Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Kapolri dan Panglima TNI Luncurkan Gugus Tugas untuk Dukung Program Swasembada Pangan

    Kapolri dan Panglima TNI Luncurkan Gugus Tugas untuk Dukung Program Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri peluncuran gugus tugas Polri di Desa Bulang, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan,” kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Gugus tugas itu nantinya akan menjalankan program pekarangan lahan bergizi, yang dilaksanakan dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif. 

    “Sampai dengan saat ini, di 34 wilayah polda terdapat 7.471 pekarangan yang siap dialihfungsikan menjadi lahan produktif,” kata kapolri.

    Selanjutnya, program pemanfaatan lahan produktif, dilaksanakan melalui kerja sama antara Polri dengan kelompok tani dan sukarelawan. Sampai saat ini terdapat lahan tidur seluas 13.217 hektare yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan, dan perikanan.
     

  • KPU DKI gandeng berbagai pihak awasi keamanan siber saat Pilkada 2024

    KPU DKI gandeng berbagai pihak awasi keamanan siber saat Pilkada 2024

    Pilkada 2024

    Minggu, 17 November 2024 13:13 WIB

    Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak pada simulasi pemungutan suara pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (17/11/2024). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/nym.

    kami sudah membuat gugus tugas bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kepolisian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI perkuat inovasi untuk layanan kebanksentralan yang prima

    BI perkuat inovasi untuk layanan kebanksentralan yang prima

    Hal ini diwujudkan dalam berbagai inovasi dalam penyelenggaraan layanan kebanksentralanJakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperkuat inovasi untuk menghadirkan layanan kebanksentralan yang semakin inovatif, digital, dan efisien, termasuk dalam pengelolaan dokumen.

    “Hal ini diwujudkan dalam berbagai inovasi dalam penyelenggaraan layanan kebanksentralan. Pertama, melalui pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW) yang berperan penting dalam titik kontak koordinasi serta optimalisasi tata kelola data dalam kerangka layanan Indonesia National Single Window,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Destry dalam acara Central Banking Service Excellent Achievement (CBSEA) 2024 yang mengangkat tema “Transformasi Digital Layanan Kebanksentralan Bank Indonesia-Inovasi Peningkatan Layanan Prima dan Keberlanjutan.

    Selain itu, ada juga inovasi dalam penyelenggaraan layanan kebanksentralan melalui Galeri Aplikasi Layanan Bank Indonesia (ALBI). Galeri ALBI merupakan layanan tatap muka bagi para pemangku kepentingan BI atau pelaku usaha untuk dapat berinteraksi, konsultasi maupun akses terhadap layanan kebanksentralan.

    Inovasi berikutnya berupa digitalisasi prosedur operasional standar (SOP) serta pembentukan gugus tugas untuk peningkatan infrastruktur layanan kebanksentralan, khususnya front office, middle office, back office, dan Core Banking System (CBS).

    Komitmen BI untuk menghadirkan layanan kebanksentralan yang semakin inovatif, digital, dan efisien, juga tercermin dalam keberhasilan mempertahankan standar internasional seperti sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015), sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001:2022), sistem manajemen keberlangsungan bisnis (ISO 22301:2019) serta manajemen arsip (ISO 15489:2016) dalam pengelolaan dokumen.

    Menurut Destry, berbagai capaian inovasi yang telah dilakukan tak lepas dari sinergi baik antara Bank Indonesia dengan para pemangku kepentingan. Ke depan sinergi dan digitalisasi layanan harus terus ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan yang juga akan terus meningkat.

    “Dengan demikian bersama-sama kita bisa memberikan layanan yang andal, prima, dan berstandar internasional,” ujarnya.

    Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan kebanksentralan yang prima.

    Baca juga: BI dan BKPM perkuat kerja sama perizinan terkait sektor keuangan
    Baca juga: BI catat transaksi QRIS di Banten mencapai Rp38,95 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    Arsip foto – Kepala BSSN Hinsa Siburian saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). (ANTARA/HO-DPR)

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk mencegah ancaman keamanan siber di Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga​​​​​​ dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya,” kata Afif.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata. Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan pilkyada adalah “ransomware” yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.

    “Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan ‘web defacement’. Jadi, tampilannya itu diubah,” kata Hinsa.

    Karena itu, dia memastikan bahwa BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.

    Sumber : Antara

  • Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial

    Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial

    Canberra –

    Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang ‘terkemuka di dunia’ untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan undang-undang yang diusulkan ke parlemen minggu depan ditujukan untuk mengurangi ‘bahaya’ media sosial terhadap anak-anak Australia.

    “Ini untuk para ibu dan ayah, mereka, seperti saya, sangat khawatir tentang keselamatan anak-anak kita saat daring. Saya ingin keluarga Australia tahu bahwa pemerintah mendukung Anda,” katanya seperti dilansir BBC, Jumat (8/11/2024).

    Meski banyak rincian yang belum diperdebatkan, pemerintah mengatakan larangan tersebut akan berlaku bagi anak muda yang sudah menggunakan media sosial. Albanese menyatakan UU itu tidak akan membuat pengecualian pada batas usia bagi anak-anak meski orang tua mereka mengizinkan anak-anak menggunakan media sosial.

    Pemerintah mengatakan tanggung jawab akan berada pada platform media sosial untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah akses. Albanese mengatakan tidak akan ada hukuman bagi pengguna dan bahwa terserah kepada regulator daring Australia, Komisioner Keamanan Elektronik, untuk menegakkan hukum.

    Undang-undang tersebut akan berlaku 12 bulan setelah disahkan dan akan ditinjau ulang setelah diberlakukan. Meski sebagian besar pakar setuju bahwa platform media sosial dapat membahayakan kesehatan mental remaja, banyak yang berbeda pendapat mengenai kemanjuran upaya untuk melarangnya secara menyeluruh.

    Beberapa pakar berpendapat larangan hanya menunda paparan kaum muda terhadap aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, alih-alih mengajari mereka cara menjelajahi ruang daring yang kompleks. Upaya sebelumnya untuk membatasi akses, termasuk oleh Uni Eropa, sebagian besar gagal atau menghadapi reaksi keras dari perusahaan teknologi.

    Dalam surat terbuka yang dikirim ke pemerintah pada Oktober lalu, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 akademisi dan 20 organisasi masyarakat sipil, Gugus Tugas Hak Anak Australia meminta Albanese untuk mempertimbangkan penerapan ‘standar keamanan’ pada platform media sosial.

    Kelompok tersebut juga merujuk pada saran PBB bahwa ‘kebijakan nasional’ yang dirancang untuk mengatur ruang daring ‘harus ditujukan untuk memberi anak-anak kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari keterlibatan dengan lingkungan digital dan memastikan akses mereka yang aman ke sana’.

    Sebuah petisi oleh inisiatif 36Months, yang telah ditandatangani lebih dari 125.000 orang, menyatakan anak-anak ‘belum siap untuk menjelajahi jaringan sosial daring dengan aman’ setidaknya hingga usia 16 tahun, dan bahwa saat ini ‘penggunaan media sosial yang berlebihan sedang mengubah otak anak-anak dalam masa kritis perkembangan psikologis, yang menyebabkan epidemi penyakit mental’.

    Albanes juga merespons pertanyaan apakah harus ada upaya yang lebih luas untuk mendidik anak-anak tentang cara memahami manfaat dan risiko dari penggunaan internet. Dia mengatakan pendekatan seperti itu tidak akan cukup karena ‘menganggap hubungan kekuasaan yang setara’.

    “Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya mendapatkan hal-hal yang muncul di sistem saya yang tidak ingin saya lihat. Apalagi seorang anak berusia 14 tahun yang rentan,” katanya kepada wartawan.

    “Perusahaan-perusahaan teknologi ini sangat kuat. Aplikasi-aplikasi ini memiliki algoritma yang mengarahkan orang ke perilaku tertentu,” sambungnya.

    (haf/haf)

  • Menperin Beberkan Program Prioritas Perindustrian

    Menperin Beberkan Program Prioritas Perindustrian

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian telah menyusun program quick wins guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

    Agus menyebutkan, program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

    Hal ini sesuai dengan usulan Agus untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia. Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

    “Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

    “Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

    Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

    “Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind,” tegasnya.

    Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

    “Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” jelas Agus.

    Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

    Untuk diketahui, dalam rakortas tersebut, Agus memaparkan beberapa quick wins di sektor industri, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri. Selain itu, program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM). Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

    Lihat Video: Komisi VII Akan Panggil Menperin, Bahas PHK di Industri Tekstil

    (ega/ega)

  • Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Poin-poin hasil pembahasan meliputi:

    1. Ketenagakerjaan

    Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.

    2. Devisa Hasil Ekspor

    Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.

    3. UMKM

    Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.

    4. Peraturan Prioritas

    Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.

    5. Kredit Usaha

    Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.

    6. Program Ketenagakerjaan

    Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.

    7. Industri dan UMKM

    Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.

    Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.

    Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • TKN: Menu dan Anggaran Makan Gratis Bergizi Tiap Daerah Berbeda

    TKN: Menu dan Anggaran Makan Gratis Bergizi Tiap Daerah Berbeda

    Jakarta, Gatra.com – Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah bahwa anggaran makan gratis dan bergizi sebesar Rp7.500 per porsi.

    Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengungkapkan, menu dan anggaran makan gratis dan bergizi tergantung ketersediaan pangan tiap daerah. Pasalnya, uji coba dan kajian masih berlangsung.

    “Kalau soal harga pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah jadi tidak akan sama di berbagai daerah,” ungkapnya saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jumat, (19/7).

    Dengan demikian, Hasan menegaskan bahwa harga setiap porsi makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini juga akan bergantung pada ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan.

    “Itu kan tergantung ketersediaan pangan dengan pangan yang tersedia kebutuhan gizi yang bisa racik formulanya seperti apa, harganya menyesuaikan,” tegasnya.

    Hasan menjelaskan, uji coba sekaligus pilot project makan bergizi gratis juga melibatkan tim ahli, sehingga penentuan lauk pauknya akan berdasarkan riset atau evidence research based.

    “Jadi research yang sekaligus kita kerjakan dari sana, kita akan mendapatkan findings apa saja perannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi, termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya tapi ini masih berjalan,” tuturnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai kesimpulan yang sudah beredar terkait dengan harga setiap porsi makan bergizi gratis sebelum pilot project berakhir dan disesuaikan dengan catatan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Hasan mengungkapkan, Prabowo hanya meminta dua hal yang harus difokuskan dalam implementasi makan bergizi gratis, yaitu sesuai dengan standar kecukupan gizi dan harus sebanyak mungkin orang yang bisa menerima manfaat sesuai dengan anggaran Rp71 triliun.

    “Kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan kita masih mencari bentuk mencari formula mencari segala macamnya untuk menemukan produk terbaik,” pungkasnya.

    31

  • Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sebut Biaya Makan Bergizi Gratis Belum Ditentukan

    Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sebut Biaya Makan Bergizi Gratis Belum Ditentukan

    Jakarta, Gatra.com- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran merespon rumor tentang anggaran makan gratis dan bergizi yang dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi.

    Kabar tersebut ditegaskan sebagai isu semata dan tidak datang dari keterangan resmi tim gugus tugas.

    Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan hingga saat ini timnya belum ada kesimpulan terkait anggaran makan per anak. Sejauh ini, yang sudah disimpulkan yaitu anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

    “Isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka begitu,” kata Hasan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat, (19/7).

    “Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu,” sambungnya.

    Besaran anggaran untuk program makan siang bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun ini juga kata Hasan Nasbi sudah disampaikan saat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.

    “Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan ya. Yang lainnya masih dalam proses, nah terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp 71 triliun,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dia sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan itu, tim Prabowo masih mengkaji tentang penurunan biaya makan bergizi di kisaran Rp 7.500 per anak hingga Rp 9.000 per anak

    “Yang menurut saya menarik adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun. Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000-Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto

    Menurutnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun terbatas. Sehingga pemerintah Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan anggaran makan bergizi.

    “Di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun,” jelasnya.

    26