Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Jaksa Agung

  • BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2025.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2025).

    Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau di Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Iqbal.

    Selain itu, BNI juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi desa melalui dukungan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui program tersebut, BNI menyediakan layanan keuangan digital, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menghadirkan fasilitas pembiayaan dengan dukungan jaringan Agen46 untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus mendorong inklusi keuangan, memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan menegaskan posisi kami sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Iqbal.

    Langkah BNI ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank dengan kontribusi nyata terhadap pencapaian Asta Cita nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

    Sebagai informasi, gelaran CNN Indonesia Awards 2025 juga turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Sultan B. Najamudin.

    Tonton juga video “KuTips: Nggak Pake Telat, Ini Rahasia Rajin Bayar Listrik Berujung Untung!”

    (akd/ega)

  • 7 ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat dan Tidak Dapat Uang Pensiun Nasional

    7 ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat dan Tidak Dapat Uang Pensiun Nasional

    ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat dan Tidak Dapat Uang Pensiun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja karena bolos dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak akan mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan dan pensiun.
    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa banyak ASN tidak masuk kerja diberhentikan secara tidak dengan hormat.
    “Saya ingin menyampaikan satu hal. Ternyata banyak sekali ASN kita, baik PNS maupun P3K, yang diberhentikan, secara tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat karena tidak masuk kerja,” kata Zudan dalam agenda BKN Menyapa, dikutip dari YouTube BKNgoidofficial, Senin (3/11/2025).
    Karena itu, Zudan memperingatkan para ASN untuk lebih memahami adanya risiko diberhentikan secara tidak hormat jika kedapatan bolos kerja.
    “Ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian,” ucapnya.
    Zudan melanjutkan, pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.
    Jika ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN yang melanggar aturan.
    “Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN,” kata dia.
    Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN itulah, Zudan menemukan banyak sekali ASN yang dipecat karena tidak masuk kerja.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, ASN yang diberhentikan tidak akan mendapatkan hak-haknya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.
    Hal ini sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
    “Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan,” kata Imas.
    Sebagai informasi, penegakkan disiplin bagi ASN yang bolos dilakukan secara berjenjang. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Bentuk hukuman dapat berupa teguran, pemotongan tunjangan kinerja hingga pemecatan. Berikut rinciannya:
    Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan diberikan kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama tiga hari dalam satu tahun. Sementara, teguran tertulis diberikan kepada ASN yang tidak masuk kerja selama 4-6 hari selama satu tahun. 
    Selanjutnya, pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan kepada ASN yang secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan selama 7-10 hari selama setahun.
    Sementara itu, hukuman sedang yang diberikan kepada ASN berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
    Rinciannya, pemotongan tukin sebesar 25 persen selama enam bulan diberikan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam satu tahun.
    Kemudian, pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan diberikan kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam satu tahun.
    Selanjutnya pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan diberikan kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam satu tahun.
    Untuk hukuman berat, ada dua jenis yang diberikan kepada ASN yaitu berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian/pemecatan, berikut rinciannya:
    Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam satu tahun.
    Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam satu tahun.
    Kemudian, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN yang tidak masuk kerja selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.
    Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama sepuluh hari kerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Kaget! PNS Bolos Kerja Bisa Langsung Dipecat & Tanpa Pensiun

    Jangan Kaget! PNS Bolos Kerja Bisa Langsung Dipecat & Tanpa Pensiun

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi demi mendukung berjalannya program prioritas. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sengaja bolos kerja akan mendapatkan sanksi pemecatan.

    Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Zudan Arif Fakrulloh  dalam kegiatan BKN Menyapa ASN secara daring, dikutip Senin (3/11/2025).

    Pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.

    Bila ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN.

    “Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN,” ucap Zudan.

     

    Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

    “Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja,” ucap Zudan.

    “Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian,” ucap Zudan.

    Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

    “Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, BKN mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

    Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

    Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

    Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

    Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2 Anak-anak di Ukraina Jadi Korban Tewas Serangan Terbaru Rusia

    2 Anak-anak di Ukraina Jadi Korban Tewas Serangan Terbaru Rusia

    Jakarta –

    Gelombang serangan pesawat tak berawak dan rudal Rusia di Ukraina menewaskan enam orang, termasuk dua anak-anak. Serangan ini juga memutus aliran listrik.

    Dilansir AFP, Senin (3/11/2025), serangan tersebut terutama menargetkan wilayah selatan dan tengah Ukraina. Serangan ini menyebabkan belasan orang lainnya terluka, menurut otoritas regional.

    Rusia telah menolak seruan AS untuk menghentikan invasinya yang telah berlangsung hampir empat tahun ke Ukraina.

    Sebaliknya, Rusia terus melanjutkan serangan daratnya sambil memperbarui kampanye serangannya terhadap jaringan energi Ukraina, yang menurut Kyiv merupakan bukti bahwa Moskow tidak tertarik pada perdamaian.

    “Pasukan Rusia menyerang wilayah Dnipropetrovsk dan Odessa. Enam orang tewas, termasuk dua anak-anak,” kata kantor jaksa agung Ukraina di Telegram.

    Sementara itu, serangan Rusia di wilayah Zaporizhzhia selatan menyebabkan hampir 58.000 rumah tangga tanpa listrik, kata gubernur wilayah tersebut, Ivan Fedorov.

    Rusia tidak segera berkomentar tetapi membantah menargetkan warga sipil, dengan mengatakan serangan itu mengenai infrastruktur energi yang menggerakkan industri pertahanan Ukraina. Kyiv mengatakan serangan itu terutama ditujukan untuk melemahkan penduduk sipilnya.

    Serangan pesawat tak berawak Ukraina di pelabuhan Laut Hitam Rusia, Tuapse, Minggu dini hari membakar sebuah kapal tanker minyak dan merusak infrastruktur pelabuhan, kata otoritas regional.

    (azh/azh)

  • Telkom Perkuat Transformasi Korporasi Lewat Strategic Holding-Streamlining

    Telkom Perkuat Transformasi Korporasi Lewat Strategic Holding-Streamlining

    Jakarta –

    Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung agenda transformasi BUMN sekaligus memperkuat langkah transformasi jangka panjang sebagaimana arah kebijakan nasional dan mandat efisiensi dari Presiden Republik Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) akan melakukan transformasi menjadi strategic holding dan penguatan portfolio bisnis (streamlining).

    Hal tersebut sejalan dengan aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Program ini menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan BUMN dari yang awalnya berjumlah 1.000 menjadi sekitar 200-240 melalui konsolidasi dan restrukturisasi guna meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan daya saing global.

    Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji menyampaikan bahwa streamlining merupakan bagian penting dalam rangka mendukung Telkom dalam mewujudkan strategic holding dua tingkat (two tier strategic holding) yang berfokus pada penciptaan nilai. Strategi ini dapat memperkuat posisi Telkom sebagai digital telco dan enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus mendorong efisiensi, improvement, sinergi dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

    “Streamlining portofolio bisnis kami hadirkan agar Telkom dapat semakin fokus pada bisnis inti yang mendukung pilar transformasi perusahaan. Dengan organisasi yang lebih lean dan efisien, setiap anak perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi TelkomGroup. Langkah ini diambil sekaligus untuk memperkuat posisi Telkom dalam menjadi perusahaan strategic holding yang lebih solid dan dapat terus bertumbuh,” ujar Seno dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya pada agenda Forum Group Discussion: Streamlining Anak Usaha untuk Agility & Optimalisasi Bisnis Telkom, Bandung, Jumat (31/10) kemarin.

    Adapun langkah penataan portfolio bisnis atau streamlining bertujuan agar Telkom dapat memastikan fokus pada bisnis inti yang mendukung empat pilar transformasi Telkom 2030. Melalui streamlining, perusahaan diharapkan dapat menjadi lebih ramping, efisien dan tidak terdapat anak usaha dengan portofolio yang hampir serupa. Dengan dilakukan penataan kembali portofolio bisnis, Telkom turut memastikan bahwa setiap anak usaha juga benar-benar memberikan kontribusi dan value creation yang optimal bagi TelkomGroup.

    Lebih lanjut, inisiasi rencana program streamlining Telkom didasarkan pada kajian subsidiary streamlining yang disusun dengan menggunakan framework dari konsultan bisnis independen. Framework tersebut dirancang secara komprehensif untuk mengevaluasi portofolio anak perusahaan Telkom dan menentukan opsi optimal bagi masing-masing entitas, baik melalui cut loss atau divestasi di bawah nilai invested capital, write off atas shareholder loan, maupun pembubaran anak usaha yang dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah strategis bagi TelkomGroup.

    Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan apabila ada kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil dengan dasar itikad baik dan dibuktikan tanpa unsur mens rea merupakan risiko bisnis yang wajar, bukan tindak pidana korupsi, sepanjang dijalankan dengan bertanggung jawab.

    “Cut loss merupakan langkah pemutusan kerugian perusahaan tidak semakin besar. Tindakan ini sah dan dapat dilakukan sepanjang dilandasi niat baik untuk memperbaiki kondisi perusahaan, tidak mengandung unsur mens rea, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Yusuf.

    “Pelaksanaannya harus disertai dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta memperoleh persetujuan dari Danantara, dan akan lebih kuat apabila didukung oleh peraturan internal Danantara yang mengaturnya,” imbuhnya.

    Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto menyampaikan bahwa Sinergi Telkom dengan Danantara, BPKP, BP BUMN, Kejaksaan, dan auditor publik akan menghasilkan model best practice baru bagi tata kelola BUMN di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan restrukturisasi Telkom akan bermuara pada dua hal, yakni peningkatan nilai Telkom sebagai perusahaan (sehat dari beban masa lalu, lincah meraih peluang baru) dan terjaganya amanat publik (tidak ada kerugian negara tersembunyi, tidak ada pelaku kejahatan yang lolos).

    Selaras, Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana menambahkan, agar inisiatif ini dapat memberikan dampak positif bagi Telkom, pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis diambil secara prudent dengan melibatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Sejalan dengan itu, Telkom berkomitmen untuk memastikan setiap proses streamlining dilakukan secara akuntabel, transparan, selaras dengan prinsip GRC serta berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung, BPKP, Danantara, dan Badan Pengaturan BUMN untuk menjamin kepatuhan hukum dan mendukung transformasi menuju korporasi yang lebih gesit, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan atas masukan yang telah diberikan untuk mendukung inisiatif ini,” tambahnya.

    Sebagai upaya memastikan proses streamlining berjalan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, Telkom menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat diambil secara prudent. Untuk itu, Telkom melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli akademisi, auditor, dan kejaksaan, guna memastikan pelaksanaan proses streamlining berjalan sesuai koridor hukum.

    Melalui inisiatif streamlining portofolio bisnis TelkomGroup, Telkom juga senantiasa mendukung inisiatif pemerintah dalam upaya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Telkom berkomitmen untuk tetap menjalankan peran strategisnya dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan.

    Sebagai informasi, agenda Forum Group Discussion diselenggarakan guna memastikan program streamlining yang dijalankan oleh Telkom dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip business judgment rules serta governance risk and compliance (GRC).

    Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh sebagai keynote speaker dan beberapa narasumber diantaranya, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto; Deputi Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan

    (BPKP), Iwan Taufiq Purwanto, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Hayyanul Haq. Acara ini dimoderatori oleh Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan, Yudhi Kurniawan.

    (akn/ega)

  • Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
    Sebagai Mendagri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.
    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.
    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyebut, Mendagri sangat intens dalam membina dan memberikan arahan kepada daerah.
    Ia mencontohkan, koordinasi rutin setiap Senin terkait pengendalian inflasi, yang menjadi bukti nyata perhatian Mendagri terhadap daerah.
    Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko yang menilai Mendagri aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
    “Melalui rapat koordinasi nasional yang menghadirkan Sekretariat Kabinet dan Kepala Bappeda se-Indonesia, daerah dapat langsung berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan,” kata dia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).
    Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan turut mengungkapkan apresiasinya atas perhatian Mendagri terhadap daerah, khususnya dalam menghadapi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurutnya, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kerap memberikan solusi dan terobosan untuk membantu daerah tetap stabil dan produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Sabrina Hapus Foto Momen Pernikahan

    Gugat Cerai Deddy Corbuzier, Sabrina Hapus Foto Momen Pernikahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram dan influencer Sabrina Chairunnisa ternyata telah menghapus foto momen pernikahannya dengan Deddy Corbuzier di akun Instagram miliknya. Diketahui, Sabrina dan Deddy menikah pada 6 Juni 2022.

    Pesta pernikahan tersebut berlangsung mewah di hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Beberapa pejabat penting negara, selebritas dan kreator konten luar negeri bahkan hadir dalam momen istimewa tersebut.

    Tidak heran jika akhirnya momen tersebut diabadikan oleh Sabrina di akun Instagram miliknya. “Thank you ayahanda Jenderal Purn TNI Prof Dr AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof DR ST Burhanuddin SH MM telah menjadi bersedia menjadi saksi di janji suci kami dan terima kasih Gus Miftah atas doa dan nasihat pernikahannya,” tulis Sabrina waktu itu.

    Kini, berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025), Sabrina justru menghapus foto momen pernikahan itu. Uniknya, Sabrina masih mempertahankan foto-foto kebersamaannya dengan Deddy Corbuzier.

    Tindakan itu sejalan dengan pernyataan Sabrina terkait gugat cerai yang ia ajukan.  Sabrina menegaskan bahwa ia dan Deddy tidak pernah menyesal telah menikah, serta tetap menjaga hubungan baik meski tak lagi menjadi pasangan suami istri.

    “Kami bersyukur atas semua yang telah kami lalui bersama, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya, akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru,” kata Sabrina.

    Sabrina menambahkan, keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanpa drama. “Kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing. Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian,” lanjutnya.

  • Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan data terkait aktivitas judi online. Berdasarkan data itu, pelaku judi online terdiri dari anak SD hingga tunawisma.

    Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana menjelaskan judi online di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

    “Judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan, data di kami, di Jampidum ini Hampir 98% itu pelakunya laki-laki, sekian persen itu perempuan. Dari segi umur Itu menyasar di angka 28-50 tahun, ada sekian persen juga anak-anak, anak-anak SD itu udah menerima dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam,” ujar Nana, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, para pelaku judi online ada yang berprofesi sebagai petani hingga berstatus tunawisma. 

    Dia mengingatkan judi online hanya menawarkan janji manis dan iming-iming. Dia bahkan mengibaratkan judi online sebagai perangkap yang menyengsarakan.

    Oleh karena itu, Nana mengatakan Kejagung akan datang ke lapangan, baik sekolah hingga berbagai tempat lainnya, untuk mengedukasi dampak negatif judi online. 

    Selain melakukan edukasi, Kejagung juga akan melakukan rehabilitasi, pembinaan, hingga penegakan hukum pada pelaku judi online, termasuk menyita aset pelaku.

    “Kami melakukan literasi sesungguhnya judi online itu bukan permainan, tapi perangkap yang menyengsarakan kita semua. Anda ikut judi online gak akan menang, menang sekali ujung-ujungnya kalah, gak mungkin kaya dari judi online, gak mungkin sukses dari judi online, hanya bandarnya saja,” tuturnya

  • Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan data terkait aktivitas judi online. Berdasarkan data itu, pelaku judi online terdiri dari anak SD hingga tunawisma.

    Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana menjelaskan judi online di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

    “Judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan, data di kami, di Jampidum ini Hampir 98% itu pelakunya laki-laki, sekian persen itu perempuan. Dari segi umur Itu menyasar di angka 28-50 tahun, ada sekian persen juga anak-anak, anak-anak SD itu udah menerima dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam,” ujar Nana, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, para pelaku judi online ada yang berprofesi sebagai petani hingga berstatus tunawisma. 

    Dia mengingatkan judi online hanya menawarkan janji manis dan iming-iming. Dia bahkan mengibaratkan judi online sebagai perangkap yang menyengsarakan.

    Oleh karena itu, Nana mengatakan Kejagung akan datang ke lapangan, baik sekolah hingga berbagai tempat lainnya, untuk mengedukasi dampak negatif judi online. 

    Selain melakukan edukasi, Kejagung juga akan melakukan rehabilitasi, pembinaan, hingga penegakan hukum pada pelaku judi online, termasuk menyita aset pelaku.

    “Kami melakukan literasi sesungguhnya judi online itu bukan permainan, tapi perangkap yang menyengsarakan kita semua. Anda ikut judi online gak akan menang, menang sekali ujung-ujungnya kalah, gak mungkin kaya dari judi online, gak mungkin sukses dari judi online, hanya bandarnya saja,” tuturnya