Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk, serta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan SDM bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan memberikan arahan dalam rapat terbatas di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk Menteri Pertanian mencari skema dan mencari terobosan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pupuk kita aman, bahkan jika memungkinkan melakukan revitalisasi-revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pras mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan ketersediaan pupuk aman untuk meningkatkan produksi, serta mewujudkan swasembada pangan.

    Guna menurunkan harga pupuk agar lebih terjangkau dan meringankan biaya produksi petani, Presiden meminta Mentan Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk agar operasionalnya lebih efisien.

    Selain membahas soal ketahanan pangan, Presiden juga meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama bidang STEM.

    “Beliau juga memang mendapat tugas khusus untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan di antaranya teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam-sumber daya alam mineral yang kita miliki,” tambah Pras.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Geng kriminal asal China dilaporkan telah mengumpulkan uang sebanyak US$1 miliar (Rp16,5 triliun) dalam 3 tahun. Uang itu didapatkan dari para korban yang terjerat penipuan lewat beragam modus.

    Di antaranya modus pesan teks yang memancing pengguna untuk menekan tautan berbahaya. Isinya bisa berupa tagihan denda palsu, yang berakibat ke pencurian identitas dan pembobolan akun keuangan. Hal ini diungkap Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).

    Sebagai bagian dari aksi penipuan, geng maling memanfaatkan perangkat yang mampu menyimpan banyak kartu SIM sekaligus (SIM farm) dan dioperasikan dari jarak jauh.

    Lokasinya di mana saja, mulai dari bengkel mobil hingga ruang kantor bersama, untuk mengirimkan ribuan pesan tipuan kepada warga AS untuk dibobol rekeningnya.

    “Satu orang di ruangan dengan jaringan SIM farm dapat mengirimkan pesan teks sebanyak yang dapat dikirimkan oleh 1.000 nomor telepon,” ujar Adam Parks, asisten agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, kepada The Wall Street Journal, dikutip dari Independent, Kamis (16/10/2025).

    Pesan palsu itu akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang memungkinkan penipu melacak penekanan tombol, password, dan informasi keuangan yang dimasukkan ke HP.

    Dari sana, kelompok kriminal memasang informasi yang dicuri ke dompet Google dan Apple di Asia, lalu menghubungkan dompet ini kembali ke telepon seluler para pekerja lepas di AS.

    Para pekerja ini menggunakan informasi palsu untuk membeli kartu hadiah (gift card), iPhone, dan barang berharga lainnya yang kemudian dikirim ke China, menurut para ahli.

    Petugas pemerintahan di seluruh AS, mulai dari Florida, Massachusetts, Texas, Colorado, California, Minnesota, dan Washington, D.C., telah memperingatkan masyarakat tentang modus penipuan ini. Biasanya diistilahkan sebagai ‘smishing’, menggabungkan ‘SMS’ dan ‘phishing’.

    “Masyarakat diminta mengabaikan pesan-pesan semacan ini dan segera melapor ke Komisi Perdagangan Federal (FTC),” kata Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb.

    “Kami tidak tahu siapa dalang ini,” ujar Jennifer Givner, juru bicara Otoritas Jalan Tol Negara Bagian New York, kepada NBC News pada Maret 2025, di tengah maraknya penipuan smishing yang berpura-pura pengguna berutang uang kepada sistem tol E-ZPass.

    “Kami hanya tahu penipuan ini terus terjadi dan terus berubah setiap beberapa hari,” ia menambahkan.

    Tahun lalu, hampir 6.000 laporan masuk ke FBI terkait penipuan berbasis teks yang terkait dengan tagihan tol.

    Para peneliti mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka melacak sekitar 330.000 penipuan dengan modus tagihan tol dalam sehari pada bulan lalu. Jumlah itu naik 3 kali lipat dari yang dihimpun pada Januari 2024.

    Skema penipuan ini sudah sangat mapan, sehingga kelompok kriminal menjual perangkat keras siap pakai di Telegram untuk menjalankan kejahatan siber ini.

    Pengguna HP diperingatkan untuk tidak menanggapi permintaan dari nomor yang tidak dikenal atau memasukkan detail pembayaran ke situs web pemerintah yang tidak resmi.

    Meskipun kejadian ini marak di Amerika Serikat (AS), namun pola penipuan yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus waspada di internet!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Pantau Penertiban Lahan Sawit Bermasalah, Fokus Kembalikan Aset Negara

    Prabowo Pantau Penertiban Lahan Sawit Bermasalah, Fokus Kembalikan Aset Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dengan agenda pembahasan penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah.

    Usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, turut memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkembangan penertiban lahan sawit yang melanggar izin dan batas kawasan.

    “Tadi juga hadir Bapak Menteri Pertahanan. Beliau selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan,” ujar Prasetyo di Jakarta.

    Prasetyo menekankan bahwa rapat yang berlangsung dari pagi hingga siang itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.

    Menurutnya, dalam rapat tersebut Menteri Pertahanan menyampaikan laporan periodik mengenai capaian Satgas, termasuk jumlah luasan lahan sawit yang berhasil dikembalikan kepada negara akibat ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaannya.

    “Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara, karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran,” tandas Prasetyo.

    Sebelumnya, Prabowo telah memerintahkan TNI, Jaksa Agung, hingga BPK dalam upaya penyitaan 100.000 hektare (Ha) lahan sawit ilegal. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

    Hal pernah disampaikan Prabowo dalam Dialog “A Meeting of Minds” dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya. 

    Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

    “Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.

    Dia menekankan bahwa pemerintah telah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare lahan sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.

    “Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

    Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui putusan pengadilan.

    “Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tandas Prabowo.

  • Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memastikan jaksa memiliki sistem untuk memonitor Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menegaskan, sistem keuangan Kopdes Merah Putih harus berjalan dengan transparan.

    Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Bimbingan Teknis, dan Penyaluran Bantuan Permodalan Usaha (CSR) dari PT Agung Sedayu Group kepada 60 Kopdes Merah Putih di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025). Hadir Menteri Koperasi dan UKM Ferry Julianto, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Reda menyebut, jaksa akan membantu Kopdes untuk berkembang menjadi lembaga yang transparan. Menurutnya, kolaborasi antarpihak dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana, termasuk dengan melibatkan sektor swasta.

    “Melalui Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di setiap desa dan kelurahan, Kejaksaan RI melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) memiliki sistem untuk memonitor pengelolaan keuangan dan kegiatan desa secara transparan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memitigasi risiko penyalahgunaan dana serta memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujar Reda.

    Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Julianto menegaskan bahwa koperasi merupakan tiang utama perekonomian nasional. Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi benteng kesejahteraan rakyat.

    Ferry menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap ekonomi rakyat menjadi lebih produktif melalui koperasi.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dukungan berbagai pihak akan mendorong lahirnya desa mandiri dan berdaya saing di Provinsi Banten.

    “Surat keputusan untuk 1.551 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang telah diterbitkan. Kami mengapresiasi dukungan Kejaksaan RI melalui program Jaga Desa yang berperan aktif mengawal pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya bantuan CSR kepada Koperasi Merah Putih, kami berharap tercipta desa-desa mandiri dan maju, khususnya di Kabupaten Tangerang,” ujar Andra Soni.

    (aik/fca)

  • Baru 16 Bulan Menjabat, Kajari Kota Probolinggo Dipromosikan ke Kejati Jogjakarta

    Baru 16 Bulan Menjabat, Kajari Kota Probolinggo Dipromosikan ke Kejati Jogjakarta

    Probolinggo (beritajatim.com) – Gerbong mutasi di tubuh Korps Adhyaksa kembali bergulir. Salah satu pejabat yang ikut bergeser adalah Dodik Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo.

    Baru 16 bulan menjabat, Dodik mendapat promosi sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tertanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

    Dalam keputusan itu, Dodik menggantikan Muhammad Anshar Wahyuddin, yang kini bertugas di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI. Sementara jabatan Kajari Kota Probolinggo akan diisi oleh Lilik Setiawan, sebelumnya menjabat Kajari Aceh Tenggara.

    Dodik diketahui mulai memimpin Kejari Kota Probolinggo sejak akhir Juni 2024. Selama 1 tahun 4 bulan masa kepemimpinannya, ia dikenal aktif mendorong berbagai terobosan di bidang intelijen, datun, dan pelayanan hukum, serta tegas dalam penegakan hukum kasus korupsi. Saat ini, Kejari tengah menangani dua perkara dugaan korupsi yang telah masuk tahap penyidikan.

    “Untuk masalah mutasi, kami masih menunggu pelantikan. Yang pasti, bidang Pidsus sedang menangani dua perkara dugaan tindak pidana korupsi. Satu terkait pekerjaan di salah satu OPD lingkup Pemkot Probolinggo dan satu lagi dugaan penyimpangan dana hibah KONI,”Ujar Dodik Hermawan, Kajari Kota Probolinggo.

    Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Probolinggo, Herdiawan Prayudi, membenarkan terbitnya SK Jaksa Agung tersebut.

    Ia menyebut promosi yang diterima pimpinannya merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan selama bertugas di Kota Probolinggo.

    “Beliau menjabat selama 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, mendapat amanah baru sebagai Aspidsus Kejati Jogjakarta,” ujar Herdiawan.

    Menurutnya, selama kepemimpinan Dodik, Kejari Kota Probolinggo mencatat berbagai capaian penting di bidang Pidana Khusus (Pidsus), Datun, maupun inovasi pelayanan publik.

    Dalam bidang Pidsus, tercatat dua perkara korupsi telah masuk tahap penyidikan dengan penyelamatan keuangan negara mencapai Rp300 juta.

    Di bidang Datun, pemulihan keuangan negara tahun 2024 mencapai Rp1,7 miliar, tahun 2025 sebesar Rp1,5 miliar, serta penyelamatan keuangan negara hingga Rp26,4 miliar melalui bantuan hukum litigasi di PTUN.

    Tak hanya itu, Dodik juga melahirkan sejumlah inovasi pelayanan hukum seperti:

    Festival Literasi Hukum bagi pelajar se-Kota Probolinggo

    Pojok JPN (Jaksa Pengacara Negara)

    Program PERISAI (Isbat Nikah dan Perwalian Anak)

    Program JUARA (Jaksa Peduli Aset Negara)

    Program NGOPI AJA (Ngobrol Bareng Jaksa / Konsultasi Hukum Gratis)

    Serta layanan pengambilan dan pengantaran barang bukti gratis.

    Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Kejari Kota Probolinggo juga berhasil membentuk Rumah Restorative Justice (RJ) secara serentak di seluruh kelurahan.

    “Alhamdulillah, seluruh kelurahan di Kota Probolinggo kini sudah memiliki Rumah RJ,” pungkas Herdiawan. (ada/ted)

  • Sita 100.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Prabowo Perintahkan TNI Kawal Jaksa & BPK

    Sita 100.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Prabowo Perintahkan TNI Kawal Jaksa & BPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Jaksa Agung, hingga BPK dalam upaya penyitaan 100.000 hektare (Ha) lahan sawit ilegal. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Dialog “A Meeting of Minds” dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya. 

    Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

    “Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.

    Dia menekankan bahwa pemerintah telah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.

    “Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

    Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui keputusan pengadilan.

    “Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tandas Prabowo.

  • Cerita Prabowo Larang Anggota Keluarga Ikut Proyek saat jadi Menhan

    Cerita Prabowo Larang Anggota Keluarga Ikut Proyek saat jadi Menhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berbagi pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku melarang seluruh anggota keluarganya untuk terlibat dalam proyek atau kontrak pertahanan.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam. 

    “Saat malam pertama saya menjabat Menteri Pertahanan, saya panggil semua keponakan saya. Saya bilang, kalian tidak boleh ikut proyek atau kontrak apa pun di Kementerian Pertahanan. Pahami itu,” tegas Prabowo. 

    Namun, dia mengaku tetap menghadapi tantangan karena para pelaku bisnis Indonesia sangat kreatif.

    “Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, kamu tidak paham dunia pertahanan, cari bisnis lain,” ujarnya.

    Prabowo juga menceritakan bagaimana ia harus menolak beberapa perusahaan yang mencoba menawarkan proyek dengan cara-cara tidak etis. Ia menegaskan bahwa teladan harus dimulai dari pemimpin itu sendiri.

    “Korupsi itu penyakit. Kalau sudah stadium empat seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Tapi kalau tidak diberantas, korupsi bisa menghancurkan negara,” kata Prabowo. 

    Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan pula sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Salah satunya dengan menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka dan Belitung yang merugikan negara hingga miliaran dolar.

    “Kami dapat laporan ada seribu tambang timah ilegal di dua pulau itu. Saya langsung perintahkan latihan militer gabungan, kapal laut, pesawat, helikopter, drone kami blokir seluruh akses keluar-masuk. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa kami tahu muatannya,” jelasnya.

    Langkah tersebut berhasil menekan penyelundupan dan meningkatkan produksi timah nasional hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menindak pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit yang selama ini terabaikan. 

    “Saya menerima laporan ada lima juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Saya bilang, jalankan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung, BPK, audit dan tindak. Kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya,” tutur Prabowo. 

    Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal. 

    “Ada dua perkebunan masing-masing 50.000 hektare yang seharusnya disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung 18 tahun lalu, tapi belum dijalankan. Saya perintahkan segera eksekusi. Kalau takut, saya perintahkan TNI kawal Jaksa Agung dan BPK. Hasilnya 100.000 hektare berhasil diambil alih tanpa masalah,” katanya.

    Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

    “Pemerintah harus ditegakkan. Hukum adalah hukum. Aturan adalah aturan. Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum,” tegas Prabowo.

  • Cerita Prabowo Larang Anggota Keluarga Ikut Proyek saat jadi Menhan

    Cerita Prabowo Larang Anggota Keluarga Ikut Proyek saat jadi Menhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berbagi pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku melarang seluruh anggota keluarganya untuk terlibat dalam proyek atau kontrak pertahanan.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam. 

    “Saat malam pertama saya menjabat Menteri Pertahanan, saya panggil semua keponakan saya. Saya bilang, kalian tidak boleh ikut proyek atau kontrak apa pun di Kementerian Pertahanan. Pahami itu,” tegas Prabowo. 

    Namun, dia mengaku tetap menghadapi tantangan karena para pelaku bisnis Indonesia sangat kreatif.

    “Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, kamu tidak paham dunia pertahanan, cari bisnis lain,” ujarnya.

    Prabowo juga menceritakan bagaimana ia harus menolak beberapa perusahaan yang mencoba menawarkan proyek dengan cara-cara tidak etis. Ia menegaskan bahwa teladan harus dimulai dari pemimpin itu sendiri.

    “Korupsi itu penyakit. Kalau sudah stadium empat seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Tapi kalau tidak diberantas, korupsi bisa menghancurkan negara,” kata Prabowo. 

    Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan pula sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Salah satunya dengan menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka dan Belitung yang merugikan negara hingga miliaran dolar.

    “Kami dapat laporan ada seribu tambang timah ilegal di dua pulau itu. Saya langsung perintahkan latihan militer gabungan, kapal laut, pesawat, helikopter, drone kami blokir seluruh akses keluar-masuk. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa kami tahu muatannya,” jelasnya.

    Langkah tersebut berhasil menekan penyelundupan dan meningkatkan produksi timah nasional hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menindak pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit yang selama ini terabaikan. 

    “Saya menerima laporan ada lima juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Saya bilang, jalankan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung, BPK, audit dan tindak. Kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya,” tutur Prabowo. 

    Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal. 

    “Ada dua perkebunan masing-masing 50.000 hektare yang seharusnya disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung 18 tahun lalu, tapi belum dijalankan. Saya perintahkan segera eksekusi. Kalau takut, saya perintahkan TNI kawal Jaksa Agung dan BPK. Hasilnya 100.000 hektare berhasil diambil alih tanpa masalah,” katanya.

    Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

    “Pemerintah harus ditegakkan. Hukum adalah hukum. Aturan adalah aturan. Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Ibaratkan Korupsi Seperti Kanker Stadium 4: Bisa Hancurkan Bangsa

    Prabowo Ibaratkan Korupsi Seperti Kanker Stadium 4: Bisa Hancurkan Bangsa

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyebut korupsi bisa menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. Prabowo menegaskan akan selalu menindak perilaku korup di Indonesia.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sesi dialog bersama dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr atau Steve Forbes, di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Prabowo mengibaratkan korupsi layaknya kanker stadium 4 lantaran bisa

    “Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian membeberkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.

    Meski demikian, dalam praktiknya, Prabowo mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Ia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerja sama.

    “Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.

    “Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkapnya.

    “Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Prabowo.

    Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.

    “Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.

    (eva/wnv)

  • Cerita Prabowo soal Sampan Berisi Timah dan Tanah Jarang Nasional 16 Oktober 2025

    Cerita Prabowo soal Sampan Berisi Timah dan Tanah Jarang Nasional 16 Oktober 2025

    Cerita Prabowo soal Sampan Berisi Timah dan Tanah Jarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan akan menegakkan hukum terhadap penyelundup komoditas Indonesia, termasuk hasil tambang timah dan tanah jarang dari Bangka dan Belitung.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam diskusi Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
    “Jadi saya pikir inilah masalahnya, pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Jadi sesederhana itu,” ujar Prabowo.
    Prabowo lantas memberi contoh ketika pemerintah menghadapi tambang ilegal di Pulau Bangka dan Belitung.
    Kala itu, timnya menemukan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di daerah pulau tersebut yang menyebabkan hilangnya sekitar 80 persen produksi akibat penyelundupan.
    “Dan kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ucapnya.
     
    Prabowo menyampaikan, demi menghentikan praktik itu, dirinya meminta agar dilakukan operasi pengamanan menggunakan kapal, pesawat, helikopter, dan drone.
    Dalam operasi tersebut, ada sampan yang kedapatan membawa timah dan sedang bergerak ke luar Indonesia.
    “Satu sampan mencoba keluar, kami menemukan timah di sampan itu, dapatkah Anda bayangkan? Dan kemudian kami menyita beberapa peti, peti-peti timah batangan, tanah jarang, dan sebagainya,” tutur Prabowo dalam bahasa Inggris, namun tetap menggunakan istilah “sampan” dalam Bahasa Indonesia.
    Sementara itu, Prabowo turut mengungkit masalah besar lain yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu konsesi perkebunan sawit yang melanggar hukum.
    Dia memerintahkan para penegak hukum untuk melakukan investigasi dan menghentikan konsesi.
    “Jadi saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada Jaksa Agung saya, Badan Pemeriksa Keuangan negara saya, ‘Lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka’. Dan itulah yang kami lakukan. Saya pikir pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.