Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Perang Baru Trump Menggila, 2 Jet Bomber B-1B AS Sudah ‘Turun Gunung’

    Perang Baru Trump Menggila, 2 Jet Bomber B-1B AS Sudah ‘Turun Gunung’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepasang jet pengebom B-1B Amerika Serikat (AS) dilaporkan terbang di atas Laut Karibia di lepas pantai Venezuela pada hari Senin.

    Penerbangan pesawat pengebom supersonik jarak jauh ini terjadi saat pemerintah Presiden Donald Trump melancarkan perang terhadap narkoba di wilayah tersebut dengan mengerahkan pasukan besar-besaran, yang telah memicu kekhawatiran di Venezuela soal kemungkinan penggulingan rezim Presiden Nicolas Maduro oleh AS.

    Data dari situs web pelacakan Flightradar24, mengutip AFP Selasa (28/10/2025), menunjukkan kedua bomber yang lepas landas dari sebuah pangkalan di negara bagian Dakota Utara di AS, terbang sejajar dengan pantai Venezuela sebelum menghilang dari pandangan.

    Hal ini menyusul penerbangan lain di dekat Venezuela oleh setidaknya satu pesawat B-1B minggu lalu dan satu lagi oleh beberapa pesawat pengebom B-52 minggu sebelumnya.

    Sebelumnya, AS juga telah memerintahkan gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, dengan mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, Kamis lalu. Saat ini, ada tujuh kapal Angkatan Laut AS di Karibia.

    Kapal induk lain, USS Gravely juga bertengger di Trinidad dan Tobago sejak akhir pekan. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

    Militer AS juga telah melakukan serangan terhadap setidaknya 10 kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba, sembilan kapal dan satu kapal semi-submersible, sejak awal September. Perang baru Trumo itu menewaskan sedikitnya 43 orang.

    Perlu diketahui, Washington dan Caracas telah berselisih selama bertahun-tahun. AS menolak kemenangan pemilu Maduro pada tahun 2018 dan 2024 sebagai penipuan.

    Maduro sendiri membantah tuduhan AS bahwa ia memimpin jaringan perdagangan narkoba. Ia menuduh Washington “mengada-adakan perang” untuk tujuan politik.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    Washington DC –

    Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh Amerika Serikat “merekayasa perang”, setelah AS mengirim kapal perang terbesar di dunia ke Karibia.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memerintahkan kapal induk USS Gerald R Ford, yang dapat mengangkut hingga 90 pesawat tempur, untuk bertolak dari Laut Mediterania pada Jumat (24/10).

    “Mereka sedang merekayasa perang abadi yang baru,” kata Maduro kepada media pemerintah Venezuela. “Mereka berjanji tidak akan pernah lagi terlibat dalam perang, dan mereka sedang merekayasa perang,” tambahnya.

    AS sedang meningkatkan kekuatan militernya di Karibia. Washington DC telah mengerahkan sejumlah kapal perang, kapal selam nuklir, dan pesawat F-35 dalam tindakan yang mereka sebut sebagai operasi memerangi pengedar narkoba.

    Kapal induk USS Gerald Ford adalah kapal perang terbesar di dunia saat ini (Reuters)

    AS juga telah melakukan 10 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diklaim milik para pengedar. Salah satu serangan, yang terjadi di Laut Karibia pada Jumat (24/10), menyebabkan “enam pria narko-teroris” tewas, menurut Hegseth.

    Pemerintahan Trump menyatakan sedang melancarkan perang melawan perdagangan narkoba. Namun, para ahli dan anggota Kongres menuding Trump sejatinya sedang melancarkan upaya menggoyahkan pemerintahan Maduro.

    Maduro adalah musuh bebuyutan Trump. Presiden Venezuela tersebut dituduh sebagai pemimpin organisasi perdagangan narkoba, yang dibantah Maduro.

    BBC

    BBC Verify telah memantau informasi pelacakan yang tersedia untuk umum terhadap kapal perang dan pesawat tempur AS di wilayah Karibia. Citra satelit dan foto-foto di media sosial juga dipantau untuk mencoba mengetahui seberapa besar kekuatan militer yang dikerahkan Trump.

    Penempatan pasukan berubah-ubah sehingga BBC memantau wilayah tersebut secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru.

    Per 23 Oktober, kami mengidentifikasi 10 kapal militer AS di wilayah tersebut, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, kapal serbu amfibi, dan kapal tanker minyak untuk mengisi bahan bakar kapal di laut.

    Pengerahan kekuatan militer AS

    Pentagon telah memerintahkan pengerahan gugus tempur kapal induk ke wilayah Karibia.

    Gugus tugas ini mencakup USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia.

    Selain kapal-kapal AS di sekitar Puerto Rico tempat AS memiliki pangkalan militer citra satelit juga menunjukkan dua kapal sekitar 123 km sebelah timur Trinidad dan Tobago.

    Salah satunya adalah kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Lake Erie.

    Kapal lainnya adalah MV Ocean Trader, menurut Bradley Martin, mantan kapten Angkatan Laut AS yang kini menjadi peneliti kebijakan senior di RAND Corp.

    Kapal kargo ini merupakan hasil modifikasi yang dirancang untuk mendukung misi pasukan khusus sekaligus menyatu dengan lalu lintas komersial. Kapal ini dapat menampung drone, helikopter, dan kapal kecil.

    Citra satelit menunjukkan kapal perang AS di lepas pantai Trinidad dan Tobago (BBC)

    Ada beragam misi yang dapat didukung kapal tersebut, termasuk pengintaian untuk mempersiapkan serangan. Namun, Martin menekankan bahwa kehadiran MV Ocean Trader “tidak selalu berarti bahwa kegiatan semacam itu sedang dilakukan atau direncanakan”.

    Para analis militer telah menunjukkan bahwa pencegatan pengiriman narkoba di laut tidak membutuhkan kekuatan militer sebesar saat ini.

    AS juga telah memperkuat Angkatan Udara di wilayah tersebut – BBC Verify telah mengidentifikasi sejumlah pesawat militer AS di Puerto Rico.

    Stu Ray, analis senior di McKenzie Intelligence Services, mengatakan citra satelit yang diambil pada 17 Oktober menunjukkan terdapat sejumlah pesawat jet tempur F-35 di landasan, kemungkinan F-35B.

    Citra satelit menunjukkan sejumlah pesawat F-35 di Bandara Jose Aponte De La Torre, Puerto Rico (BBC)

    Pesawat itu adalah jet siluman canggih yang mampu lepas landas di landasan pacu yang pendek dan bisa mendarat vertical.

    Di media sosial, seorang pilot jet pribadi membagikan video drone MQ-9 Reaper, yang direkam di Bandara Rafael Hernndez di Puerto Rico.

    Drone ini telah digunakan oleh AS untuk melakukan serangan dan pengawasan di Afghanistan, Suriah, Libya, dan Mali.

    Pada awal Oktober, BBC Verify melacak tiga pesawat pengebom B-52 yang terbang melintasi Karibia dan dekat dengan pantai Venezuela.

    BBC

    Angkatan Udara AS kemudian mengonfirmasi bahwa pesawat-pesawat tersebut telah mengambil bagian dalam “simulasi serangan bom”.

    Penerbangan pesawat pengebom B1 dan pesawat mata-mata P-8 Poseidon juga terlihat di platform pelacakan pesawat.

    Gambar di media sosial juga menunjukkan helikopter militer beroperasi di lepas pantai Trinidad dan Tobago.

    Beberapa di antaranya adalah Boeing MH-6M Little Birds – dijuluki “Telur Pembunuh” – yang digunakan oleh pasukan khusus AS.

    BBC

    Apakah pengerahan kekuatan militer AS semata-mata demi memerangi narkoba?

    Donald Trump telah menyatakan pengerahan kekuatan militer AS adalah perang terhadap pengedar narkotika. Dia mengklaim satu kapal yang ditabrak AS pada 16 Oktober “sebagian besar berisi fentanil.”

    Namun, fentanil terutama diproduksi di Meksikobukan Amerika Selatan dan masuk ke AS melalui perbatasan selatan.

    “Ini bukan tentang narkoba,” kata Dr. Sabatini. “Namun, dia telah mengadopsi bahasa oposisi Venezuela bahwa ini bukan sekadar kediktatoran ini adalah rezim kriminal.”

    Sejak 2020, Departemen Kehakiman AS telah menuduh Presiden Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba dan narkotika-terorisme, yang dibantahnya.

    Trump mengatakan dia telah mengizinkan CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela, sebagian karena “narkoba yang masuk” dari Venezuela.

    Venezuela tidak memproduksi kokain dalam jumlah besar tapi Kolombia, Peru, dan Bolivia. Ada beberapa kokain yang diperdagangkan melalui Venezuela, yang diklaim pemerintah Venezuela sedang ditindak.

    Laporan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) tahun 2025 menyebutkan 84% kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia dan menyebutkan negara-negara lain. Namun, DEA tidak menyebutkan Venezuela sebagai negara asal pengiriman kokain.

    Tujuh serangan pertama AS dilakukan di Karibia, yang bukan merupakan jalur laut utama untuk perdagangan narkoba.

    AS belum merinci bukti-bukti yang menunjukkan Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba. Maduro telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, dan justru menuduh AS melakukan imperialisme dan memperburuk krisis ekonomi negara melalui sanksi.

    Ada beberapa kasus yang mendakwa orang-orang dekatnya.

    Pada 2016, pengadilan federal New York menjatuhkan hukuman kepada dua keponakan istri Maduro karena berkonspirasi mengimpor kokain ke AS.

    Dalam kasus tersebut, mereka dituduh berencana menggunakan sebagian uang tersebut untuk mendanai kampanye politik istri Maduro. Mereka kemudian dibebaskan melalui perjanjian pertukaran tahanan dengan AS.

    Apa yang CIA bisa lakukan di Venezuela?

    Ketika ditanya apakah CIA telah diberi wewenang untuk menangkap Maduro, Donald Trump mengelak dan mengatakan akan “konyol” untuk menjawabnya.

    Ia juga mengatakan bahwa AS “sedang mempertimbangkan pendaratan”, merujuk pada kemungkinan operasi militer di Venezuela.

    CIA dipandang dengan penuh kecurigaan oleh banyak orang di Amerika Latin karena sejarah panjang intervensi rahasia, upaya pergantian rezim, dan dukungan terhadap kediktatoran militer sayap kanan di masa lalu, terutama di Chile dan Brasil.

    Ned Price, wakil perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mantan analis senior CIA serta penasihat senior Departemen Luar Negeri, mengatakan tindakan rahasia CIA dapat terjadi “dalam berbagai bentuk.”

    “Bisa berupa operasi informasi. Bisa berupa operasi sabotase. Bisa berupa pendanaan partai oposisi. Bisa sampai penggulingan rezim. Ada banyak pilihan antara opsi tingkat rendah dan tingkat tinggi.”

    Ini bisa mencakup agen yang digunakan untuk menargetkan tersangka perdagangan manusia di Venezuela. Menurut definisi AS, penargetan bisa mencakup Maduro.

    Demonstrasi di Venezuela pada Juli lalu, setelah Nicolas Maduro mengklaim telah memenangi pilpres (Reuters)

    Dr. Sabatini mengatakan, mengingat Venezuela bukan titik produksi utama narkoba, tidak ada laboratorium kokain atau fentanil yang bisa “dihilangkan”, tetapi ada lapangan udara atau pelabuhan yang bisa menjadi target AS.

    “Jika AS ingin agresif, AS bisa mengirim rudal ke barak militer. Ada informasi intelijen yang cukup kuat bahwa beberapa sektor militer terlibat dalam perdagangan kokain.”

    Operasi CIA bisa juga berupa “hancurkan dan rebut”, catatnya, yaitu menangkap Maduro atau beberapa pembantunya dan membawa mereka ke pengadilan di AS.

    Pertanyaan besar, menurutnya, adalah berapa lama Trump bersedia menyimpan begitu banyak aset militer AS di Karibia.

    Jika tujuan utama peningkatan kekuatan militer ini adalah untuk mengancam Maduro, tidak jelas apakah itu cukup untuk memicu pembelotan di Venezuela.

    Apakah itu sampai pada upaya nyata untuk menggulingkan rezim Maduro melalui kekerasan, kata Profesor Albertus, sulit untuk mengetahuinya.

    (nvc/nvc)

  • AS Kembalikan Cengkih yang Terpapar Radioaktif, Pekan Depan Tiba di Tanjung Perak

    AS Kembalikan Cengkih yang Terpapar Radioaktif, Pekan Depan Tiba di Tanjung Perak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pangan mengungkap kabar terbaru komoditas cengkih asal Indonesia yang ditolak Amerika Serikat (AS) lantaran terindikasi terpapar senyawa radioaktif Cesium-137 (CS-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida CS-137, Bara Hasibuan menjelaskan bahwa nantinya cengkih yang terpapar radiasi CS-137 akan masuk ke Indonesia via Pelabuhan Tanjung Perak.

    “Kami telah melakukan pengecekan lapangan dan meninjau kesiapan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menangani kedatangan kontainer-kontainer berisi cengkih yang akan tiba dari Amerika Serikat dalam waktu dekat,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko bidang Pangan, Senin (20/10/2025).

    Dalam laporannya, satu kontainer cengkih yang diduga terkontaminasi CS-137 tersebut dijadwalkan tiba pada 29 Oktober 2025. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah menunggu kedatangan 11 kontainer cengkih asal Indonesia lainnya yang saat ini statusnya dalam proses return on board.

    Sebagai langkah penanganan, Bara menjelaskan pemerintah juga telah membentuk gugus tugas yang akan menangani komoditas yang diduga terpapar CS-137 tersebut. Di mana, gugus tugas itu terdiri dari PT Pelindo (Persero), TPS  Tanjung Perak, KSOP, Bea Cukai, Karantina Pertanian, BKKP, Maskapai Pelayaran, dan unsur terkait lainnya.

    “Satgas menetapkan bahwa setiap kontainer akan diperiksa di pelabuhan maupun lab uji. Jika terbukti terdapat kontaminasi CS-137, produk tersebut akan segera dimusnahkan demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, United States Food and Drug Administration (USFDA) mengungkap temuan cemaran radioaktif CS-137 pada produk cengkih Indonesia. Dalam laporan yang dipublikasikan FDA, paparan zat radioaktif Cs-137 terdeteksi pada cengkih yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California. 

    Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS). 

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele.

    Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen.

  • Prof Nuh Dorong Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat

    Prof Nuh Dorong Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Penasihat Gugus Tugas Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan pentingnya sistem pengendalian yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan.

    Hal itu disampaikan Prof. Nuh dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat yang digelar di ruang rapat Menteri Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    “Setiap persoalan di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diselesaikan, tapi juga harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang. Itulah fungsi utama pengendalian,” tegas Prof. Nuh.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta dihadiri Sekretaris Jenderal Robben Rico, Inspektur Jenderal Dody Sukmono selaku Ketua Gugus Tugas, dan sejumlah pejabat tinggi madya, pratama, tenaga ahli, serta staf khusus menteri.

    Dalam arahannya, Prof. Nuh memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya penguatan tata kelola, perluasan bidang pengendalian, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kasus di lapangan.

    “Filosofi pengendalian terletak pada proses pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menekankan agar Gugus Tugas memperluas cakupan kerja. Jika sebelumnya pengendalian hanya mencakup bidang SDM, sarana-prasarana, dan keuangan, kini perlu diperluas ke bidang kesiswaan dan tata kelola proses pembelajaran.

    “Yang kita kelola adalah manusia. Maka perilaku siswa, guru, dan tenaga kependidikan perlu dipantau dan diukur secara sistematis,” tambahnya.

    Prof. Nuh juga mendorong agar Gugus Tugas melakukan evaluasi nasional setiap dua minggu sekali, guna memastikan respons cepat terhadap setiap permasalahan. Ia menilai sistem pelaporan berbasis digital sangat penting agar semua kendala bisa dimonitor secara real-time dan menjadi bagian dari pembelajaran institusional.

    “Setiap laporan harus memiliki catatan waktu sejak kejadian hingga penyelesaiannya. Dari situ kita bisa menilai kecepatan dan efektivitas respon. Gugus Tugas harus on fire,” tegasnya.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Dody Sukmono dalam laporannya menyampaikan hasil pemetaan masalah dari Gugus Tugas I hingga X di seluruh Indonesia. Tercatat 445 laporan kendala, terdiri dari 148 laporan bidang SDM, 273 laporan sarana-prasarana, dan 24 laporan bidang keuangan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 24,94 persen.

    “Permasalahan terbesar berasal dari perlengkapan penunjang sekolah sebesar 41,9 persen, disusul keterbatasan guru dan tenaga kependidikan sebesar 13,33 persen,” jelas Dody.

    Sementara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Sekolah Rakyat.

    “Koordinasi lintas bidang harus berjalan seirama. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dari lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa menunggu lama,” ujarnya.

    Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan agar Gugus Tugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

    “Gugus Tugas tidak hanya mengawasi, tapi juga membantu mencari solusi. Kita ingin memastikan semua berjalan efektif dan berdampak nyata bagi anak-anak di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menyepakati pembentukan Tim Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat serta penetapan aplikasi digital SETARA (Sistem Evaluasi dan Transparansi Sekolah Rakyat) sebagai platform utama pengendalian dan pelaporan di seluruh Indonesia.

    Dengan penguatan sistem ini, diharapkan Sekolah Rakyat semakin adaptif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. (tok/ted)

  • Pemuda Katolik Sebut Komite Pembangunan Papua Wujud Nyata Perhatian Prabowo

    Pemuda Katolik Sebut Komite Pembangunan Papua Wujud Nyata Perhatian Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada awal Oktober 2025 yang diketuai Velix Vernando Wanggai. Gusma menyebut pembentukan komite ini sebagai bentuk nyata kepedulian Prabowo terhadap Papua.

    “Kami mengucapkan selamat atas keterpilihan para tokoh yang tergabung dalam Komite Eksekutif ini. Kami mengapresiasi langkah Presiden dalam membentuk komite ini sebagai wujud nyata perhatian terhadap isu-isu strategis di Tanah Papua,” kata Gusma kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (11/10/2025).

    Ia berharap komite ini bisa bekerja secara efektif. Sehingga, kata dia, pembangunan di Papua bisa terjadi dengan cepat.

    “Harapannya, komite ini dapat bekerja secara maksimal, efektif, dan kolaboratif dalam mendukung kerja-kerja Wakil Presiden di Badan Pengarah Papua dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Gusma.

    Senada dengan Gusma, Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, menilai para anggota komite yang dipilih Prabowo merupakan sosok yang memahami secara mendalam kompleksitas persoalan Papua.

    Sebagai informasi, sejak 3 tahun yang lalu Pemuda Katolik telah membentuk Gugus Tugas khusus untuk isu-isu Papua. Sejauh ini gugus tugas tersebut sedikit banyak sudah terlibat dalam advokasi isu, pemberdayaan dan penguatan literasi digital, dan berkolaborasi dengan gereja dan lembaga lain untuk merespons isu dan dinamika yang ada di Tanah Papua.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Prabowo menunjuk Velix Wanggai sebagai ketua komite tersebut.

    Ada 10 orang yang berada dalam komite tersebut. Dari 10 tokoh tersebut ada mantan Wamendagri Ribka Haluk serta mantan Wamendagri John Wempi Wetipo.

    Selain itu, ada selebritas Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale yang masuk komite. Berikut ini daftar lengkap Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:

    1. Velix Vernando Wanggai (Ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

    (maa/maa)

  • JDS: Langkah TNI AL beli kapal induk Giuseppe Garibaldi sudah tepat

    JDS: Langkah TNI AL beli kapal induk Giuseppe Garibaldi sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Co-Founder Jakarta Defence Society (JDS) Ade P. Marboen menilai rencana TNI AL membeli kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi merupakan langkah tepat untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia.

    Ade Marboen dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sudah seharusnya memperkuat kekuatan maritim mengingat statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Pasifik.

    Dengan kapal Induk, menurut Marboen, TNI AL dapat dengan mudah mengoperasikan armada yang dapat menampung kekuatan udara maupun alat utama sistem senjata (alutsista) tempur.

    Tidak hanya itu, kapal induk juga dapat mendukung TNI AL membawa logistik untuk menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

    Namun demikian, Marboen menekankan TNI AL perlu menyiapkan beberapa kapal pendamping untuk mengawal kapal induk saat beroperasi.

    “Jenis kapal ini perlu diperkuat dengan kapal lain seperti LHD sebelum langkah berikutnya memiliki kapal induk, walaupun saat ini TNI AL sudah memiliki dua fregat terbesarnya (kelas
    KRI Brawijaya) dan armada kapal selam dari berbagai kelas,” kata Marboen.

    Dia pun mencontohkan beberapa negara yang tidak pernah membiarkan kapal induk beroperasi sendiri melainkan selalu berada dalam satu gugus tugas.

    Setiap kapal induk, kata Marboen, selalu diiringi oleh dua kapal permukaan, satu kapal selam dan satu kapal suplai.

    Hal tersebut dilakukan demi menjaga kapal induk yang merupakan bagian dari salah satu aset penting negara.

    “Permasalahannya, TNI AL tidak terbiasa membentuk gugus tugas (task force) ketika ada aset strategis yang bergerak jarak jauh,” kata Marboen.

    “Sebagai contoh adalah kapal BRS, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, yang melakukan misi kemanusiaan ke Mesir berjalan sendiri tanpa adanya pengawalan sehingga dapat menjadi sasaran empuk pihak-pihak tertentu,” ujar Marboen.

    Selain masalah gugus tugas, Marboen juga menekankan TNI AL harus memperhitungkan tentang jangka pemakaian kapal induk yang seharusnya sudah pensiun pada 1 Oktober 2024 setelah dipakai angkatan laut Italia.

    Walau pihak Fincantieri sebagai galangan kapal akan memperbaiki kapal sehingga dapat beroperasi selama 15 sampai 20 tahun ke depan, menurut dia, TNI tetap harus mempertimbangkan kualitas dari kapal tersebut

    “Dengan masa pakai 15-20 tahun, berarti 3-4 periode kepresidenan sehingga siapapun yang menjadi presiden harus memegang komitmen keras menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan dan perawatan yang cukup,” kata Marboen.

    “Akhir kata, pengadaan (bekas) kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dapat meningkatkan kapabilitas TNI AL dalam hal proyeksi kekuatan dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan interoperabilitas trimatra terpadu,” tutur dia lagi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konflik Agraria Blitar di PT Rotorejo Kruwuk Tuntas, Ribuan Warga Segera Kantongi SHM

    Konflik Agraria Blitar di PT Rotorejo Kruwuk Tuntas, Ribuan Warga Segera Kantongi SHM

    Blitar (beritajatim.com) – Konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kabupaten Blitar, melibatkan perkebunan PT Rotorejo Kruwuk, akhirnya mencapai titik terang bersejarah.

    Dalam pertemuan yang digelar di Aula Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar pada Selasa (30/9/2025), para pihak menyepakati reforma agraria melalui redistribusi tanah (redis).

    Momen krusial ini dikawal ketat oleh Revolutionary Law Firm, firma hukum yang menjadi kuasa hukum ribuan masyarakat penerima redis. Kesepakatan ini melibatkan unsur penting daerah: Pemkab Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), BPN, kelompok masyarakat (Pokmas), serta Kepala Desa Gadungan dan Sumberagung.

    Mohammad Trijanto, pendiri sekaligus pemilik Revolutionary Law Firm, menyebut kesepakatan ini sebagai “lompatan besar” dalam perjuangan hak-hak rakyat Blitar.

    “Masyarakat yang sebelumnya terbelah antara pro dan kontra kini bisa bersatu. Kami, selaku kuasa hukum masyarakat, memastikan agar GTRA segera merekomendasikan penerima redis. Di sisi lain, BPN dan pihak perkebunan juga sudah menunjukkan komitmen kuatnya. Inilah jalan damai yang memberi kepastian hukum bagi semua,” ujar Trijanto.

    Sesuai kesepakatan, masyarakat dijanjikan akan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM), sebuah bentuk pengakuan sah negara atas hak tanah mereka. Di saat yang sama, komitmen ini juga membuka peluang bagi PT Rotorejo Kruwuk yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir sejak 2009. Perusahaan kini berpeluang memperoleh HGU baru dengan landasan hukum yang sah dan transparan.

    “Keberpihakan kepada masyarakat tidak berarti meniadakan hak perusahaan. Perjuangan hukum yang kami lakukan bertujuan menyeimbangkan, rakyat memperoleh haknya secara sah, sementara perusahaan tetap memperoleh kepastian hukum untuk melanjutkan usaha perkebunannya,” tegas Trijanto.

    Trijanto juga secara khusus mengapresiasi ketaatan pajak PT Rotorejo Kruwuk. Meskipun HGU-nya kedaluwarsa, perusahaan tetap konsisten membayar kewajiban pajaknya yang totalnya mencapai hampir Rp7 miliar.

    “Sikap taat pajak ini patut diapresiasi. Komitmen semacam ini menjadi modal penting bagi negara untuk memberikan legitimasi baru dalam bentuk HGU,” tutup Trijanto. (owi/ted)

  • Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Jakarta –

    Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria. Dewi mengusulkan lembaga itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    “Bapak Dasco, Pak Saan, Pak Cucun, kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria,” kata Dewi.

    Dewi mengaku pernah mengusulkan lembaga khusus reforma agraria secara berulang kali. Hal itu diusulkan saat masa kepemerintan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, kemudian masa transisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kenapa? Karena sudah berulang kali dulu zaman Presiden Ibu Megawati kami mengusulkan juga tapi ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi desk direktorat penanganan sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa, karena konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan kehutanan, tambang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang eksis saat ini tidak berjalan. Dia mengatakan gugus tugas itu hanya menjalankan rapat-rapat saja.

    “Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang sekarang tidak jalan, sedikit saja yang jalan, tapi banyak yang tidak jalan, hanya rapat-rapat, output pembentukan GTRA di kabupaten provinsi, di tempat-tempat eksotis, tapi tidak melibatkan petani, nelayan, CSO yang selama ini mendesakan reforma agraria,” ujarnya.

    “Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria,” paparnya.

    “Karena kalau balik lagi ke Kemenko Ekonomi ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah ya untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” sambung Dewi.

    Dewi menyebut lembaga khusus reforma agraria itu bisa bersifat ad hoc. Menurutnya, presiden harus memimpin langsung reforma agraria.

    “Jadi perlu ada kelembagaan khusus yang otoritarif bersifat ad hoc. Di berbagai negara reforma agraria itu ada time framenya, misalnya kalau mau 9 juta hektar targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa,” ungkap dia.

    “Di Indonesia tidak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc, harusnya ada kelembagaan khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh presiden, sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” imbuhnya.

    (amw/gbr)

  • Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina

    Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Persero sejak 11 September 2025.

    “Iya, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Dalam salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, kata Fadjar, Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan secara resmi berakhir pada Rabu (16/9), sejak Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo.

    Kantor Komunikasi Kepresidenan pun berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

    Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.

    Pria kelahiran Bukittingi, Sumatera Barat (Sumbar), 1979 tersebut pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

    “Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

    Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.

    “Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.

    Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

    “Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

    Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.

    Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

    ”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

    Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.

    Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.

    “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.

    “Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]