Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”Jakarta (ANTARA) – Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

    Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

    “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

    Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

    Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

    “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

    Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

    Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 – 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 – 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • AI Bagi Media dan Jurnalis: Disrupsi atau Destruksi?

    AI Bagi Media dan Jurnalis: Disrupsi atau Destruksi?

    Jakarta

    Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) ternyata menghadirkan berbagai dinamika dan problematika yang kompleks di sejumlah sektor usaha dan profesi, termasuk bagi industri media. Risiko disrupsi pun destruksi lantaran AI, memerlukan tata kelola yang cermat. AI menawarkan ragam manfaat berupa efisiensi dan kreativitas dalam banyak hal, namun juga memberikan tantangan teknis dan etis tersendiri dalam industri media dan kerja jurnalis.

    Teknologi AI memang memberikan sejumlah turunan aplikasi yang dapat digunakan oleh media dan jurnalis, baik itu AI Prediktif, yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi konten dan analisis tren pembaca masa mendatang, hingga AI Generatif, yang dapat meringkas wawancara dengan cepat hingga memberikan analisis data dalam jumlah besar. Dengan mengotomatiskan banyak tugas yang bersifat repetitif dan menyederhanakan proses yang rumit, AI sejatinya dapat merevolusi bagaimana media bekerja dan memberikan kelapangan bagi awaknya untuk lebih fokus pada pekerjaan yang bersifat analitis dan kreatif.

    AI Dapat Gantikan Jurnalis?

    AI sebagai alat bantu keredaksian, akan dapat menghasilkan konten yang lebih relevan dan menarik bagi pembaca, selain tentunya membantu pula dalam memberikan saran inovasi dan gagasan untuk diseminasi konten tersebut kepada khalayak secara lebih luas. Namun, disrupsi (positif) AI ternyata menimbulkan kerisauan akan destruksi yang serius. Hal tersebut semisal tentang apakah otomatisasi (atau tepatnya: instanisasi) yang difasilitasi AI akan dapat berdampak pada menurunnya kualitas konten dan juga mengancam eksistensi jurnalis.

    Mengacu pada perkembangannya yang sedemikian pesat, memang tidak menutup kemungkinan, walau mungkin tidak dalam waktu dekat ini, AI akan dapat melakukan tugas dan fungsi editorial (baca: keredaksian). Sejumlah media di dalam maupun luar negeri sudah banyak yang menggunakan AI, untuk beragam kebutuhannya.

    Komponen manusia dalam fungsi luhur sebagai gate keeper di media rentan tergantikan, atau setidaknya, tersaingi. Kita pun harus mafhum, ketika tabiat manusia dalam melalukan konsumsi informasi di era digital saat ini telah dapat dikontrol sepenuhnya oleh algoritma.

    Maka ketika memutuskan untuk menggunakan AI, media mesti bertanggung jawab memastikan keterbukaan dan transparansi kepada pembaca serta menegakkan kontrol gate keeper redaksional hanya pada integritas jurnalis berpengalaman untuk menjamin akurasi, kedalaman dan keberpihakan berdasarkan kepekaan hati nurani dan akal sehat.

    Media sudah saatnya segera menyusun strategi untuk mengoptimalkan teknologi AI pada sejumlah lini kerja-kerja mereka, tanpa mengorbankan integritas jurnalistik, apalagi menggantikan manusia hanya dengan alasan efisiensi dan produktifitas. AI mesti difungsikan oleh media sebagai sarana meningkatkan kualitas dan kuantitas konten yang diproduksi, sembari memastikan awak dan jurnalisnya memiliki kelapangan dalam membangun potensi diri dan media tempat bernaungnya dengan menggunakan AI tersebut.

    Tata Kelola AI Beretika

    Pun, konten yang terkesan sangat realistis produksi AI, walaupun sebenarnya adalah sebentuk disinformasi, akan dapat memperburuk ekosistem media massa itu sendiri. Deepfake dan konten manipulatif yang menjamur lantaran teknologi dan kanal digital, menimbulkan konsekuensi dilema etika yang harus dihadapi oleh media. Dalam kerangka ini, menegakkan norma etika dalam kerja jurnalistik menjadi lebih rumit, terutama jika produksi konten hingga keputusan redaksional, pada derajat tertentu, melibatkan AI.

    Hingga saat ini, masih banyak yang meyakini (dan telah dapat dibuktikan) bahwa AI, ketika difungsikan sebagai sebuah sistem penunjang keputusan, sangatlah rentan bias tersebab algoritma yang tertanam ataupun data olahan yang dipasok kepadanya. Garbage in, garbage out! Selain daripada itu, penggunaan AI yang sembrono akan dapat meningkatkan ketidakpastian informasi berujung konflik, tanpa ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab atas konten AI apabila senyatanya ilegal atau berbahaya.

    Seperti banyak negara lain, Indonesia tengah berupaya membuat tata kelola untuk mengurangi risiko ini. Namun taklah mudah membuat tata kelola yang melindungi kepentingan publik dan di satu sisi lainnya perlu tetap memastikan inovasi tak terhambat. Beberapa titik awal yang penting adalah prinsip-prinsip etika yang disarankan oleh Kementerian Kominfo melalui Surat Edaran No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan dan khusus penggunaan AI bagi media siber adalah sebagaimana termaktub pada Prinsip-prinsip Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Media Siber dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

    Meskipun demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa media, jurnalis dan masyarakat luas pada umumnya mampu menggunakan AI secara bertanggung jawab, aman dan beretika. Pun bagi media dan jurnalis, masa depannya sangat ditentukan pada kemampuan dan kemauannya dalam beradaptasi. Sebagaimana dikutip dari Charles Darwin, Bapak Evolusi, “Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling pintar, namun yang yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan”.

    Catatan Penting Bersama

    Pada 15 Agustus 2024, didukung oleh Dewan Pers Indonesia dan Kolaborasi Riset dan Inovasi AI Indonesia (KORIKA), sebuah diskusi webinar dengan judul “Tantangan & Dilema AI bagi Media dan Jurnalis” diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan ICT Watch. Dokumentasinya tersedia di YouTube dan materi presentasi narasumber dapat diunduh di sini. Pada beberapa bagian dari artikel ini, yang merupakan risalah dari diskusi webinar tersebut, penyusunan kerangkanya dibantu oleh AI. Adapun berikut ini adalah sejumlah catatan penting bersama yang disampaikan oleh para narasumber:

    1. Menggarisbawahi pentingnya AI dalam memajukan jurnalisme, Prof. Hammam Riza, Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi AI Indonesia (KORIKA) mengatakan bahwa AI dapat membantu menciptakan konten, berinovasi, melawan informasi palsu, dan meningkatkan produktivitas jurnalis. Namun, ia juga menggarisbawahi risiko otomatisasi yang membahayakan pekerjaan jurnalis dan kemungkinan hilangnya sentuhan manusia di media.

    Hammam juga menggarisbawahi perlunya etika dalam menggunakan AI karena ia melihatnya sebagai alat untuk perbaikan daripada ancaman yang menggantikan pekerjaan jurnalistik. Menjaga keamanan data terhadap manipulasi kecerdasan buatan, termasuk deep fakes, juga merupakan masalah penting dalam konteks ini sebagai upaya untuk menetapkan aturan yang adil dan wajar untuk menggunakan AI di media.

    2. Ketua Dewan Pers Indonesia, Dr Ninik Rahayu, berbicara tentang AI mengubah sektor media. AI telah memungkinkan wartawan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan analitis dengan mengalihdayakan tugas-tugas yang berulang dan menyederhanakan proses-proses yang rumit. Meskipun demikian, ia menggarisbawahi risiko-risiko adopsi AI, termasuk kemungkinan kesalahan, informasi yang salah, prasangka algoritmik, masalah hak cipta dan privasi.

    Ninik menyoroti perlunya keterbukaan dalam penggunaan AI untuk mengatasi tantangan dan akuntabilitas editorial manusia dalam menjaga kesesuaian dengan hukum dan kode etik jurnalistik. Dewan Pers sedang mengembangkan pedoman untuk penggunaan kecerdasan buatan oleh media yang etis dan bertanggung jawab.

    3. Menekankan meningkatnya kekhawatiran di kalangan perusahaan media tentang perkembangan AI, terutama kecanggihan model generatif, Arkka Dhiratara, CEO HukumOnline dan anggota Gugus Tugas AI Dewan Pers , menekankan konten yang sangat realistis yang diproduksi oleh AI generatif telah menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan tergesernya koresponden manusia dan pembuat konten. Bersamaan dengan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar luas, hal ini bermuara pada pertanyaan tentang keaslian konten, kemungkinan penyebaran informasi palsu, dan keberadaan deepfake.

    Arkka juga membahas konsekuensi moral dan hukum dari hak kekayaan intelektual, kepemilikan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, dan kemungkinan prasangka algoritma AI. Oleh karena itu, untuk menurunkan risiko yang terkait dengan pengembangan teknologi ini, tata kelola AI yang adil dan tepat harus ditetapkan oleh para pemangku kepentingan terkait.

    4. Penasehat ICT Watch / Ketua Siberkreasi, Donny BU, menggarisbawahi adanya disrupsi dan kerentanan destruksi yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan yang tengah dihadapi media massa dan jurnalis. Ia mencatat bahwa dimungkinkan kini redaksional dikelola oleh AI, melayani pemirsa yang telah dikepung oleh algoritma. Donny menggarisbawahi perlunya etika dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk pembuatan konten dan personalisasi konten yang efektif.

    Ia juga menyarankan media untuk mulai meningkatkan kapasitas jurnalisnya agar memiliki kompetensi dalam permanfaatan teknologi digital dan AI. Selain itu, kerja sama multipihak sangat penting untuk menjamin tata kelola AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab serta memajukan nilai-nilai kesetaraan, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Materi presentasi dapat diunduh di https://s.id/dbu-media-ai.

    (fyk/fay)

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di tiga bulan terakhir Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal sudah ada posisi Wamenkeu yang diisi Suahasil Nazara.

    Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun RAPBN 2025.

    “Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Sri Mulyani menyebut masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

    “Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih,” tutur Sri Mulyani.

    Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II disebut akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

    “Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Sri Mulyani Bantah Komunikasi Dengan Tim Prabowo Buruk

    Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

    “Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

    “Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif,” imbuh Sri Mulyani.

    (aid/das)

  • Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Jakarta

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik tiga sosok wakil menteri (wamen) baru. Salah satu dari ketiga sosok itu ialah keponakan Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Thomas ‘Tommy’ Djiwandono.

    Tommy yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Dimintai tanggapan terkait hal ini, Prabowo enggan berbicara. Meski demikian, ia menyiratkan ekspresi wajah yang bahagia. Sembari tersenyum, ia pun mengacungkan jempolnya, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

    Acungan jempol ini ditunjukkannya saat ditemui usai acara luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

    Kedatangannya ke sana dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan portal tersebut. Prabowo mengatakan, kedatangannya ini merupakan mandat langsung dari Jokowi.

    “Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itu lah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan,” kata Prabowo, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut.

    Sebagai tambahan informasi, pelantikan Thomas ‘Tommy’ Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan menemani Suahasil Nazara akan membuat Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri.

    Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

    Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

    Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalah Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    (shc/das)

  • Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Jakarta

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Faisal menilai hal tersebut dapat membuat utang Indonesia semakin membengkak.

    Faisal menyebut kenaikan rasio utang itu akan membuat Indonesia mengalami defisit di atas 3%. Menurutnya, kenaikan rasio itu tidak mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Jadi jangan main-main, jangan ngegas terus. Pak Prabowo bawaannya ngegas keluar negeri ngomong, soal utang naik 50% dari PDB. Artinya, setiap tahun defisitnya akan di atas 3%. Nah UU keuangan negara harus diubah dulu. Itu sinyal jelek semua, belum apa-apa ngegas, tidak dihitung strategi meningkatkan PNBP,” kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

    Selain itu, dia juga menyoroti utang Indonesia masih aman yang mana masih di bawah 40% dari PDB. Dia bilang hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia.

    Pasalnya, hal ini merupakan indikator negara maju yang mempunyai rasio pajak 20-30%. Sementara, rasio pajak Indonesia hanya 10%. Apabila rasio pajak Indonesia masih stagnan dan menambah utang dapat memberatkan APBN.

    Saat ini utang Indonesia meningkat mencapai Rp 2.800 triliun. Dengan jumlah tersebut, Faisal bilang Indonesia cukup sesak napas untuk melunasinya.

    “Utang di bawah 40% dari PDB, tapi itu kan indikator negara maju yang tax ratio-nya 20-30%, kita cuma 10%. Kemampuan kita bayar utang dari tax ratio ya. Kalau tax ratio nya flat bakalan turun terus, kan jadinya berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam jadi susah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya dikabarkan Prabowo akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar tersebut.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    (kil/kil)

  • Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Jakarta

    Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    Pernyataan Dasco ini senada dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara. Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

    Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

    I mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan prudent.

    Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

    Pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono menegaskan Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).Pernyataan Thomas menyangkal laporan Bloomberg yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut

    “Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas dia.

    (ily/kil)

  • PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    Jakarta

    Setelah 20 tahun berkuasa, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengundurkan diri sekaligus menandai berakhirnya era politik keluarga Lee di negara pulau tersebut.

    Lee secara resmi menyerahkan kendali kepada Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Lawrence Wong, pada Rabu (15/05) malam.

    Sejak menjadi negara merdeka pada 1965, Singapura hanya memiliki empat perdana menteri semuanya dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.

    Yang pertama adalah ayah Lee Hsien Loong, Lee Kuan Yew. Dia dianggap sebagai pendiri Singapura modern dan memimpin negara tersebut selama 25 tahun.

    Para analis mengatakan transisi ini menandai sebuah evolusi dalam kepemimpinan politik Singapura ketika negara itu keluar dari bayang-bayang keluarga Lee, meskipun Lee akan tetap berada di kabinet sebagai menteri senior.

    Dalam wawancara terakhirnya sebagai perdana menteri dengan media lokal pada akhir pekan lalu, dia berterima kasih kepada masyarakat Singapura atas dukungan mereka.

    “Saya tidak mencoba berlari lebih cepat dari orang lain. Saya mencoba mengajak semua orang untuk berlari bersama saya,” katanya. “Dan menurut saya, kami berhasil.”

    Lee Hsien Loong masuk ke dunia politik pada 1984 sebagai anggota parlemen ketika ayahnya masih berkuasa.

    Ia naik pangkat di bawah Perdana Menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, sebelum mengambil alih kepemimpinan pada 2004.

    Tahun-tahun pertama karier politiknya ditandai dengan sorotan tajam. Sejumlah kritikus menuduh keluarga Lee melakukan nepotisme dan menciptakan dinasti politik, yang berulang kali dibantah oleh keluarga Lee.

    Itu tak membuat sejumlah warga Singapura berhenti bercanda tentang “politik fami-Lee” serta trinitas “ayah, anak, dan Goh yang suci”.

    Namun setelah dua dekade menjabat sebagai pemimpin Singapura, Lee berhasil mencapai kesuksesan.

    Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia. PDB per kapitanya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan Lee juga dinilai kompeten dalam mengarahkan negaranya melalui beberapa resesi, krisis keuangan global, dan pandemi Covid.

    Getty ImagesDi bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia.

    Dalam geopolitik internasional, Lee dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan Singapura dengan AS dan China di tengah tarik-menarik persaingan yang semakin ketat antara dua negara adidaya itu untuk mendapatkan loyalitas di Asia.

    Pemerintahannya juga akhirnya mencabut undang-undang anti-seks gay yang kontroversial, setelah bertahun-tahun dilobi kelompok LGBTQ – meskipun kebebasan berbicara masih sangat dibatasi.

    Dengan garis keturunan politik dan citra akademisnya, Lee secara umum sangat disukai oleh warga Singapura. Dia menduduki peringkat teratas dalam survei politisi paling populer di Singapura dan daerah pemilihannya secara konsisten menerima perolehan suara tertinggi dalam pemilu.

    Namun dia tidak luput dari kritik atau kontroversi.

    Baca juga:

    Keputusan Singapura untuk menerima imigran dalam jumlah besar untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada akhir tahun 2000-an memicu ketidakbahagiaan yang mendalam. Ketika Singapura menjadi lebih kaya, kesenjangan sosial meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Di bawah kepemimpinan Lee, PAP memperoleh perolehan suara terendah pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2020.

    “Warisan utama Lee Hsien Loong adalah caranya meningkatkan perekonomian,” kata pakar tata kelola Singapura, Donald Low, yang merupakan akademisi di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

    “Tetapi pada paruh pertama masa jabatannya, hal ini mengakibatkan peningkatan ketidakbahagiaan karena kenaikan kesenjangan, semakin tingginya kehadiran orang asing, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, kemacetan, dan potensi terkikisnya identitas kewarganegaraan,” tambahnya.

    Pengamat politik, Sudhir Vadaketh, mengatakan pemerintahan Lee “sama sekali tidak siap mengakomodasi tingginya imigrasi yang mereka anggap perlu untuk menjadi kota global”.

    Lantaran “gagal mendapatkan dukungan” dari warga Singapura, kebijakan pemerintah Singapura justru menyebarkan “bentuk rasisme dan kefanatikan yang sangat buruk” yang masih bertahan hingga hari ini, kata Vadaketh yang mengelola majalah berita independen Jom.

    Survei menunjukkan, secara eksternal, semakin banyak warga Singapura yang merasa rasisme adalah sebuah masalah dan hal ini semakin meningkat secara eksternal selama pandemi.

    Beberapa analis juga mengatakan bahwa pemerintahan Lee belum cukup menyelesaikan masalah rumit jangka panjang yang melibatkan perumahan umum, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar warga Singapura.

    Banyak tabungan masyarakat yang diinvestasikan di rumah susun yang disewa dari pemerintah selama 99 tahun dan nilainya akan terdepresiasi seiring bertambahnya usia.

    Pemerintah telah mengakui permasalahan ini dan mencoba mengatasinya dengan peraturan yang lebih ketat mengenai imigrasi, skema perumahan baru, dan usulan pembaruan undang-undang anti-rasisme.

    Di sisi pribadi, perselisihan keluarga yang memanas atas rumah milik Lee Kuan Yew terungkap pada tahun 2016, setahun setelah dia meninggal. Lee Hsien Loong terlibat dalam perselisihan publik selama bertahun-tahun dengan saudara-saudaranya, dan masyarakat Singapura menyaksikan sengketa keluarga Lee.

    Baca juga:

    Saudara-saudara Lee pernah menyebutnya sebagai “anak yang tidak terhormat” dan menuduh dia memanfaatkan warisan ayah mereka untuk membangun dinasti politik. Mereka juga menuduh dia menyalahgunakan kekuasaan dan memakai “alat negara” untuk melawan mereka. Beberapa anggota keluarga Lee, termasuk saudara laki-lakinya, sekarang tinggal di luar negeri dalam pengasingan dan mengaku mengalami penganiayaan.

    Lee membantah semua tuduhan ini. Ia juga mengatakan anak-anaknya tidak tertarik terjun ke dunia politik.

    Wajah yang familiar

    Getty ImagesLawrence Wong adalah mantan ekonom dan pegawai negeri.

    Lee kini telah menyerahkan kekuasaan kepada Lawrence Wong, mantan ekonom dan pegawai negeri yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadinya.

    Ini adalah situasi yang belum terpetakan tidak hanya bagi Wong tetapi juga bagi Singapura, yang telah dipimpin oleh keluarga Lee selama 45 dari 59 tahun kemerdekaannya. “Dia adalah PM pertama tanpa menunggu seorang anggota keluarga Lee yang hendak berkuasa, dan ini memungkinkan Singapura menjadi negara demokrasi yang lebih normal,” kata Low.

    “Keluarga Lee selalu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Singapura, dan fakta bahwa kita berhasil membalikkan keadaan adalah hal yang baik bagi transisi sosiopolitik kita yang lebih luas,” tambah Vadaketh.

    Bagi PAP, dipilihnya Wong sebagai pengganti Lee sudah diindikasikan dua tahun lalu ketika ia diangkat menjadi wakil PM.

    Namun pria berusia 51 tahun itu bukanlah pilihan yang tepat sejak awal. Ketika dia dan rekan-rekan seangkatannya memulai debut sebagai politisi lebih dari satu dekade yang lalu yang dikenal sebagai “4G” atau kepemimpinan PAP generasi keempat ia dipandang sebagai kuda hitam.

    Menteri lainnya, Heng Swee Keat, dijadwalkan untuk mengambil alih jabatan PM, namun dia mengundurkan diri karena usia dan kesehatannya.

    Baca juga:

    Ketika pandemi melanda Singapura, sudah jelas bahwa Wong akan menjadi pemimpin Singapura. Sebagai salah satu ketua gugus tugas pemerintah, ia menjadi sosok yang akrab di mata warga Singapura dan muncul dalam konferensi pers mingguan dengan tenang menjelaskan langkah-langkah anti-Covid yang berbelit-belit.

    Timnya dan media lokal memuji citranya sebagai orang biasa. Seperti kebanyakan warga Singapura, dia dibesarkan di perumahan umum, dan dia adalah PM pertama yang belajar di sekolah lokal non-elite.

    Seraya mengumandangkan pesan persatuan setelah melakukan konsultasi nasional, ia berjanji untuk membangun Singapura yang lebih inklusif.

    “Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang penambahan. Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang perluasan,” katanya dalam pidato pengukuhannya sebagai perdana menteri pada Rabu malam.

    Dalam wawancara sebelumnya dengan The Economist, ia berjanji bahwa warga negaranya “tidak akan” menjadi minoritas di Singapura dan bahwa imigrasi akan terus dikontrol.

    Dia juga mengisyaratkan tidak ada penyimpangan dalam pendekatannya terhadap salah satu masalah kebijakan luar negeri terbesar bagi Singapura, yaitu hubungan AS-Tiongkok. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memihak kedua negara adidaya tersebut sebaliknya, katanya, pemerintah akan selalu “pro-Singapura”.

    Pada hari Rabu, ia menjanjikan gaya kepemimpinan “yang akan berbeda dari generasi sebelumnya, kami akan memimpin dengan cara kami sendiri”.

    Pakar tata kelola Singapura, Donald Low, menggambarkan Wong sebagai seorang “konservatif yang berpikiran terbuka” dan bersedia melakukan perubahan “secara bertahap, secara marginal, dan bukan dalam ‘ledakan besar’.”

    Inilah sebabnya mengapa para analis melihat Wong sebagai pilihan aman PAP yang dirancang untuk menekankan kesinambungan sebuah kualitas yang ingin ia tunjukkan juga.

    “Kesinambungan dan stabilitas adalah pertimbangan utama, terutama karena kita mendekati akhir masa pemerintahan ini,” kata Wong pada hari Senin ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya.

    Dia mengacu pada fakta bahwa pemerintah harus mengadakan pemilu pada bulan November tahun depan. Ini akan menjadi ujian politik terbesar bagi Wong, yaitu melakukan pemilu untuk pertama kalinya sebagai PM, ketika masyarakat Singapura memutuskan masa depan mereka di era pasca-Lee.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Untuk pertama kalinya Presiden RI menunjuk Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Nezar Patria.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski belum genap setahun menjabat Menkominfo RI, sejumlah gebrakan dan terobosan dilakukan Budi Arie.

    Budi Arie Setiadi yang juga seorang politikus dan mantan wartawan Indonesia ini, menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G Plate yang terlibat Korupsi. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie menjadi pendiri sekaligus Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

    Menurut Budi Arie, Indonesia saat ini memfokuskan diri untuk meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas agar aksesibilitas jaringan infrastruktur dan keterjangkauan, regulasi, dan standar perangkat pengguna bisa ditingkatkan.

    Indonesia juga fokus pada Inovasi dan Investasi Nasional agar investasi di teknologi dan talenta kecerdasan artifisial, fintech dan teknologi blockchain bisa meningkat serta pengembangan SDM/talenta dengan re-skilling, up-skilling bisa diraih dengan dukungan pembelajaran seumur hidup dan akreditasi.

    Budi pun memaparkan empat tugas penting yang disampaikan Presiden Jokowi kepada dirinya. Pertama, Infrastuktur digital. Menkominfo mengakui akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur komunikasi termasuk pembangunan menara BTS.

    “Kita cari benang merahnya kita cari langkah terobosan untuk mempercepat pembangunan menara BTS,” ucapnya. “Karena ini penting untuk rakyat. Jangan sampai rakyat tertinggal, tidak memiliki akses digital.”

    Kedua Pengendalian hoaks hingga judi online. Budi melanjutkan fokus kerja lainnya adalah pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat, mulai dari judi online, situs radikalisme, terorisme, hoaks. Ketiga Perlindungan data. Menkominfo menyebut fokus kerja lainnya adalah pengembangan ekosistem digital di Indonesia, termasuk e-commerce dan perlindungan data pribadi.

    Diketahui, Kominfo sendiri punya PR sebagai lembaga peralihan sebelum UU Perlindungan Data Pribadi berlaku efektif dan berdirinya lembaga PDP yang dibentuk oleh peraturan presiden.

    Sejauh ini, para pakar menyebut UU PDP belum efektif lantaran lembaganya itu belum terbentuk. Dan keempat, Pemilu damai. Budi menambahkan pihaknya mendorong pembangunan narasi pemilu damai di 2024.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah menyelesaikan pembangunan 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hingga Desember 2023, Menteri Budi Arie menyatakan sebanyak 4.988 BTS dari total 5.618 BTS ditargetkan beroperasi penuh. Sedangkan sisanya akan dikebut untuk diselesaikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan tantangan yang ada.

    “Penyelesaiannya ditargetkan harus tahun ini, karena Bapak Presiden menekankan, memerintahkan kepada saya, untuk tahun ini proyek BTS 4G BAKTI Kominfo harus diselesaikan. Ada sisa 630 lokasi bisa yang memang berpotensi di-carry over tahun depan karena pertimbangan keamanan, faktor geografi yang sulit dijangkau dan sebagainya,” jelasnya.

    Menkominfo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan di lokasi-lokasi tersebut. Dimana penggunaan BTS itu dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

    Pemerintah melalui Menkominfo saat ini bakal membentuk Gugus Tugas (Task Force) Terpadu untuk memberantas judi online. Budi Arie Setiadi menyatakan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

    “Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online,” jelasnya usai mengikuti Rapat Internal mengenai Indonesia Darurat Judi Online di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

    Menteri Budi Arie menjelaskan pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antar kementerian dan lembaga.

    “Judi ini kan secara undang-undang ilegal, jadi penguatan langkah-langkah (pemberantasannya) perlu dilakukan secara efektif,” tandasnya.

    Melihat sepak terjang Menkominfo, tepat di puncak perayaan hari ulang tahun beritajatim.com ke-18, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi dianugerahi penghargaan sebagai : Tokoh Nasional : Nasional Figure In Eradicating Dead Signal And Digital Crime In Indonesia. Atau yang berarti Budi Arie Setiadi merupakan sosok tokoh nasional pemberantas sinyal mati dan kejahatan digital yang ada di Indonesia. [yog/beq]

  • Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah, Pj. Gubernur: Langkah Strategis

    Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah, Pj. Gubernur: Langkah Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri perayaan paskah bersama umat Nasrani sekaligus menyerahkan sertipikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan di Hall Ciputra, Surabaya, Jumat (19/4/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono ikut mendampingi.

    Dalam kesempatan ini, ada sebanyak 10 sertipikat bidang tanah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya, 5 sertipikat bidang Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Ngawi dan satu sertipikat bidang tanah di Gereja Katolik Mater Dei Kota Madiun.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, serah terima sertipikat tempat ibadah ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan kepastian hukum tanah. Hal ini sangat berguna dalam mencegah timbulnya permasalahan aset organisasi keagamaan di kemudian hari, sehingga seluruh umat dapat beribadah dengan nyaman dan tenang.

    “Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujar Adhy.

    Adhy menambahkan, capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen. Sedangkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen. “Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia,” kata dia

    Pada tahun 2024 ini, lanjut Adhy, Provinsi Jawa Timur memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang. Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 10.323 bidang. Artinya, realisasi redistribusi tanah saat ini 73,06 persen.

    Pj Gubernur Jatim menyambut kedatangan Menteri AHY

    “Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen,” ungkap dia.

    Sementara terkait realisasi sertipikat wakaf pada tahun 2023 sebanyak 11.159 bidang dan realisasi sertipikat tempat ibadah lainnya di tahun 2023 sebanyak 71 bidang. “Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun redistribusi tanah, PTSL dan wakaf tempat ibadah menunjukkan capaian yang baik, Pj. Gubernur Adhy menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus terus dilakukan di Jatim.

    Dalam rangka percepatan capaian target PTSL, Pemprov Jatim mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jatim.

    “Selain itu, kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, peringatan hari paskah sekaligus penyerahan sertipikat tanah untuk rumah ibadah dilakukan agar seluruh agama yang ada di Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman dan tenang.

    “Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah termasuk rumah ibadah,” katanya.

    Menurut AHY, sertipikat tanah rumah peribadatan sangat penting mengingat urusan tanah sangat mendasar. Ia tidak ingin, rumah ibadah belum bersertipikat. Sebab, akan menimbulkan masalah dari ahli waris maupun dari para mafia tanah.

    AHY pun mengajak seluruh masyarakat agar mengurus sertipikat tanah rumah peribadatan. Mengingat, kepengurusan sertipikat tanah sangat sederhana di kantor Kanwil dan tidak dipungut biaya. “Kami dukung sehingga para jamaah apapun agamanya bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang,” tutupnya.

    Dalam kesempatan ini, turut mendampingi ada Plt. Dirjen Tata Ruang Gabriel Triwibawa, staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Budi Situmorang dan Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah daerah Yulia Jaya Nirmawati. [tok/*]

  • Pemkot Percepat Wujudkan Kota Kediri Layak Anak

    Pemkot Percepat Wujudkan Kota Kediri Layak Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Pemkot Kediri terus berupaya mempercepat wujudkan Kota Kediri layak anak. Salah satunya melalui penguatan gugus tugas KLA (Kota Layak Anak).

    Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri upaya mempercepat KLA adalah dengan Penguatan Gugus Tugas KLA Menuju Kota Kediri Layak Anak. Saat ini Kota Kediri tengah fokus meningkatkan skor KLA dari predikat madya menjadi nindya hingga muaranya pada perolehan predikat KLA.

    “Pada tahun 2023, skor KLA Kota Kediri yakni 600,36 dengan predikat madya. Untuk menaikkan predikat ke nindya kuncinya ada tiga, yaitu: komitmen tim, kerja keras, dan kekompakan,” jelasnya. Dewasa ini Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) dengan 38 kabupaten/kota meraih KLA dengan kategori minimal madya.

    Penyelenggaraan KLA Kota Kediri juga telah dibahas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dengan menetapkan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

    Untuk mewujudkannya, Pemkot Kediri juga telah menyusun strategi melalui peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    “Dari RPD tersebut kita tentukan arah kebijakan Pemkot Kediri dalam mewujudkan KLA, yakni dengan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, meningkatkan perlindungan anak dan partisipasi anak dalam pembangunan, serta meningkatkan pembangunan ramah disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” terang Bagus.

    Ia juga menyebut terdapat lima klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perindungan khusus.

    Pada forum tersebut, Bagus juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi fokus Pemkot Kediri ialah terkait penumpasan kasus kekerasan seksual pada anak. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh OPD teknis terkait, seperti: DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial untuk melakukan upaya perlindungan anak yang ekstra.

    Melalui kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kilisuci tersebut, Bagus berharap skor KLA Kota Kediri dapat meningkat sehingga upaya perlindungan anak yang telah diperjuangkan Pemkot Kediri dapat berbuah manis.[nm/aje]