Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan Nasional 20 Januari 2025

    Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan Nasional 20 Januari 2025

    Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tom Lembong, 7 Orang Langsung Ditahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan, para tersangka adalah pihak swasta yang mendapatkan jatah importasi gula dari Tom Lembong.
    “Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka Tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).
    Adapun kesembilan tersangka tersebut di antaranya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW, Presiden Direktur PT AF berinisial WN, Direktur Utama PT SUC berinisial HS, Direktur Utama PT MSI berinisial IS, dan Direktur PT MP berinisial TSEP.
    Selain itu, lanjut Qohar, tersangka lainnya adalah Direktur PT BSI berinisial HAT, Direktur Utama PT KTM berinisial ASB, Direktur Utama PT BFM berinisial HFH, dan Direktur PT PDSU berinisial ES.
    Qohar menerangkan bahwa kesembilan tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang sama, yakni mengajukan permohonan izin melakukan importasi gula kepada Tom Lembong.
    Padahal, izin impor hanya bisa didapatkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
    Impor pun hanya diperbolehkan untuk gula kristal putih yang siap dijual kepada masyarakat.
    “Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa merekalah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,” kata Qohar.
    Kini, lanjut Qohar, tujuh dari sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut langsung ditahan oleh Kejagung RI untuk penyidikan lebih lanjut.
    Sementara dua tersangka lainnya belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
    “Dua tersangka yang telah dipanggil dengan patut hari ini tidak hadir, tersangka HAT dan ES, saat ini dilakukan pencarian di mana mereka saat ini,” jelas Qohar.
    Adapun dalam kasus ini, Tom Lembong dituduh merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.
    Selain Tom, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.
    Tom, yang tidak terima dituduh sebagai koruptor, mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.
    Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Besar Hukum Universitas Jember: Ada Empat Potensi Masalah dalam RKUHAP

    Guru Besar Hukum Universitas Jember: Ada Empat Potensi Masalah dalam RKUHAP

    Jember (beritajatim.com) – Arief Amrullah, guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut empat potensi masalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

    “RKUHAP harus menjadi solusi, bukan menambah masalah baru,” kata Arief Amrullah, dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

    Potensi masalah pertama adalah kewenangan berlebihan bagi jaksa. Menurut Arief, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 8 Ayat 5 disebutkan, bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, hingga penangkapan jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung.

    Arief menegaskan, aturan ini berpotensi memberikan kesan bahwa jaksa mempunyai kewenangan hukum yang lebih, sehingga pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

    Potensi masalah kedua adalah penggunaan senjata api oleh jaksa pada pasal 8 huruf b. Penambahan kewenangan ini dinilai Arief berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang jelas. Ia mengingatkan, jaksa tidak memiliki keterampilan penggunaan senjata api sejak awal. “Hal ini perlu dipertimbangkan kembali,” katanya.

    Ketiga, kewenangan penyadapan dan intelijen pada pasal 30 huruf b dan pasal 30 huruf c. Arief mengingatkan, penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh privasi individu. “Tanpa pengawasan lembaga independen, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia,” katanya.

    Potensi masalah terakhir adalah sentralisasi kekuasaan pada jaksa agung sebagaimana tercantum pada Pasal 35 huruf g. Jaksa Agung berwenang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari awal hingga akhir.

    Menurut Arief, hal ini bertentangan dengan prinsip checks and balances yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum yang adil. Dengan prinsip dominuslitis yang berasal dari bahasa latin ‘tuan dari perkara’ harus dimaknai, bahwa jaksa memiliki kewenangan atas perkara. Namun ini tidak bisa dimaknai bahwa kejaksaan sebagai lembaga di atas lembaga yang lain. Arief ingin ada kesetaraan antar kuasa sebagai penuntut umum dengan penyidik lembaga kepolisian.

    Lebih lanjut Arief ingin pembahasan RKUHAP berfokus pada reformasi sistem yang mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Di sinilah perlu ada perwujudan keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum untuk mencegah tumpang tindih.

    Arief mengingatkan, esensi dari pembaruan acara umum pidana adalah perbaikan. Ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP justru akan menimbulkan permasalahan sistemik. Tak hanya itu. proses penegakan hukum akan terhambat dan akan memunculkan masalah serius.

    Arief mengusulkan, agar proses penyidikan dan penuntutan saling terintegrasi. “Bukan menambah atau mengurangi kewenangan jaksa dan polisi yang mengakibatkan perselisihan sepihak,” katanya.

    Aried menyerukan kepada semua penegak hukum untuk menghargai diferensiasi fungsional masing-masing. RKUHAP, menurutnya, harus menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia.

    “Kolaborasi antara penyidik dan jaksa harus lebih efektif, sehingga proses hukum berjalan cepat, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Arief. [wir]

  • Pimpinan KPK yang Baru Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Pelelangan Aset Rampasan – Halaman all

    Pimpinan KPK yang Baru Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Pelelangan Aset Rampasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta untuk mengusut laporan dugaan kasus rasuah pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU) yang diduga menjerat Febrie Adriansyah.

    Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) Ronald Loblobly mengatakan pimpinan KPK yang baru saat ini memiliki komposisi yang komplet dan lengkap. Di dalamnya terdapat unsur penegak hukum dan auditor sehingga bisa mengkaji kasus tersebut dengan komprehensif.

    “Harusnya bisa lebih memiliki taji dalam memimpin lembaga ini,” kata Ronald saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

    Ronald menilai apa yang diduga dilakukan Febrie dan pihak-pihak terkait yang terlibat merupakan musuh negara karena telah bertindak koruptif.

    “Apalagi kalau itu ada di dalam institusi penegakan hukum juga. KPK harus mampu berbuat banyak untuk itu sekarang ini. Jadi, pimpinan sekarang ini harus bisa membuktikan bahwa diri mereka independen, kompeten, dan profesional dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi,” kata Ronald.

    Oleh karena itu, Ronald berharap laporan pihaknya itu dapat diusut tuntas dan transparan. Semua pihak yang terlibat dan berpraktik menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dapat diproses hukum. 

    “Muruah KPK sebagai lembaga antirasuah harus selalu menjadi garda terdepan pembarantasan korupsi, terutama yang bersembunyi dan berkedok di balik seragam dan kedudukannya dalam penegakan hukum,” kata Ronald.

    Ronald meyakini hukum yang absolut akan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

    “Baik itu keadilan di muka hukum, maupun secara sosial dan juga ekonomi akibat tindak pidana korupsi,” tambah dia.

    Seperti diketahui, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dan KSST karena diduga terlibat dalam korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung KPK Jakarta, Senin (27/5/2024) lalu, mengatakan Febrie dan sejumlah pihak lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama yang digelar oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung.

    Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangkan oleh PT Indobara Putra Mandiri (IUM).

    Sebelumnya, dalam sebuah Dialog Publik yang digelar di Jakarta pada Mei lalu, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) dan sejumlah tokoh penggiat anti korupsi sepakat mendorong KPK mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau persekongkolan jahat dan/atau tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang  yang kini menyeret Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

    Mereka yang saat itu hadir di antaranya Boyamin Saiman (MAKI), Faisal Basri (IDEF), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Melky Nahar (JATAM).

    Mereka sepakat KPK turun tangan karena diduga ada kerugian negara dalam pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa 1 (satu) paket saham PT. GBU oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI dimenangkan PT. IUM.

    “Harga limit mendapat persetujuan Jampidsus Kejagung RI, yang diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sedikitnya sebesar Rp. 9 Triliun, serta menyebabkan pemulihan asset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp. 10,728 Triliun menjadi tidak tercapa,” ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI dalam paparannya saat itu.

    Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa 1 (satu) paket saham PT. GBU, patut diduga menggunakan modus operandi mark down nilai limit lelang. 

    Penjelasan Kejagung Saat Itu

    Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung saat itu angkat bicara terkait Jampidsus Febrie Adriansyah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) ke KPK.

    Ketut Sumedana yang menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung saat itu menilai pelaporan Febrie ke KPK tersebut keliru.

    “Saya jelaskan bahwa adanya proses pelelangan terkait aset PT GBU setelah ada putusan pengadilan MA  di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan ke PPA. Jadi tidak ada pelaksanaan lelang oleh Pak Jampidsus, jadi kalau ada pelaporan ini keliru.,” kata Ketut dalam konferensi pers, Rabu (29/5/2024) dikutip dari Kompas.TV.

    Seluruhnya diserahkan kepada PPA dan pelelangannya diserahkan kepada Dirjen KLN di bawah Kementerian Keuangan.

    Ketut kemudian menjelaskan kronologisnya, di mana sejak awal penyidikan PT GBU ini sudah pernah diserahkan ke Bukit Asam yang merupakan BUMN.

    “Tapi Bukit Asam BUMN tidak bisa menerima karena berbagai persoalan yang ada di PT GBU, salah satunya adalah banyak utang dan juga banyak gugatan,” ujarnya.

    Setelah itu, lanjut Ketut, Kejagung melakukan proses penyidikan.

    Kemudian, saat kasus sudah disidik, tiba-tiba terdapat gugatan keperdataan PT Sendawar Jaya, Kejagung kalah dalam gugatan itu.

    “Artinya, uang yang sudah diserahkan hasil lelang itu mau diserahkan kepada PT Sendawar Jaya, sehingga kita prosesnya berlangsung di Pengadilan Tinggi karena ada upaya hukum, ternyata mereka dikalahkan,” jelasnya.

    Kejagung kemudian langsung melakukan suatu proses penelitian terhadap berkas perkara dalam gugatan tersebut.

    Ketut menyebut pihaknya saat itu menemukan dokumen palsu sehingga ditetapkanlah seseorang bernama Thomas sebagai tersangka yang kini sudah diadili.

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Qatar tertarik untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah berkat peran Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, berhasil menarik investor Qatar tersebut.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Dalam acara tersebut, Hashim hadir bersama Bonny Z. Minang yang merupakan anggota Satgas Perumahan.

    Selain mereka, ada juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang hadir di acara pelantikan Kementerian PKP.

    “Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Maruarar juga menambahkan bahwa Qatar bukan satu-satunya negara yang tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

    Negara-negara dari Timur Tengah dan Eropa juga menunjukkan minat berinvestasi. “Itu hasil karya dan support penuh dari Satgas Perumahan, Pak Hashim, Pak Bonny Minang, dan teman-teman lainnya,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka telah melakukan penandatanganan MoU dan akan menyumbang 1 juta unit rumah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

    Penyediaan lahan untuk 1 juta unit rumah ini akan disediakan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas.

    Selain itu, pihak Qatar yang datang dari Kantor Perdana Menteri Qatar juga berencana berinvestasi dalam pembangunan 5 juta unit rumah, menjadikan total kontribusi Qatar untuk Program 3 Juta Rumah mencapai 6 juta unit.

  • Dilantik Senin, Ini Sederet Skandal Trump: Penipuan Pajak-Model Porno

    Dilantik Senin, Ini Sederet Skandal Trump: Penipuan Pajak-Model Porno

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump merupakan presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS) yang menghadapi tuntutan pidana. Politisi berusia 78 tahun ini bahkan memiliki lusinan tuntutan hukum serta investigasi lainnya.

    Namun, kemenangannya dalam pemilihan presiden 5 November 2024 lalu telah membuka jalan baginya untuk kembali ke Gedung Putih, serta mengakhiri atau menunda kasus pidana yang menjeratnya saat ini.

    Berikut daftar ringkasan dari kasus-kasus hukum utama yang melibatkan Trump, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Sabtu (18/1/2025).

    Kasus Penipuan Pajak

    Pada musim gugur tahun 2022, Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan perdata terhadap Trump, dan para putranya yang sudah dewasa, serta mantan ajudannya Allen Weisselberg.

    James menuduh adanya skema yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di mana Trump secara curang melaporkan nilai properti untuk menurunkan tagihan pajaknya atau memperbaiki persyaratan pinjamannya, semuanya dengan tujuan untuk menggelembungkan kekayaan bersihnya.

    Hakim Arthur Engoron memutuskan pada tanggal 16 Februari bahwa Trump harus membayar US$355 juta ditambah bunga, yang merupakan jumlah yang dihitung dari keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah dari penipuan. Hakim sebelumnya telah memutuskan terhadap Trump dan para terdakwa lainnya pada akhir September 2023.

    Pada tanggal 25 Maret, hari ketika ia seharusnya membayar uang jaminan, pengadilan banding mengurangi jumlah yang harus ia bayar dari lebih dari US$464 juta menjadi US$175 juta. Trump telah mengajukan banding atas kasus tersebut. Dalam sidang September, hakim pengadilan banding New York tampak skeptis terhadap kasus terhadap Trump dan bersimpati terhadap argumennya, sehingga mereka belum memutuskan.

    Pencemaran Nama Baik dan Pelecehan Seksual

    Meskipun kasus-kasus lain ini semuanya diajukan oleh badan-badan pemerintah, Trump juga menghadapi sepasang gugatan pencemaran nama baik dari penulis E. Jean Carroll, yang mengatakan bahwa Trump melakukan kekerasan seksual terhadapnya di ruang ganti sebuah department store pada tahun 1990-an. Ketika Trump menyangkalnya, Carroll menggugatnya atas pencemaran nama baik dan kemudian menambahkan klaim penyerangan.

    Pada Mei 2023, juri menyimpulkan bahwa Trump telah melakukan kekerasan seksual dan pencemaran nama baik terhadap Carroll, dan memberinya ganti rugi sebesar US$5 juta. Kasus pencemaran nama baik kedua menghasilkan putusan sebesar US$83,3 juta pada Januari 2024.

    Trump mengajukan banding atas kedua kasus tersebut dan membayar uang jaminan sebesar US$83,3 juta pada Maret. Bandingnya dalam kasus US$5 juta ditolak pada tanggal 30 Desember.

    Kasus Uang Tutup Mulut

    Pada Maret 2023, Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg menjadi jaksa pertama yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Trump. Ia menuduh mantan presiden tersebut telah memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari skema untuk membayar uang tutup mulut kepada wanita yang mengaku pernah berhubungan seksual dengan Trump.

    Sidang dimulai pada tanggal 15 April dan berakhir dengan vonis pada tanggal 30 Mei. Trump akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Januari.

    Meskipun tuduhan tersebut adalah tentang pemalsuan catatan, catatan tersebut dipalsukan untuk menyembunyikan informasi dari publik saat masyarakat memberikan suara dalam pemilihan umum tahun 2016. Itu adalah salah satu dari banyak serangan Trump terhadap pemilihan umum yang adil, di mana dua pemakzulannya juga dilakukan atas upaya untuk melemahkan proses pemilu.

    Pada tanggal 3 Januari, Hakim Juan Merchan menjadwalkan vonis pada tanggal 10 Januari, tetapi mengindikasikan bahwa ia kemungkinan akan menjatuhkan hukuman pembebasan tanpa syarat kepada Trump, yang berarti tidak ada hukuman penjara atau masa percobaan, dan tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

    Pemindahan Dokumen Negara Secara Ilegal ke Mar-a-Lago

    Penasihat Khusus Jack Smith mendakwa Trump dengan 37 tindak pidana berat terkait dengan pemindahan dokumen dari Gedung Putih saat ia meninggalkan jabatannya, tetapi Hakim Aileen Cannon telah membatalkan kasus tersebut dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith tidak konstitusional, yang kemudian Smith mengajukan banding.

    Dakwaan tersebut mencakup penyimpanan informasi keamanan nasional secara sengaja, menghalangi keadilan, menahan dokumen, dan pernyataan palsu. Trump membawa kotak-kotak dokumen ke berbagai properti, tempat dokumen-dokumen tersebut disimpan secara sembarangan, tetapi dakwaan tersebut berpusat pada penolakannya untuk mengembalikannya kepada pemerintah meskipun telah diminta berulang kali.

    Smith mengajukan dakwaan pada Juni 2023. Pada 15 Juli 2024, Cannon membatalkan dakwaan tersebut. Smith mengajukan banding pada 26 Agustus, tetapi mengajukan pembatalan dakwaan pada 25 November.

    Melindungi rahasia negara adalah salah satu tanggung jawab terbesar pejabat publik mana pun yang memiliki izin rahasia, dan Trump tidak hanya mempertaruhkan dokumen-dokumen ini, tetapi ia juga diduga menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan, mencoba menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, dan berbohong kepada pemerintah melalui pengacaranya.

    Kontroversi Pemilu 2020

    Di Fulton County, Georgia, yang meliputi sebagian besar Atlanta, Jaksa Distrik Fani Willis mengajukan kasus pemerasan besar-besaran terhadap Trump dan 18 orang lainnya, dengan tuduhan konspirasi yang menyebar selama berminggu-minggu dan di berbagai negara bagian dengan tujuan mencuri pemilu 2020.

    Willis memperoleh dakwaan pada Agustus 2023. Jumlah orang yang didakwa membuat kasus ini sulit dilacak. Beberapa dari mereka, termasuk Kenneth Chesebro, Sidney Powell, dan Jenna Ellis, membuat kesepakatan pembelaan pada musim gugur.

    Pada 19 Desember, pengadilan banding mengeluarkan Willis dari kasus tersebut, dengan alasan hubungannya dengan mantan jaksa khusus dalam kasus tersebut. Dia telah mengajukan banding, dan masa depan kasus tersebut tidak jelas.

    Ini adalah kasus besar yang harus ditangani oleh jaksa setempat, bahkan di daerah sebesar Fulton. Undang-undang pemerasan memungkinkan Willis untuk mengumpulkan banyak materi, dan dia memiliki beberapa bukti kuat-seperti panggilan telepon di mana Trump meminta Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger untuk “menemukan” sekitar 11.000 suara. Sekarang tidak jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan setelah Willis dicopot.

    Kasus Pasca Kekalahan Pemilu 2020

    Penasihat Khusus Smith juga mendakwa Trump dengan empat tindak pidana federal terkait upayanya untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu 2020.

    Pada tahun 2022, Smith sempat ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan umum 2020 sebelum penyerangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

    Sebuah dewan juri mendakwa Trump pada 1 Agustus 2023. Sidang awalnya dijadwalkan pada bulan Maret tetapi dibekukan sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah mantan presiden tersebut harus kebal dari tuntutan hukum.

    Pada 1 Juli 2024, para hakim memutuskan bahwa seorang presiden kebal dari tuntutan hukum atas tindakan resmi tetapi bukan tidak resmi, menemukan bahwa beberapa tindakan Trump pascapemilu bersifat resmi dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan untuk menentukan yang lainnya.

    Smith memperoleh dakwaan baru pada 27 Agustus, yang mempertahankan empat dakwaan tindak pidana yang sama tetapi tidak menyebutkan adanya korupsi di Departemen Kehakiman. Pada 25 November, Smith mengajukan permohonan untuk mencabut tuntutan karena terpilihnya kembali Trump.

    Kasus Uang Tutup Mulut Bintang Porno Stormy Daniels

    Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada Mei karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal.

    Trump, yang mengklaim persidangan tersebut adalah “perburuan penyihir”, ingin menghentikan Daniels dari mengungkapkan dugaan hubungan seksual tahun 2006, karena khawatir hal itu akan merugikannya selama kampanye 2016. Dia dihukum atas semua 34 dakwaan terhadapnya dalam kasus tersebut.

    Secara teori, ia dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Namun, bahkan sebelum kemenangan pemilu minggu ini, beberapa pakar hukum meyakini bahwa pelanggar pertama kali tersebut kemungkinan besar akan lolos dengan denda dan masa percobaan.

    Trump berpendapat kasus tersebut harus dibatalkan sama sekali berdasarkan putusan kekebalan presiden, yang telah dibantah oleh jaksa sebelum pemilihan. Jika ia tidak berhasil membatalkan kasus tersebut, penjahat yang dihukum itu berpotensi menghadapi masalah yang berkelanjutan setelah ia meninggalkan jabatannya.

    (pgr/pgr)

  • Eks Pejabat CIA Dihukum 20 Tahun Bui Usai Bocorkan Rencana Israel Serang Iran

    Eks Pejabat CIA Dihukum 20 Tahun Bui Usai Bocorkan Rencana Israel Serang Iran

    Jakarta –

    Mantan pejabat CIA, Asif Rahman (34), terancam hukuman 20 tahun penjara atas penyebaran informasi rahasia. Dia diduga membocorkan dokumen intelijen Amerika Serikat soal rencana serangan balasan tentara Israel ke Iran.

    Dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), Asif Rahman bekerja untuk CIA sejak tahun 2016. Dia lalu ditangkap oleh FBI di Kamboja pada November 2024.

    Rahman menghadapi hukuman 20 tahun penjara setelah mengaku bersalah di pengadilan federal di Virginia atas dua tuduhan penyimpanan dan transmisi informasi pertahanan nasional yang disengaja.

    Menurut pengajuan pengadilan, Rahman, pada tanggal 17 Oktober 2024, mencetak dua dokumen rahasia mengenai ‘sekutu asing Amerika Serikat dan rencana tindakannya terhadap musuh asing’.

    “Dia memotret dokumen-dokumen itu dan menggunakan program komputer untuk mengedit gambar-gambar itu sebagai “upaya menyembunyikan sumbernya dan menghapus aktivitasnya,” bunyi keterangan di pengadilan.

    Rahman kemudian mengirimkan dokumen-dokumen itu kepada “beberapa orang yang dia tahu tidak berhak menerimanya” sebelum merobek-robeknya di tempat kerja.

    “Rahman juga menghancurkan beberapa perangkat elektronik, termasuk perangkat seluler pribadi dan router internet yang dia gunakan untuk mengirimkan informasi rahasia,” kata pengajuan pengadilan tersebut.

    Iran diketahui melepaskan hampir 200 rudal balistik ke Israel pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai pembalasan atas pembunuhan tokoh senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah yang didukung Teheran.

    Israel membalas dengan gelombang serangan terhadap sasaran militer di Iran pada akhir Oktober.

    Menurut The Washington Post, dokumen-dokumen tersebut, yang dihasilkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional AS, menggambarkan latihan penerbangan dan pergerakan amunisi di lapangan terbang Israel. Kebocoran itu menyebabkan para pejabat Israel menunda serangan balasan mereka.

    “Tuan Rahman mengkhianati kepercayaan rakyat Amerika dengan secara tidak sah membagikan informasi rahasia pertahanan nasional yang dia bersumpah untuk melindunginya,” kata Asisten Jaksa Agung Matthew Olsen dalam sebuah pernyataan.

    (ygs/ygs)

  • Kejaksaan Dikhawatirkan Punya Kewenangan ‘Full Power’, Themis Indonesia Minta DPR Revisi UU Kejaksaan

    Kejaksaan Dikhawatirkan Punya Kewenangan ‘Full Power’, Themis Indonesia Minta DPR Revisi UU Kejaksaan

    JAKARTA – DPR RI akan kembali merevisi UU Kejaksaan tahun ini. Revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Terkait rencana itu, masyarakat sipil mendesak wakil rakyat untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan ‘full power’ saat ini.

    Setidaknya, ada beberapa aturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan tersebut. Salah satunya Pasal 8B UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api.

    Selain itu, ada pula Pasal 30B terkait fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Lewat pasal tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang luas di bidang intelijen. Mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Juga menciptakan kondisi (cipkon) dan melaksanakan pengawasan multimedia.

    Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan kewenangan yang luas itu membuat jaksa terkesan menjadi full power saat ini. Apalagi ditambah adanya pasal impunitas yang membuat jaksa terkesan tidak bisa tersentuh hukum.

    Pasal impunitas yang dimaksud diatur dalam Pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung.

    ”Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan. Full power itu akan membahayakan,” kata Ibnu kepada wartawan, Jumat (17/1).

    Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senpi, Ibnu pun menilai jaksa sejatinya tidak perlu membawa senpi.

  • Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah melakukan rapat perdana.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua satgas ini mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional

    Satuan tugas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat.

    Satgas dipimpin oleh seorang Ketua yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu Wakil Ketua Bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi.

    Wakil Ketua Bidang penyediaan lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi pertanian: Menteri Pertanian

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan

    Wakil Ketua Bidang dukungan kebijakan: Menteri Sekretaris Negara

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Sementara itu Anggota terdiri dari:

    Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum,  Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri

  • Pesan Jaksa Agung saat Rakernas Mampu Bangkitkan Semangat Penegakkan Hukum – Page 3

    Pesan Jaksa Agung saat Rakernas Mampu Bangkitkan Semangat Penegakkan Hukum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indoneisa 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dia menyampaikan, Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

    Melalui pernyataannya lewat cuplikan video yang diputar sebelum pembukaan Rakernas 2025, ST Burhanuddin mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

    “Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan,” kata ST Burhanuddin seperti dikutip Jumat (17/1/2025).

    ST Burhanuddin mengingatkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan.

    “Di luar sana dunia terus berubah. Perjalananpun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai,” pesan dia.

    ST Burhanuddin pun mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

    “Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi,” ajak dia.

    “Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan,” imbuhnya menandasi.