Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Bappenas Dukung Sri Mulyani Potong 50% Anggaran Perdin Kementerian/Lembaga

    Bappenas Dukung Sri Mulyani Potong 50% Anggaran Perdin Kementerian/Lembaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengimbau seluruh kementerian/lembaga untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini.

    Sekretaris Utama Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti meyakini, pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga setengah bukanlah suatu yang sulit.

    “Kan cuma 50%, yang enggak penting-penting disisir lagi saja, kalau enggak terlalu mendesak kembaliin,” jelas Teni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Sebagai informasi, sebelumnya Sri Mulyani meminta anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%. Artinya, pemangkasan memungkinkan lebih besar dari 50%. 

    Dia menerbitkan imbauan tersebut dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan bapak Presiden RI [Prabowo Subianto] dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulisnya dalam salinan surat yang Bisnis terima, dikutip pada Minggu (10/11/2024). 

    Dalam surat tersebut yang ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, tercantum tujuh poin seputar penghematan tersebut. 

    Sri Mulyani meminta para menteri maupun pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L. 

    Kendati demikian, Bendahara Negara tersebut mengecualikan penghematan perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. 

    Selain itu, juga untuk belanja perjalanan dinas tetap seperti untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase. 

    Oleh karena itu, Sri Mulyani turut meminta para K/L untuk melakukan revisi terkait belanja perjalanan dinas dalam DIPA 2024. 

  • Menkomdigi: Perang Melawan Judi "Online" adalah Upaya Jangka Panjang, Tak Dibatasi Waktu Nasional 12 November 2024

    Menkomdigi: Perang Melawan Judi "Online" adalah Upaya Jangka Panjang, Tak Dibatasi Waktu Nasional 12 November 2024

    Menkomdigi: Perang Melawan Judi “Online” adalah Upaya Jangka Panjang, Tak Dibatasi Waktu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital
    Meutya Hafid
    menyatakan, upaya untuk memberantas
    judi online
    harus terus berlanjut hingga benar-benar tuntas.
    Meutya pun menyebutkan bahwa upaya pemberantasan judi online selayaknya perang yang tidak dibatasi waktu.
    “Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu,” kata Meutya dalam keterangan pers, Selasa (12/11/2024).
    Meutya menyatakan, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak sampai tuntas.
    Pemberantasan judi online juga harus mendapat perhatian khusus dair negara karena masyarakat kecil yang kerap menjadi korbannya.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan supaya pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi.
    “Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Meutya.
    Pada Senin (11/11/2024) kemarin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menggelar rapat dengan sejumlah pejabat pemerintah membahas bantuan teknis dan personil untuk memperkuat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memberantas judi online.
    Rapat itu turut dihadiri oleh Meutya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo menekankan kepada jajarannya untuk tidak main-main dalam mengatasi masalah judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung secara tertutup di Istana, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).
    “Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga adalah persoalan penyelundupan, dan yang keempat adalah soal korupsi,” ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana.
    Hasan menambahkan, Prabowo meminta agar penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut.
    Ia juga menerangkan, Presiden telah meminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri terkait penindakan itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L). Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. 

    Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, langkah Sri Mulyani ini merupakan kebijakan Presiden dalam rangka efisiensi. Trubus menyebut dana hasil potongan ini bisa dipakai untuk hal-hal lain. 

    “Dana potongan bisa dipakai untuk bantuan program makan siang gratis atau sektor pendidikan, dan kesehatan. Hasil potongan juga bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” kata Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (12/11/2024). 

    Trubus menambahkan kebijakan ini merupakan langkah positif untuk efisiensi karena menurutnya sudah sejak lama perjalanan dinas menggerus dana besar dan membebani APBN. 

    Adapun menurut Trubus perjalanan dinas ini hal yang rawan dikorupsi, maka dari itu pemerintah tidak ingin hal ini terjadi dan perjalanan dinas dilakukan memang ketika diperlukan. 

    “Sekarang semua serba digital, data bisa diakses digital. Jika memang butuh data dari kabupaten atau wilayah bisa diakses secara digital tak perlu datang ke lokasinya,” pungkasnya. 

    Sri Mulyani Potong Anggaran Perjalanan Dinas 50%

    Para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian dan lembaga tak bisa ke luar kota atau ke luar negeri sering-sering lagi. Alasannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L).

    Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. Pemangkasa anggaran ini tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

  • Kejagung Periksa Bekas Anak Buah Eks Mendag Tom Lembong

    Kejagung Periksa Bekas Anak Buah Eks Mendag Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Jenderal di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan anak buah dari tersangka eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong itu berinisial SA. 

    “Saksi yang diperiksa terkait importasi gula yaitu SA selaku Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan tahun 2016,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).

    Selain SA, penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung juga memeriksa telah SH selaku Kasubdit Hasil Industri pada Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis pada 2015.

    Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terkait tersangka Tom Lembong.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015. 

    Hanya saja, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

  • Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu mobilisasi korps Bhayangkara ke Kejagung saat menangani kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny Harman mempertanyakan soal isu mobilisasi dari Mabes Polri untuk “menekan” Kejaksaan RI saat menangani kasus timah.

    Padahal, kata Benny, seharusnya kepolisian justru mendukung Kejagung untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan Sumber daya alam (ADN) timah di Bangka Belitung.

    “Pernyataannya adalah saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya ada apa? Bukankah kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan SDA kita khususnya timah ini?” tanya Benny.

    Kemudian, Listyo mengatakan bahwa isu tersebut merupakan upaya untuk membenturkan kepolisian dengan Korps Adhyaksa. Dia juga menekankan isu tersebut kebetulan menyeruak saat penanganan kasus mega korupsi timah.

    “Bahwa pada saat penamganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab pak. Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-framing,” kata Listyo.

    Namun demikian, Listyo menegaskan apabila ada anggotanya terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu, maka dirinya meminta Kejagung untuk memproses anggotanya.

    “Tapi dalam hal ini saya sampaikan, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, Saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” tambahnya.

    Dia juga mewanti-wanti kepada internal maupun pihak lainnya jangan macam-macam dalam kasus ini lantaran hal tersebut telah merugikan negara ratusan triliun. 

    “Jadi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi. Dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini,” pungkasnya.

  • Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Agenda 100 Hari Trump, Terobosan Ekonomi hingga Penghentian Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Selasa pekan lalu, calon Partai Republik itu berhasil melewati batas ambang kemenangan yakni 270 electoral vote dalam melawan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Sejumlah pihak pun mulai memprediksi seperti apa program kerja 100 hari Trump saat kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang. Prakiraan terhadap Trump dibuat dengan mempertimbangkan posisinya yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021 dan juga janji-janji kampanyenya.

    Newsweek menuliskan bahwa 100 hari pertama pemerintahannya kemungkinan akan difokuskan pada pemenuhan beberapa janji kampanye utamanya terkait imigrasi dan ekonomi, serta pengangkatan pejabat kabinet utama.

    Ekonomi

    Ekonomi adalah hal yang membantu Trump meraih masa jabatan kedua, dan kemungkinan akan menjadi prioritas dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika secara umum tidak senang dengan arah negara dan ekonomi saat ini.

    Trump telah menganjurkan kebijakan seperti menghapus pajak atas upah yang diberikan kepada karyawan yang menerima tip. Sebuah memo dari Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise, yang dilaporkan Axios, mengindikasikan bahwa Partai Republik DPR akan fokus pada pemotongan pajak dan pemotongan belanja pemerintah.

    Anggota DPR Partai Republik dari Maryland, Andy Harris, mengatakan bahwa ia yakin Partai Republik cenderung meloloskan beberapa kebijakan ini, termasuk janjinya untuk memotong pajak atas tip, dalam paket rekonsiliasi awal, dan RUU rekonsiliasi yang lebih besar yang membahas pajak untuk Tahun Anggaran 2026.

    Namun, ada beberapa batasan untuk rekonsiliasi. Apa pun dalam RUU ini harus terkait langsung dengan pengeluaran dan pendapatan, sehingga proses ini tidak dapat digunakan untuk memberlakukan aspek lain dari agenda Trump.

    Imigrasi

    Trump juga diperkirakan akan fokus pada isu imigrasi di hari-hari awal masa jabatannya. Karoline Leavitt, sekretaris pers nasional Trump, mengatakan kepada Fox News bahwa segera setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang, agenda hari pertamanya adalah meluncurkan deportasi massal imigran gelap yang tinggal di negara tersebut.

    “Ia dapat melakukannya dengan mencabut status perlindungan sementara yang saat ini memungkinkan para migran untuk bekerja secara legal di AS atau menggunakan polisi setempat untuk program deportasi,” demikian dilaporkan NPR.

    Namun, upaya ini kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan. Menurut Dewan Imigrasi Amerika, hal ini akan menelan biaya US$ 7,3 miliar (Rp 114 triliun). Upaya untuk melakukan deportasi massal juga kemungkinan akan menghadapi banyak tantangan hukum dan logistik.

    Minyak

    Trump juga telah berjanji bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak fracking dan penggunaan minyak pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden.

    Fracking, atau pengeboran sisa-sisa minyak bumi, muncul sebagai isu utama di Pennsylvania, negara bagian yang dimenangkannya dengan selisih suara tipis.

    “Saya ingin menutup perbatasan dan saya ingin mengebor, mengebor, mengebor,” kata Trump kepada Fox News, Desember 2023.

    Scalise, dalam memonya kepada rekan-rekannya di DPR, juga menulis bahwa prioritasnya adalah ‘melepaskan energi Amerika’ dengan mengamanatkan penjualan sewa, membuka lahan federal untuk ‘peningkatan eksplorasi dan produksi energi’ dan mencabut kebijakan lingkungan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden.

    Isu Gender

    Sehubungan dengan perang budaya, Trump juga berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif bagi sekolah yang mendorong ‘teori ras kritis’ atau ‘kegilaan gender’ pada hari pertama.

    Partai Republik telah berupaya untuk meloloskan undang-undang yang melarang sekolah membahas orientasi seksual dan identitas gender kepada beberapa siswa, dengan alasan topik tersebut seharusnya ditangani oleh orang tua daripada guru.

    Tetapi para kritikus memandang kebijakan ini sebagai upaya untuk secara tidak adil menargetkan anggota komunitas LGBTQ+.

    Perang Rusia-Ukraina

    Trump juga mengatakan akan mencoba membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan pada hari pertama masa jabatannya.

    “Mereka sekarat, Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” kata Trump pada 2023 di CNN.

    Trump sendiri telah mengadakan panggilan telepon bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump mengingatkan Putin tentang kehadiran militer AS yang cukup besar di Eropa, namun di sisi lain, Trump juga menyebut bahwa pihaknya sangat menantikan untuk bisa menyelesaikan perang Ukraina segera.

    “Trump secara singkat mengangkat masalah ‘tanah’ dalam panggilannya dengan Putin,” ujar informasi seorang sumber kepada Washington Post yang juga dimuat AFP.

    “Trump juga menyatakan minatnya untuk melakukan percakapan lebih lanjut guna membahas penyelesaian perang Ukraina segera.”

    Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Namun ia tidak merinci pemikirannya terkait upaya perdamaian tersebut.

    Di sisi lain, Trump dan sekutunya telah mengecam pendanaan AS untuk Ukraina. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hal itu membantu mendanai hubungan korup yang pro-perang antara perusahaan pertahanan dan para pengkritik kebijakan luar negeri.

    Kabinet

    Hari-hari awal kepresidenan Trump juga dapat ditentukan oleh penunjukan anggota kabinet. Ia diharapkan mulai memilih calon untuk peran masa depan seperti jaksa agung atau posisi yang mengawasi perbendaharaan, pertahanan, dan perbatasan dalam beberapa minggu mendatang.

    Pada tahun 2017, sebagian besar calonnya menerima dukungan bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat. Hanya Betsy Devos, yang dinominasikan untuk memimpin Departemen Pendidikan, yang menerima penolakan dari beberapa anggota Partai Republik.

    Pada hari-hari setelah kemenangannya, Trump mengumumkan satu posisi penting di Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa ia berencana untuk menunjuk penasihat senior kampanyenya Susie Wiles sebagai kepala stafnya, sebuah posisi yang tidak perlu disetujui Senat untuk dikonfirmasi.

    Spekulasi sudah beredar luas tentang siapa yang akan dipilih Trump untuk peran-peran penting ini. Nama-nama seperti Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk, Richard Grennell dan Mike Pompeo telah diajukan sebagai calon yang akan ditunjuk. Namun Trump belum memberikan komentar publik tentang siapa yang akan ia tunjuk dalam kabinetnya.

     

    (luc/luc)

  • Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi Nasional 11 November 2024

    Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi Nasional 11 November 2024

    Dicecar soal Isu Penguntitan Jampidsus, Kapolri: Upaya Membenturkan Institusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicecar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman terkait isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (
    Jampidsus
    ) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Ardiansyah beberapa waktu lalu.
    Sebagai informasi, sempat ada peristiwa dugaan penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terhadap Jampidsus pada pertengahan Mei lalu.
    Diisukan penguntitan itu terkait penanganan kasus dugaan
    korupsi timah
    yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
    Merespons ini, Kapolri menjelaskan bahwa isu tersebut hanya upaya membenturkan dua institusi penegak hukum.
    “Jadi sekali lagi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini,” kata Sigit menjawab Benny di Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
    Kapolri menjelaskan narasi yang menyebut anggota polisi menguntit Jampidsus tidak benar.
    Sigit juga telah meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memproses jika ada anggotanya yang terlibat
    kasus timah
    .
    “Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-
    framing
    tapi dalam hal ini saya sampaikan pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” ujar Sigit.
    Lebih lanjut, Kapolri menekankan pihaknya bersinergi dalam penanganan kasus tersebut agar benar-benar tuntas.
    “Sebaliknya, kita juga sama-sama berkolaborasi bekerja sama, sehingga masalah pengelolaan timah itu betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum,” kata Sigit.
    Adapun dalam rapat Komisi III DPR RI, Benny menanyakan Kapolri soal alasan jajaran Polri memobilisasi massa ke Kejagung terkait kasus korupsi timah.
    Dia juga mengatakan seharusnya Polri dan Kejaksaan berada dalam satu gerbong untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dikorupsi.
    “Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak?” tanya Benny dalam rapat.
    Benny mengaku selama ini tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya itu.
    “Mungkin Bapak tidak perlu menjawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah, saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit,” imbuh Benny.
    Dia menambahkan, hal yang sama juga sudah ditanyakan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Namun, saat itu Jaksa Agung enggan menjawab.
    “Dan memang beliau tidak mau menjawab, karena sulit. Cuma saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak menjawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini. Itu yang saya tanya,” ujar Benny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Pangkas 50% Anggaran Dinas Kementerian/Lembaga – Espos.id

    Sri Mulyani Pangkas 50% Anggaran Dinas Kementerian/Lembaga – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

    Esposin, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50% untuk tahun anggaran (TA) 2024.

    Arahan tersebut tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar K/L melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024. 

    Arahan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

    Pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.

    Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.

    Ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.

    Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

    Kelima, K/L melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup K/L masing-masing.

    Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

    Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh K/L, maka K/L atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bantahan Keras Iran Usai Dituduh Rencanakan Bunuh Trump

    Bantahan Keras Iran Usai Dituduh Rencanakan Bunuh Trump

    Washington DC –

    Iran membantah dengan keras tudingan merencanakan pembunuhan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Iran menganggap tudingan yang beredar itu seperti komedi rendahan.

    Bantahan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dia berharap AS dan Iran mulai membangun rasa saling percaya.

    “Sekarang, skenario baru dibuat-buat, karena pembunuh tidak ada dalam kenyataan, penulis naskah didatangkan untuk membuat komedi kelas tiga,” kata Araghchi dalam sebuah posting di X seperti dilansir Reuters, Minggu (10/11/2024).

    Dia merujuk pada dugaan rencana yang menurut Washington diperintahkan oleh Garda Revolusi Iran untuk membunuh Trump. Araghchi menegaskan Iran menghormati pilihan rakyat AS.

    “Rakyat Amerika telah membuat keputusan mereka. Dan Iran menghormati hak mereka untuk memilih Presiden pilihan mereka. Jalan ke depan juga merupakan sebuah pilihan. Itu dimulai dengan rasa hormat,” kata Araghchi.

    Dia menegaskan Iran tak ingin memiliki senjata nuklir. Dia mengatakan kebijakan Iran selama ini didasarkan pada ajaran Islam dan perhitungan keamanan.

    “Iran TIDAK mengejar senjata nuklir, titik. Ini adalah kebijakan yang didasarkan pada ajaran Islam dan perhitungan keamanan kami. Membangun kepercayaan diperlukan dari kedua belah pihak. Ini bukan jalan satu arah,” ujarnya.

    “Iran akan bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Ada kemungkinan pembicaraan rahasia antara Teheran dan Washington akan terjadi. Jika ancaman keamanan terhadap Republik Islam dihilangkan, apa pun mungkin terjadi,” kata analis yang berbasis di Teheran, Saeed Laylaz.

    Saat berhadapan dengan musuh bebuyutan Israel, para pemimpin ulama Iran juga khawatir tentang kemungkinan terjadinya perang habis-habisan di wilayah tersebut. Israel saat ini terlibat dalam konflik dengan sekutu Teheran di Gaza dan Lebanon.

    AS Dakwa Pria Iran Rencanakan Pembunuhan Trump

    Sebelumnya, Pemerintah AS telah mengajukan tuntutan terhadap seorang pria Iran terkait dugaan rencana pembunuhan Trump. Dilansir BBC, Sabtu (9/11), Departemen Kehakiman AS pada hari Jumat membuka dakwaan terhadap Farhad Shakeri (51) yang dituduh ditugaskan untuk ‘memberikan rencana’ membunuh Trump.

    Pemerintah AS mengatakan Shakeri belum ditangkap dan diyakini berada di Iran. Dalam pengaduan pidana yang diajukan di pengadilan Manhattan, jaksa menuduh bahwa seorang pejabat di Garda Revolusi Iran memerintahkan Shakeri pada bulan September menyusun rencana untuk mengawasi dan membunuh Trump.

    “Departemen Kehakiman telah mendakwa seorang aset rezim Iran yang ditugaskan oleh rezim tersebut untuk mengarahkan jaringan rekan kriminal untuk melanjutkan rencana pembunuhan Iran terhadap targetnya, termasuk Presiden terpilih Donald Trump,” kata Jaksa Agung AS Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Jalankan Arahan Prabowo, Sri Mulyani Beri Imbauan Soal Perdin

    Jalankan Arahan Prabowo, Sri Mulyani Beri Imbauan Soal Perdin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh K/L untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini. 

    Sri Mulyani meminta anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%. Artinya, pemangkasan memungkinkan lebih besar dari 50%. 

    Dia menerbitkan imbauan tersebut dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan bapak Presiden RI [Prabowo Subianto] dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulisnya dalam salinan surat yang Bisnis terima, dikutip pada Minggu (10/11/2024). 

    Dalam surat tersebut yang ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, tercantum tujuh poin seputar penghematan tersebut. 

    Sri Mulyani meminta para menteri maupun pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L. 

    Kendati demikian, Bendahara Negara tersebut mengecualikan penghematan perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. 

    Selain itu, juga untuk belanja perjalanan dinas tetap seperti untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase. 

    Oleh karena itu, Sri Mulyani turut meminta para K/L untuk melakukan revisi terkait belanja perjalanan dinas dalam DIPA 2024. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyampaikan bahwa Prabowo memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penghematan biaya dalam rangka efisiensi dan tidak ada biaya yang terhamburkan. 

    “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Bima di SICC Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

    Bukan kali pertama seorang presiden meminta penghematan belanja perjalanan dinas. Tak heran juga, anggaran perjalanan dinas selalu menjadi yang dipangkas dalam rangka penghematan. 

    Pasalnya pada 2023 lalu, Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai RI 1, menyindir pemerintah daerah dari Rp10 miliar anggaran stunting, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli bahan makanan pencegah stunting. Sementara sisanya habis untuk melakukan perjalanan dinas hingga rapat. 

    Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dari para pegawai negari sipil (PNS) sepanjang 2023 yang membuat negara rugi hingga Rp39,26 miliar. 

    Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023.  

    Bahkan, BPK juga menemukan adanya perjalanan dinas fiktif senilai Rp9,3 juta. Hal tersebut berupa pembayaran atas akomodasi yang fiktif yang dilakukan oleh BRIN (Rp6,83 juta) dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Rp2,45 juta).