim Soal Pelibatan Jaksa di Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal pendampingan Jamdatun dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pelibatan jaksa pengacara negara (JPN) itu dilakukan agar pelaksanaan dari pengadaan alat pendukung pendidikan itu bisa sesuai aturan yang ada.

    “Jadi hal itu bisa kita pertanggung jawabkan secara hukum, karena memang para JPN berbicara dalam kaitan ini secara normatif hukum,” ujarnya di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Dia menambahkan, proses pendampingan itu merupakan langkah opsional atau bergantung pada permohonan dari kementerian atau lembaga terkait.

    Pada intinya, pendampingan itu diberikan agar setiap kegiatan dari pemohon busa melalui mekanisme hukum yang sesuai aturan perundang-undangan.

    “Jadi pendampingan yang dimaksud adalah memberikan pendapat hukum terkait dengan itu, dan itu sudah dinyatakan bahwa supaya dalam pelaksanaan terkait dengan pengadaan chromebook ini tentu harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar,” pungkasnya.

    Nadiem Singgung Kejagung 

    Sebelumnya, Nadiem Makarim mengklaim proses pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 telah didampingi Kejagung.

    Nadiem menyampaikan,pendampingan itu dilakukan oleh salah satu direktorat pada Kejagung RI, yakni Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini [pengadaan laptop Chromebook] agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025). RI.

  • Bos Sritex Diperiksa Penyidik Kejagung 10 Jam, Dicecar 20 Pertanyaan

    Bos Sritex Diperiksa Penyidik Kejagung 10 Jam, Dicecar 20 Pertanyaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Gedung Jampidsus, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025) malam.

    Ia diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya

    “Ya, pada intinya hari ini kita menjalankan proses penyidikan. Kita juga sangat menghormati rangkaian proses penyidikan dari Kejaksaan Agung,” kata Iwan.

    Menurut dia, pihaknya juga sudah mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan hari ini. Iwan mengaku menunggu proses pemeriksaan lanjutan yang akan dijadwalkan oleh penyidik.

    “Dan kita akan prepare dokumen untuk ke depannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia bilang sebagai warga negara yang baik, menghormati proses hukum yang ada. Iwan juga mengapresiasi Tim Penyidik Jampidsus Kejagung.

    “Pelayanannya juga baik. Waktu sekitar 10 jam tidak terasa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman semuanya kalau nunggu sampai lama,” katanya.

    Iwan menambahkan ada 20 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Namun demikian, dia enggan membeberkannya.

    “Ya, itu nanti mungkin detailnya dari penyidik ya. Belum ada, dari penyidik juga masih belum menjadwalkan lagi. Sejauh ini masih komplet kita, sudah komplet semuanya, full dokumen,” ujar Iwan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, Iwan diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya.

    “Pemeriksaan lanjutan ini berdasarkan informasi bahwa ini lebih pada apakah yang bersangkutan dilibatkan atau tidak dilibatkan ya dalam proses pengajuan dan pencairan kredit,” ujar Harli kepada wartawan sebelum Iwan selesai diperiksa. “Terkait dengan pengelolaan beberapa unit usaha, anak usaha dari Sritex.”

    (miq/miq)

  • Kejagung Buka Suara Usai Nadiem Bilang Pengadaan Chromebook Didampingi Jamdatun Nasional 10 Juni 2025

    Kejagung Buka Suara Usai Nadiem Bilang Pengadaan Chromebook Didampingi Jamdatun Nasional 10 Juni 2025

    Kejagung Buka Suara Usai Nadiem Bilang Pengadaan Chromebook Didampingi Jamdatun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    mengatakan, sejak awal Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) alias Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah memberikan sejumlah rekomendasi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan
    Kemendikbud Ristek
    .
    Jamdatun telah meminta para pembuat kebijakan untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada.
    “Sesungguhnya di dalam rekomendasi yang diberikan oleh jajaran JPN adalah supaya
    pengadaan Chromebook
    ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, saat ditemui di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Harli mengatakan, rekomendasi ini diberikan oleh Jamdatun agar pengadaan Chromebook bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
    “Jadi, hal itu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Karena, memang para JPN berbicara dalam kaitan ini secara normatif hukum,” lanjut Harli.
    Dalam pengadaan Chromebook ini, Jamdatun melakukan pendampingan hukum kepada Kemendikbud Ristek.
    “Jadi, pendampingan yang dimaksud adalah memberikan pendapat hukum terkait dengan itu,” lanjutnya.
    Sebelum pengadaan laptop dilakukan, Jamdatun disebutkan telah memberikan rekomendasi agar laptop yang dibeli nandi menggunakan sistem operasi Windows, bukan Chromebook.
    “Sejak awal, kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan kasus posisi pengadaan Chromebook, ini kan dari tim teknis di awal merekomendasikan supaya ini lebih kepada pemanfaatan sistem Windows,” katanya.
    Namun, pada perjalanannya, Kemendikbud Ristek justru melakukan pengadaan untuk laptop berbasis Chromebook.
    Harli mengatakan, rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan.
    “Bahwa itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itu sangat tergantung pada lembaga yang meminta, yang memohon (pendampingan),” katanya.
    Diberitakan, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, proses pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek didampingi oleh Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” kata Nadiem saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Menurutnya, pendampingan Jamdatun dan beberapa pihak lain dalam proyek ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Bakal Surati PT Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel

    Pramono Bakal Surati PT Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyurati PT Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pasalnya, keberadaan tiang monorel yang sudah berdiri dua dekade itu dinilai mengganggu estetika Kota Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel. Dari rapat itu, terdapat dua keputusan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai, pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Walau pun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya,” ujarnya.

    Untuk itu, Pramono siap segera menyurati PT Adhi Karya agar melakukan pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai. “Kami akan melakukan menyurati Adhi Karya untuk itu,” ungkapnya.

    “Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan. Yang jelas bahwa persoalan hukumnya sekarang sudah kami ketahui secara detail,” imbuhnya.

    Sebelumnya Pramono Anung ingin menyelesaikan dan merapikan tiang-tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Menurutnya, keberadaan tiang tersebut mengganggu estetika kota.

    Pramono menjelaskan proyek itu mangkrak karena persoalan-persoalan hukum antara kontraktor dan pelaksana pada saat itu. Menurutnya, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

    (bel/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Nadiem Ngaku Sudah Konsultasi ke Kejagung Sebelum Borong Laptop Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim proses pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 telah didampingi Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem menyampaikan,pendampingan itu dilakukan oleh salah satu direktorat pada Kejagung RI, yakni Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini [pengadaan laptop Chromebook] agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Pendiri Go-Jek itu juga menekankan bahwa dalam penentuan harga dan vendor yang bisa menawarkan produknya tidak diatur di Kemendikbudristek.

    Pasalnya, proses pengadaan ini bukan melalui penunjukan langsung, tetapi melalui platform e-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir,” tambahnya.

    Di luar itu, kata Nadiem pihaknya bahkan telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak ada unsur monopoli dalam pengadaan ini.

    “Jadi, sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi,” pungkasnya.

    Kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook serta perangkat pendukung lainnya.

    Singkatnya, laptop Chromebook itu dinilai tidak efektif lantaran perangkat itu lebih optimal apabila menggunakan internet. Sementara, jaringan internet di Indonesia dinilai belum merata. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Kejagung Mulai Periksa 3 Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 9 Juni 2025

    Kejagung Mulai Periksa 3 Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 9 Juni 2025

    Kejagung Mulai Periksa 3 Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook Rp 9,9 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga mantan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
    Nadiem Makarim
    , mulai besok, Selasa (10/6/2025).
    Ketiga stafsus berinisial FH, JT, dan IA itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi
    pengadaan Chromebook
    dengan anggaran Rp 9,982 triliun di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
    “Info dari penyidik, pemeriksaannya tidak bersamaan harinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada Kompas.com, Senin (9/6/2025).
    Kapuspenkum mengatakan, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melayangkan surat panggilan kepada tiga mantan stafsus tersebut.
    Akan tetapi, mereka tidak bisa diperiksa secara bersamaan.
    Harli bilang, besok ada salah seorang stafsus yang bakal diperiksa oleh penyidik.
    “Sesuai jadwal begitu,” kata Kapuspenkum.
    Adapun penyidik pada Jampidsus telah mencekal tiga mantan
    stafsus Nadiem
    Makarim yang berinisial FH, JT, dan IA.
    Harli mengatakan bahwa pencekalan itu karena tiga orang tersebut tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik.
    Maka dari itu, penyidik mencekal tiga stafsus tersebut agar bisa dimintai keterangan.
    Diketahui pula bahwa penyidik telah menggeledah apartemen FH, JT, dan IA pada tanggal 21 dan 23 Mei 2025.
    Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan sejumlah dokumen.
    Kejagung tengah menyidik perkara dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
    Kapuspenkum mengatakan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.
    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada
    operating system
    (sistem operasi) Chrome,” katanya.
    Padahal, kata dia, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan.
    Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.
    Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows.
    Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome.
    Dari sisi anggaran, Kapuspenkum mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp 9,982 triliun.
    Dana hampir puluhan triliun tersebut terdiri atas Rp 3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Cekal Bos Sritex Iwan Kurniawan demi Kelancaran Penyidikan

    Kejagung Cekal Bos Sritex Iwan Kurniawan demi Kelancaran Penyidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan langkah pencekalan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

    “Pencekalan ini dilakukan agar penyidik dapat dengan mudah meminta keterangan dari yang bersangkutan apabila diperlukan sewaktu-waktu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/6/2025) dikutip dari Antara.

    Harli juga menyebutkan tim penyidik berencana memanggil kembali Iwan Kurniawan untuk diperiksa pada pekan ini, meski tanggal pastinya belum ditentukan.

    “Rencana pemeriksaan dalam minggu ini, tetapi jadwalnya masih menunggu konfirmasi,” tambahnya.

    Pencekalan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex dan anak perusahaannya. Iwan Kurniawan diketahui telah dicekal sejak 19 Mei 2025, dan larangan bepergian ke luar negeri akan berlaku selama enam bulan.

    Sebelumnya, pada Senin (2/6/2025), penyidik telah memeriksa tujuh saksi dalam perkara tersebut, termasuk Iwan Kurniawan, yang menjabat sebagai wakil direktur uama Sritex periode 2014 hingga 2023.

    Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait proses pengajuan kredit dari Sritex kepada bank milik negara maupun bank milik pemerintah daerah.

    Temuan dari pemeriksaan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap keterlibatan Iwan Kurniawan dalam pengajuan kredit yang diduga melibatkan tindak pidana, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

    Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni eks Kepala Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020 DS (Dicky Syahbandinata),  mantan Direktur Utama PT Bank DKI pada tahun 2000 ZM (Zainuddin Mappa), dan ISL (Iwan Setiawan Lukminto).

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Prabowo-Mega Bertemu hingga Isu Reshuffle

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang pekan ini mulai Senin (2/6/2025) hingga Minggu (8/6/2025). Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada upacara Hari Lahir Pancasila 2025 menyedot perbincangan publik.

    Dalam sepekan terakhir, kabar ST Burhanuddin mundur dari jabatan jaksa agung juga menarik perhatian pembaca. Tetapi Burhanuddin menegaskan dirinya masih tetap menjabat. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih juga mengemuka. 

    Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Sepekan Beritasatu.com:

    1. Prabowo-Megawati Mesra dan Saling Berbisik di Harlah Pancasila, Ada Apa?

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dalam suasana penuh keakraban saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Keduanya juga terlihat saling berbisik. 

    Apa yang dibicarakan keduanya saat di ruang tunggu?

    “Terus terang saya belum tahu apa yang dibisikkan, tetapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani saat menceritakan kembali momen tersebut.

    2. Menkes Budi Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Presiden!

    Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka sepanjang pekan ini. Salah satu yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Budi akhirnya buka suara terkait isu yang menyebut dirinya akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa kata dia?

    “Wah itu haknya beliau (Prabowo). Tanya beliau (Prabowo) ya,” kata Budi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

    3. Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas lebih dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” kata Jokowi saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025).

    Jokowi sempat berkelakar akan memilih untuk menjadi calon ketua umum PSI ketimbang maju pada Muktamar PPP. “Saya di PSI saja lah,” ungkapnya. 

    4. KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker

    KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) senilai Rp 53 miliar.

    “Para tersangka diduga memeras tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia dengan mempersulit penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Proses pengeluaran izin ini menjadi celah praktik korupsi di lingkungan Ditjen Binapenta,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Delapan tersangka pemerasan TKA di Kemenaker, adalah Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker 2020–2023 Suhartono, Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta & PKK 2024–2025 Haryanto, Direktur PPTKA 2017–2019 Wisnu Pramono, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA (2020–2024) dan Direktur PPTKA (2024–2025) Devi Angraeni.

    Selanjutnya Kepala Subdit Maritim & Pertanian Binapenta, PPK PPTKA, Koordinator Bidang TKA Gatot Widiartono, dan tiga staf Direktorat PPTKA 2019–2024, masing-masing Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad.

    5. ST Burhanuddin Bantah Mundur dari Jabatan Jaksa Agung

     Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya. Isu tersebut sempat beredar di media sosial dan memicu spekulasi publik.

    “Enggak ada saya mundur,” tegas Burhanuddin saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Burhanuddin menegaskan, hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung seperti biasa.

    Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Capres Kolombia Miguel Uribe Kritis Setelah Ditembak Bocah 15 Tahun

    Capres Kolombia Miguel Uribe Kritis Setelah Ditembak Bocah 15 Tahun

    GELORA.CO -Senator Kolombia Miguel Uribe, seorang politisi konservatif dan calon potensial dalam pemilihan presiden 2026, tengah berjuang untuk hidup setelah ditembak saat menghadiri acara kampanye di taman umum kawasan Fontibon, Bogotá, pada hari Sabtu waktu setempat, 7 Juni 2025.

    Penembakan ini mengguncang panggung politik nasional dan memicu kecaman luas dari berbagai pihak.

    Uribe, 39 tahun, merupakan anggota Partai Pusat Demokratik yang berada di garis depan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Gustavo Petro.

    Meski kondisi terkininya belum dirinci secara resmi, video yang beredar di media sosial menunjukkan Uribe mengalami pendarahan di bagian kepala saat dievakuasi oleh tim medis.

    Istri Uribe, Maria Claudia Tarazona, menyampaikan situasi kritis sang suami melalui akun X miliknya. 

    “Miguel sedang berjuang untuk hidupnya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Kolombia,” tulisnya dengan nada emosional, seperti dimuat Reuters pada Minggu, 8 Juni 2025.

    Dalam perkembangan mengejutkan, Kantor Jaksa Agung Kolombia mengungkap bahwa pelaku yang ditangkap adalah seorang anak di bawah umur, berusia kurang dari 15 tahun, yang membawa senjata api jenis Glock 9mm. 

    Presiden Petro segera memerintahkan penyelidikan penuh guna mengungkap siapa yang berada di balik perintah serangan ini.

    “Kami belum dapat menyimpulkan motif atau otak di balik aksi ini. Untuk saat ini, semua masih berupa hipotesis,” ujar Petro dalam pidatonya pada Sabtu malam. 

    Ia juga menegaskan bahwa kegagalan dalam protokol keamanan akan turut diperiksa secara menyeluruh.

    Menteri Pertahanan Pedro Sanchez memastikan bahwa tersangka telah ditahan dan penyelidikan intensif sedang dilakukan. 

    “Saya telah mengunjungi rumah sakit tempat Senator Uribe dirawat. Kami tidak akan tinggal diam sampai kebenaran terungkap,” kata Sanchez.

    Pemerintah Kolombia sendiri mengumumkan hadiah sebesar 730.000 dolar AS bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi penting terkait kasus ini. 

    Kantor Kepresidenan juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak keras segala bentuk kekerasan politik dan menyerukan penyelidikan tuntas.

    Simpati juga mengalir dari luar negeri. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan kecaman keras atas insiden ini. 

    “Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya upaya pembunuhan terhadap Senator Uribe. Retorika yang menghasut dari pemerintahan Petro turut menciptakan iklim kekerasan yang berbahaya,” tegasnya dalam pernyataan resmi.

    Miguel Uribe dikenal sebagai figur muda yang menjanjikan dalam politik Kolombia, berasal dari keluarga yang sangat dikenal. 

    Ibunya, jurnalis Diana Turbay, diculik oleh kelompok bersenjata pada tahun 1990 dan tewas dalam operasi penyelamatan setahun kemudian, sebuah tragedi yang dikenang dalam sejarah konflik Kolombia.

    Negeri ini telah lama diguncang oleh kekerasan politik, konflik bersenjata, dan ketegangan antara kelompok kiri, sayap kanan paramiliter, serta pemerintahan pusat. 

    Serangan terhadap Uribe kembali menegaskan rapuhnya stabilitas politik menjelang masa kampanye yang semakin panas.

    Sementara itu, ratusan warga berkumpul di luar rumah sakit Santa Fe Foundation, tempat Uribe dirawat. Mereka menyalakan lilin, berdoa, dan membawa bendera Kolombia sebagai simbol solidaritas dan harapan bagi kesembuhan sang senator