Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengkritik kelompok pengusaha serakah pengikut mazhab “Serakahnomics”, dan Presiden menegaskan negara tidak perlu memperlakukan kelompok pengusaha serakah itu dengan baik, karena mereka mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    Menurut Presiden, cara-cara yang digunakan oleh kelompok pengusaha serakah itu tidak lagi masuk dalam mazhab-mazhab ekonomi normatif, yang diajarkan di kampus-kampus, misalnya seperti mazhab ekonomi neoliberal, atau mazhab ekonomi sosialis.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan, ini adalah serakah. Jadi, ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini lain, ini saya beri nama Serakahnomics. Ini adalah Serakahnomics, ini nggak perlu kita kasih perlakuan baik,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Presiden kemudian menyesalkan kelompok pengusaha itu tidak kunjung berubah, padahal telah cukup sering diperingatkan.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengibaratkan kelompok pengusaha serakah itu seperti parasit dan vampir, yang menghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi,” ujar Presiden.

    Presiden menyebut jika pengusaha-pengusaha serakah itu ikut aturan, maka Indonesia dapat mendapat pemasukan hingga Rp100 triliun per tahunnya. Berbekal uang itu, Presiden menyebut pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah tiap tahunnya.

    “Kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita (saat ini) punya 330.000 sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang, dan ini harus kita hentikan!” ujar Presiden.

    Presiden pun langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha serakah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

    “Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Prabowo Tak Terima! Menkeu Setengah Mati Cari Uang, Rakyat Malah Rugi Rp 100 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap penipuan beras oplosan yang dilakukan pengusaha telah merugikan masyarakat Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah susah payah mencari uang untuk kesejahteraan rakyat.

    Mirisnya lagi, keuntungan ratusan triliun itu hanya dinikmati empat hingga lima kelompok usaha saja. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun, Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai, inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengatakan kasus perberasan ini merupakan upaya pengkhianatan kepada bangsa dan ingin masyarakat Indonesia terus lemah dan miskin. Ia menegaskan tidak terima atas kasus yang terjadi.

    “Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Prabowo pun tak terima. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan pengusaha beras yang merugikan harus bisa mengembalikan kerugian masyarakat Rp 100 triliun. Kalau tidak, pemerintah tak akan segan menyita penggilingan-penggilingan terkait.

    “Saya perintahkan Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu,” ucapnya.

    Sebagai informasi, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    (ada/fdl)

  • Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap saat ini sedang terjadi penyimpangan pada distribusi sejumlah komoditas pangan di Indonesia. Pertama, kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun/tahun.

    Kasus beras ini bukan hanya mengoplos, Prabowo menyebut pengusaha dengan berani melabelkan kualitas premium pada beras berkualitas biasa. Masalah ini juga sedang di negara tetangga, Malaysia.

    “Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau waktu menjadi Menteri Pertanian dulu sudah ditindak, muncul lagi muncul lagi mencoba-coba,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Dia pun meminta Kapolri hingga Jaksa Agung untuk mengusut tuntas masalah tersebut, sehingga kerugian masyarakat tidak terjadi lagi.

    “Kapolri, Jaksa Agung tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya, biar masuk yang Rp 100 triliun itu setiap tahun, nakal,” tegasnya.

    Kasus pada beras juga terjadi pengurangan takaran. Tak hanya beras, Prabowo mengatakan sebelumnya minyak goreng juga dikurangi takarannya.

    “Minyak goreng ya botol dikurangi 10% 20%. Besar loh, 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ungkapnya.

    Dengan berbagai kasus tersebut, Prabowo menyadari banyak anomali yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan secara cepat. Ia meyakini teknologi di Indonesia telah mumpuni untuk mengusut tuntas masalah ini.

    “Negara kita sangat kaya. Anomali-anomali ini sekarang bisa kita cepat kita lacak, laboratorium untuk memeriksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” tuturnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Sebagai informasi, belakangan ini memang ramai informasi 212 merek beras dioplos, mengurangi takaran kemasan, hingga pelanggaran mutu-kualitas beras. Kasus ini menyeret perusahaan-perusahaan beras besar yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.

    Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.

    “Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Sementara kasus minyak goreng yang dikurangi takarannya terjadi pada Minyakita. Kasus ini juga diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Penemuan terjadi ketika melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Temuannya, Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML).

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Dalam sidak itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seharusnya Rp 15.700/liter, tetapi dijual Rp 18.000/liter.

    “Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (ada/fdl)

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan Padi!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar kerugian yang dialami negara akibat kasus beras oplosan Rp 100 triliun itu dikembalikan ke negara. Apabila hal itu tidak dilakukan, Prabowo akan menyita penggiling-penggiling padi.

    Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan puluhan bupati, gubernur, hingga ribuan kepala desa yang hadir dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten hari ini. Menurut Prabowo, banyak pengusaha yang bermain curang sehingga dinilai berkhianat kepada bangsa dan negara.

    Prabowo menilai upaya itu dapat membuat Indonesia lemah dan miskin. Untuk itu, Prabowo tidak terima. Ia pun meminta Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut serta menindak.

    “Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Prabowo pun meminta para pengusaha yang nakal itu untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 100 triliun. Apabila tidak, Prabowo memerintahkan untuk menyita penggilingan padi yang nakal itu.

    “Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” terang Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (rea/kil)

  • Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?

    Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?

    Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menggelar rapat terbatas (
    ratas
    ) bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet menyebut bahwa ratas ini digelar Minggu (20/7/2025) siang.
    Adapun rapat ini berlangsung tepat sebelum Prabowo melakukan perjalanan ke Kota Solo, Jawa Tengah, di sore harinya.
    “Di hari Minggu siang ini,
    Presiden Prabowo
    Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dalam keterangan Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu.
    Dari akun media sosial tersebut, terlihat rapat digelar secara terbatas dan secara virtual.
    Terlihat pejabat yang hadir langsung yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
    Sementara ada beberapa menteri yang hadir virtual, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamen Pertanian Sudaryono.
    Seskab Teddy mengungkapkan, ratas ini digelar untuk membahas berbagai isu strategis sebelum Kepala Negara melakukan beberapa agenda pekan depan.
    ”
    Ratas
    ini dilaksanakan untuk membahas berbagai isu strategis, seperti ketersediaan beras dan bahan pangan, hingga percepatan pembangunan kampung nelayan,” ujar Teddy.
    Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa ratas juga membahas kesiapan program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Dibahas juga mengenai kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia, pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda, serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” katanya.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada sore hari ini.
    Prabowo direncanakan akan menghadiri Kongres PSI di Kota Solo pada Minggu malam.
    Kemudian, pada Senin (21/7/2025), Kepala Negara direncanakan akan meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP dan KKMP) di Klaten, Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab: Prabowo ratas di Halim bahas pangan hingga kampung nelayan

    Seskab: Prabowo ratas di Halim bahas pangan hingga kampung nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu siang.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ratas tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari ketersediaan beras dan bahan pangan hingga percepatan pembangunan kampung nelayan.

    “Di hari Minggu siang ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu.

    Teddy mengatakan rapat tersebut digelar menjelang pelaksanaan sejumlah agenda Presiden pada pekan depan.

    Selain bahan pangan dan pembangunan kampung nelayan, turut pula dibahas kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah dan pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda.

    “Serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” ucap Seskab Teddy.

    Dalam unggahan tersebut, Presiden Prabowo nampak melakukan konferensi video dengan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam ratas tersebut di antaranya Seskab Teddy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo yang akan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

    “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan dalam keterangan yang diterima, Minggu.

    Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top 3 News: Polisi Periksa Model Dewasa Lisa Mariana Terkait Laporan Ridwan Kamil – Page 3

    Top 3 News: Polisi Periksa Model Dewasa Lisa Mariana Terkait Laporan Ridwan Kamil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Model dewasa Lisa Mariana memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Ridwan Kamil. Itulah top 3 news hari ini.

    Lisa Mariana hadir didampingi penasihat hukumnya di Bareskrim Polri, Kamis 17 Juli 2025. Lisa muncul dengan gaya nyentrik. Dia memakai kacamata dan dress hitam ketat dipadu jaket hijau army panjang.

    Ditemani penasihat hukumnya Jonboy Nababan, Lisa masuk ke Gedung Bareskrim Polri pada pukul 11.11 WIB. Lisa mengaku siap menjalani pemeriksaan pada Kamis 17 Juli 2025.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melalui sambungan telepon pada Selasa malam, 15 Juli 2025.

    Kedua pemimpin negara itu berbicara selama 17 menit, yang utamanya membahas kebijakan tarif impor AS terhadap produk Indonesia.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan percakapan via telepon dengan Trump itu berlangsung saat Prabowo tengah berada di Eropa dalam rangkaian kunjungan luar negerinya. Menurut Teddy, kedua pemimpin negara berbincang sangat serius dan penuh keakraban.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 34 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam seremoni yang digelar di Lantai 11 Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu 16 Juli 2025.

    Pelantikan tersebut mencakup rotasi dan promosi pejabat eselon II serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di berbagai daerah.

    Sejumlah posisi strategis mengalami perubahan, salah satunya Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yang kini dijabat Nurcahyo Jungkung Madyo, menggantikan Abdul Qohar yang dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 17 Juli 2025:

    Selebgram Lisa Mariana bersama dengan tim kuasa hukum, datangi Pengadilan Negeri Bandung, Senin (19/5/2025) pagi. Namun, proses sidang pertama atas gugatan perdata yang diajukan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terpaksa ditunda seba…

  • Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menduga kasus beras oplosan premium oplosan melibatkan produsen besar karena menyangkut persoalan pangan masyarakat Indonesia.

    “Ketika ada kasus yang melibatkan persoalan pangan selalu besar, tidak mungkin kecil,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan rekan-rekan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan membahas soal kasus beras premium oplosan ini.

    Menurut dia, mereka lagi berproses dan Kompolnas juga belum mendalami detail soal bagaimana oplosan beras.

    Ia mengatakan soal pangan ini adalah kebutuhan pokok bersama dan tentu harus segera ditangani dan segera diumumkan.

    “Siapa pun pelakunya di balik itu harus ditindak dengan tegas dan tidak hanya beras, bisa jadi kebutuhan pokok lainnya,” kata dia.

    Ia meminta masyarakat untuk membiarkan penyidik bekerja untuk mengungkap persoalan ini dan yang paling penting adalah proses penyidikan ini berjalan akuntabel.

    Apalagi, ini soal ekonomi memang mempertimbangkan dampak inflasi. Jika ada tindak pidana, segera ditindak dan diumumkan ke publik.

    “Karena salah satu yang paling penting, di samping memberikan sanksi hukum, juga efek kepada yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama,” katanya. 

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran.

    Sedikitnya, ada empat produsen beras yang diperiksa pada Rabu ini.

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

    Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

    Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen itu.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

    “Saya sampaikan, 212 merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.

    Sumber : Antara

  • Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    1. Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

     

    2. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

     

    3. Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    4. Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset

     

    5. Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

     

    6. Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum

     

    7. Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    8. Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

     

    9. Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    10. Jehezkiel Devy Sudarso selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

     

    11. Andi Darmawangsa selaku DirekturUpaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    12. Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

     

    13. Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    14. Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

     

    15. I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    16. I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    17. Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

     

    18. Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

     

    19. Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    20. Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat