Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU yang menginput data secara real time.

    Komdigi telah mengantongi data tempat yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. 

    Komdigi bakal bekerja sama dengan operator seluler dan segenap pemangku kepentingan untuk menghadirkan internet di titik-titik krusial.

    “Kita akan bekerja di beberapa hari terakhir ini memastikan di setiap titik-titik yang mungkin dikatakan blank spot itu bisa dipenuhi konektivitasnya,” kata Prabu saat ditemui di Taman Mini, Senin (25/11/2024).

    Sehingga, Prabu berharap data data dari petugas KPU bisa langsung di update secara real time pada hari tersebut setelah adanya konektivitas yang lebih baik.

    Lebih lanjut, Prabu menuturkan bahwa Komdigi bersama sama dengan KPU, BSSN, dan BIN terus berkomitmen untuk mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2024.

    “Yang tujuannya lebih kepada pengamanan ruang digital, ruang cyber,” ujarnya.

    Seperti yang diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya. Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Sementara itu,Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksaaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraann Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

  • Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024

    Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024

    Pelantikan Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di halaman Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo resmi melantik sebanyak 735 anggota Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 (sengketa pilkada) di halaman Gedung II MK, Jakarta, Senin.

    “Saya berharap bahwa apa yang diucapkan di momen pengucapan sumpah tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Bapak/Ibu sekalian memegang komitmen integritas dan termasuk dedikasi, loyalitas kepada lembaga, dan kepada bangsa dan negara ini,” kata Suhartoyo usai melantik gugus tugas tersebut.

    Di hadapan Ketua MK, para personil gugus tugas bersumpah akan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

    Mereka juga bersumpah untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung, sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, yang diduga atau patut diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan jabatannya.

    Tidak hanya itu, personel tersebut juga bersumpah akan memegang rahasia, menjaga integritas, disiplin, berdedikasi, profesional, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela.

    “Saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” demikian akhir bunyi sumpah yang diucapkan personel gugus tugas sengketa Pilkada 2024.

    Pelantikan gugus tugas ini menjadi bentuk upaya MK dalam menunjukkan komitmen dan kesiapannya untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa pilkada serentak secara nasional. Gugus tugas tersebut nantinya akan bekerja mulai tanggal 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.

    Suhartoyo menjelaskan, MK telah melakukan sejumlah persiapan menghadapi sengketa pilkada tahun ini, mulai dari lokakarya (workshop) hingga klinik pendampingan (coaching clinic) dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum, serta akan melakukan sejumlah simulasi untuk memantapkan kemampuan personil gugus tugas tersebut..

    “Mudah-mudahan di penanganan pilkada ini kita sekalian juga bisa secara sinergi melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.

    MK akan menerima pendaftaran sengketa pilkada maksimal tiga hari kerja setelah KPU mengumumkan penetapan hasil suara. Artinya, pendaftaran sengketa pilkada tahun ini dibuka oleh MK pada rentang 27 November–18 Desember 2024.

    Dalam menyelesaikan perkara yang masuk, MK diberi tenggat waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

    Terkait sengketa pilkada tahun ini, MK juga telah menerbitkan dua peraturan, yakni Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Sumber : Antara

  • KPU Gandeng BSSN – Komdigi Bikin Gugus, Jaga Ruang Siber saat Pilkada Serentak 2024

    KPU Gandeng BSSN – Komdigi Bikin Gugus, Jaga Ruang Siber saat Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Tidak hanya menyiapkan sistem aplikasi, Betty menyebut KPU juga menyiapkan antisipasi adanya gangguan siber saat Pilkada berlangsung.

    Salah satunya dengan membentuk gugus tugas siber yang didalamnya bersinergi dengan beberapa instansi terkait. Antara lain didalamnya  terdapat BSSN, Mabes Cyber, Komdigi.

    “Kita berusaha sebaik mungkin, dengan kerja sama dengan semua pihak terkait,” ujarnya.

    Seperti yang diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya. Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

  • Ketua MK Lantik 735 Anggota Gugus Tugas Sengketa Pilkada, Ingatkan Integritas

    Ketua MK Lantik 735 Anggota Gugus Tugas Sengketa Pilkada, Ingatkan Integritas

    Jakarta –

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melantik 745 anggota Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilkada 2024. Dia mengingatkan para petugas yang dilantik untuk menjaga integritas.

    Pelantikan digelar di halaman Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). Pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 439 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Suhartoyo kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh anggota Gugus Tugas Sengketa Pilkada 2024.

    “Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapaun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang diduga atau patut diduga berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan saya,” ucap Suhartoyo diikuti Petugas Gugus Tugas.

    “Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan menjaga integritas, disiplin, berdidikasi dan profesional serta tidak mennyalahgunakan kewenangan dan menghidari diri dari perbuatan tercela.Bahwa saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” lanjutnya.

    Usai pelantikan, Suharyoto mengingatkan para petugas untuk menjaga sumpah yang telah diucapkan. Dia mengatakan petugas yang menangani sengketa Pilkada harus menjaga integritas.

    “Saya berharap bahwa apa yang diucapkan tadi di momen pengucapan sumpah tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bapak ibu sekalian memegang komitmen integritas dan termasuk dedikasi loyalitas kepada lembaga dan kepada bangsa dan negara ini yang tentunya menjadi perhelatan nasional yang menjadi tanggung jawab secara nasional bersama, tapi khusus Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    “Kami tidak bisa memprediksi, cuma kalau Pileg kemarin kan dari prediksi sekitar 300 lebih, ternyata hanya 300 ya. Sekarang ini juga prediksinya, kalau proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih, bisa kurang. Tapi tergantung bagaimana trust juga dengan MK kan. Ini kan soal kepercayaan juga,” ujarnya.

    (bel/haf)

  • Top 5 News: Harta Inul Daratista Digasak Karyawan hingga Tarif Parkir Pantai Anyer Rp 75.000

    Top 5 News: Harta Inul Daratista Digasak Karyawan hingga Tarif Parkir Pantai Anyer Rp 75.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedangdut Inul Daratista kembali menjadi sorotan. Setelah dirawat di rumah sakit karena terkena virus langka, Inul membawa kabar sedih. Karyawannya membawa kabur harta Inul Daratista berupa mobil dan uang.

    Kabar lainnya datang dari Bank Indonesia (BI) yang kembali mempertahankan suku bunga acuan, tarif parkir di Pantai Anyer yang viral di media sosial karena terlalu tinggi, hingga dukungan TNI dan Polri dalam program swasembada pangan.

    Berikut top 5 news di Beritasatu.com pada Rabu (20/11/2024).

    Harta Inul Daratista Digasak Karyawan
    Pedangdut Inul Daratista geram karena karyawan yang dipercayainya mencuri mobil hingga uang miliknya. Inul pun telah menutup pintu perdamaian dengan karyawannya itu karena sebelumnya sudah diberi kepercayaan.

    “Mohon maaf, sampai ketok palu saya minta dia dipenjara. Enggak ada kata maaf, enggak ada kata kasihan, enggak ada toleransi, bahkan enggak ada kata iba dari saya. Tindakan tegas dan disiplin harus saya lakukan,” jelas Inul Daratista di Instagram miliknya, Rabu (20/11/2024).

    Parkir Rp 75.000 di Pantai Anyer
    Pungutan liar (pungli) kembali terjadi di tempat wisata. Kali ini, terjadi di Pantai Pasir Putih Jambu, Anyer, Banten. Di media sosial viral pengakuan seorang pengunjung yang mengaku kaget dengan biaya parkir Rp 75.000 hanya selama 20 menit.

    “Parkir 20 Menit di Anyer, bayarnya Rp 75.000? Buat parkir apa buat nodong harga segitu?” kata wisatawan tersebut.

    Unggahan itu pun mengundang rekasi warganet. Mereka beramai-ramain meminta Dinas Pariwisata Provinsi Banten menindak tegas pungli yang ada di kawasan wisata Pantai Anyer.

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
    Selain berita harta Inul Daratista yang dibawa karyawannya, berita BI yang kembali mempertahankan suku bunga juga menarik perhatian. BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. 

    Keputusan ini diampil dalam rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 November 2024. Hal ini selaras  dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Ancaman Kesehatan pada Musim Hujan
    Masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai penyakit yang biasa muncul pada musim hujan disertai banjir. Penyakit-penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, dan risikonya meningkat seiring dengan terganggunya kebersihan lingkungan.

    “Pada musim hujan, penyakit seperti selesma atau common cold, influenza, dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih sering terjadi,” kata Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) dr Inggrid Tania.

    Selain itu, infeksi saluran pencernaan juga menjadi ancaman, terutama saat banjir, karena kebersihan makanan dan peralatan makan rentan tercemar mikroorganisme.

    Gugus Tugas Polri dan TNI untuk Dukung Swasembada Pangan
    Berita dukungan Polri dan TNI terhadap program swasembada pangan juga banyak dibaca, selain berita tentang harta Inul Daratista yang dibawa kabur karyawannya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri peluncuran gugus tugas Polri di Desa Bulang, Sidoarjo, Jawa Timu,r untuk mendukung ketahanan pangan.

    Menurut Sigit, Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan,” kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Gugus tugas itu nantinya akan menjalankan program pekarangan lahan bergizi yang dilaksanakan dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif.

  • Polisi ajak masyarakat manfaatkan lahan tidur untuk tanaman pangan

    Polisi ajak masyarakat manfaatkan lahan tidur untuk tanaman pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur serta pekarangan rumah untuk mengembangkan pertanian dan tanaman pangan.

    Hal tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri kegiatan “Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan” di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    “Program ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Lahan tidur dan pekarangan yang tidak terpakai bisa diubah menjadi lahan produktif untuk menanam sayuran seperti cabai, tomat, terong hingga bayam,” katanya.

    Karyoto juga menambahkan dengan barang bekas seperti botol plastik atau pot sederhana, masyarakat bisa menciptakan kebun mini di rumah.

    Karyoto juga mendorong masyarakat untuk mencoba beternak ayam petelur dalam skala kecil. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap pasar tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

    “Kita ingin setiap keluarga lebih mandiri. Jika kebutuhan pokok seperti sayur dan telur bisa dipenuhi sendiri, pengeluaran harian akan berkurang dan masyarakat punya ketahanan ekonomi yang lebih baik,” katanya.

    Kapolda juga mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mendukung program ini secara masif. Salah satu proyek percontohan yang tengah dijalankan adalah pemanfaatan lahan seluas 15 hektare di Cigombong, Bogor, yang melibatkan warga sekitar untuk mengelola lahan tersebut.

    Pengelolaan lahan ini tidak hanya menciptakan hasil panen, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. “Mereka yang terlibat akan mendapatkan dukungan kebutuhan dasar selama masa panen dan hasilnya akan dibagi secara adil,” katanya.

    Karyoto juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan dan menekan impor bahan pangan. Ia berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat.

    “Hal kecil seperti menanam cabai di pekarangan atau menggunakan botol plastik bekas untuk kebun mini dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara bersama-sama. Ini adalah langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” katanya.

    Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah serta memberdayakan masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Lebak Dalam rangka mencapai swasembada pangan, program Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan diluncurkan pada Rabu (20/11/2024). Dalam program tersebut, terdapat sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, TNI-Polri, dan stakeholders lainnya.

    Selain itu, dalam program swasembada pangan tersebut, seluruh stakholders juga berkolaborasi untuk mengoptimalkan lahan produktif guna peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan.

    “Sekarang adalah hari yang baik dan momentum yang baik untuk kebangkitan pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo, mudah-mudahan bisa tercapai secepatnya karena kita solid dan saling bahu-membahu,” katanya.

    “Kita semua berjuang untuk swasembada, jangan biarkan ada lahan tidur, ari kita bangun lahan dan bangun masyarakat Indonesia,” imbuh Mentan Amran.

    Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan pula penanaman benih jagung di Lebak seluas 600 hektare,

    “Kami mulai dengan 50 hektare terlebih dahulu dan ini kita garap sebagai upaya mendukung ketahanan pangan,” ungkapnya.

  • Kapolri Bentuk Gugus Tugas Khusus Dukung Swasembada Pangan Prabowo, Ini Tugasnya

    Kapolri Bentuk Gugus Tugas Khusus Dukung Swasembada Pangan Prabowo, Ini Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meluncurkan Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    Sigit menyampaikan, peluncuran gugus tugas ini bertujuan untuk mendukung misi pemerintahan Prabowo Subianto soal swasembada pangan.

    “Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/24).

    Dia menjelaskan, gugus tugas ini akan menjalankan sejumlah program terkait ketahanan pangan di antaranya memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif.

    Dalam catatan Polri, hingga saat ini terdapat 7.471 pekarangan di 34 wilayah Polda bakal dialihfungsikan menjadi lahan produktif.

    Tugas selanjutnya terkait pemanfaatan lahan produktif melalui program kerja sama antara Polri dengan kelompok tani dan sukarelawan. 

    “Sampai dengan saat ini, terdapat lahan tidur seluas 13.217 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan, dan perikanan,” dalam keterangan tertulis Polri.

  • Forkopimko Jaktim luncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

    Forkopimko Jaktim luncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

    Jakarta (ANTARA) – Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur meluncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Pekarangan Pangan Bergizi di Jalan Bambu Hitam RT 010/01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung pada Rabu.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi
    Nicolas Ary Lilypaly bersama Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto dan Dandim 0505/JT Kolonel Arm Suyikno melakukan penanaman tanaman produktif di lahan pertanian perkotaan (urban farming) milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami dari perwakilan Forkopimko Jaktim melakukan penanaman pohon produktif dalam mewujudkan program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Nicolas.

    Di atas lahan itu, pihaknya berencana melakukan penanaman beberapa palawija dan juga tanaman-tanaman produktif, seperti bayam, jagung, kangkung, bawang merah dan lainnya. Upaya ini untuk membantu ketahanan pangan masyarakat serta membantu pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakan program makan bergizi.

    Baca juga: Polres Kepulauan Seribu kembangkan pertanian untuk ketahanan pangan

    Selain itu, pihaknya akan melakukan program perikanan dengan menyiapkan bibit ikan lele, ikan mujair dan ikan nila.

    “Kami bekerjasama dengan Pemkot Jaktim, dalam hal ini Sudin Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (KPKP) Jaktim. Jadi, semua bibit-bibit yang ada yang akan disediakan,” katanya.

    Karena itu, pihaknya berharap dengan kegiatan ini akan menambah sinergi dan membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

    Hal ini juga merupakan wahana edukasi buat masyarakat di sekitarnya bahwa memang tidak ada lahan yang tidak bermanfaat, tapi semua lahan bermanfaat. “Termasuk, lokasi ini menjadi lahan percontohan daripada masyarakat sebagai edukasi bagi masyarakat dan juga anak-anak generasi muda,” ujarnya.

    Dandim 0505/JT Kolonel Arm Suyikno mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini dalam mendukung ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Maka, Forkopimko berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan penanaman tanaman produktif guna membantu masyarakat sekitar,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Kepulauan Seribu kembangkan pertanian untuk ketahanan pangan

    Polres Kepulauan Seribu kembangkan pertanian untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Kepulauan Seribu menanami lahan seluas 200 meter persegi (m2) di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dengan sejumlah tanaman pangan sebagai upaya mendukung Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan.

    “Kami telah melakukan penanaman dalam rangka ketahanan pangan di Pulau Untung Jawa, dengan memanfaatkan lahan yang ada sebelumnya, termasuk lahan di Pulau Karya,” kata Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Ajie Lukman Hidayat di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan lahan di Pulau Karya seluas sekitar 200 m2 yang dimanfaatkan untuk penanaman cabai, jagung dan singkong.

    Ajie menjelaskan, peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan dilakukan sebagai komitmen Polri dalam mendukung pemenuhan pangan di masyarakat.

    “Kami melakukan kegiatan peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan di Pulau Untung Jawa, yang merupakan arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata dia.

    Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Iwan Samosir menyatakan, pihaknya mendukung secara maksimal Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan sehingga bisa menyejahterakan masyarakat di Kepulauan Seribu.

    “Kami menyambut baik kehadiran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan sehingga semakin membantu masyarakat Kepulauan Seribu dari segi pemenuhan pangan,” kata dia

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti kegiatan Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan secara daring dan luring dari Docking Kapal Suku Dinas (Sudin) KPKP Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Rabu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024