Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Pakar Usul Aturan Komprehensif Tangkal Monetisasi Live Berbahaya di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar siber menyampaikan pentingnya respons tegas dan proporsional dari pemerintah serta platform TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, dalam menghadapi tantangan monetisasi konten digital yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

    Langkah tersebut perlu diambil dengan catatan tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.

    Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kerangka regulasi yang lebih terukur, transparan, dan sistematis terkait monetisasi konten—khususnya aspek transparansi aliran dana, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pertanggungjawaban bagi platform yang abai terhadap moderasi konten. 

    “Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian terkait untuk menangani isu monetisasi konten berbahaya secara holistik,” kata Ardi kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Ardi mengapresiasi langkah proaktif platform seperti TikTok yang secara sukarela membatasi fitur live streaming saat maraknya aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Namun, dia mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih presisi dengan dukungan kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten provokatif secara real-time, tanpa menonaktifkan fitur secara menyeluruh sehingga tidak merugikan pelaku UMKM.

    Platform, tegas Ardi, juga perlu memperjelas kriteria dan mekanisme monetisasi konten, serta menyiapkan sistem peninjauan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

    Pelaku UMKM fesyen tengah melakukan streaming

    ICSF mendorong adanya kolaborasi berkesinambungan antara pemerintah, platform, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan standar industri monetisasi konten berbahaya yang bertanggung jawab. Forum dialog reguler antara regulator dan pelaku industri dinilai penting untuk bertukar informasi serta menyusun praktik terbaik dalam moderasi konten.

    “Kolaborasi ini juga harus mencakup pengembangan standar industri yang dapat diadopsi secara luas mengenai monetisasi konten yang bertanggung jawab,” kata Ardi.

    Ardi juga mengatakan mekanisme pelaporan konten bermasalah perlu diperkuat dan dipermudah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi memicu kekerasan atau menyebarkan disinformasi.

    Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pla orm media sosial untuk tujuan provokasi juga perlu ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip due process dan proporsionalitas.

    Dia menekankan ruang digital adalah aset strategis nasional yang menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. 

    “Diperlukan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menjaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan dak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat memecah belah bangsa. Monetisasi konten di media sosial harus diarahkan untuk mendukung ekonomi kreatif yang produk,” kata Ardi.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menemukan adanya aliran dana yang cukup signfikan mengalir ke sejumlah akun yang menyiarkan konten kekerasan lewat fitur live di media sosial. Dana tersebut mengalir dalam bentuk gift dan donasi.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), kata Meutya, menerima lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA. 

    Komdigi juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya.

    Meutya mengatakan hal ini menjadi Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,” kata Meutya Hafid dilansir dari Instagram, Senin (1/9/2025).

  • AS Laporkan 22 Kasus Baru Infeksi Bakteri Pemakan Daging yang Dirawat di RS

    AS Laporkan 22 Kasus Baru Infeksi Bakteri Pemakan Daging yang Dirawat di RS

    Jakarta –

    Amerika Serikat mencatat 22 kasus dirawat di rumah sakit akibat infeksi bakteri pemakan daging di negara bagian Louisiana, total sudah 4 orang yang dilaporkan meninggal.

    Infeksi Vibrio vulnificus bisa menular saat seseorang memiliki luka terbuka dan terpapar di air asin serta air payau, penularan juga bisa terjadi saat mengonsumsi makanan laut mentah atau setengah matang.

    “Gelombang infeksi ini menambah jumlah kematian di negara bagian akibat bakteri tersebut menjadi empat orang sepanjang tahun ini,” ujar Direktur Komunikasi Departemen Kesehatan Louisiana (DOH), Emma Herrock, kepada Today, Jumat (28/8/2025).

    Jennifer Armentor, administrator program kerang moluska DOH, mengumumkan kematian terbaru pada rapat Gugus Tugas Tiram Louisiana tanggal 26 Agustus. Ia mengatakan dua orang meninggal dunia setelah memakan tiram mentah.

    Data Vibrio vulnificus dikumpulkan oleh seorang ahli epidemiologi DOH, yang bertanggung jawab untuk melacak penyakit menular yang wajib dilaporkan.

    Data terbaru, kata Herrock, mencakup semua penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut, baik infeksi yang berkaitan dengan konsumsi makanan laut maupun infeksi luka yang terjadi saat kontak dengan air.

    Bakteri ini secara alami terdapat di perairan pantai yang hangat, seringkali antara bulan Mei dan Oktober, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).

    Pada akhir Juli, Departemen Kesehatan negara bagian mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan penduduk untuk mengambil tindakan pencegahan guna mencegah infeksi.

    Vibrio adalah bakteri yang hidup di perairan pesisir, menurut CDC. Beberapa spesies Vibrio dapat menyebabkan infeksi parah dan mengancam jiwa, meskipun jumlahnya relatif jarang dibandingkan dengan jumlah orang yang kemungkinan terpapar, menurut CDC.

    Vibrio vulnificus memiliki tingkat kematian tertinggi di antara semua patogen bawaan makanan dan menyebabkan lebih dari 95 persen kematian terkait makanan laut di AS, menurut ringkasan penelitian yang diterbitkan dalam Delaware Journal of Public Health.

    Hampir 80.000 orang terinfeksi vibrio setiap tahun, sebagian besar akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Dari sekitar 500 orang yang dirawat di rumah sakit setiap tahun di Amerika Serikat, sekitar 100 orang meninggal, kata CDC.

    Mengapa disebut bakteri ‘pemakan daging’?

    Vibrio vulnificus membunuh jaringan tubuh, tetapi tidak memakannya. Bakteri ini tidak dapat menembus kulit yang tidak terluka, tetapi dapat masuk melalui luka yang ada di dalamnya. Jika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka sayat atau luka lain, hal ini dapat menyebabkan fasitis nekrotikans, yang memicu kematian jaringan di sekitar lokasi infeksi.

    Menurut CDC, orang yang terinfeksi mungkin memerlukan perawatan intensif atau amputasi anggota badan. Sekitar satu dari lima orang yang terinfeksi dan membutuhkan rawat inap akhirnya meninggal dunia, terkadang dalam waktu 24 jam setelah sakit.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Baru Lagi, 2 Warga AS Meninggal Kena Infeksi Bakteri Pemakan Daging usai Konsumsi Ini

    Baru Lagi, 2 Warga AS Meninggal Kena Infeksi Bakteri Pemakan Daging usai Konsumsi Ini

    Jakarta –

    Dua orang AS meninggal dunia setelah terkena infeksi bakteri pemakan daging. Insiden tersebut terjadi pasca keduanya mengonsumsi oysters atau tiram mentah di Louisiana, AS, menurut keterangan pejabat kesehatan negara bagian tersebut.

    Kematian disebabkan oleh Vibrio vulnificus, bakteri yang secara alami terdapat di perairan pantai hangat dan banyak ditemukan di periode Mei dan Oktober.

    Penularan bakteri bisa terjadi ketika luka terbuka terkena perairan pantai atau saat seseorang mengonsumsi makanan laut mentah atau setengah matang.

    Selain dua kematian terkait oyster tersebut, dua orang lain yang terinfeksi bakteri juga dilaporkan meninggal dunia tahun ini di Louisiana, menurut Departemen Kesehatan Louisiana.

    “Banyak orang dengan infeksi Vibrio vulnificus dapat menjadi sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif atau amputasi anggota badan,” kata departemen tersebut.

    “Sekitar satu dari lima orang dengan infeksi ini meninggal dunia, terkadang dalam satu atau dua hari setelah sakit.”

    Angka Kematian Lebih Tinggi Tahun Ini

    Negara bagian AS ini mencatat jumlah kasus dan kematian akibat Vibrio vulnificus lebih tinggi ketimbang tahun lalu.

    Sepanjang 2025, terdapat 22 kasus yang perlu menjalani rawat inap akibat infeksi bakteri pemakan daging. Lebih dari 80 persen kasus yang dilaporkan berasal dari paparan luka terbuka terhadap air laut.

    “Selama periode waktu yang sama di 10 tahun terakhir, rata-rata tujuh kasus Vibrio vulnificus dan satu kematian telah dilaporkan setiap tahun di Louisiana,” kata departemen tersebut dalam siaran pers bulan Juli.

    Kematian terkait oyster atau tiram dilaporkan minggu ini pada pertemuan Gugus Tugas Tiram Louisiana yang mencakup presentasi data tentang semua penyakit yang terkait dengan konsumsi tiram Louisiana.

    Satu orang adalah penduduk Louisiana, dan yang lainnya berasal dari luar negara bagian, kata juru bicara tersebut, dikutip dari NBC News.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Perang Tinggal Sejengkal! NATO Buru Kapal Selam Rusia Dekat Armada AS

    Perang Tinggal Sejengkal! NATO Buru Kapal Selam Rusia Dekat Armada AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pesawat-pesawat NATO telah menghabiskan hampir seminggu untuk mencari kapal selam Rusia yang dapat mendekati gugus tugas kapal induk AS yang beroperasi di lepas pantai Norwegia. Hal ini diketahui menurut data pelacakan penerbangan dan kapal yang ditinjau oleh Newsweek, Kamis (28/8/2025).

    Dalam pengamatan itu, nampak kehadiran pesawat patroli maritim P-8A Poseidon, atau “pemburu kapal selam” di Laut Norwegia. Operasi ini telah dipimpin oleh Amerika Serikat sejak Minggu dan didukung oleh Inggris dan Norwegia, yang juga mengoperasikan platform perang anti-kapal selam buatan Boeing.

    Operasi harian tersebut tampaknya terkait dengan keberadaan kapal induk USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, yang terlibat dalam operasi bersama unit-unit Inggris dan Norwegia di perairan barat Norwegia.

    “Kami bekerja sama untuk memastikan kawasan Euro-Atlantik yang aman dan stabil,” kata gugus tugas kapal induk AS tersebut dalam sebuah unggahan di Facebook, tanpa menyebutkan operasi penyisiran anti-kapal selam untuk kapal-kapal tertentu.

    Penyisiran tersebut, yang terdeteksi pada siaran pesawat dan kapal yang direkam oleh MarineTraffic, Flightradar24, dan platform serupa, bisa jadi merupakan tindakan pencegahan, tetapi mungkin mengindikasikan kemungkinan kemunculan kapal selam Rusia. Surat kabar Express Inggris melaporkan bahwa setidaknya selusin pesawat tempur spesialis NATO telah mencari kapal selam Rusia yang diduga berlayar di dekat kapal induk Angkatan Laut AS sejak Minggu.

    Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris telah mengonfirmasi bahwa serangan mendadak Angkatan Udara Kerajaan bukanlah latihan. Selain itu, media The Barents Observer Norwegia mengatakan 3 kapal bertenaga nuklir kelas Yasen dari Armada Utara Rusia telah meninggalkan pangkalan mereka pada awal pekan ini.

    “Citra satelit yang dipelajari oleh Barents Observer menunjukkan bahwa per 25 Agustus, ketiga kapal selam serbaguna kelas Yasen dan Yasen-M milik Armada Utara Rusia berada di laut,” tulis surat kabar tersebut.

    “Severodvinsk (K-573), Kazan (K-561), dan Arkhangelsk (K-564) semuanya berpangkalan di Nerpicha. Pangkalan tersebut terletak di fjord Litsa, sekitar 60 kilometer (37 mil) dari perbatasan Rusia dengan Norwegia, dan tidak ada kapal selam yang terlihat di dermaga,” tulis surat kabar tersebut.

    Tutupan awan setelah 25 Agustus membuat studi citra satelit di wilayah tersebut menjadi mustahil. Tidak ada negara NATO di sekitar Laut Utara yang berkomentar mengenai dugaan perburuan kapal selam Rusia.

    Serangan patroli laut di sekitar perbatasan maritim NATO merupakan kegiatan sehari-hari, tetapi penerbangan Angkatan Laut AS dan Angkatan Udara Inggris baru-baru ini ke wilayah lingkar Utara telah mengalami peningkatan intensitas-lebih dari dua lusin penerbangan sejak akhir pekan.

    Dinamika ini terjadi saat NATO masih dalam ketegangan yang tinggi dengan Rusia. Ini disebabkan manuver Moskow menyerang Ukraina, yang notabenenya diserang saat ingin bergabung dalam aliansi militer Barat itu.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi meyakini keberadaan dana abadi akan membuat industri kecerdasan buatan (AI) Indonesia makin kompetitif. Tantangannya adalah ketersediaan infrastruktur. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai perkembangan platform aplikasi, termasuk AI, kini berlangsung sangat cepat. Mulai dari tahap spesifikasi hingga penggelaran, prosesnya dapat dilakukan hanya dalam hitungan hari atau bulan.

    “Yang memerlukan waktu relatif lama adalah pengadaan infrastruktur,” kata Agung kepada Bisnis pada, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Agung, sebelum infrastruktur milik sendiri selesai dibangun, solusi yang umum dilakukan adalah menyewa terlebih dahulu. 

    Dia mencatat saat ini sudah banyak produk AI buatan anak bangsa, dan keberadaan Sovereign AI Fund akan semakin memacu semangat para pengembang.

    “Produktivitas meningkat, jenis layanan semakin beragam, dan mutu menjadi lebih baik. Pengelolaan dananya harus transparan dan akuntabel,” katanya.

    Dia menyarankan program ini dapat dimulai dari sektor-sektor kritikal seperti keuangan/perbankan dan kesehatan, yang memiliki kebutuhan jelas dan dukungan dana besar.

     “Pihak swasta di sektor ini bisa diajak segera,” kata Agung.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan langkah pembentukan Sovereign AI Fund ini mengikuti tren regional, seperti yang dilakukan Malaysia yang berhasil menarik investasi miliaran dolar dari raksasa teknologi global untuk membangun infrastruktur cloud dan AI.

    Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, juga tengah bersiap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya guna menarik investor asing dan bersaing di panggung global, khususnya di sektor AI dan chip.

    Meski belum ada rincian nilai target dana, pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai pada 2027–2029, dengan skema pembiayaan campuran publik–swasta. Strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI.

    Danantara Indonesia belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters terkait hal ini.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membuka konsultasi publik untuk penyusunan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Buku Putih tersebut disusun untuk mempercepat pengembangan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab. Dokumen ini merupakan keluaran Gugus Tugas Peta Jalan AI Indonesia yang beranggotakan 443 orang dari unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media.

  • Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

    Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendapat usulan untuk membentuk dana abadi “Sovereign AI Fund” guna membiayai ambisi Indonesia pusat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di kawasan Asia Tenggara. Dana tersebut dikabarkan akan dikelola oleh Danantara. 

    Langkah ini mengikuti tren regional, setelah Malaysia berhasil menjaring investasi bernilai miliaran dolar dari raksasa teknologi dunia, demi membangun infrastruktur cloud dan AI untuk memenuhi lonjakan kebutuhan digital. 

    Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, siap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya sebagai upaya menarik masuk investor asing dan ikut dalam kompetisi global di sektor AI dan chip.

    Reuters melaporkan, dikutip Rabu (13/8/2025), dalam strategi yang diusulkan dana abadi AI ini mayoritas akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

    Tidak ada informasi mengenai nominal target suntikan dana, namun pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai antara 2027 hingga 2029, menggunakan model pembiayaan campuran publik-swasta.

    Selain itu, strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, meski belum ada rincian teknis yang dijabarkan.

    Danantara Indonesia tidak memberi respons pertanyaaan Reuters hingga berita tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025. 

    Gedung Danantara

    Dilansir dari laman resmi, Sabtu (9/8/2025) dalam rangka akselerasi pengembangan dan pemanfaatan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bertanggung jawab, Komdigi telah menyusun Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.

    Buku Putih Peta Jalan KA Nasional merupakan merupakan hasil keluaran dari Gugus Tugas Peta Jalan KA Indonesia yang beranggotakan 443 orang dan terdiri dari gabungan Pemerintahan, Akademisi, Industri, Komunitas/Masyarakat, dan Media.

    Adapun bersamaan dengan hal tersebut, Komdigi juga telah menyusun Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan etika KA yang saat ini sudah tersedia melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

    “Penyusunan Buku Putih ini menjadi pijakan dalam upaya pengambilan strategi kebijakan/regulasi yang akan ditempuh dalam menata kelola pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait untuk memperkaya materi Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial, sehingga dihasilkan kajian komprehensif dan akurat untuk mendukung Kecerdasan Artifisial di Indonesia.

    Tanggapan terhadap Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dapat disampaikan melalui email kerjal.aikita@mail.komdigi.go.id sampai dengan  22 Agustus 2025. 

  • Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan

    Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono meresmikan Sentra Pemasaran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang bersinergi dengan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih (MP) Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal, Jum’at (8/8/2025) pagi.

    Pada acara peresmian sentra pemasaran tersebut, Wali Kota Tegal juga sekaligus menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Tegal Tahun 2025.

    Acara ini digelar sebagai momentum penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di bidang agraria.

    Dedy Yon mengatakan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas pembagian atau redistribusi tanah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses, mengelola, dan memanfaatkannya secara produktif dan berkelanjutan.

    “Isu pertanahan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

    Dedy Yon juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak dalam Rakor GTRA yang telah menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di lapangan.

    “Saya berharap hasil rakor ini tidak berhenti pada rekomendasi, tapi ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (12/8). 

    Lanjutnya, Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Contoh keberhasilannya terlihat di Kelurahan Pesurungan Lor, dimana telah terlaksana program pemasaran dan pengembangan usaha masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan hingga pembentukan sentra pemasaran GTRA.

    Sentra pemasaran ini diharapkan menjadi pusat pemasaran hasil usaha masyarakat, khususnya penerima manfaat reforma agraria, sekaligus wadah edukasi, pemberdayaan, dan penguatan jaringan usaha berbasis komunitas.

    “Ini adalah bentuk konkret keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Dedy Yon.

    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Legiman mengatakan, sentra pemasaran menjadi wujud nyata komitmen GTRA Provinsi Jawa Tengah, untuk mengawal implementasi reforma agraria secara menyeluruh.

    Sinergi yang terjalin antara BPN, Pemerintah Kota Tegal, Koperasi Merah Putih dan seluruh stakeholder menjadi bukti bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

    “Semoga dengan adanya sentra pemasaran ini produk-produk unggulan masyarakat, khususnya penerima manfaat reforma agraria bisa dipasarkan lebih luas, berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terjerat Modus Rekrut Ilegal, Anak Buah Menteri Karding Pulangkan 237 Warga Bengkayang dari Luar Negeri

    Terjerat Modus Rekrut Ilegal, Anak Buah Menteri Karding Pulangkan 237 Warga Bengkayang dari Luar Negeri

    BENGKAYANG – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat memulangkan 237 Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kabupaten Bengkayang sepanjang Januari–Juni 2025.

    Koordinator BP3MI Kalbar, Sutan, mengatakan seluruh PMI tersebut dipulangkan setelah ditemukan bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi sehingga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Mereka ini berangkat tanpa prosedur resmi sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Negara hadir untuk melindungi, tetapi perlindungan efektif hanya bisa diberikan jika penempatan dilakukan sesuai aturan,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Antara, Minggu, 10 Agustus.

    Anak buah Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding ini menegaskan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ilegal di luar negeri.

    “PMI yang berangkat secara nonprosedural berisiko besar mengalami eksploitasi, kekerasan, dan masalah hukum di negara tujuan. Karena itu kami mendorong calon pekerja migran untuk menempuh prosedur resmi yang dilindungi negara,” kata Sutan.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mendorong pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat daerah sebagai bagian dari strategi nasional.

    “Pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan kerja sama multipihak, lintas negara, serta lintas kementerian/lembaga. Kami dorong Bengkayang segera memetakan pekerja migran di wilayahnya sebagai langkah mitigasi awal,” ujarnya.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Yustianus, menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah dan menangani TPPO, terutama di wilayah perbatasan yang rawan perekrutan ilegal.

    “Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun kebijakan yang selaras dengan aturan nasional agar daerah ini aman, ramah anak, dan menjunjung tinggi marwah perempuan. Pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan kerja sama multipihak, lintas negara, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Yustianus.

    Ia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak disertai prosedur resmi, mengingat banyak modus perekrutan ilegal menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang.

  • Komdigi Tunggu Masukan Publik soal Peta Jalan dan Konsep Etika AI hingga 22 Agustus

    Komdigi Tunggu Masukan Publik soal Peta Jalan dan Konsep Etika AI hingga 22 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025. 

    Dilansir dari laman resmi, Sabtu (9/8/2025) dalam rangka akselerasi pengembangan dan pemanfaatan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bertanggung jawab, Komdigi telah menyusun Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.

    Buku Putih Peta Jalan KA Nasional merupakan merupakan hasil keluaran dari Gugus Tugas Peta Jalan KA Indonesia yang beranggotakan 443 orang dan terdiri dari gabungan Pemerintahan, Akademisi, Industri, Komunitas/Masyarakat, dan Media.

    Adapun bersamaan dengan hal tersebut, Komdigi juga telah menyusun Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan etika KA yang saat ini sudah tersedia melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

    “Penyusunan Buku Putih ini menjadi pijakan dalam upaya pengambilan strategi kebijakan/regulasi yang akan ditempuh dalam menata kelola pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait untuk memperkaya materi Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial, sehingga dihasilkan kajian komprehensif dan akurat untuk mendukung Kecerdasan Artifisial di Indonesia.

    Tanggapan terhadap Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dapat disampaikan melalui email kerjal.aikita@mail.komdigi.go.id sampai dengan  22 Agustus 2025. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan rancangan awal dari Peta Jalan AI telah rampung pengerjaannya berdasarkan diskusi dengan sejumlah stakeholder terkait.

    “Ada 7 pokja yang terlibat, dan setiap kali diskusi diikuti dengan cukup antusias oleh para stakeholder, bisa mencapai 300-350 orang sekali diskusi, dan kita sudah melakukan rangkaian diskusi ini kurang lebih 21 kali pertemuan,” ujar Nezar.

    Nezar juga mengharapkan hasil dari perancangan Peta Jalan AI ini dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari para stakeholder.

    Proses selanjutnya adalah pemerintah akan melaksanakan konsultasi publik terhadap rancangan awal Peta Jalan AI, kemudian draft yang telah disusun akan dikirimkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.