Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Jakarta –

    Komjen Dedi Prasetyo resmi ditunjuk sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perwira tinggi dengan tiga bintang dipundaknya ini dikenal sebagai akademisi dengan capaian gelar profesor.

    Gelar akademis tertinggi yang diraih Komjen Dedi adalah profesor, doktor, sarjana hukum, magister humaniora, magister ilmu kepolisian dan magister manajemen. Komjen Dedi juga merupakan penulis buku tentang kepolisian, dengan total lebih dari 30 judul buku.

    Pada 28 Mei 2024, Dedi mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

    Sebelum ditunjuk sebagai Wakapolri, Komjen Dedi beberapa kali dipercaya menjadi pejabat utama Polri yakni Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas), Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), dan terakhir Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Di satuan wilayah, Komjen Dedi pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Wakapolda Kalteng.

    Suami dari Martha Dwi ini dipercaya sebagai oleh Kapolri sebagai Kasatgas Polri untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menerapkan food security yang menjadi kekhasan SPPG Polri. Ia juga bertindak selaku Pengawas Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

    Pada 1992, Dedi menjabat Kapolsek Deket. Setahun kemudian, dia digeser sebagai Kasat Reserse Kriminal Polres Lamongan. Komjen Dedi lalu dimutasi ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) sebagai Dantontar dan Dankitar.

    Pada 1997, ia dipercaya menjabat Kapolsek Serpong. Dia selanjutnya memutuskan mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    Setelah itu Komjen Dedi lalu lalang di fungsi SDM sebagai Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri, Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri dan Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri hingga 2004. Komjen Dedi lalu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004 hingga 2005.

    Lalu dia kembali dimutasi sebagai Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur, kemudian Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jatim. Kariernya terus menanjak menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2007, lalu Kapolresta Kediri di 2008, dan Kapolres Lumajang pada 2009.

    Pada 2010, Dedi Kembali masuk ke fungsi SDM 6 tahun lamanya, hingga akhirnya mendapat promosi job bintang 1 pada 2017 sebagai Wakapolda Kalteng. Setahun kemudian, 2018, Dedi dimutasi menjadi Karo Penmas Divisi Humas Polri.

    Setahun kemudian dia kembali ke fungsi SDM sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) SSDM Polri. Irjen Dedi pada 2020 mendapat promosi sebagai Kapolda Kalteng.

    Pada 2021, dia dimutasi menjadi pejabat Utama Polri pada jabatan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas). Dedi lalu dipercaya menjadi As SDM Kapolri pada 2023 hingga akhirnya ditunjuk sebagai Irwasum Polri.

    (aud/eva)

  • Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Bisnis.com, BORA – Badan Bank Tanah (BBT) tengah menggodok realisasi pelaksanaan reforma agraria yakni penyaluran 1.550 hektare (ha) lahan untuk masyarakat di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

    Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menjelaskan bahwa hal itu dilakukan sejalan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Panjang yang telah ditetapkan oleh Komite Pengawas Badan Bank Tanah.

    Dalam penjelasannya, pelaksanaan reforma agraria itu bakal berbentuk pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Bank Tanah selama 10 tahun bagi masyarakat.

    Apabila dalam kurun waktu 10 tahun itu penggunaannya dinilai sesuai dengan rencana kerja, maka lahan tersebut bakal ditingkatkan status hukumnya menjadi sertifikat hak milik (SHM).

    “Dalam program reformasi agraria walaupun dia masih hak pakai, tapi akan jadi hak milik setelah 10 tahun, sepanjang dimanfaatkan,” jelasnya saat ditemui di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (4/8/2025).

    Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan hak pakai tersebut, Bank Tanah mengaku bakal menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) lainnya, di antaranya Kementerian UMKM dalam rangka mendorong pembentukan usaha mikro masyarakat.

    Pada saat yang sama, Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi izin pengelolaan lahan (HPL) seluas 7.075 ha di Sulawesi Tengah.

    Perinciannya, seluas 6.600 ha merupakan HPL di Kabupaten Poso, 160 ha pengelolaan lahan di Kabupaten Sigi, dan 315 ha di Kabupaten Parigi Moutong.

    Adapun, pelaksanaan reforma agraria berupa penyaluran 1.550 ha lahan itu dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Di Poso, kami akan menjalankan program Reforma Agraria seluas 1.550 hektare dari total 6.600 hektare, sesuai dengan Perpres No. 62 Tahun 2023,” tandasnya.

    Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Bank Tanah yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

    Dalam beleid itu, Badan Bank Tanah diwajibkan untuk menyediakan paling sedikit 30% dari HPL Badan Bank Tanah untuk reforma agraria.

    Adapun, subjek reforma agraria tersebut merupakan masyarakat yang bakal diberikan hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun dan akan diberikan SHM apabila telah dimanfaatkan dengan baik.

    Secara teknis, Bank Tanah bakal menyiapkan lahan reforma agraria, sementara verifikasi subjek dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh bupati/wali kota.

  • AS Kembali Berdiskusi Setelah 7 Tahun, Bahas Proyek Luar Angkasa

    AS Kembali Berdiskusi Setelah 7 Tahun, Bahas Proyek Luar Angkasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala badan antariksa Rusia Roscosmos, Dmitry Bakanov tiba di Houston, Amerika Serikat (AS), untuk mengadakan pembicaraan dengan kepala sementara NASA, Sean Duffy pada Selasa (29/07/25).

    Pertemuan tatap muka tersebut menjadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali diadakan pada 2018. Bakanov dan Duffy dijadwalkan akan melakukan pembicaraan pada 31 Juli mendatang, menurut kantor berita TASS Rusia.

    “Kami, bersama NASA berencana membahas proyek bersama yang sedang berlangsung,” jelas pihak Roscosmos terkait tujuannya berkunjung ke AS, dilansir Reuters (29/07/25).

    Proyek kerjasama Roscosmos-NASA itu mencakup program lintas penerbangan, perpanjangan masa operasional Stasiun Luar Angkasa Internasional, dan kerja gugus tugas gabungan Rusia-AS terkait deorbit ISS yang aman, serta pembuangan laut terkendali di masa mendatang.

    Nantinya, Bakanov bersama pejabat NASA akan mengunjungi divisi Johnson Space Center dan fasilitas produksi Boeing untuk pembicaraan dengan pimpinan program luar angkasa perusahaan.

    Selain itu, menjelang peluncuran penerbangan SpaceX Crew-11 NASA, yang dijadwalkan pada 31 Juli, Kepala Roscosmos itu juga akan bertemu dengan awak pesawat ruang angkasa Crew Dragon, yang mencakup kosmonot Rusia, Oleg Platonov.

    Oleg akan tergabung dalam kumpulan kru yang juga terdiri dari tiga astronot lainnya. Mereka adalah perwakilan NASA, Zena Cardman dan Mike Fincke, dan satu astronot Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Kimiya Yui.

    Selama waktu empat astronot tersebut berada di laboratorium yang mengorbit di luar angkasa, mereka akan melakukan penelitian baru untuk mempersiapkan eksplorasi manusia di luar orbit rendah bumi, serta untuk memberi manfaat bagi sesama manusia di Bumi.

    Hubungan Amerika Serikat dan Rusia di sejumlah bidang sudah memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan pada tahun 2022. Namun, kedua negara tersebut masih melakukan kerja sama yang erat di bidang program luar angkasa.

    Pertemuan terakhir antara pimpinan Roscosmos dan NASA terjadi pada Oktober 2018, ketika Direktur Jenderal Roscosmos saat itu, Dmitry Rogozin bertemu langsung dengan Administrator NASA, Jim Bridenstine di Kosmodrom Baykonur, Kazakhstan.

    Pada hari-hari awal setelah Trump kembali menjabat pada Januari, Rusia dan AS bergerak lebih dekat untuk memulihkan hubungan, tetapi Presiden Donald Trump sejak saat itu menjadi tidak sabar dengan Moskow, dengan memberi Rusia waktu 10-12 hari untuk membuat kemajuan dalam mengakhiri perang di Ukraina. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun).

  • Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Batam, Beritasatu.com– Pemerhati kepolisian dan mantan anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menyambut baik pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menegaskan pentingnya kerja nyata dan koordinasi lintas sektor agar keberadaan gugus tugas ini tidak sekadar seremonial.

    “Saya menyambut baik dibentuknya Gugus Tugas TPPO oleh gubernur Kepri untuk memberantas perdagangan orang dengan melibatkan stakeholder, termasuk Polda Kepri,” kata Poengky seperti dilansir Antara, Senin (28/7/2025).

    Ia menekankan perlunya evaluasi berkala, serta pencegahan berbasis pemetaan wilayah rawan penyelundupan dan pemantauan terhadap para pelaku kejahatan. “Mapping para pelaku sangat penting, agar bisa segera dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Poengky menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan, agar tidak terjerumus menjadi korban TPPO. Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum tegas, terutama terhadap pelaku utama atau bandar yang menjadi otak kejahatan.

    Aktivis HAM itu juga menyoroti keterkaitan TPPO dengan kejahatan lain, seperti narkoba, judi daring, pinjaman online ilegal, dan prostitusi. Untuk itu, ia mendorong patroli siber oleh kepolisian serta pengawasan internal agar tidak ada anggota TNI, Polri, atau ASN yang menjadi backing pelaku TPPO.

    “Gugus tugas ini harus membuka hotline dan bekerja sama dengan masyarakat. Tidak boleh ada sikap saling menunggu,” tambahnya.

    Poengky juga meminta pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebagai langkah jangka panjang mencegah TPPO.

    Sebelumnya, Gugus Tugas TPPO Provinsi Kepri resmi dilantik pada Senin (21/7/2025), dengan Gubernur Ansar Ahmad sebagai ketua dan Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai ketua harian.

    Polda Kepri sendiri mencatatkan kinerja tinggi dalam pengungkapan kasus TPPO. Selama Januari hingga Mei 2025, tercatat 26 kasus dengan 35 tersangka. Pada November 2024, Kepri menjadi salah satu dari tiga daerah tertinggi dalam pengungkapan kasus TPPO menurut data Dittipidum Bareskrim Polri.

    Satgas TPPO Polda Kepri sebelumnya juga berhasil mengungkap 13 kasus, menetapkan 13 tersangka, dan menyelamatkan 27 korban.

  • Presiden Abbas Sambut Baik Rencana Prancis Akui Negara Palestina

    Presiden Abbas Sambut Baik Rencana Prancis Akui Negara Palestina

    JAKARTA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik surat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menegaskan Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB Bulan September mendatang.

    Presiden Abbas menyampaikan apresiasi yang mendalam atas langkah berani Prancis, yang akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian perdamaian berdasarkan solusi dua negara yang sejalan dengan legitimasi dan hukum internasional.

    “Langkah ini merupakan kemenangan bagi perjuangan Palestina,” kata Presiden Abbas, melansir WAFA 25 Juli.

    “Ini mencerminkan komitmen tulus Prancis untuk mendukung rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka atas tanah dan tanah air mereka, sesuai dengan hukum internasional dan legitimasi yang diakui,” tandasnya.

    Lebih jauh Presiden Abbas menekankan, pengakuan Prancis merupakan bukti peran negara-negara yang meyakini solusi dua negara dan berkomitmen untuk menyelamatkannya, mengingat upaya sistematis Israel untuk melemahkannya, terutama melalui perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

    Ia juga mendesak semua negara, terutama negara-negara Eropa yang belum mengakui Negara Palestina, untuk mengakuinya berdasarkan solusi dua negara yang didukung secara internasional.

    Presiden Abbas juga tidak lupa menekankan kembali pentingnya mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Dalam pernyataannya, Presiden Abbas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kerajaan Arab Saudi atas upaya dan sikap teguhnya, memainkan peran kunci dalam mendorong keputusan Prancis untuk mengakui Negara Palestina.

    Presiden juga memuji upaya Komite Menteri Luar Negeri Arab-Islam dan seluruh anggotanya, serta koalisi internasional yang lebih luas yang mendukung implementasi solusi dua negara, serta kerja gugus tugas dan peserta Konferensi Perdamaian Internasional mendatang yang dijadwalkan berlangsung di New York pada akhir bulan ini.

  • BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan dat

    Bogor (ANTARA) – BKSAP DPR RI mengusulkan pembentukan gugus tugas antar parlemen ASEAN untuk menghadapi tantangan digital dan memperkuat kerja sama regulasi, usai mengikuti Kaukus AIPA ke-16 di Phnom Penh.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan hal tersebut di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, usai kembali dari pertemuan tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang digelar pada 14–17 Juli 2025 di Kamboja.

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi,” ujar legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu.

    Ia menyoroti meningkatnya ancaman siber di kawasan ASEAN sebesar 40 persen dalam tiga tahun terakhir, yang menurutnya membutuhkan respons kolektif dan kerangka minimum keamanan digital antarnegara ASEAN.

    “Negara-negara ASEAN harus punya standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung. Ini bisa jadi langkah konkret parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan,” katanya.

    Selain itu, Ravindra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI), agar tidak melahirkan diskriminasi atau bias sistemik, seperti dalam kasus rekrutmen berbasis AI yang memprioritaskan laki-laki pada satu perusahaan.

    Secara output AI tersebut mengutamakan optimalisasi produktivitas dan memperhitungkan “cuti melahirkan” sebagai kehilangan produktivitas, tentu ini tidak baik. Data pelatihan AI dan algoritma yang dihasilkan harus dipastikan sudah melalui ethical assesment.

    “AI punya potensi besar, regulasi regional harus memastikan tidak ada pelanggaran hak atau ketimpangan yang disebabkan sistem otomatisasi,” tegasnya.

    Ia menyebut AIPA sebagai forum penting untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun kerangka regulasi bersama di tingkat ASEAN, termasuk terkait etika AI dan keamanan digital.

    Delegasi juga membahas kerja sama kawasan terkait isu maritim, pencegahan kejahatan lintas batas, serta peran diplomasi parlemen dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antarnegara ASEAN.

    Pertemuan Kaukus AIPA ke-16 ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun agenda legislatif bersama sesuai prinsip Piagam ASEAN demi keamanan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

    Pemprov DKI perkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak. salah satunya melalui penyediaan kanal pengaduan yang tersebar di 44 pos pengaduan di seluruh kecamatan.

    Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Iin Mutmainah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyampaikan, berbagai upaya pencegahan lainnya yang terus digencarkan untuk menekan angka kekerasan anak, yakni integrasi dengan aplikasi seperti Jakarta Aman, SAPA 129, dan Jakarta Siaga 112.

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP DKI Jakarta juga menjalankan layanan terpadu melalui regulasi yang mencakup pendampingan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara, serta koordinasi dengan rumah sakit untuk layanan korban.

    Selain itu, Pemprov DKI mendorong pencegahan berbasis regulasi dan kampanye publik, antara lain Perda Nomor 8/2011 tentang Perlindungan Anak, Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pencegahan perkawinan usia anak (Pergub Nomor 5/2020).

    Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta mengadakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, penyediaan rumah aman, serta penyuluhan dan diseminasi informasi melalui sekolah, BUMD, dan masyarakat.

    “Upaya ini tak hanya fokus pada penanganan, tapi juga pada edukasi dan pelibatan aktif masyarakat. Harapannya, kita bisa membentuk lingkungan Jakarta yang lebih aman dan layak bagi anak-anak,” kata Iin.

    Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan pendampingan kepada korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen masalah, hingga rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Upaya ini meliputi memfasilitasi korban ke Rumah Perlindungan Sementara, pendampingan, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak korban lainnya.

    Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat, terdapat 641 kasus kekerasan anak yang telah dilaporkan selama periode 1 Januari hingga 11 Juli 2025.

    Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jakarta Timur dengan 168 kasus, disusul oleh Jakarta Utara (163 kasus), Jakarta Barat (126 kasus), Jakarta Selatan (112 kasus), dan Jakarta Pusat (75 kasus).

    Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual sebanyak 398 kasus, disusul kekerasan psikis sebanyak 178 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 154 kasus.

    “Untuk penyebab utama sulit dipastikan karena banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari masalah ekonomi, ketidakpuasan terhadap korban, hingga tindakan tanpa alasan yang jelas,” ujar Iin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Turunkan Tarif hingga 19 Persen, Kapasitas Diplomasi Ekonomi Era Prabowo Teruji

    Sukses Turunkan Tarif hingga 19 Persen, Kapasitas Diplomasi Ekonomi Era Prabowo Teruji

    “Ini adalah sinyal kuat adanya ‘diplomatic trust’ antara Jakarta dan Washington. Kepercayaan seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pendekatan pragmatic engagement yang konsisten, memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang dan mitra geopolitik di kawasan Indo-Pasifik,” lanjutnya.

    Meski begitu, Umam menilai bahwa pencapaian ini tidak boleh membuat pemerintah terlena. Ia mengingatkan bahwa diplomasi ekonomi ke depan justru harus diperkuat dengan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

    Salah satunya adalah dengan memperluas pasar ekspor Indonesia ke wilayah-wilayah nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar yang sama. Dunia sedang berubah, dan kita harus lebih berani masuk ke pasar-pasar baru,” ujarnya.

    Ia juga mendorong agar ekspor Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan bahan mentah. Menurutnya, peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan pengembangan produk teknologi tinggi harus menjadi agenda utama. “Kalau kita ingin punya daya tawar yang lebih kuat di dunia internasional, maka ekspor kita juga harus naik kelas,” tegas Umam.

    Dalam konteks kelembagaan, Umam mengusulkan pembentukan gugus tugas diplomasi ekonomi lintas kementerian yang dapat merespons cepat dinamika perdagangan global. “Perwakilan kita di luar negeri harus diberi mandat dan sumber daya yang cukup untuk menjadi ujung tombak promosi sekaligus perlindungan kepentingan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Umam juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri nasional yang tangguh. Ia menilai bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibentuk dari luar, tetapi juga dari dalam negeri.

  • Ketegangan Dagang Uni Eropa-China Mencuat Jelang KTT Beijing

    Ketegangan Dagang Uni Eropa-China Mencuat Jelang KTT Beijing

    Jakarta –

    Peluang tercapainya terobosan untuk meredakan gesekan dagang pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Cina pekan depan di Beijing tampak kecil, setelah Cina memangkas jadwal pertemuan dari dua hari menjadi satu hari.

    KTT ini awalnya dimaksudkan untuk menandai 50 tahun hubungan diplomatik Uni Eropa-Cina, dan semula dijadwalkan berlangsung di Brussel, Belgia. Namun, Presiden Cina Xi Jinping menolak undangan untuk hadir.

    Kini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dijadwalkan menemui Xi atau Perdana Menteri Cina Li Qiang di Beijing.

    “Ini menjadi tanda lain terbatasnya kemauan dan ambisi Beijing untuk terlibat dengan Eropa,” kata Alicja Bachulska, peneliti kebijakan Asia di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), kepada DW. Ia menambahkan, elite Cina kerap memandang Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan menengah dengan pengaruh terbatas dalam negosiasi dagang.

    Keluhan Uni Eropa tidak digubris

    Defisit dagang UE dengan Cina, yang saat ini mencapai €400 miliar atau sekitar Rp6.900 triliun per tahun, merupakan sumber prahara terbesar. Jumlah defisit diperparah oleh terbatasnya akses produsen Eropa ke pasar Cina.

    Perkaranya, kebijakan industri Cina cenderung menguntungkan produsen domestik lewat subsidi besar-besaran, kontrak pemerintah, dan regulasi yang memihak.

    Pejabat UE menyebut kebijakan ini menyebabkan kelebihan kapasitas produksi, yang berujung pada “dumping” kendaraan listrik (EV) murah Cina ke pasar Eropa dan merugikan industri otomotif lokal.

    UE telah memberlakukan tarif hingga 45% pada EV asal Cina, serta menuntut pembatasan produksi dan pembukaan akses pasar yang setara bagi impor dari UE.

    Sebaliknya, Cina mengusulkan penggantian tarif dengan komitmen harga minimum serta konsesi lainnya.

    Pada April lalu, kekhawatiran atas praktik dagang Cina ini mendorong UE membentuk Satuan Tugas Pengawasan Impor untuk melindungi pasar dalam negeri. Gugus tugas ini bisa memicu diberlakukannya bea anti-dumping atau langkah perlindungan lain dari UE.

    Satuan tugas itu mencatat adanya lonjakan ekspor Cina ke UE sebesar 8,2% pada April dibandingkan tahun 2024, yang diduga akibat pengalihan ekspor Cina dari Amerika Serikat (AS) ke UE untuk menghindari tarif Donald Trump.

    Cina membantah telah memberi keuntungan khusus kepada produsen domestik dan sebaliknya menuduh UE melakukan proteksionisme. Beijing membenarkan kebijakannya dengan dalih keamanan nasional dan pembangunan ekonomi.

    Perusahaan Eropa frustrasi atas pembatasan logam tanah jarang Cina

    Saat negosiator UE gagal membuka akses signifikan ke pasar Cina, dominasi Beijing atas pasokan logam tanah jarang, yang merupakan bahan penting untuk teknologi bersih, cip, dan peralatan medis, menjadi sumber konflik besar lainnya.

    Menurut Komisi Eropa, 98% pasokan logam tanah jarang dan magnet tanah jarang UE berasal dari Cina.

    Pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan Cina tahun lalu itu menyebabkan gangguan rantai pasok dan penghentian produksi di berbagai perusahaan Eropa. Nilai ekspor logam tanah jarang dari Cina ke UE pun anjlok 84% menjadi hanya $15,1 juta (sekitar Rp246 miliar) dalam lima bulan pertama 2025, menurut data bea cukai Cina.

    Pada KTT G7 bulan Juni di Kanada lalu, von der Leyen menuduh Cina melakukan “pemaksaan” dan “pemerasan” terkait pembatasan tersebut. Ia menegaskan, “tidak seharusnya satu negara menguasai 80–90% pasar bahan mentah penting dan produk turunannya, seperti magnet.”

    Pemerintah Cina menolak kritik itu. Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa “pola pikir” Uni Eropa perlu “diseimbangkan kembali.”

    Meski Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic berhasil menegosiasikan pelonggaran ekspor logam tanah jarang lewat “jalur hijau” bagi beberapa produsen UE, banyak perusahaan tetap mengeluh karena proses persetujuannya terlalu lambat dan menyebabkan gangguan rantai pasok.

    Uni Eropa sendiri telah memiliki anti-koersi untuk memantau pemaksaan ekonomi seperti yang dilakukan Cina. Kini, semakin banyak suara yang mendesak pengambil kebijakan UE untuk bersikap lebih tegas terhadap Beijing, termasuk dengan tarif tambahan, larangan pengadaan, atau langkah lainnya.

    “Kita perlu menyampaikan pesan bahwa Eropa akan bersikap tegas dan memiliki alat seperti ajti-koersi itu, jika situasi memaksa,” kata Bachulska. “Namun, semua itu butuh kemauan politik untuk dijalankan.”

    Masalah Trump, peluang atau jebakan bagi Cina?

    Beberapa pengamat UE melihat aturan tarif Presiden AS Donald Trump, yang mengguncang hubungan trans-Atlantik, sebagai peluang bagi UE untuk mengatur ulang relasi dengan Cina. Karena mengalami hambatan besar dalam perdagangannya dengan AS, kini Cina makin membutuhkan Eropa dan bisa didorong untuk memberi konsesi pada KTT pekan depan.

    “Saya rasa pandangan seperti itu sangat naif,” ujar Bachulska. “Cina sudah memenangkan babak pertama perang dagang dengan AS, dan ada keyakinan kuat bahwa waktu berpihak pada mereka, dalam negosiasinya dengan Uni Eropa.”

    Presiden Xi sedang menggeser arah perekonomian Cina dari pertumbuhan kuantitas menuju “pembangunan berkualitas tinggi” yang mengutamakan teknologi baru, permintaan domestik, keamanan, dan lingkungan.

    Cina juga sudah mulai menantang dominasi teknologi Barat, termasuk di bidang kecerdasan buatan, superkomputer, dan produksi kendaraan listrik. Dalam beberapa bidang seperti teknologi komunikasi 6G, Cina bahkan telah melampaui negara-negara Barat.

    Beberapa analis menilai UE masih meremehkan ancaman ekonomi Cina dan belum mengadopsi pendekatan yang lebih keras untuk melawan praktik dagang yang tidak adil.

    “Ada kecenderungan mengesampingkan isu Cina di Eropa karena terlalu banyak masalah lain,” ujar Bachulska, merujuk pada perang di Ukraina dan sengketa dagang UE dengan Trump. “Cina tampak seperti tantangan yang jauh secara geografis, [tapi] dampak dari kebijakan Cina akan segera dirasakan Eropa.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Khoirul Pertiwi

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang, Ini Alasannya

    OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura PT Dana Mandiri Sejahtera (“PT DMS”) yang beralamat di Ruko Dynasty Kav. 29 B Nomor 8 Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang 15325.

    Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.06/2025 tanggal 08 Juli 2025.

    Pencabutan ini dilakukan mengingat PT DMS tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.

    Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT DMS telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

    OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT DMS untuk melaksanakan langkahlangkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

    “Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud,” ujar Plt Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi, dalam keterangan tertulis Rabu (9/72025)

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015) juncto Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2025), Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, maka PT DMS dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

    “Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT DMS dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya,” terang Ismail.

    Setelah izin usaha dicabut, PT DMS dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

    1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya

    2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT DMS serta membentuk Tim Likuidasi

    3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban

    4. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha.

    Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat, Kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi PT DMS pada nomor telepon dan Whatsapp: 081313456599, email: ptdanamandirisejahtera.dl@gmail.com dan alamat: Jalan Cideng Barat 76, Jakarta
    Pusat, Jakarta, 10150.

    5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu PT DMS dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan.

    (hal/hns)