Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya? Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Bagikan Tanah kepada 1 Juta Warga, Apa Syaratnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan syarat bagi warga yang berhak menerima tanah dari program Reforma Agraria.
    Nusron mengatakan, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat agar program ini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama bagi mereka yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.
    “Kalau kita mengacu pada Perpres 62 tahun 2023 tentang gugus tugas
    Reforma Agraria
    , selama ini memang subyek penerima Reforma Agraria itu kriterianya baru satu, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar obyek tanah tersebut,” kata Nusron, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
    Nusron menyampaikan, ada dua syarat bagi masyarakat yang berhak menerima tanah dari pemerintah untuk nantinya dijadikan usaha perkebunan.
    “Kita lengkapi dengan dua lagi syarat. Syarat pertama, yang bersangkutan harus masuk dalam DTSEN desil 1 dan desil 2,” tutur Nusron.
    “Syarat kedua adalah mereka yang penghidupannya sangat bergantung pada tanah. Berarti adalah petani dan buruh tani,” sambung dia.
    Kemudian, jika lokasi Reforma Agraria tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat tersebut, maka akan dilakukan migrasi.
    “Mana kala di lokasi tersebut kriteria 1 dan 2 tadi tidak ada, maka bisa dilakukan migrasi dari daerah sekitar untuk bisa mendapatkan akses tersebut, tetapi tetap mengutamakan masyarakat sekitar tanah tersebut,” ucap dia.
    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa sebanyak satu juta
    masyarakat miskin ekstrem
    akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam
    Tanah Objek Reforma Agraria
    (TORA) di sejumlah daerah.
    Muhaimin menyebut, program ini melibatkan masyarakat desil I dan II yang akan diutamakan untuk mendapatkan tanah.
    “Kami membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” kata dia.
    Program ini dilaksanakan untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026, sesuai Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    “Program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem ini adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutur Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Sherly Janji Beri 1 Hektare Lahan ke Keluarga Terdampak Tambang: "Saya Paham Mereka Marah" Regional 21 November 2025

    Gubernur Sherly Janji Beri 1 Hektare Lahan ke Keluarga Terdampak Tambang: "Saya Paham Mereka Marah" Regional 21 November 2025

    Gubernur Sherly Janji Beri 1 Hektare Lahan ke Keluarga Terdampak Tambang: “Saya Paham Mereka Marah”
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengungkapkan, pihaknya mempunyai program memberikan satu hektare lahan kepada satu keluarga yang lahannya diambil untuk izin usaha pertambangan (IUP).
    Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi isu pertambangan di
    Maluku Utara
    yang sebelumnya menjadi sorotan setelah Jaringan Advokasi
    Tambang
    (Jatam) merilis laporan terkait kekacauan tata kelola pertambangan di Halmahera, Maluku Utara.
    Kekacauan yang dimaksud itu mulai dari tumpang tindih perizinan, dugaan manipulasi batas wilayah, benturan kepentingan antar-perusahaan, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.
    Menanggapi isu tersebut, Sherly tak menampik bahwa masyarakat Maluku Utara memang kehilangan lahan akibat tambang.
    Akan tetapi, dia mengatakan bahwa program satu hektare untuk satu keluarga itu merupakan bentuk ganti rugi dari negara kepada pemegang lahan, meskipun saat ini program tersebut masih didalami secara teknis.
    “Saya berencana untuk membagi setiap satu hektare kepada satu keluarga, untuk mereka yang selama ini hidup lahan adatnya diambil untuk kemudian dikonversi menjadi IUP dari pusat, akan kita inventariskan dan kita ganti,” ungkapnya dalam program Rosi
    Kompas TV
    , dikutip pada Jumat (21/11/2025).

    Selain itu, kata Sherly, ada program dari pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk pemanfaatan lahan milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat.
    “Kita akan menggantikan untuk memastikan bahwa mereka ada
    income
    (pemasukan),” katanya.
    “Karena bagi kita, kalau di Maluku Utara, tanah itu adalah penghasilan, tanah itu yang bisa diwariskan, tanah itu tumbuh kelapa, tumbuh cengkeh, tumbuh pala, sumber penghasilan mereka itu, kalau petani ya harus memiliki tanah,” ucap Sherly.
    Oleh karena itu, Sherly sangat memahami kemarahan masyarakat yang lahannya diambil untuk tambang tetapi tidak diberi ganti rugi yang layak.
    “Saya sangat memahami ketika mereka marah karena sumber penghasilan mereka, penghidupan mereka tiba-tiba diambil tanpa ada kompensasi yang layak dan mereka marah, itu saya pahami dan sebagai pemerintah kami akan hadir untuk menggantikan itu,” paparnya.
    Sherly pun menegaskan bahwa dirinya akan menepati janjinya untuk mewujudkan programnya tersebut.
    Sherly menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh industri pertambangan.
    Namun, dia menjanjikan akan ada diversifikasi ekonomi untuk masa depan Maluku Utara.
    Diversifikasi ekonomi merupakan strategi untuk mengembangkan ekonomi dari ketergantungan pada satu sektor atau komoditas menjadi berbagai sektor yang lebih luas, seperti industri, jasa, pariwisata, dan teknologi.
    “Memang pertumbuhan ekonomi saat ini kuartal tiga 39 persen itu mayoritas dari industri pertambangan. Masa depan Maluku Utara itu kita harus melakukan diversifikasi karena pertambangan ini kan jangka pendek.”
    “Kita tidak boleh tergantung pada ekstraktif, kita lihat apa yang terjadi 15 tahun sudah lewat Maluku Utara fokus kepada ekstraktif,
    nothing happened.
    Bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak inklusif, tidak pemerataan sebenarnya juga karena salahnya kita, kita tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu,” ujar Sherly.

    Dalam laporan Jatam setebal 59 halaman tersebut, dalam dua dekade terakhir, Halmahera, terutama wilayah tengah dan timurnya memang mengalami transformasi paling dramatis akibat penetrasi industri
    tambang nikel
    berskala besar.
    Hal ini didorong oleh kebijakan nasional hilirisasi nikel serta promosi kawasan industri berbasis mineral, yang mendorong investasi raksasa dan perubahan struktural ruang hidup masyarakat adat di kawasan ini.
    Halmahera Timur merupakan kabupaten pesisir di bagian timur Pulau Halmahera yang terdiri dari gugusan desa-desa adat yang sudah sejak lama menggantungkan hidup pada hutan, kebun campuran, dan jaringan sungai sebagai penyangga pangan, budaya, dan identitas lokal.
    Sebelum masuknya industri tambang, masyarakat di Maba Sangaji, Wasile, dan sekitarnya, hidup dari sagu, pala, kelapa, perikanan, dan hasil hutan non-kayu.
    Ruang hidup yang didasari pengetahuan adat inilah yang menjadi fondasi ekonomi dan ekosistem berkelanjutan di wilayah timur Halmahera.
    Kini, Halmahera Timur menjadi salah satu titik panas konflik pertambangan nikel di Indonesia. Wilayah ini bukan hanya menjadi arena ekspansi perusahaan-perusahaan raksasa, melainkan juga menjadi ladang perebutan modal transnasional, jaringan lokal, dan aparatur negara.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Sherly Tjoanda Akan Beri 1 Hektare Lahan untuk 1 Keluarga Terdampak Tambang: Saya Paham Mereka Marah.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Bengkulu bentuk tim investigasi TPPO PMI meninggal di Jepang

    Gubernur Bengkulu bentuk tim investigasi TPPO PMI meninggal di Jepang

    “Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus dugaan perdagangan orang dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga Bengkulu, terutama perempuan dan anak,”

    Bengkulu (ANTARA) – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membentuk tim investigasi terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa Adelia Meysa (23), warga Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang meninggal di Jepang.

    “Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus dugaan perdagangan orang dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga Bengkulu, terutama perempuan dan anak,” kata Gubernur Bengkulu lewat Surat Perintah Tugas di Bengkulu, Selasa.

    Gubernur Helmi menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 500.15/1925/D4-PPKB-03/2025 membentuk tim investigasi TPPO menimpa Adelia Meysa. Surat tersebut menindaklanjuti Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor G.444.DP3APPKB Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Bengkulu.

    Gubernur Helmi menugaskan sejumlah pejabat penting lintas instansi untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut.

    Tim yang akan melakukan penyelidikan terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Bengkulu, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.

    Kemudian pejabat lainnya yakni, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kepala UPTD PPA DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Kepala Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu.

    Tim tersebut diberi waktu 14 hari kerja sejak surat ditandatangani untuk melaksanakan investigasi dan melengkapi informasi penyebab kematian korban. Hasil pelaksanaan tugas wajib dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membantu proses pemulangan jenazah Adellia Meysa (23) Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, yang meninggal dunia di Kota Sakai, Prefektur Ibaraki, Jepang, pada Sabtu (8/11/2025).

    “Kita turut berduka cita yang mendalam. Saya sudah mendapat informasinya dan telah meminta Kadisnakertrans untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Saya juga sudah berkomunikasi dengan KBRI Jepang untuk memulangkan jenazah almarhumah,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

    Gubernur Helmi menyampaikan proses pemulangan saat ini sedang dalam tahap teknis pemberangkatan dari Jepang ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menanggung sejumlah kebutuhan selama proses pemulangan hingga pemakaman di kampung halaman Adellia Meysa.

    “Insya Allah ambulans akan disiapkan dari bandara, untuk malam takziah, pemprov akan ambil bagian. Kendala lain, pemprov siap membantu sampai almarhumah dimakamkan,” kata Helmi.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AS Kembali Serang Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 3 Orang Tewas

    AS Kembali Serang Kapal Diduga Penyelundup Narkoba, 3 Orang Tewas

    Jakarta –

    Pasukan Amerika Serikat kembali menyerang sebuah kapal yang diduga sebagai kapal penyelundup narkoba di perairan Karibia. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan tiga orang tewas dalam serangan tersebut, sehingga jumlah korban tewas akibat kampanye antinarkotika kontroversial Washington kini menjadi setidaknya 70 orang.

    Amerika Serikat mulai melancarkan serangan semacam itu pada awal September, dengan menyasar kapal-kapal di Karibia dan Pasifik timur.

    Serangan AS sejauh ini telah menghancurkan setidaknya 18 kapal. Namun, Washington belum mempublikasikan bukti konkret apa pun bahwa kapal-kapal itu menyelundupkan narkotika atau menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (7/11/2025), dalam unggahan di media sosial X, Hegseth merilis rekaman udara dari serangan terbaru AS, yang menurutnya terjadi di perairan internasional seperti serangan-serangan sebelumnya dan menargetkan “sebuah kapal yang dioperasikan oleh Organisasi Teroris Terdaftar.”

    Video tersebut menunjukkan sebuah kapal yang tengah melaju sebelum kemudian meledak dan terbakar.

    “Tiga pria teroris narkotika — yang berada di atas kapal tersebut — tewas,” tulis Hegseth di X, tanpa informasi identitas lebih lanjut.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump telah membangun kekuatan yang signifikan di Amerika Latin, dalam apa yang disebutnya sebagai kampanye untuk memberantas perdagangan narkoba.

    Sejauh ini, AS telah mengerahkan enam kapal Angkatan Laut di Karibia, mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, dan memerintahkan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford ke wilayah tersebut.

    (ita/ita)

  • Lagi-lagi, 2 Pesawat Pengebom AS Terbang di Dekat Venezuela

    Lagi-lagi, 2 Pesawat Pengebom AS Terbang di Dekat Venezuela

    Jakarta –

    Dua pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat lagi-lagi terbang di atas Laut Karibia di sepanjang pantai Venezuela pada hari Kamis (6/11) waktu setempat. Ini merupakan unjuk kekuatan keempat oleh pesawat militer Amerika dalam beberapa pekan terakhir.

    Penerbangan ini terjadi di saat Washington melancarkan kampanye militer terhadap para penyelundup narkoba yang diduga berada di wilayah tersebut. AS telah mengerahkan angkatan laut dan udara yang disebutnya bertujuan untuk mengatasi perdagangan narkoba, tetapi telah memicu kekhawatiran di Venezuela bahwa perubahan rezim adalah tujuannya.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (7/11/2025), data dari situs pelacakan Flightradar24 menunjukkan kedua pesawat pengebom tersebut terbang sejajar dengan pantai Venezuela, kemudian berputar di timur laut Caracas, ibu kota Venezuela, sebelum kembali menyusuri pantai dan berbelok ke utara dan terbang lebih jauh ke laut.

    Ini setidaknya merupakan keempat kalinya pesawat militer AS terbang di dekat Venezuela sejak pertengahan Oktober lalu. Pesawat pengebom B-52 telah melakukannya pada satu kesempatan sebelumnya, dan pengebom B-1B pada dua kesempatan lainnya.

    Amerika Serikat juga telah memerintahkan gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, mengerahkan pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, dan saat ini memiliki enam kapal Angkatan Laut AS di Karibia, sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai upaya antinarkotika.

    Pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap setidaknya 17 kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba sejak awal September, menewaskan sedikitnya 67 orang, menurut data AS.

    Namun, Amerika Serikat belum merilis bukti bahwa kapal-kapal yang menjadi targetnya digunakan untuk menyelundupkan narkoba atau menimbulkan ancaman bagi negara tersebut.

    Ketegangan regional telah meningkat akibat kampanye militer AS tersebut, dengan Venezuela menuduh Washington berkomplot untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 40 dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blitar telah beroperasi. Dapur tersebut juga sudah melayani makan bergizi bagi puluhan ribu anak dan ibu hamil di Bumi Penataran (julukan Kabupaten Blitar).

    Namun di tengah kabar gembira tersebut, ada hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Pasalnya dari 40 dapur MBG tersebut hanya 3 unit saja yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Ketua Gugus Tugas MBG Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menekankan bahwa SLHS adalah syarat mutlak, mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap dapur. Langkah ini juga upaya untuk menjamin kualitas produk makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “SLHS ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki SPPG agar bisa mendapatkan izin. Karena kita tahu dari satu SPPG ini menjadi penyedia MBGG bagi ribuan penerima manfaat,” ungkap Khusna, Selasa (4/10/2025).

    Keseriusan Pemkab Blitar dalam masalah higienitas ini bukan tanpa alasan. Khusna sempat menyinggung adanya insiden yang terjadi di wilayah Wonodadi, yang menjadi perhatian serius.

    “Pernah ada waktu itu, kejadian anak-anak mual dan muntah setelah minum susu kedelai. Tidak parah, tapi itu jadi perhatian kami agar tidak terulang,” tegasnya.

    Khusna menegaskan, sertifikasi SLHS adalah bentuk jaminan keamanan pangan. “Agar makanan yang dikonsumsi anak benar-benar aman dan tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat perizinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar gencar menggelar pelatihan bagi para relawan yang terlibat langsung sebagai penjamah makanan di SPPG.

    “Setidaknya setiap minggu kita menggelar pelatihan. Minimal 50 persen relawan SPPG harus sudah mengikuti pelatihan, kemudian SLHS ini bisa diurus dan diterbitkan,” terang Khusna.

    Secara prosedural, pengurusan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang rumit dan memakan waktu lama, serta mensyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Namun, berkat diskresi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), SPPG yang sudah beroperasi tetap dapat dilayani perizinannya. Pemkab Blitar memastikan seluruh satuan tersebut akan terus didampingi hingga memenuhi persyaratan izin secara lengkap, demi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higienitas. [owi/beq]

  • Beredar Kabar AS Akan Serang Venezuela, Trump Bilang Gini

    Beredar Kabar AS Akan Serang Venezuela, Trump Bilang Gini

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mempertimbangkan serangan terhadap Venezuela. Ini disampaikan Trump di tengah kekhawatiran Venezuela bahwa peningkatan kekuatan militer AS yang besar di wilayah itu bertujuan untuk mengubah rezim negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/11/2025), Amerika Serikat telah mengerahkan delapan kapal Angkatan Laut AS ke Karibia dan mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko. Sebuah gugus tugas tempur kapal induk AS bahkan sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut, sebuah kekuatan militer besar yang ditegaskan Washington bertujuan untuk mengendalikan perdagangan narkoba.

    “Tidak,” jawab Trump ketika ditanya oleh seorang jurnalis di atas pesawat kepresidenan Air Force One tentang laporan media bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan semacam itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pesan yang sama, saat ia menanggapi sebuah artikel di Miami Herald yang menyebutkan bahwa pasukan AS siap untuk menyerang Venezuela.

    “‘Sumber’ Anda yang mengaku ‘mengetahui situasi ini’ telah menipu Anda untuk menulis berita palsu,” tulis Rubio dalam sebuah unggahan di media sosial X.

    Amerika Serikat telah memulai kampanye serangan yang menargetkan kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik timur pada awal September lalu. Serangan militer AS itu telah menewaskan sedikitnya 62 orang dan menghancurkan 14 kapal serta sebuah kapal semi-selam.

    Pemerintahan Trump menganggap kapal-kapal kecil tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS karena narkoba yang diduga mereka bawa. Namun, para ahli mengatakan serangan tersebut merupakan pembunuhan, bahkan jika mereka menargetkan para pengedar narkoba.

    Selain aset militer yang dikerahkan di wilayah tersebut, Washington telah melakukan beberapa unjuk kekuatan dengan pesawat pengebom B-52 dan B-1B yang melakukan serangan mendadak di dekat pantai Venezuela. Serangan terbaru terjadi pada hari Senin lalu.

    Ketegangan regional meningkat akibat serangan dan peningkatan kekuatan militer AS tersebut. Pemerintah Venezuela mengatakan Amerika Serikat berencana menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dengan kampanye militernya tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pemerintah & Buruh Bahas Formula Baru Upah Minimum 2026

    Pemerintah & Buruh Bahas Formula Baru Upah Minimum 2026

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama pimpinan konfederasi dan serikat pekerja/buruh mulai membahas ketetapan upah minimum di tahun 2026. Dalam hal ini, pemerintah berupaya merancang ketentuan pengupahan yang adaptif dan seimbang antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan, forum bersama pekerja dan buruh ini penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi dan menemukan solusi bersama terhadap berbagai isu ketenagakerjaan, utamanya tentang ketetapan upah minimum yang akan diumumkan pada 21 November mendatang.

    “Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Ia menjelaskan, penyempurnaan kebijakan pengupahan sejalan dengan penguatan hubungan industrial yang berkeadilan. Karenanya, Afriansyah mendorong percepatan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan untuk menciptakan hubungan kerja harmonis.

    Menurutnya, PKB bukan sekadar dokumen formal, melainkan wujud kemitraan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Ia menegaskan, nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) harus menjadi roh dalam setiap relasi kerja.

    Afriansyah menegaskan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 memuat prinsip gotong royong, kesetaraan, dan kemanusiaan. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi utama membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.

    Pemerintah juga memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di tingkat perusahaan sebagai forum komunikasi yang efektif. Melalui Gugus Tugas Bipartit Peningkatan Produktivitas, diharapkan setiap perusahaan dapat menumbuhkan iklim kerja yang harmonis dan berdaya saing.

    “Produktivitas dan harmoni industrial adalah dua sisi mata uang yang harus tumbuh seiring,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Panas! Trump Tarik Kapal Induk dari Timteng, Siap “Invasi” Negara Ini

    Panas! Trump Tarik Kapal Induk dari Timteng, Siap “Invasi” Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pergeseran kapal induk tercanggih negara itu, USS Gerald R. Ford, dari Laut Mediterania menuju perairan Amerika Selatan. Ini terjadi saat Washington bersitegang dengan Venezuela.

    Mengutip The Associated Press, kapal induk terbesar di dunia ini akan menambah sumber daya utama ke wilayah yang telah menyaksikan penumpukan militer AS dalam jumlah besar di Laut Karibia dan perairan dekat Venezuela. Kapal induk ini akan bergabung dengan sekitar 10.000 tentara AS, delapan kapal Angkatan Laut AS, pesawat tempur siluman F-35, dan drone Reaper yang telah dikerahkan ke Puerto Rico.

    Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, merespons pengerahan kapal induk tersebut dengan keras. Dalam siaran nasional, Maduro menuduh pemerintahan Trump “merekayasa perang abadi yang baru” terhadap negaranya, meskipun Washington menjanjikan tidak akan terlibat dalam perang lagi.

    “Mereka sedang merekayasa narasi yang boros, vulgar, kriminal, dan sepenuhnya palsu,” kata Maduro, yang menyangkal Venezuela memproduksi daun kokain.

    Sebelumnya, AS juga telah memerintahkan gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, dengan mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, Kamis lalu. Saat ini, ada tujuh kapal Angkatan Laut AS di Karibia.

    Kapal induk lain, USS Gravely juga bertengger di Trinidad dan Tobago sejak akhir pekan. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

    Venezuela, Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pakar internasional, dan anggota parlemen AS dari kedua belah pihak telah menyuarakan kekhawatiran serius bahwa serangan AS melanggar hukum internasional.

    Caracas mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah menangkap tentara bayaran “yang memiliki informasi langsung” terkait CIA sementara Caracas menuduh negara tetangga Trinidad dan Tobago melakukan “provokasi militer” dengan melakukan latihan gabungan dengan AS minggu ini.

    Perlu diketahui, Washington dan Caracas telah berselisih selama bertahun-tahun. AS menolak kemenangan pemilu Maduro pada tahun 2018 dan 2024 sebagai penipuan.

    Pergeseran ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat tajam dengan Venezuela. Kehadiran militer AS yang semakin besar di dekat Venezuela, dan 13 serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dituduh membawa narkoba-yang telah menewaskan setidaknya 43 orang sejak September.

    Hal iini memicu kekhawatiran bahwa Trump mungkin berupaya menggulingkan Presiden otoriter Venezuela Nicolás Maduro. Maduro sendiri telah menghadapi tuduhan narkoterorisme di AS.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Baru Trump Makin Ngeri, Jet Bomber Turun-Negara Deportasi Warga

    Perang Baru Trump Makin Ngeri, Jet Bomber Turun-Negara Deportasi Warga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang narkoba Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela di Laut Karibia makin ngeri. Data dari situs web pelacakan Flightradar24, menunjukkan dua bomber AS B-1B, lepas landas dari sebuah pangkalan di negara bagian Dakota Utara, terbang sejajar dengan pantai Venezuela.

    Hal ini menyusul penerbangan lain di dekat Venezuela oleh setidaknya satu pesawat B-1B minggu lalu dan satu lagi oleh beberapa pesawat pengebom B-52 minggu sebelumnya Sebelumnya, AS juga telah memerintahkan gugus tugas tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Amerika Latin, dengan mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Riko, Kamis lalu.

    Mengutip AFP, Rabu (29/10/2025), saat ini, ada total tujuh kapal Angkatan Laut AS di Karibia. Kapal induk lain, USS Gravely juga bertengger di Trinidad dan Tobago sejak akhir pekan di mana marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

    Militer AS juga telah melakukan serangan terhadap setidaknya 10 kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba, sembilan kapal dan satu kapal semi-submersible, sejak awal September. Perang baru Trump itu menewaskan sedikitnya 43 orang.

    Perlu diketahui, Washington dan Caracas telah berselisih selama bertahun-tahun. AS menolak kemenangan pemilu Maduro pada tahun 2018 dan 2024 sebagai penipuan.

    Deportasi Warga

    Sementara konflik AS dan Venezuela ini menyeret Trinidad dan Tobago. Tetangga Caracas yang kini menjadi tempat singgah militer Washington tersebut, tengah mempertimbangkan “deportasi massal” migran tak berdokumen di wilayahnya, yang sebagian besar adalah warga Venezuela.

    Dalam memorandum pemerintah, Menteri Keamanan dalam Negeri Trinidad dan Tobago memerintahkan penghentian rencana pembebasan imigran ilegal yang ditahan. Ia mengatakan negara mempertimbangkan pelaksanaan deportasi massal.

    AS sendiri sudah sejak September menggencarkan perang terahadp narkoba dengan target Venezuela. Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro terlibat mafia obat-obatan terlarang itu.

    Sementara itu, pada Senin, Maduro menangguhkan perjanjian gas dengan Trinidad dan Tobago, menyebut Perdana Menteri (PM) Persad-Bissessar mengubah negaranya menjadi kapal induk kekaisaran Amerika. Ia mengatakan keduanya tengah melakukan “pemerasan” ke Venezuela.

    Parlemen Venezuela pada hari Selasa menyatakan Persad-Bissessar sebagai “persona non grata” di negara itu. Persona Non Grata, merujuk negara berhak untuk menolak atau mengusir diplomat di negara penerima.

    Perlu diketahui, AS baru-baru ini mengizinkan Trinidad dan Tobago untuk mengeksploitasi ladang gas Dragon di perairan Venezuela meskipun ada embargo minyak dan gas AS. Hal ini pun memperdalam ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]