Xcloud.id

Kementrian Lembaga: IDI

  • MKEK IDI: Dokter Tidak Boleh Promosikan Produk Skincare di Medsos

    MKEK IDI: Dokter Tidak Boleh Promosikan Produk Skincare di Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) menegaskan, dokter yang mempromosikan produk perawatan kulit atau skincare melalui media sosial (medsos) melanggar kode etik profesi kedokteran.

    Ketua MKEK IDI Djoko Widyarto menyampaikan, dalam fatwa MKEK, dokter tidak boleh berpromosi, kecuali untuk iklan layanan masyarakat.

    Dikatakan Djoko, apabila seorang dokter melakukan promosi, mereka tidak boleh menggunakan gelar dokter dalam kegiatan tersebut.

    “Identitas sebagai dokter harus dilepaskan, dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan promosi,” kata Djoko Widyarto, Sabtu (16/11/2024).

    Djoko menekankan, profesi dokter tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan, atau mempercantik pengguna tanpa dasar ilmiah yang jelas.

    Djoko menambahkan, prinsip dasar kedokteran adalah berbasis bukti. Oleh karena itu, dokter harus menyampaikan informasi yang didukung data ilmiah dan penelitian yang valid ketika memperkenalkan suatu produk.

    Merujuk pada Deklarasi Helsinki dari World Medical Association (WMA) tentang penelitian medis, ia mengingatkan bahwa klaim tanpa bukti yang jelas dalam dunia medis dapat menimbulkan berbagai risiko. Dokter hanya diizinkan memperkenalkan produk kesehatan yang telah teruji secara ilmiah, diakui para ahli, dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan diterima oleh komunitas medis.

    “Jadi kalau masalah skin clinic atau kecantikan, sepanjang dia bukan anggota IDI, maka kita tidak bisa apa-apa. Ada dari mereka yang kursus kecantikan dan bukan dokter, itu bukan domain kita, mestinya itu domain pemerintah yang punya fungsi pengawasan,” kata Djoko.

  • Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.

    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.

    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 

    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.

    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 

    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 

    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.

    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.

    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
     
    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
     
    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
     
    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 
     
    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
     
    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 
     
    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 
     
    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
     
    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
     
    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.

    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
     
    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.
     
    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.
    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.
     
    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.
     
    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.
     
    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.
     
    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.
     
    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • 100 Orang Dirawat di RSCM akibat Judi Online, Remaja dan Dewasa Muda Lebih Berisiko Kecanduan Judol

    100 Orang Dirawat di RSCM akibat Judi Online, Remaja dan Dewasa Muda Lebih Berisiko Kecanduan Judol

    GELORA.CO – Permasalahan judi online (judol) belakangan makin menjadi perhatian pemerintah Indonesia. 

    Pasalnya, jumlah orang yang kecanduan dan terjerat judol kian hari angkanya semakin meningkat dan efeknya berpengaruh pada kesehatan mental.

    Bahkan ada yang sampai dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan judi online.

    Psikiater Konsultan Adiksi dan Kepala Divisi Psikiatri RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Dr dr Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ(K) mengatakan ada di RSCM ada peningkatan jumlah pasien akibat judi online yang cukup besar selama 2024.

    “Jumlahnya itu kalau yang dirawat inap pada mendekati angka 100 dan yang dirawat jalan itu dua kali lipat dari angka yang dirawat inap,” jelas dr Kristiana dalam press briefing bersama IDI, Jumat (8/11/2024).

    Meski tampak mengkhawatirkan, Kristiana mengatakan hal ini menjadi pertanda baik, karena kesadaran orang akan kesehatan mental semakin besar. 

    Kristiana meyakini jumlah ini masih sebagian kecil saja dari fenomena kecanduan judi online yang terjadi di

    masyarakat.

    Tren judi online sendiri diketahui mulai menjamur pada 2021 ketika pandemi. 

    Terlebih ketika pinjaman online semakin mudah didapatkan. 

    Perkembangan Otak Belum Sempurna, Remaja Lebih Berisiko Kecanduan Judol

    Dari riset yang dilakukan pihaknya, remaja dan dewasa muda lebih berisiko alami kecanduan judi online. 

    Menurut dr Kristiana, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan otak remaja yang belum sempurna seutuhnya. 

    “Ada area bagian otak depan yang matur (matang) di belakangan hari. Jadi kalau perempuan (baru matang) di usia 20 tahun, laki-laki 21 tahun. Otak bagian korteks prefrontal (PFC),” ungkap dia.

    Kristiana mengatakan, jumlah pasien kecanduan judi online secara nasional jauh lebih besar dan terjadi di banyak wilayah, bukan hanya di perkotaan. 

    Rentang usia pecandu  judi online juga beragam, mulai dari remaja hingga lansia.

    “Kasus-kasus ini adalah kasus yang kami temui di klinik Adiksi RSCM dan memang usianya kebanyakan adalah usia produktif, dari remaja kemudian juga sampai dewasa muda, yaitu sekitar 40 tahun. 

    Namun, juga kami menemui pasien-pasien yang sudah berusia lebih dari 60 tahun,” ujar dr Kristina.

    Dari hasil pemeriksaan puluhan pasien itu, dr Kristiana menemukan bahwa motif seseorang melakukan judi online bukan hanya untuk kesenangan memenangkan sesuatu. 

    Ada juga yang memang berharap mendapatkan uang secara instan demi kebutuhan. 

    “Mendapatkan uang secara segera dan mendapatkan kesenangan secara segera, jadi kesenangannya adalah bentuk gratifikasi yang bisa didapatkan secara segera,” pungkasnya.

    Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

    Ivan mengatakan, perputaran transaksi terkait judi online cenderung meningkat. Sebab, berdasarkan data PPATK, pada tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. 

    Kemudian, meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022. 

    Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun. 

    Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Tertangkap

    Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    Menanggapi data dan fakta tersebut, Presiden Prabowo Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi

    judi online.

    Arahan tersebut menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, disampaikan Prabowo melalui rapat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

    “Tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” kata

    Meutya.

    Meutya mengatakan Prabowo sangat serius memerangi judi online di Indonesia. Sebab menurut Prabowo, sebagian besar korban kejahatan tersebut merupakan rakyat kecil dan menengah. 

    Selain itu, apabila pemerintah mampu memerangi praktik judi online, maka otomatis akan membantu menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian negara juga akan berdampak baik. 

    “Membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu,” kata dia.

    Meutya juga menjelaskan Prabowo telah berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bersinergi dalam memberantas judi online, hal tersebut terutama diperuntukkan untuk para aparat penegak hukum. 

    “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, ‘bekerja sama,

    bersatu, untuk melawan judi online’,” ujar Meutya.

  • IDI Apresiasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Rakyat

    IDI Apresiasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Adib Khumaidi mengatakan, program yang dicanangkan oleh Presiden tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi.

    “Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mengurangi beban biaya penyelenggaraan pengobatan atau perawatan kuratif,” ungkap dr Adib dalam pernyataan pada Kamis (7/11/2024).

    Adib menambahkan, program ini juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Program ini tidak hanya memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Untuk itu, Adib memberikan beberapa imbauan kepada pemerintah demi optimalisasi program ini. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:

    1. Menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan peralatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan.

    2. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini penyakit.

    3. Memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan di seluruh fasilitas kesehatan.

    4. Memperluas cakupan program ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal.

    5. Menambahkan jenis pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.

    “Selain itu, penting untuk melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, serta melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengumpulan data dan informasi yang relevan juga sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat,” tuturnya.

    Adib juga menekankan pentingnya memaksimalkan fungsi dan manfaat aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dapat digunakan sebagai platform untuk mengelola data pemeriksaan kesehatan seumur hidup yang terintegrasi. 

    Menurutnya, aplikasi tersebut bertujuan untuk memantau pemeliharaan kesehatan dan menjadi sarana promosi kesehatan yang efektif, serta membantu sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan personal health record (rekam medis individu) yang berisi informasi kesehatan mereka.

    Adib menegaskan bahwa IDI percaya program ini bisa menjadi awal yang baik dalam mewujudkan Indonesia yang sehat. 

    “Mari bersama-sama kita dukung dan kawal program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.

  • Rekomendasi IDI soal Skrining Kesehatan Gratis Warga yang Ultah Mulai 2025

    Rekomendasi IDI soal Skrining Kesehatan Gratis Warga yang Ultah Mulai 2025

    Jakarta –

    Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan RI akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis yang dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia pada hari ulang tahunnya mulai 2025.

    Ini menjadi salah satu program yang dibuat oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang berfokus pada deteksi dini dan mencegah berbagai macam penyakit sesuai kategori usia.

    Ketua Umum PB IDI Dr dr Mohammad Adib Khumaidi SpOT mengatakan program pemeriksaan ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Menurutnya, program ini tak hanya memberikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    “Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan mengurangi beban pembiayaan penyelenggaraan pengobatan atau kuratif,” kata dr Adib, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (5/11/2024).

    “Secara luas, program ini berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan,” lanjutnya.

    Guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, dr Adib yang juga sebagai Pengurus Besar IDI merekomendasikan sejumlah hal berikut:

    Menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan peralatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan.Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keahlian dalam deteksi dini penyakit.Memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan.Memperluas cakupan program ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal.Menambahkan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.Melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.Memaksimalkan fungsi dan manfaat aplikasi SATU Sehat dari Kementerian Kesehatan RI sebagai platform yang mengelola data pemeriksaan kesehatan seumur hidup terpadu untuk memantau pemeliharaan dan sarana promosi kesehatan.Sosialisasi pada masyarakat untuk memanfaatkan Personal Health Record (rekam medis individu) yang berisi informasi kesehatan.

    “Mari bersama-sama kita dukung dan kawal program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup dr Adib.

    (suc/naf)

  • Aturan Pelabelan Bahaya Sudah Ada, Perlukah BPA Dilarang untuk Kemasan Pangan?

    Aturan Pelabelan Bahaya Sudah Ada, Perlukah BPA Dilarang untuk Kemasan Pangan?

    Jakarta –

    Banyak penelitian menunjukkan dampak migrasi senyawa kimia Bisphenol A atau BPA terhadap kesehatan. Beberapa negara pun kini sudah melarang penggunaan bahan kimia ini pada produk plastik.

    Sebut saja Amerika Serikat, Malaysia, hingga negara-negara di Eropa. Negara-negara ini telah melarang penggunaan BPA dalam produk kemasan pangan.

    Sebagai informasi, BPA adalah senyawa kimia yang sering ditemukan dalam produk plastik, seperti botol minum, wadah makanan, pelapis kaleng, dan galon guna ulang. Ketika suatu kemasan, seperti galon guna ulang terpapar suhu panas atau digunakan berulang kali, serta pendistribusiannya yang tidak baik misalnya diangkut dengan truk terbuka sehingga terpapar sinar matahari langsung, BPA bisa larut ke dalam air yang minum setiap hari.

    Kontrol pasca produksi dari produsen galon polikarbonat yang lemah mengakibatkan penemuan BPOM periode 2021-2022 yang menunjukkan, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm (standar BPOM) meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen. Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

    Menurut perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis obstetri dan ginekologi dr Ulul Albab, SpOG, beberapa studi menyatakan bahwa migrasi BPA bisa berbahaya untuk jangka panjang, baik pada laki-laki perempuan, dan tumbuh kembang anak.

    “Kalau dibilang risiko pada laki-laki dengan paparan BPA terkait dengan infertility-nya, karena benar-benar saya katakan dengan meningkat 4,2 kali lipat,” ucapnya dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Peserta detikcom Leaders Forum membahas kontroversi BPA. Foto: Rifkianto Nugroho/detikHealth

    Di Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya melarang penggunaan BPA. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mewajibkan pelaku industri untuk memberikan label peringatan bahaya BPA pada galon dengan bahan polikarbonat. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Karena kita tahu bahwa alternatif selain BPA juga ada dan kita tahu bahwa BPA juga berdampak pada kesehatan

    dr Ulul Albab, SpOG – Sekjen PB IDI

    Regulasi BPOM ini dinilai menjadi langkah langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Apalagi mengingat risiko kesehatan yang dapat timbul akibat paparan BPA di galon guna ulang yang dikonsumsi jutaan masyarakat Indonesia setiap harinya.

    Meski pemerintah sudah memberlakukan aturan pelabelan, dr Ulul menilai tetap penting untuk tidak menggunakan BPA dalam sebuah kemasan pangan, misalnya di galon guna ulang. Alternatif pengganti BPA dalam kemasan pangan sudah tersedia dan dapat digunakan secara luas tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

    “Kita tidak hanya bicara air minum dalam kemasan, tapi produk atau wadah atau kemasan apapun itu terkait dengan BPA. Karena kita tahu bahwa alternatif selain BPA juga ada dan kita tahu bahwa BPA juga berdampak pada kesehatan,” lanjutnya lagi.

    Perlahan, makin banyak produk galon air minum kemasan yang beralih dari plastik polikarbonat ke PET yang lebih aman. Kemasan galon guna ulang mulai ditinggalkan, meski ada juga produk yang baru mulai mendistribusikannya secara selektif di wilayah tertentu.

    (suc/up)

  • Ketum IDI: Modal atasi masalah kesehatan adalah kolaborasi

    Ketum IDI: Modal atasi masalah kesehatan adalah kolaborasi

    Modal yang seharusnya kita bangun di dalam permasalahan kesehatan itu adalah membangun kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Ketum IDI) Dr. dr. M. Adib Khumaidi Sp.OT menyampaikan modal yang harus dibangun bangsa Indonesia dalam mengatasi beragam persoalan kesehatan adalah kolaborasi.

    “Modal yang seharusnya kita bangun di dalam permasalahan kesehatan itu adalah membangun kolaborasi,” kata Adib saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Isu-Isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu malam.

    Menurut dia, pemerintah saja tidak akan dapat mengatasi beragam persoalan kesehatan di tanah air, mulai dari pendistribusian tenaga kesehatan hingga penurunan kasus tuberkulosis.

    “Pemerintah pusat tidak akan mampu kalau tanpa kolaborasi, pemerintah daerah tidak akan mampu juga kalau tanpa kolaborasi,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Adib mencontohkan nilai penting dari peran kolaborasi itu dapat dilihat dari penanganan kasus COVID-19. Adib menyampaikan keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dapat digapai karena adanya kolaborasi, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta.

    “Kunci di dalam kita mengatasi COVID-19, itu bukan karena peran pemerintah saja, peran para dokter saja, tetapi itu peran kolaborasi sehingga modal yang seharusnya dibangun adalah kolaborasi,” ucap dia menegaskan.

    Dalam kesempatan yang sama, Adib pun mengingatkan seluruh pihak bahwa kesehatan bukan hanya menjadi domain tugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Masalah-masalah dalam kesehatan, kata dia melanjutkan, tidak hanya muncul karena faktor kesehatan tetapi juga dapat dipengaruhi sektor lain seperti lingkungan dan pendidikan.

    Berikutnya, Adib pun memaparkan sejumlah masalah kesehatan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah angka kematian ibu yang masih belum mencapai target. Diketahui target angka kematian ibu di Indonesia untuk tahun 2024 adalah 189 per 100.000 kelahiran hidup.

    Lalu, ada pula target angka kematian bayi sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup yang belum tercapai.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bisa Picu Migrasi BPA, Pakar Soroti Proses Distribusi Galon Guna Ulang

    Bisa Picu Migrasi BPA, Pakar Soroti Proses Distribusi Galon Guna Ulang

    Jakarta –

    Bisphenol A (BPA) merupakan salah satu senyawa kimia yang digunakan dalam proses produksi plastik. Senyawa ini biasanya ditemukan pada produk sehari-hari seperti wadah makanan, lapisan kemasan makanan, hingga kemasan air minum galon guna ulang.

    Kekhawatiran muncul ketika BPA pada kemasan galon air minum ternyata berpotensi untuk bermigrasi ke dalam air minum dan menimbulkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi.

    Dalam pembuatan plastik polikarbonat (PC), BPA digunakan bersama bahan lain untuk menghasilkan plastik dengan karakteristik tertentu. Dalam praktiknya, penggunaan oleh masyarakat sulit dikontrol sehingga berisiko menyebabkan kerusakan yang memicu leaching atau luruhnya partikel BPA.

    “Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan, akan sangat mungkin tali tersebut ada yang copot, sehingga menimbulkan permasalahan,” jelas pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MScEng, dalam acara detikcom Leaders Forum, di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Terkait risiko terjadinya kerusakan pada kemasan galon air guna ulang, Prof Chalid menyoroti proses distribusi dan penyimpanan. Dalam praktiknya, produk tersebut kerap kali terkena sinar matahari langsung sehingga terpapar suhu tinggi dalam waktu lama. Selain itu, ada faktor lain di mana galon polikarbonat bermerek masuk ke depot isi ulang, kemudian melalui proses pencucian menggunakan deterjen dan digosok tidak semestinya, kemudian kembali lagi ke pabrik untuk digunakan ulang.

    “Perlu ada prosedur di situ dengan suhu sekian atau ditransport pada suhu sekian. Sementara ini belum ada,” kata Prof Chalid.

    Pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MScEng bicara soal BPA Foto: Rifkianto Nugroho

    Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022 yang menunjukkan, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm (standar BPOM) meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen. Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

    Sementara itu, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis obstetri dan ginekologi dr Ulul Albab, SpOG mengungkapkan bahwa tren penggunaan BPA sudah mulai ditinggalkan banyak negara di dunia.

    Beberapa negara termasuk Indonesia mulai memberlakukan aturan untuk meminimalisir migrasi BPA yang berisiko dikonsumsi masyarakat. Misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan aturan BPOM No. 20 Tahun 2019 dan perbaruan pada No. 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Aturan ini mewajibkan produk air minum dengan kemasan polikarbonat mencantumkan ‘dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan’.

    “Labeling ini adalah warning buat masyarakat terkait dengan selektif dalam penggunaan produk atau bahan yang bisa mengkontaminasi terkait dengan makanan itu sendiri,” kata dr Ulul.

    (avk/up)

  • Semua Akan BPA-Free pada Waktunya

    Semua Akan BPA-Free pada Waktunya

    Jakarta –

    Kandungan bisphenol A (BPA) dalam plastik polikarbonat untuk kemasan air minum guna ulang ternyata sudah sejak lama jadi perhatian. Banyak negara bahkan sudah meninggalkan bahan tersebut karena berisiko bagi kesehatan.

    Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Ulul Albab, SpOG mengatakan bahwa kesadaran akan bahaya BPA sebenarnya dimulai pada tahun 1970-an. Semenjak saat itu, beberapa negara mulai menetapkan ambang batas toleransi BPA yang bisa diterima oleh tubuh.

    Misalnya The Food and Drug Administration (FDA) atau badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat yang pada tahun 1988 menetapkan batas aman paparan harian BPA sebanyak 50 mikrogram/kg berat badan. Sedangkan pada tahun 2015, setelah serangkaian penelitian yang dilakukan, European Food Safety Authority (EFSA) menetapkan ambang batas yang jauh lebih rendah lagi yaitu 0,04 nanogram/kg berat badan.

    Situasi itu juga yang membuat beberapa negara akhirnya mulai membuat regulasi BPA-free dengan meninggalkan produk-produk mengandung BPA. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko dampak kesehatan yang dapat muncul. Dalam banyak penelitian, ditemukan keterkaitan antara BPA dengan berbagai masalah kesehatan, khususnya gangguan pada sistem hormon dan reproduksi.

    “Kemudian beberapa negara seperti Amerika dan Malaysia, kemudian negara di Eropa sudah melakukan pelarangan terkait BPA. Karena kita tahu ada sekitar 130 penelitian yang menyatakan bahwa PPM ini berbahaya untuk jangka panjangnya baik pada laki-laki, perempuan, maupun pada tumbuh kembang anak,” kata dr Ulul dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Peserta diskusi detikcom Leaders Forum membahas kontroversi BPA. Foto: Rifkianto Nugroho

    Di Indonesia sendiri, BPOM menemukan kadar BPA pada galon polikarbonat di atas ambang batas di sejumlah kota yang ada di Indonesia selama periode 2021-2022. Hasil temuan ini mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 6/2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pasal 61A dalam aturan ini mewajibkan air minum dalam kemasan polikarbonat untuk mencantumkan tulisan “dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan”.

    Perlahan, makin banyak produk air minum kemasan yang beralih dari plastik polikarbonat ke PET yang lebih aman. Kemasan galon guna ulang mulai ditinggalkan, meski ada juga produk yang baru mulai mendistribusikannya secara selektif di wilayah tertentu.

    “Memang faktanya di lapangan sudah mulai dilakukan, walaupun belum semua karena belum dilarang terkait dengan BPA di Indonesia,” tandasnya.

    Berkaca dari negara lain, perilaku masyarakat mulai menunjukkan adanya pergeseran dalam memilih plastik untuk kemasan pangan. Ketika ada alternatif yang lebih aman, kenapa juga harus mempertaruhkan kesehatan?

    (avk/up)