Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • AS Panas! Trump Tiba-tiba Gugat California Gegara Isu ‘Kiamat’

    AS Panas! Trump Tiba-tiba Gugat California Gegara Isu ‘Kiamat’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada hari Jumat (15/8/2025), mereka telah menggugat California. Hal ini dilakukan untuk menghentikan negara bagian tersebut dari memberlakukan standar emisi yang ketat untuk truk-truk berat, yang baru-baru ini dinyatakan tidak berlaku oleh Presiden Donald Trump.

    Dalam gugatan yang diajukan di dua pengadilan federal minggu ini, Departemen Kehakiman AS menyatakan, Undnag-Undang federal lebih unggul (preempts) daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Sumber Daya Udara California (California Air Resources Board/CARB) terkait emisi truk dan mesin berat.

    Aturan-aturan ini termasuk Kemitraan Truk Bersih (Clean Truck Partnership), sebuah inisiatif tahun 2023 yang bertujuan untuk mengurangi emisi sambil memberikan fleksibilitas bagi produsen truk.

    Departemen Kehakiman mengambil langkah hukum ini setelah sebuah komite Dewan Perwakilan Rakyat melaporkan bahwa staf CARB tidak mengizinkan produsen otomotif menjual kendaraan kecuali mereka mematuhi standar yang dianggap melanggar hukum federal. Departemen tersebut menambahkan bahwa aturan California untuk kendaraan ringan juga tidak sah.

    “Pemberontakan hukum federal yang berkelanjutan ini harus dihentikan,” kata departemen tersebut.

    Dewan Sumber Daya Udara California menolak berkomentar, sementara kantor Gubernur Gavin Newsom tidak segera menanggapi permintaan komentar. Newsom, seorang politikus Partai Demokrat, telah lama mendukung standar emisi yang ketat serta kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim, yang semakin membawa dunia dalam kehancuran.

    Berdasarkan Undang-Undang Udara Bersih federal (federal Clean Air Act), California telah lama memiliki wewenang untuk menetapkan batas polusi yang lebih ketat daripada yang disyaratkan oleh undang-undang federal, dan telah menerima lebih dari 100 dispensasi (waiver) di bawah undang-undang tersebut sejak tahun 1970.

    Namun, Departemen Kehakiman mengklaim, penandatanganan resolusi kongres oleh Presiden Donald Trump pada bulan Juni membatasi wewenang California. Ini termasuk dengan membatalkan dispensasi yang memungkinkan Kemitraan Truk Bersih.

    “Presiden Donald Trump dan Kongres telah membatalkan keringanan Undang-Undang Udara Bersih yang menjadi dasar tindakan California,” kata Adam Gustafson, penjabat asisten jaksa agung untuk divisi lingkungan dan sumber daya alam Departemen Kehakiman. “CARB harus menghormati proses demokrasi.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jarang Ngantor, Seringnya Rapat via Zoom

    Jarang Ngantor, Seringnya Rapat via Zoom

    GELORA.CO –  Kelakuan Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah, organisasi relawan Presiden ke-7 RI Jokowi, diungkap pegawai ID Food.

    Seperti diketahui, Silfester menjabat posisi komisaris independen di BUMN bidang pangan.

    Namun, kedudukannya itu menjadi polemik.

    Pasalnya, ia diangkat menjadi komsiaris dalam kondisi suda divonis 1,5 tahun atas kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

    Namun, eksekusi terhadap Silfester Matutina dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht sejak 2019, hingga kini belum terlaksana. 

    Profil Silfester Matutina sebagai komisaris independen terpampang di situs ID Food hingga kini.

    Dikutip dari situs resmi ID Food, pada Jumat (15/8/2025), Silfester Matutina ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT RNI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-58/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

    Kantor ID Food  berlokasi di Waskita Rajawali Tower, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

    Sutarman (nama disamarkan), seorang pegawai PT ID Food mengaku tidak pernah melihat Silfester berkantor di Waskita Rajawali Tower.

    Hal itu dikarenakan ruang kerjanya berbeda lantai dengan Silfester.

    “Beda lantai. Kantor (PT ID Food) di lantai 1. Pimpinan kantornya di sini juga. Tapi saya belum pernah ketemu,” kata Sutarman.

    Ia kemudian mengatakan, beberapa pekan lalu, terdapat surat edaran di lingkungan pegawai PT ID Food yang menyatakan Silfester sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan tersebut.

    Sutarman mengatakan, dia tidak bisa menunjukkan salinan surat edaran tersebut dalam format softcopy. 

    Sebab, surat tersebut berbentuk fisik surat memo.

    “Kayaknya sih (Silfester) udah enggak (menjabat Komisaris Independen). Berapa minggu lalu ada surat edaran sudah enggak (berwenang) menandatangani apapun lagi,” ujar Sutarman.

    “Kalau secara legal sih kita enggak tahu. Tapi kalau surat edaran resmi dari perusahaan sudah ada. Itu surat memo biasa,” sambungnya.

    Ia menambahkan, kewenangan penerbitan surat keputusan (SK) untuk Komisaris PT ID Food merupakan wewenang Kementerian BUMN.

    Tribunnews.com sudah mencoba untuk mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak PT ID Food maupun Kementerian BUMN. 

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari kedua institusi tersebut.

    Diketahui, Tribunnews.com melakukan penelusuran di kantor ID Food, BUMN yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Agroindustri, Peternakan dan Perikanan, serta Perdagangan dan Logistik.

    Berdasarkan pantauan langsung, pada Jumat, keramaian tampak terasa di dalam kompleks Waskita Rajawali Tower.

    Hal itu dikarenakan gedung perkantoran ini ditempati beberapa perusahaan BUMN.

    Adapun PT ID Food menempati lebih dari tiga lantai di Waskita Rajawali Tower. Pengamanan di gedung ini cukup ketat.

    Ada beberapa sekuriti yang aktif menemui pengunjung dan menanyakan maksud serta tujuannya datang ke Waskita Rajawali Tower.

    Selain itu, untuk menggunakan lift akses menuju ke setiap lantai perkantoran diperlukan kartu akses khusus.

    Ruang pelayanan publik ID Food tersedia di lantai dasar Waskita Rajawali Tower.

    Aktivitas di ruangan ini cukup sepi karena kantor utama berada di sejumlah lantai lain.

    Sekuriti bernama Zulkarnain (bukan nama sebenarnya) yang berjaga di lobi gedung membenarkan Silfester Matutina sempat datang ke gedung tersebut beberapa kali.

    Ia mengetahui Silfester Matutina termasuk jajaran Komisaris di PT ID Food dan namanya tengah viral dalam pemberitaan hingga di media sosial beberapa waktu belakangan imbas kasusnya.

    Bahkan, dia menyebut, sempat ada aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah masyarakat sipil di depan Waskita Rajawali Tower dalam rangka menuntut Silfester Matutina dieksekusi sebagaimana vonis kasasi terkait kasus pidana umum yang menjeratnya.

    Namun, katanya, Silfester cenderung jarang berkantor di gedung tersebut. 

    Sekuriti itu mengaku tak mengetahui secara jelas alasannya.

    “Pak Silfester kan memang Komisaris Independen, ada kantornya tapi memang jarang ke sini,” kata Zulkarnain, saat ditemui Tribunnews.com, pada Jumat siang.

    Zulkarnain juga mengungkapkan, kalaupun ada rapat pimpinan PT ID Food, Silfester kerap menghadiri pertemuan itu secara virtual.

    “Kalau rapat via Zoom kebanyakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Zulkarnain menuturkan, tak banyak kesempatan dia bertemu dengan Silfester.

    “Ya kantornya ada di sini, tapi jarang ke sini. Kalau datang sih menyapa biasa. Saya sekuriti, dia kan Komisaris, jadi ya enggak begitu komunikasi,” imbuhnya.

    Pengaruh Geng Solo

    Sedangkan, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis yang juga kuasa hukum dari Roy Suryo mengendus adanya intervensi politik dibalik belum dieksekusinya Silfester Matutina oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Terkait hal ini, Anggota tim Advokasi yang juga kuasa hukum dari Roy Suryo, Ahmad Khozinudin bahkan tak segan menyebut bahwa mandeknya eksekusi terhadap Silfester ada pengaruh dari kekuasaan tertentu.

    “Yang jelas kita meyakini bahwa masalah utama lambannya eksekusi kasus Silfester Matutina ini adalah masalah politik,” kata Khozinudin di Gedung Kejagung RI, Jumat (15/8/2025).

    “Dan saya berulang kali menyatakan bahwa ini mengkonfirmasi masih ada pengaruh Geng Solo, pengaruh Jokowi terhadap kekuasaan,” sambungnya.

    Sehingga menurut Khozinudin, hal ini menjadi salah satu penyebab kenapa Kejaksaan tidak langsung melaksanakan eksekusi terhadap Silfester sebagaimana tugasnya sebagai Jaksa penuntut sekaligus eksekutor.

    Lebih jauh dia juga menganggap lambannya proses eksekusi terhadap Silfestee ini bukan ditenggarai adanya persoalan hukum semata.

    Pasalnya menurut dia, salinan putusan terhadap Silfester sudah dikirimkan Mahkamah Agung (MA) kepada Kejari Jakarta Selatan di tahun 2019.

    “Jadi dalangnya itu bukan yuridis (hukum), kalau yuridis sudah selesai. Bukan karena gak dapat salinan putusan, bukan karena belum inkrah. Tinggal satu yakni masalah politik,” katanya.

    Ahmad Khozinudin pun mengirimkan surat ke tiga pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung), buntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tidak kunjung mengeksekusi Silfester Matutina yang hingga sekarang belum juga dieksekusi.

    “Hari ini kami mengirimkan surat kepada pejabat di Kejaksaan Agung, pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, ada tiga atensi yang kita minta melalui surat kami,” ungkapnya, Jumat (15/8/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

    Ahmad mengatakan, dalam surat tersebut, pihaknya meminta kepada Jaksa Agung agar memerintahkan Kejari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung.

    Putusan Mahkamah Agung terkait Silfester itu telah inkrah sejak 2019, tetapi eksekusi penahanan terhadap Silfester belum juga dilakukan hingga Agustus 2025 ini, artinya sudah enam tahun berlalu. 

    “Pertama, kepada Jaksa Agung agar segera memerintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah, jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diadakan PK karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi,” jelas Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad juga mengatakan bahwa pihaknya meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan untuk melakukan pembinaan terkait kinerja Kejari Jakarta Selatan.

    “Kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja Kejari Jakarta Selatan.”

    “Bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, ini kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan,” ungkapnya.

    Selain soal kinerja Kejari Jakarta Selatan, pihak Roy Suryo juga meminta agar Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan melakukan audit keuangan Kejari Jakarta Selatan.

    “Ketiga, kami juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan ke Jaksa Agung bidang Pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal, terutama ini menjadi bagian dari Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan dalam membantu Jaksa Agung, yakni melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Ahmad.

    Alasan Ahmad meminta hal itu karena pihaknya meyakini bahwa kinerja Kejari Jakarta Selatan bermasalah, karena tidak segera mengeksekusi Silfester, padahal putusan vonis itu sudah dikirim oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Karena patut diduga, bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kerja. Putusan itu (vonis Silfester) administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

    Ahmad juga mengatakan, pihaknya khawatir jika anggaran negara yang dialokasikan ke Kejari Jakarta Selatan disalahgunakan karena kinerjanya bermasalah itu.

    Hal tersebut, menurut Ahmad, sudah bisa dianggap merugikan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kita minta diaudit, tentu saja audit keuangan, kami khawatir ada anggaran negara yang sudah dialokasinya tapi kinerjanya tidak ada, ini sama saja merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya Tipikor, tindak pidana korupsi,” tuturnya.

    “Merugikan keuangan negaranya apa? Ya negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada, jadi sia-sia kita membayar jaksa, itu juga korupsi, merugikan keuangan negara,” tambahnya.

    Silfester dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Jusuf Kalla pada 2017. Ia dinilai memfitnah dan mencemarkan nama baik JK dan keluarganya melalui orasi.

    Namun, Silfester membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut, pernyataannya merupakan bentuk kepedulian pada situasi bangsa.

    “Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” kata Silfester pada Senin (29/5/2017) silam.

    Laporan itu kemudian diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

    Putusan kasasi menyatakan Silfester terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

    Klaim sudah damai

    Silfester Matutina mengaku hubungannya dengan Jusuf Kalla baik-baik saja. Relawan Jokowi itu mengaku urusannya dengan Jusuf Kalla sudah selesai dengan cara perdamaian.

    “Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya.

    Karena itu, Silfester mengklaim bahwa tak ada lagi masalah antara dia dengan Jusuf Kalla.

    Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) tetap akan mengeksekusi Silfester Matutina ke dalam bui meskipun ia mengklaim sudah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Kejari Jakarta Selatan pun disebut telah menunjuk Jaksa eksekutor guna mengeksekusi Silfester Matutina.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan bahwa perintah untuk mengeksekusi Silfester Matutina sudah pernah dikeluarkan.

    Dia mengatakan, bahwa perintah eksekusi terhadap Silfester dikeluarkan dirinya yang pada saat itu menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan periode 2019-2021.

    Anang menyebut bahwa perintah eksekusi itu telah dikeluarkan tak lama sejak adanya vonis 1,5 tahun penjara yang diputus Mahkamah Agung (MA) terhadap Silfester di tahun 2019 lalu.

    Namun kata dia, pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester urung dilakukan karena terbentur dengan berbagai faktor, salah satunya pandemi Covid-19.

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu sempat dieksekusi karena sempat hilang, kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang (ke dalam penjara) yang di dalam saja harus dikeluarkan,” kata Anang kepada wartawan, Kamis (14/8/2025) petang.

    Anang pun menegaskan, bahwa dirinya pada saat itu telah memerintahkan Jaksa eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap Silfester.

    Bahkan ia juga meminta agar publik untuk mengecek surat perintah yang pernah diterbitkannya terkait proses eksekusi Silfester.

    “Sudah (keluarkan perintah) silakan cek,” kata dia.

    Selain itu Anang juga membantah bahwa belum terlaksananya eksekusi terhadap Silfester karena adanya tekanan politik.

    “Gak ada (tekanan politik). (Saya pindah) setelah covid,” ujarnya. 

  • Gerobak UMKM dan mobil kepresidenan hadir di Istana jelang HUT RI

    Gerobak UMKM dan mobil kepresidenan hadir di Istana jelang HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah gerobak kuliner usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mobil kepresidenan disiapkan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di Jakarta, Sabtu, deretan gerobak UMKM ditempatkan di halaman tengah dan beberapa titik lainnya di area Istana.

    Berbagai menu khas Nusantara tersedia bagi tamu undangan, di antaranya nasi goreng, tahu gejrot, kue cubit, bakso Malang, soto ayam, siomay, kue pukis, sate Padang, es cendol, hingga gado-gado.

    Deretan gerobak UMKM disiapkan di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Makanan tersebut disiapkan secara cuma-cuma untuk tamu undangan yang hadir. Selain kuliner, turut pula disiapkan panggung hiburan untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan.

    Di halaman belakang Istana Kepresidenan, mobil-mobil kepresidenan yang pernah digunakan sejumlah Presiden RI turut dipamerkan.

    Koleksi tersebut mencakup Cadillac Fleetwood Brougham tahun 1980 yang pernah dipakai Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, serta Mercedes Benz S280 tahun 1980 yang tercatat digunakan Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka akan dihadiri sekitar 16 ribu tamu undangan. Sebanyak 8.000 tamu dijadwalkan hadir pada upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pagi hari, sementara 8.000 tamu lainnya akan mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari.

    Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8), akan dipusatkan di halaman Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

    Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025, upacara peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Tamu undangan meliputi pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, serta masyarakat. Peserta diimbau mengenakan wastra nusantara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Jaksel Dilaporkan ke Jaksa Agung Buntut Kelamaan Eksekusi Silfester

    Kejari Jaksel Dilaporkan ke Jaksa Agung Buntut Kelamaan Eksekusi Silfester

    GELORA.CO – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dilaporkan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) pada Jumat, 15 Agustus 2026.

    Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis melaporkan Kejari Jaksel buntut dari belum dieksekusinya Silfester Matutina di kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 

    “Kami mengirimkan surat kepada tiga pejabat di Kejaksaan Agung. Pertama kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua juga ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Jambin,” kata salah satu anggota Tim Advokasi, Ahmad Khozinudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam, 15 Agustus 2025.

    Khozinudin pun mendesak Burhanuddin agar mengawasi kinerja Kajari terkait lamanya waktu eksekusi terhadap Silfester.

    “Kami meminta agar Jaksa Agung memerintahkan Jamwas, inspektoratnya lah, untuk melakukan kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” jelasnya.

    Silfester merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organ relawan Joko Widodo. Dalam kasus ini, ia divonis bersalah karena menghina mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia menuding JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

    Silfester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara yang dibacakan pada 30 Juli 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. 

    Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Silfester Matutina menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. 

    “Dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00,” bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Andi Samsan Nganro pada Senin, 16 September 2019.

  • Licin! Silfester Lolos Eksekusi 1,5 Tahun Penjara di 3 Mantan Kajari Jaksel yang Kini jadi Petinggi Kejaksaan

    Licin! Silfester Lolos Eksekusi 1,5 Tahun Penjara di 3 Mantan Kajari Jaksel yang Kini jadi Petinggi Kejaksaan

    GELORA.CO – Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Seletan (Kejari Jaksel) belum juga mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

    Meskipun putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak tahun 2019 atau enam tahun lalu, kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui jaksa eksekutor belum juga menjebloskan garis keras pendukung Jokowi itu ke penjara. 

    Seharusnya dia menjalani hukuman 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagaimana telah diputus hakim mulai tingkat pertama pada pengadilan negeri, banding pada Pengadilan Tinggi hingga tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

    Mantan Anang Supriatna saat menjadi orang nomor satu di Kejari Jaksel itu mengatakan sudah menerbitkan surat perintah eksekusi kepada Silfester. 

    Anang menjabat sebagai Kajari Jaksel saat putusan Silfester berkekuatan hukum tetap pada 2019. 

    “Sudah, tapi pada saat itu kemudian tidak bisa dilakukan karena sempat hilang dan keburu Covid,” kata Anang, Kamis (14/8/2025).

    Anang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

    Setelah Anang, Kajari dipimpin oleh Nurcahyo Jungkung Madyo yang kini menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.

    Selanjutnya, Kajari Jaksel dijabat oleh Haryoko Ari Prabowo, yang saat ini ia menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus atau Asipidsus Kejaksaan Tinggi DK Jakarta. 

    Haryoko hingga kini belum menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com. Sementara Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto mengatakan bahwa soal eksekusi merupakan kewenangan penuntut umum.

    “Kalau eksekusi itu kewenangan penuntut umum,” singkat Yanto kepada Monitorindonesia.com.

    Adapun sejak Juli 2025, Kajari Jaksel dijabat oleh Iwan Catur Karyawan. 

    Nah, tiga kali berganti kepemimpinan, sampai hari ini eksekusi terhadap Silfester Matutina belum dijalankan. Licin bukan?

    Menyoal itu pakar telematika Roy Suryo yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi bersama Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mendesak Kejaksaan Agung agar segera mengambil tindakan. Pada akhirnya kubu Roy Suryo melapor ke Kejagung.

    Salah satu kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, menjelaskan bahwa laporan ini adalah langkah terakhir setelah upaya mereka menemui pihak Kejari Jaksel tidak membuahkan hasil.

    “Kita pernah ke Kejari Jakarta Selatan. Enggak ada respons sampai hari ini, sama sekali,” kata Abdul Gafur di Kejaksaan Agung, Jumat (15/8/2025).

    Tim Advokasi juga berharap laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambid) ini dapat memicu pengawasan dan pembinaan terhadap Kejari Jakarta Selatan. 

    Tujuannya jelas, agar proses hukum berjalan sesuai aturan dan Silfester Matutina segera dieksekusi.

    Roy Suryo menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terlepas dari siapa pun orangnya. 

    Menurutnya, meskipun Silfester dikenal dekat dengan Presiden ke-6 RI Joko Widodo alias Jokowi, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap.

    “Yang bersangkutan sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan masuk ke dalam ruang penahanan atau lembaga pemasyarakatan. Kalau sudah inkracht, harus dieksekusi,” tegasnya.

    Sekadar tahu, bahwa kasus ini bermula pada tahun 2017 ketika Silfester Matutina melontarkan dua tuduhan serius terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Dia menuduh kemiskinan disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh keluarga JK.

    Bahkan, dia memfitnah JK telah menggunakan isu agama dan masjid untuk memenangkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI.

    Setelah melalui proses hukum yang panjang hingga tingkat kasasi, Silfester divonis 1,5 tahun penjara. 

    Namun, selama lima tahun terakhir, ia tetap bebas berkeliaran.

    Di sisi lain, Silfester Matutina mengklaim bahwa persoalan hukum dengan Jusuf Kalla telah selesai secara damai. 

    “Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian,” katanya. 

    Ia bahkan menyebut telah beberapa kali bertemu dengan JK dan memiliki hubungan yang baik.

    Namun, pernyataan ini dibantah oleh desakan eksekusi yang datang dari Roy Suryo dan Tim Advokasi, yang menganggap proses hukum harus tetap berjalan. 

    Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara klaim damai di luar hukum dengan tuntutan penegakan hukum yang telah berkekuatan tetap. Dengan adanya laporan ke Kejaksaan Agung, publik kini menanti langkah tegas dari institusi penegak hukum.

  • Kematian Zara Qairina Bikin Jaksa Agung Malaysia Turun Tangan

    Kematian Zara Qairina Bikin Jaksa Agung Malaysia Turun Tangan

    Jakarta –

    Kasus kematian Zara Qairina Mahathir menggegerkan Malaysia. Sampai-sampai, Jaksa Agung Malaysia turun tangan menyelidiki kematian bocah perempuan berusia 13 tahun itu.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita The Star, Jumat (15/8/2025), Kantor Jaksa Agung Malaysia memerintahkan penyelidikan terhadap kematian Zara Qairina Mahathir. Perintah Jaksa Agung ini disambut baik oleh asosiasi advokat Sabah Law Society (SLS).

    Presiden SLS, Datuk Mohamed Nazim Maduarin, mengatakan pihaknya akan memantau secara ketat penyelidikan kematian Zara yang menggemparkan negeri jiran itu. Nazim mengatakan pihaknya juga akan memantau proses hukum selanjutnya demi kepentingan publik.

    “Kami siap bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait di Sabah untuk memastikan tragedi ini menghasilkan reformasi yang bermakna dalam melindungi anak-anak dari bahaya,” ucap Mohamed Nazim dalam pernyataannya.

    Dia menekankan pernyataan terbaru yang dirilis oleh tim kuasa hukum yang mewakili keluarga Zara, yang meminta Jaksa Agung Malaysia untuk mempertimbangkan penuntutan berdasarkan ketentuan anti-bullying yang baru diperkenalkan, jika didukung oleh bukti.

    “Penyelidikan adalah proses peradilan independen yang akan memeriksa penyebab dan situasi seputar kematian, menentukan apakah ada unsur pidana yang terlibat, dan memastikan bahwa semua fakta yang relevan terungkap,” kata Mohamed Nazim.

    Kematian Zara memicu kecurigaan publik, dengan muncul spekulasi soal dugaan bullying dan dugaan keterlibatan keluarga “VIP” berpengaruh — yang belum terverifikasi. Bahkan beberapa pihak menuduh adanya dugaan upaya menutup-nutupi kasus ini oleh otoritas berwenang Malaysia.

    Zara ditemukan tidak sadarkan diri pada 16 Juli, antara pukul 03.00 hingga pukul 04.00 waktu setempat, setelah diduga terjatuh dari lantai 3 gedung asramanya. Dia merupakan siswi kelas satu pada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha di Papar, Sabah.

    Dia dilarikan ke Rumah Sakit Queens Elizabeth I, namun dinyatakan meninggal dunia pada 17 Juli. Jenazahnya kemudian dimakamkan tanpa adanya autopsi post-mortem oleh pihak rumah sakit.

    Rekaman audio yang viral di media sosial menunjukkan Zara, dalam telepon dengan ibundanya, sempat mengungkapkan ketakutannya terhadap sosok “Kak M”, seorang siswi senior di sekolahnya yang dia sebut memusuhi dirinya dan mengancamnya.
    Temuan penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas berwenang Malaysia, sebut Mohamed Nizam, akan menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk memutuskan apakah penuntutan harus dimulai atau tidak.

    “Kami mengingatkan publik bahwa penuntutan akan dilakukan atau tidak pada akhirnya akan bergantung pada temuan ini dan cukupnya bukti hukum,” sebutnya, sembari mengatakan bahwa urutan prosedur ini penting untuk menjaga integritas proses peradilan.

    “Kami ingin mengingatkan semua orang bahwa bullying, baik fisik, verbal, psikologis, maupun online, tidak memiliki tempat di lingkungan mana pun, apalagi di sekolah,” tegas Mohamed Nizam.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/dek)

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

    Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

    Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

    Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

    Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

    Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

    Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

    Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

    Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

    Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

    Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

    Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

    Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

    Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

    Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

    Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

    Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

    Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

    Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

    Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

    Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

    Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

    Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

    Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

    Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

    Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

    Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

    “Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

    “Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” sambung Presiden.

    Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.