Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Anggota Komisi I DPR Minta Personel Militer Tidak Terlibat Penanganan Kasus Warga Sipil – Page 3

    Anggota Komisi I DPR Minta Personel Militer Tidak Terlibat Penanganan Kasus Warga Sipil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan imbauan penting terkait penanganan kasus warga sipil oleh personel militer. Imbauan ini setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan TNI yang mencakup berbagai bentuk kerja sama, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan.

    “Kami mengimbau agar personel militer tidak terlibat dalam penanganan kasus warga sipil. TNI seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya di bidang pertahanan, sementara penanganan perkara sipil harus tetap menjadi ranah aparat penegak hukum sipil,” kata Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Penandatanganan MoU tersebut mencakup berbagai aspek kerja sama antara Kejaksaan Agung dan TNI, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, salah satunya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Selain itu, juga melibatkan dukungan personel TNI untuk membantu pelaksanaan tugas kejaksaan.

    Amelia menjelaskan dasar hukum MoU tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021, yang memberikan tugas penting kepada Jampidmil dalam mengoordinasikan teknis penuntutan oleh oditurat dan menangani kasus-kasus koneksitas antara militer dan sipil.

    Meskipun mendukung MoU itu, kata Amlia, Komisi I menegaskan pelibatan TNI dalam penanganan kasus di kejaksaan harus berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, khususnya dalam konteks penuntutan yang melibatkan Oditur Militer.

    “Kami mendukung MoU ini, tetapi harus tetap memastikan bahwa pelibatan TNI tidak mengganggu batasan-batasan yang ada. Terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan warga sipil, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tambah Amelia.

     

  • Zarof Ricar Akui Uang Rp1 Triliun Hasil Perkara, tapi Lupa Perkara Mana Saja – Page 3

    Zarof Ricar Akui Uang Rp1 Triliun Hasil Perkara, tapi Lupa Perkara Mana Saja – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan keluarga mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menyembunyikan aset di kasus suap dan gratifikasi. Sejauh ini, upaya tersebut turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Kita sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, kita sudah minta,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Kejagung juga berupaya menyasar ke sejumlah bank demi mengetahui aset para tersangka yang terlibat di kasus penanganan perkara Ronald Tannur itu.

    Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka, kita sudah lakukan,” jelas dia.

    Yang pasti, kata Qohar, pihaknya bekerja keras demi menemukan seluruh aset milik Zarof Ricar, yang dalam penggeledahan di rumahnya pun ditemukan uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram.

    “Dan yang terakhir kita sudah lakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di Kasubdit Penelusuran Aset Jampidsus. Semua kita lakukan secara maksimal,” Qohar menandaskan.

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan upayanya untuk mendukung program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, saya berusaha karena saya sedang ‘belanja masalah’ dan ‘belanja dukungan’,” kata Maruarar Sirait atau Ara saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ara menuturkan, untuk merealisasikan program tersebut, dia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi dasar pelaksanaan program ini.

    Lebih lanjut, Ara mengungkapkan selama masa jabatannya sebagai menteri, dia telah beberapa kali bertemu dengan jaksa agung untuk meminta dukungan dalam bentuk personil, khususnya untuk mengisi posisi inspektur jenderal (irjen) di Kementerian PKP. Dukungan tersebut akhirnya diberikan dengan pengiriman personel ke kementeriannya.

    “Selama saya menjadi menteri, saya sudah bertemu dengan jaksa agung beberapa kali. Saya sudah minta agar dikirimkan Irjen untuk bantu kami, dan sudah ada nama yang dikirim,” ungkapnya.

    Ara juga menginformasikan, Kementerian PKP saat ini telah menerima dukungan signifikan dari jaksa agung berupa 200 hektare tanah yang disita dari kasus korupsi di Banten. Tanah tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembangunan perumahan.

    “Jaksa agung memberikan dukungan dengan menyiapkan 1.000 hektare tanah, tetapi yang sudah dikirimkan adalah 200 hektare di Banten yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi,” tandasnya.

  • Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi "Online": Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas Nasional 6 November 2024

    Instruksi Prabowo Berantas Judi “Online”: Tak Boleh Ada Beking-bekingan dan Tindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait
    judi

    online
    mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.
    Kemudian, Ivan mengatakan, perputaran transaksi terkait judi
    online
     cenderung meningkat. Sebab, berdasarkan data PPATK, pada tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.
    Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.
    Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi
    online
    yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
    Menanggapi data dan fakta tersebut, presiden
    Prabowo
    Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi judi
    online
    .
    Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ditanya mengenai pesan Presiden mengenai permasalahan judi
    online
    .
    “Terkait judi
    online
    , dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi
    judi online
    . Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    “Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” katanya lagi.
    Meutya juga menyebut bahwa Prabowo secara tegas mengatakan judi
    online
    harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu.
    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’,” ujar Meutya.
    Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut dia, Presiden dalam sidang kabinet paripurna menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi judi
    online
    , narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
    “Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi
    online
    , yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu.
    Kemudian, Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta agar penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut. Bahkan, pesan tersebut diminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri.
    “Yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Kepala PPATK mengungkapkan terjadi peningkatan perputaran transaksi terkait judi
    online
    pada 2024. Hal itu diungkapkannya saat menjabarkan data dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu ini.
    “Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen,” ujar Ivan, Rabu.
    Bahkan, Ivan mengungkapkan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi
    online
    .
    “Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin
    addict
    -nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” katanya.
    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi
    online
    berdasarkan nominal deposit di rekening bank.
    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.
    Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.
    Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi
    online
    semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi
    online
    dengan nominal yang lebih kecil.
    Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.
    “Umur pemain judi
    online
    cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Donald Trump Lebih Dalam, Si ‘Houdini’ Politik AS

    Mengenal Donald Trump Lebih Dalam, Si ‘Houdini’ Politik AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump akan kembali menduduki posisi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Calon Partai Republik itu dipastikan menang setelah melewati ambang batas electoral college 270 suara mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Kemenangan Trump ini membuatnya dijuluki sebagai ‘Houdini’ politik AS. Hal ini disebabkan kemampuan Trump untuk lolos dari berbagai cobaan seperti yang dilakukan pesulap terkenal Harry Houdini dengan atraksi borgolnya.

    Karir politik Trump sendiri dikenal mengalami gonjang-ganjing dan kontroversi. Pasalnya, Trump tidak memulai karir sebagai politisi melainkan pebisnis dan juga tokoh televisi.

    Karir Politik Trump

    Terlahir kaya dan tumbuh sebagai pengusaha real estat playboy, Trump awalnya dikenal sebagai ‘selebritis’. Ia memiliki sejumlah properti di berbagai kota besar AS seperti New York dan Las Vegas, dan juga bermain dalam sejumlah film.

    Awal mulanya, Trump terkenal terutama karena karakternya yang kejam dalam acara realitas “The Apprentice,” serta karena membangun gedung-gedung mewah dan resor golf, dan juga karena istrinya Melania, seorang mantan model fesyen.

    Kenaikan jabatan politiknya sangat cepat. Pada tahun 2016, ia menentukan sikap untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) AS melawan calon Partai Demokrat yang juga istri mantan Presiden Bill Clinton, Hillary Clinton.

    Dalam kampanyenya, Trump membuat jutaan orang terkesima oleh serangannya politiknya. Bahasanya yang kasar, janjinya untuk mengusir imigran ilegal, dan kemewahan mencolok merupakan hal penting yang ia bawa kepada warga Amerika kerah biru yang tertindas oleh globalisasi dan de-industrialisasi.

    Narasi dan kampanyenya ini membawa Trump memenangkan pilpres 2016 lalu melawan Clinton. Setelah dilantik pada 2017, Trump benar-benar melakukan manuver-manuver keras dan populis sesuai janji kampanyenya.

    Ia memulai program untuk mengusir imigran ilegal. Dirinya mulai menerapkan tarif terhadap produk China yang mengancam produsen Negeri Paman Sam.

    Di panggung dunia, Trump mengubah aliansi AS menjadi transaksi karena mitra yang bersahabat seperti Korea Selatan (Korsel) dan Jerman dituduh mencoba ‘merampok kita’. Sebaliknya, ia berulang kali memuji figur seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Xi Jinping dari China, dan diktator Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    Selama menjabat, ia semakin mendominasi Partai Republik. Manuver ini pun membuatnya berhasil menyingkirkan semua oposisi dan akhirnya memenangkan pembebasannya dalam dua proses pemakzulan terhadapnya.

    Penyerbuan The Capitol 2021

    Meski begitu, kepemimpinannya dalam periode 2017-2021 harus diakhiri setelah dirinya kalah dari rival Partai Demokrat, Joe Biden. Saat pemilihan 2020, ia menyebut proses tersebut telah dicurangi.

    Pendukungnya pun banyak yang percaya terhadap omongannya. Ia lalu menggalang kekuatan dari para pendukungnya sebelum mereka akhirnya menyerbu Gedung Kongres AS, The Capitol. pada 6 Januari 2021.

    “Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah menyerah. Itu tidak akan pernah terjadi. Anda tidak mengakui jika melibatkan kematian. Negara kita sudah muak. Kami tidak akan tahan lagi,” ucap Trump dalam demonstrasi ‘Save America March’ saat itu.

    Insiden ini sendiri belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS. Atas hal ini, Trimp menghadapi dakwaan menghasut massa untuk menyerang Capitol.

    Skandal Seks-Penipuan Pajak

    Trump tak bersih dari skandal. Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan dan Jaksa Agung New York pada 2021 menjatuhkan dakwaan terhadap organisasi bisnis milik Donald Trump dan kepala keuangan lamanya Allen Weisselberg atas kasus dugaan pengemplangan pajak.

    Investigasi yang menargetkan Trump Organization awalnya difokuskan pada bagaimana perusahaan yang berpusat di New York memperhitungkan pembayaran “uang tutup mulut” yang dilakukan mantan pengacara pribadi Trump Michael Cohen kepada bintang porno Stormy Daniels. Ini terjadi sesaat sebelum pemilihan presiden 2016.

    Namun penyelidikan berkembang setelah Cohen mengklaim Trump Organization melakukan kekeliruan dalam menyatakan nilai berbagai aset properti milikinya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dari kewajiban pajak yang lebih rendah.

    Dalam penyelidikan itu Donald Trump disebutkan menghasilkan sebanyak US$ 1,6 miliar (Rp 25 triliun) dari bisnisnya selama empat tahun menjadi presiden. Pendapatan usaha ini tidak dilaporkannya sehingga ia tidak pernah membayar pajak pendapatan dari bisnisnya.

    Trump sendiri terus menyatakan penolakannya terhadap tuduhan ini. Ia mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang dibuat untuk menjatuhkannya.

    Skandal Spionase

    Selain skandal seks dan pajak, Trump juga sempat terlibat dugaan spionase pada tahun 2023. Dalam kasus itu Trump didakwa atas pelanggaran menyimpan dokumen penting di rumahnya.

    Dalam laporan BNO News, tujuh dakwaan yang dilayangkan kepada Trump itu adalah retensi yang merugikan atas UU Spionase, konspirasi menghalangi keadilan, dan menahan dokumen negara. Selain itu, Trump didakwa menyembunyikan dokumen secara ilegal, menyembunyikan dokumen dalam penyelidikan federal, merencanakan teman untuk berbohong, hingga mengeluarkan pernyataan atau membuktikan palsu.

    Jika Trump terbukti bersalah dalam kasus ini, ia terancam dihukum maksimal hingga 100 tahun penjara. Namun, hakim juga bisa tidak memvonis Trump hukuman penjara sama sekali.

    FBI sendiri telah mengambil sekitar 11.000 dokumen setelah memberikan surat perintah penggeledahan di resornya di Mar-a-Lago, Florida. Dalam kasus ini, Trump juga dapat menghadapi tuduhan menghalangi penyelidikan setelah menghabiskan berbulan-bulan menolak upaya untuk memulihkan dokumen tersebut.

    (sef/sef)

  • RI Darurat Judi Online, Ini Perintah Prabowo Sebelum ke China-AS

    RI Darurat Judi Online, Ini Perintah Prabowo Sebelum ke China-AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto akan berkunjung ke luar negeri pada 8-24 November 2024 dalam rangkaian acara KTT APEC. Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden pada hari ini, Rabu (6/11/2024), Prabowo menitip 4 hal ke jejeran menteri di Kabinet Merah Putih.

    Kepala Komunikasi Kantor Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, salah satu yang ditekankan Prabowo adalah persoalan judi online.

    Selain itu juga persoalan narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

    “Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, jaksa agung, kepolisian, yang diminta oleh Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” kata Hasan dalam keterangan pers.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan sesuai arahan Prabowo, maka semua pihak harus memerangi judi online.

    “Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” kata Meutya.

    Ia mengatakan Prabowo menegaskan soal dampak judi online yang memakan korban masyarakat kecil. Sehingga, tidak boleh ada kongkalikong dalam pemberantasannya.

    “Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik,” Meutya menuturkan.

    Ia mengatakan perbaikan sistem secara masif di internal Komdigi saat ini belum bisa dilakukan. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung terkait kasus judi online yang melibatkan oknum di lingkungan Komdigi.

    “Jadi teman-teman mohon bersabar, setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian, langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup,” ia menjelaskan.

    Sebagai informasi, per 3 November sejak Meutya Hafid dilantik sebagai Menkomdigi selama 2,5 minggu, Komdigi telah memblokir lebih dari 220 ribu konten terkait judi online di internet.

    “Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu, tapi untuk teman-teman pahami juga ini mungkin dalam kurun waktu 2 setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Belum cukup, kita akan kejar terus,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Presiden minta penegak hukum tak ragu tindak tegas judi online

    Presiden minta penegak hukum tak ragu tindak tegas judi online

    Penegak hukum tidak ragu dalam menindak tegas terhadap empat tindak kejahatan: judi daring, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak tegas terhadap empat tindak kejahatan, yakni judi daring (online), narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

    “Presiden menekankan ada empat persoalan penting yang tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, kedua adalah persoalan narkoba, ketiga persoalan penyelundupan, dan keempat soal korupsi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

    Sebelum bertolak melakukan kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri untuk membahas sejumlah isu, antara lain penegakan hukum terhadap empat tindak kejahatan itu.

    Terkait empat persoalan tersebut, Presiden meminta Kejaksaan Agung hingga kepolisian tidak ragu menindak tegas kasus tersebut.

    “Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, Jaksa Agung, kepolisian yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu, untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” kata Hasan.

    Dalam pengarahan sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo mulai melaksanakan perjalanan ke luar negeri pada hari Jumat (8/11).

    Presiden akan melakukan tiga kunjungan kehormatan, yakni ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris serta menghadiri dua konferensi tingkat tinggi (KTT), yakni KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

    Meski menyatakan bahwa ingin fokus melakukan urusan dalam negeri, Presiden mengatakan bahwa kunjungan luar negeri ini sangat strategis dan positif.

    “Banyak dampaknya untuk mengembangkan potensi-potensi kerja sama dan ekonomi Indonesia. Maka, beliau menjalankan perjalanan ke luar negeri,” kata Hasan.

    Baca juga: Presiden Prabowo bawa kepentingan bangsa dalam lawatan ke luar negeri
    Baca juga: Prabowo teken perpres tentang kementerian dan badan

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR imbau militer tak terlibat tangani kasus warga sipil

    Anggota DPR imbau militer tak terlibat tangani kasus warga sipil

    “TNI seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya di bidang pertahanan, sementara penanganan perkara sipil harus tetap menjadi ranah aparat penegak hukum sipil,”Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengimbau agar personel militer atau TNI tidak terlibat dalam penanganan kasus yang melibatkan warga sipil setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan TNI.

     

    Dia menjelaskan MoU tersebut mencakup berbagai aspek kerja sama antara Kejagung dan TNI, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan di dalam Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Selain itu, MoU itu juga memuat dukungan TNI untuk membantu pelaksanaan tugas Kejaksaan.

     

    “TNI seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya di bidang pertahanan, sementara penanganan perkara sipil harus tetap menjadi ranah aparat penegak hukum sipil,” kata Amelia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

     

    Menurut dia, dasar hukum bagi MoU ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021, yang memberikan tugas penting kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam mengoordinasikan teknis penuntutan oleh Oditurat dan menangani kasus-kasus koneksitas antara militer dan sipil.

     

    Meskipun mendukung MoU ini, dia menilai bahwa pelibatan TNI dalam penanganan kasus di Kejaksaan harus berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, khususnya dalam konteks penuntutan yang melibatkan Oditur Militer.

     

    “Kami mendukung MoU ini, tetapi harus tetap memastikan bahwa pelibatan TNI tidak mengganggu batasan-batasan yang ada. Terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan warga sipil, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” katanya.

     

    Salam era digital seperti saat ini, menurutnya transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Semua langkah yang diambil oleh institusi negara, termasuk Kejaksaan dan TNI, harus berada di bawah pengawasan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

     

    MoU itu pun menurutnya menjadi sorotan banyak pihak, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara peran TNI dan aparat penegak hukum sipil dalam menangani kasus-kasus hukum di Indonesia.

     

    “Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama antar lembaga negara dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus Ronald Tannur, Kejagung Dalami Peran Zarof Ricar

    Kasus Ronald Tannur, Kejagung Dalami Peran Zarof Ricar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa pensiunan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) dan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Rabu (6/11/2024). Kejagung ingin mendalami lebih jauh peran Zarof Ricar dalam kasus ini.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih jauh peran antara Zarof Ricar dengan tiga hakim, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

    “Penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini,” kata Harli kepada wartawan Rabu (6/11/2024).

    Menurut Harli, penyidik ingin menggali peran Zarof Ricar, apakah dia sudah lama mengenal ketiga hakim tersebut atau hanya berkomunikasi saat menangani kasus Ronald Tannur.

    “Apakah memang ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya,” kata dia.

    “Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, siapa yang menghubungkan antara ZR dengan ketiga hakim ini,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kejagung memeriksa pensiunan MA Zarof Ricar dan tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, anak dari mantan anggota DPR yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan ibu Gregorius Ronald Tannur, MW sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya tersebut.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik seusai memeriksa yang bersangkutan pada Senin (4/11/2023). Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Meirizka Widjaja langsung ditahan.

     

  • Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya

    Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Zarof Ricar dan 3 Hakim PN Surabaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaa Agung (Kejagung) melanjutkan pemeriksaan terhadap eks pensiunan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur yang menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan mulai dilakukan pada Rabu (6/11/2024) siang ini.

    “Hari ini pemeriksaan lanjutan tiga oknum hakim dan ZR di Kejagung,” kata Harli saat dihubungi.

    Harli tak membeberkan secara detail agenda pemeriksaan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Zarof, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo merupakan pemeriksaan lanjutan.

    Saat disinggung terkait kemungkinan kembali memeriksa Ronald Tannur di Surabaya, Harli membantahnya. “Hari ini tidak ada (pemeriksaan Ronald Tannur),” ungkap Harli.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya tersebut.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik seusai memeriksa yang bersangkutan pada Senin (4/11/2023). Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Meirizka Widjaja langsung ditahan.