Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • TeleMessage, Aplikasi Mirip Signal yang Digunakan Mantan Pajabat AS Diretas, Bukti Keamanan Lemah? – Halaman all

    TeleMessage, Aplikasi Mirip Signal yang Digunakan Mantan Pajabat AS Diretas, Bukti Keamanan Lemah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aplikasi pesan instan TeleMessage, yang menyerupai Signal dan digunakan oleh mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, dilaporkan telah diretas.

    Laporan ini pertama kali diungkap oleh situs teknologi 404 Media pada Minggu (4/5/2025).

    Peretas anonim mengklaim telah mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur backend TeleMessage.

    Hal itu memungkinkan peretas untuk menyadap beberapa pesan pengguna.

    Pesan dari Waltz atau pejabat kabinet Trump lainnya tidak termasuk di antara yang disadap, dikutip dari Al Arabiya.

    TeleMessage adalah aplikasi modifikasi dari Signal yang dirancang untuk mengarsipkan pesan setelah didekripsi, guna memenuhi persyaratan kepatuhan pemerintah terkait penyimpanan dokumen.

    Fitur tambahan ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika tidak diterapkan dengan baik.

    Sebelumnya, Waltz menjadi sorotan setelah secara tidak sengaja menambahkan seorang jurnalis ke dalam grup Signal.

    Grup tersebut digunakan untuk mendiskusikan tentang tindakan militer AS di Yaman.

    Insiden ini memicu kekhawatiran tentang praktik keamanan komunikasi di tingkat tertinggi pemerintahan AS.

    Foto yang diambil selama rapat kabinet menunjukkan Waltz menggunakan aplikasi yang tampak seperti Signal, namun sebenarnya adalah TeleMessage.

    Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan Israel, TeleMessage, yang kini dimiliki oleh Smarsh yang berbasis di Portland, Oregon.

    Signal, sebagai platform pesan terenkripsi ujung ke ujung, menekankan bahwa mereka tidak dapat menjamin privasi atau keamanan versi tidak resmi dari aplikasi mereka, The Express Tribune melaporkan.

    Hingga saat ini, TeleMessage, Smarsh, Waltz, dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait insiden peretasan ini.

    Reuters juga belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.

    Insiden ini menyoroti pentingnya penggunaan aplikasi komunikasi yang aman dan resmi oleh pejabat pemerintah, terutama dalam menangani informasi sensitif dan rahasia negara.

    Profil dan Sosok Mike Waltz

    Mike Waltz adalah sosok berlatar belakang militer dan politisi konservatif yang pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump.

    Karier gemilangnya di bidang pertahanan dan politik tercoreng oleh skandal Signal Gate.

    Waltz bertugas selama 27 tahun di militer, termasuk misi tempur di Afghanistan, Timur Tengah, dan Afrika, serta meraih empat Bintang Perunggu—dua di antaranya untuk keberanian.

    Sebelum terjun ke politik, Waltz menjabat di Pentagon dan Gedung Putih pada masa pemerintahan George W. Bush.

    Di DPR, ia aktif di Komite Intelijen, Angkatan Bersenjata, dan Urusan Luar Negeri, serta vokal mengkritik kebijakan China melalui Gugus Tugas Tiongkok DPR.

    Penasihat Keamanan Nasional Trump

    Pada November 2024, Donald Trump menunjuk Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional.

    Trump menyebutnya sebagai “pakar dalam ancaman dari China, Rusia, Iran, dan terorisme global.”

    Waltz, yang juga suami dari mantan penasihat keamanan dalam negeri Julia Nesheiwat, dipandang sebagai figur moderat di kabinet Trump.

    Ia hanya bertahan lebih dari 100 hari sebagai penasihat keamanan nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Partai PM Lawrence Wong Kembali Menang Telak

    Partai PM Lawrence Wong Kembali Menang Telak

    Jakarta –

    People’s Action Party atau Partai Aksi Rakyat (PAP) kembali menang telak pada Pemilu Singapura. Kemenangan pada partai yang telah lama berkuasa di Singapura itu memberikan Perdana Menteri Lawrence Wong mandat yang jelas untuk menavigasi negaranya.

    Dilansir AFP, Minggu (4/5/2025), Partai Aksi Rakyat (PAP) memperoleh semua kecuali 10 kursi dari 97 kursi legislatif unikameral dengan total 65,57 persen dari lebih dari 2,4 juta suara yang diberikan pemilih.

    “Warga Singapura memberi PAP mandat yang kuat untuk memerintah,” kata Wong dalam konferensi pers beberapa jam setelah hasil resmi diumumkan.

    “Hasilnya akan menempatkan Singapura dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi dunia yang bergejolak ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa itu adalah “sinyal kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan yang jelas terhadap pemerintah Anda,” sambungnya.

    Wong menghadapi ujian besar pertamanya melawan oposisi yang bangkit kembali. Ia juga mendesak para pemilih untuk memberinya dukungan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan tarif ketat Presiden AS Donald Trump.

    Partai PAP, yang telah membawa negara menuju kemakmuran selama beberapa dekade berkuasa itu sempat dikritik karena menekan perbedaan pendapat. PAP diperkirakan akan mudah mempertahankan mayoritas yang jelas di badan legislatif.

    Lawrence Wong yang populer setelah memimpin gugus tugas Covid Singapura itu menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun lalu menggantikan pendahulunya Lee Hsien Loong, putra perdana menteri pendiri Lee Kuan Yew, yang memerintah negara pulau itu setelah perpisahan yang pahit dengan Malaysia pada tahun 1965.

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
    “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
    “Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
    Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
    Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
    Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
    “Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
    Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
    Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak SD Bisa Akses Situs Porno, Ini Respons Pemkab Buleleng Regional 1 Mei 2025

    Anak SD Bisa Akses Situs Porno, Ini Respons Pemkab Buleleng Regional 1 Mei 2025

    Anak SD Bisa Akses Situs Porno, Ini Respons Pemkab Buleleng
    Tim Redaksi
    BULELENG, KOMPAS.com –
    Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) pada tahun 2025.
    Kepala Dinas P2KBP3A,
    Nyoman Riang Pustaka
    , mengungkapkan bahwa akses mudah ke situs pornografi di era digital saat ini menjadi perhatian serius, terutama karena anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) juga terpapar.
    Ia menekankan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak di Buleleng sebagian besar dipicu oleh tayangan pornografi.
    “Melihat fenomena di lapangan banyak anak-anak yang mengkonsumsi situs pornografi, akan menjadi konsentrasi kami sebagai GTP3,” kata Riang, Kamis (1/5/2025) di Buleleng.
    GTP3 dibentuk atas instruksi
    Kementerian Dalam Negeri
    dan melibatkan berbagai instansi, antara lain P2KBP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Bagian Hukum Setda Buleleng.
    Selain itu, sejumlah instansi vertikal seperti Polres Buleleng, Kejaksaan, dan Kantor Agama Kabupaten Buleleng juga terlibat dalam gugus tugas ini.
    Tugas GTP3 mencakup upaya
    pencegahan pornografi
    di masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak.
    Beberapa langkah yang akan diambil termasuk memutus jaringan penyebaran produk atau jasa pornografi, melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pornografi, serta mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pencegahan pornografi di Buleleng.
    Setelah dikukuhkan, GTP3 akan melakukan aksi nyata dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Buleleng serta di sekolah-sekolah.
    Dalam sidak tersebut, GTP3 akan memeriksa historis penggunaan ponsel dan laptop para ASN dan siswa untuk memastikan tidak ada akses ke situs pornografi.
    “Untuk sanksi belum kami rumuskan. Namun untuk sementara kami kedepankan upaya pembinaan terlebih dahulu, termasuk pemblokiran situs-situs pornografi,” tandas Riang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan angka kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja akibat praktik penipuan daring (online scam) harus menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata akan maraknya modus kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia akhir-akhir ini sebab korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan juga secara fisik dan nyawa.

    Puan juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian itu menjadi peringatan keras bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri tanpa adanya kejelasan.

    Apalagi, kata dia, jika tawaran-tawaran pekerjaan tersebut tanpa melibatkan badan yang resmi atau pemberangkatan melalui jalur nonprosedural.

    “Maka, tugas Pemerintah di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” ujarnya.

    Ia lantas menyebut sejumlah langkah perlindungan yang dapat diberikan negara kepada PMI, antara lain, dengan menggencarkan upaya pencegahan, termasuk memaksimalkan penanganan pada kasus-kasus PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja.

    “Kita dapat memanfaatkan teknologi dalam mencegah dan melawan kejahatan-kejahatan seperti ini. Bagaimana sosialisasi dan kampanye juga makin dimasifkan lewat berbagai sarana media,” tuturnya.

    Lebih jauh Puan mengemukakan bahwa persoalan penipuan daring yang berujung kematian di Kamboja itu bukan lagi merupakan isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mendorong secara aktif ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) guna memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

    “Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam,” katanya.

    Menurut Puan, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan lintas negara yang makin canggih.

    Termasuk, sambung dia, Indonesia perlu mendorong perluasan mandat gugus tugas TFAMW, terutama dalam hal perlindungan pekerja migran dari eksploitasi digital, serta memperkuat koordinasi antarnegara dan penanganan korban.

    “Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini mendorong pula Pemerintah untuk menggalakkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penipuan daring sebab tak sedikit WNI yang berangkat ke Kamboja dan wilayah sekitarnya sebagai korban penipuan daring yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan.

    Terakhir, dia memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi dalam meminimalisasi tragedi yang menimpa WNI di luar negeri.

    “DPR bersama Pemerintah akan berkolaborasi dengan aparat dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar, dan Laos.

    Upaya itu dilakukan karena makin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada tahun 2025 dari data pada tahun 2024.

    “Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang pada tahun 2024, menjadi 698 orang pada tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat,” kata Menteri Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Selasa (29/4/2025).

    Hasan Nasbi mengaku, hari Senin, 21 April 2025 adalah hari terakhirnya bekerja sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Hal itu diungkapkannya melalui konten YouTube dan Instagram Total Politik.

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya,” kata Hasan.

    Hasan menyebut, ia sudah beberapa kali menyampaikan dalam berbagai siniar bahwa jika ada suatu pekerjaan atau masalah yang tidak bisa ditangani, maka harus tahu diri.

    “Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba,” katanya.

    Hasan Nasbi dikenal sebagai wartawan hingga peneliti.

    Diketahui, pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran.

    Ia juga bahkan pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

    Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network. Sebuah posisi yang tak lagi embannya saat ini.

    Hasan adalah orang Bukittinggi, Sumatera Barat, yang lahir pada 1979.

    Ia merupakan jubir TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

    Ia sempat menjadi Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.

    Sebelum mendirikan Cyrus Network, Hasan berkecimpung di dunia media.

    Ia sempat menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006.

    Kariernya berlanjut dengan bergabung dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti dari tahun 2006 hingga 2008.

    Nama Hasan Nasbi makin mentereng sejak ia menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2012.

    Hasan dikenal publik sebagai sosok yang kerap mengkritik Anies Baswedan.

    Pro-Kontra Pernyataan Teror Kepala Babi

    TEROR KEPALA BABI – Situasi kantor Tempo usai mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada jurnalis inisial FCR, Jumat (21/3/2025). Pihak kepolisian disebut sudah melakukan cek TKP perihal aksi teror tersebut. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

    Desakan agar Hasan Nasbi mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan muncul setelah Hasan mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

    Hasan Nasbi memberi tanggapan supaya kepala babi itu dimasak saja.

    Pernyataan Hasan Nasbi disampaikan pada Jumat, 21 Maret 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Udah dimasak aja,” ujar Hasan.

    Awak media sempat mengonfirmasi kembali mengenai pernyataannya.

    Tetapi, Hasan tetap dengan pernyataannya awal.

    “Udah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai, kasus ini bukan menjadi ancaman bagi Cica lantaran melihat sikap Cica di media sosial tampak santai.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi,” bebernya.

    Prabowo Sebut Teledor

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi polemik ucapan Hasan Nasbi saat melakukan wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025.

    Awalnya, Prabowo merespons pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengomentari soal teror kepala babi.

    Menurut ketua umum Partai Gerindra itu, ucapan Hasan Nasbi kala menanggapi peristiwa dimaksud adalah salah dan keliru.

    Kata Prabowo, ada kemungkinan Hasan Nasbi telah menyesali apa yang sudah disampaikannya.

    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Kompas.id, Senin (7/4/2025).

    Desakan Mundur

    Sejumlah pihak kemudian mendesak supaya Hasan Nasbi mundur, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil.

    Respons Hasan Nasbi dinilai tidak menunjukkan empati dan dukungan bagi kebebasan pers.

    “Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh ‘memasak kepala babi’ yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima dari Ketua Pehimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, 22 Maret 2025.

    Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pernyataan itu sama sekali tidak seharusnya didiamkan.

    Mereka mendesak Prabowo meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Dengan sikap tersebut di atas, nampak ia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat,” ungkapnya. 

    Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan keprihatinannya dan bersolidaditas atas teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo. 

    “Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui,” ungkapnya.

     (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Malvyandie Haryadi,  Chaerul Umam)

  • 1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Dilansir dari berbagai sumber, Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dan menjadi bagian Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.
    Lalu pada Minggu (20/10/2024), Prabowo yang terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 menunjuk Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapkan Panen Jagung Tahap II, Ini Strategi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri

    Siapkan Panen Jagung Tahap II, Ini Strategi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri

    Jakarta –

    Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan sedang mempersiapkan Panen Raya Tahap II Jagung. Untuk memastikan kegiatan berlangsung sesuai rencana, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Komjen Dedi Prasetyo, menerangkan empat strategi.

    “Pendataan luas lahan dan Potensi hasil panen, koordinasi penyerapan jagung sesuai HPP, pengawasan ketat harga jagung di tingkat petani, dan sosialisasi serta fasilitasi petani,” kata Komjen Dedi dalam keterangan tertulis, Senion (28/4/2025).

    Komjen Dedi meminta seluruh jajaran koordinasi intensif dengan Pemda dan Perum BULOG di tingkat kabupaten atau kota, serta provinsi untuk menjamin penyerapan jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram. Kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala distribusi, termasuk pembangunan gudang dan cold storage di desa.

    “Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto,” tegas dia.

    Komjen Dedi berharap identifikasi potensi praktik spekulasi dan penguasaan pasar oleh tengkulak juga dilakukan. Lalu Komjen Dedi meminta jajaran tak segan melakukan pengendalian hukum terhadap pelanggaran pasar yang merugikan petani.

    “Melaksanakan pengawasan rutin di lapangan untuk memastikan HPP Rp 5.500/kg tetap terjaga,” tutur dia.

    “Sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan. Bukan sebagai petani, pemodal, atau pelaksana teknis,” kata dia.

    Komjen Dedi juga menekankan soal Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan soal pentingnya pembangunan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage di pedesaan untuk memperkuat ketahanan pangan.

    Foto: Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo Pimpin Panen Raya Jagung di Madiun. (dok. istimewa)

    (aud/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendag Akui Temukan Banyak Masalah Pelanggaran Merek Barang di Mangga Dua – Page 3

    Kemendag Akui Temukan Banyak Masalah Pelanggaran Merek Barang di Mangga Dua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengecek ke Pasar Mangga Dua usai masuk daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan pada 2024 oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Dari hasil pengecekan, Kemendag menemukan barang bajakan di Pasar Mangga Dua melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

    “Kami kemarin cek apakah ada juga di situ barang-barang ilegal, tetapi ternyata lebih banyak (ditemukan) masalah HaKI yakni masalah pelanggaran mereknya,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat, (25/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

    Kementerian Perdagangan telah melakukan pengecekan ke Pasar Mangga Dua dan menemukan barang bajakan yang melakukan pelanggaran terkait merek.

    “Ada undang-undang terkait merek dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum ada namanya Satgas Kekayaan Intelektual. Jadi kita sudah sampaikan karena barang-barang bajakan yang ada di Pasar Mangga Dua itu lebih banyak pelanggaran HaKI,” ujar Budi Santoso.

    Barang-barang bajakan di Mangga Dua tersebut mayoritas merupakan barang impor.

    “Impornya benar tapi pelanggarannya itu pelanggaran mengenai merek ya, sehingga sifatnya berupa delik aduan,” ujar Budi Santoso.

    Berdasarkan laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia.

    Berdasarkan USTR, kurangnya penegakan hukum RI terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih menjadi masalah, Amerika Serikat (AS) mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga dan kementerian penegak hukum terkait.

    Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil.

    Lewat laporan itu, AS juga khawatir Undang-Undang (UU) Paten tahun 2016 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui impor atau pemberian lisensi.

     

     

  • Pinterest Beri Peringatan Pengguna Remaja Matikan Aplikasi di Jam Sekolah

    Pinterest Beri Peringatan Pengguna Remaja Matikan Aplikasi di Jam Sekolah

    Jakarta –

    Pinterest dilaporkan tengah uji coba pop-up baru yang akan memperingatkan kepada pengguna anak-anak untuk keluar dari aplikasi selama jam sekolah.

    Peringatan pop-up tersebut mendorong anak-anak di bawah umur di AS dan Kanada untuk berhenti menggunakan aplikasi dan mematikan notifikasi hingga akhir hari.

    “Fokus adalah hal yang indah. Tetaplah fokus pada saat ini dengan menutup Pinterest dan menjeda notifikasi sampai bel sekolah berbunyi.” demikian isi pesan tersebut sebagaimana dikutip detikINET dari The Verge, Kamis (24/4/2025).

    Perintah ini hanya muncul untuk anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun dan hanya antara pukul 8 pagi dan 3 sore pada hari kerja. Ini adalah uji coba berskala besar, jadi Pinterest mengatakan bahwa perintah ini akan menjangkau jutaan anak di bawah umur.

    Pinterest mengklaim sebagai perusahaan teknologi pertama yang menguji fitur proaktif semacam ini untuk membantu siswa fokus, setelah CEO Bill Ready mengumumkan dukungannya terhadap Kids Online Safety Act dan kebijakan sekolah tanpa ponsel.

    New York hampir menerapkan larangan penggunaan ponsel di seluruh negara bagian selama hari sekolah, dan beberapa negara bagian lain sudah memiliki kebijakan yang membatasi atau melarang penggunaan ponsel.

    Di Eropa, negara-negara seperti Denmark dan Belanda telah melarang penggunaan ponsel di sekolah dan Prancis baru-baru ini mengumumkan bahwa para remaja harus mengunci ponsel mereka saat berada di sekolah mulai tahun ajaran berikutnya.

    Pinterest juga telah mengumumkan sumbangan sebesar USD 1 juta kepada International Society for Technology in Education (ISTE) untuk mendukung para pemimpin sekolah dalam menciptakan budaya digital yang sehat di sekolah mereka.

    Dana tersebut akan mendanai gugus tugas di 12 distrik sekolah di Amerika Serikat untuk mengembangkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan digital siswa.

    “Di Pinterest, kami percaya bahwa sekolah dapat memanfaatkan semua teknologi yang ditawarkan kepada para siswa, sambil meminimalkan bahaya dan gangguan,” kata Wanji Walcott, kepala bagian hukum dan bisnis Pinterest.

    “Perusahaan teknologi perlu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pembuat kebijakan untuk membangun solusi yang memastikan bahwa di tangan para siswa, ponsel pintar adalah alat bantu, bukan gangguan,” lanjutnya.

    (jsn/fay)