Xcloud.id

Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • Di Hadapan Prabowo, Kapolri Pamer Tangkap 937 Tersangka Judi Online dalam Sebulan

    Di Hadapan Prabowo, Kapolri Pamer Tangkap 937 Tersangka Judi Online dalam Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait capaian desk pemberantasan judi online (judol) dan narkoba selama satu bulan.

    Sebagaimana diketahui, desk pemberantasan narkoba dan judi online kabinet Presiden Prabowo Subianto dibentuk pada Senin (4/11/2024). Kedua desk itu dibentuk untuk mendukung misi Asta Cita Presiden.

    Sigit menyampaikan, bahwa pihaknya selaku ujung tombak pemberantasan kasus itu telah menangkap 937 tersangka dalam 789 perkara judi online.

    “Desk Pemberantasan Perjudian daring sejak 4 November 2024 telah dilakukan pengungkapan pengungkapan perkara sebesar 789 yang melibatkan 937 tersangka,” ujarnya di Semarang, Rabu (11/12/2024).

    Selain menetapkan tersangka, desk pemberantasan korupsi juga telah menyita barang bukti senilai Rp220 miliar dan melakukan takedown 32.322 situs judi bersama lembaga terkait.

    Kemudian, Sigit juga mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 3.965 tersangka kasus narkoba dengan menyita barang bukti senilai Rp2,88 triliun.

    “[Pengungkapan itu] dapat menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

    Di samping itu, Sigit juga menyatakan telah mendukung program swasembada pangan melalui gugus tugas polri. Dukungan program itu melalui 13.217 lahan dan 7.471 pekarangan yang disediakan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    “Sampai dengan saat ini 13.217 sekitar lahan yang siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan maupun perikanan serta 7.471 pekarangan yang telah dialihkan menjadi lahan produktif,” pungkas Sigit.

  • Dukung Asta Cita Prabowo, Kapolri Siap Kerahkan Seluruh Sumber Daya

    Dukung Asta Cita Prabowo, Kapolri Siap Kerahkan Seluruh Sumber Daya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal mengerahkan seluruh sumber daya Polri untuk mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo subianto. 

    Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Apel Kasatwil yang akan digelar di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    “Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung penuh misi Asta Cita,” ujar Sigit.

    Dia menambahkan, salah satu dukungan itu terkait dengan melakukan penindakan terhadap pelaku ilegal mining yang menjadi salah kasus penyebab kerugian negara.

    “Kami juga laporkan bahwa Polri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi, serta penertiban dan penindakan pelaku ilegal mining yang menyebabkan kebocoran,” tambahnya.

    Kemudian, terkait penindakan hukum terkait kasus tindak pidana narkoba hingga pemberantasan judi online yang menjadi persoalan di tengah masyarakat.

    Dukungan lainnya yaitu terkait dengan mewujudkan swasembada pangan Tanah Air melalui pembentukan Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    “Selanjutnya kami siap menerima direktif dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kami tindak lanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan,” pungkas Sigit.

  • Terima Kunker Reses Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Ungkap Capaian Pemprov Jatim Di Penghujung Tahun

    Terima Kunker Reses Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Ungkap Capaian Pemprov Jatim Di Penghujung Tahun

    Mulai dari Suksesnya Pilkada Jatim Hingga Inovasi Pelayanan Publik 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR-RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Provinsi Jawa Timur bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (6/12). 

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan beberapa capaian dari Pemprov Jatim di penghujung tahun 2024 kepada Komisi II DPR RI. Salah satunya yakni pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di tingkat provinsi dan 38 kabupaten/kota.

    “Alhamdulillah proses Pilkada serentak di Jatim berjalan Aman, Lancar dan Kondusif. Saat ini tahapan rekapitulasi telah diselesaikan di 38 kab/kota,” ujarnya. 

    Situasi dan terjaganya stabilitas sosial politik ini, lanjut Adhy, berdampak terhadap kinerja positif pertumbuhan perekonomian di Jatim. Tercatat pada Triwulan III 2024 secara Q to Q tumbuh sebesar 1,72 persen dan secara Y o Y tumbuh sebesar 4,91 persen. 

    “Kondusifitas perekonomian ini juga didukung oleh terkendalinya inflasi di Jatim yang terjaga di rentang 2,5 ± 1 persen,” terangnya. 

    Sementara terkait pelayanan publik di Jatim, Adhy menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkannya melalui berbagai inovasi. Peningkatan layanan publik ini tujuannya untuk masyarakat Jawa Timur itu sendiri.

    Adhy menambahkan, inovasi layanan publik di Provinsi Jatim telah terbukti dengan berhasil mendapatkan Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2024 sebagai Provinsi Terinovatif yang diikuti oleh dominasi kabupaten/kota di Jatim terbanyak yang memperoleh penghargaan. 

    “Allhamdulillah kami mendapat Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2024 sebagai Provinsi Terinovatif bersama dominasi kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan penghargaan serupa terutama bagi Kabupaten Banyuwangi maupun Kota Surabaya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, terkait program pertanahan dan penataan ruang, Adhy menyebut terdapat beberapa fokus utama program pertanahan dan tata ruang antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian konflik agraria, pembentukan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Revisi tata ruang wilayah (RTRW) hingga pengelolaan kawasan lindung dalam upaya menjaga konversi lahan. 

    Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2024, Jawa Timur mendapatkan target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sejumlah 866.252 bidang. Dari jumlah itu, realisasi SHAT yang sudah dicapai saat ini sejumlah 888.983 bidang setara 102,62 persen yang menjadikan Jatim sebagai peringkat 1 nasional. 

    “Sampai Tahun 2024 sebanyak 22 kabupaten/kota telah menerbitkan peraturan yang memfasilitasi pemberian keringanan/pembebasan BPHTB terhadap peserta PTSL,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengatakan bahwa pihaknya melalukan reses ke Jatim untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah bersama mitra-mitra daerah. 

    “Kita ingin cek kebijakan yang sudah di lakukan di lini daerah apakah ada persoalan yang nanti kita akan cek langsung ke daerah,” katanya.

    Pihaknya juga ingin melihat dan mengetahui progress pelayanan publik yang ada di Jatim meskipun pada saat Penghargaan IGA Award Pelayanan Publik, Jatim mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi Terinovatif nomor 1 di Indonesia.

    “Kita ingin mendengar dari Pemprov Jatim maupun Ombudsman terkait optimalisasi layanan publik sehingga masyarakat bisa terlayani dengan cepat dan efektif,” tegasnya. 

    “Kami juga menyampaikan ucapan selamat atas banyaknya capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemprov Jatim,” tutupnya.

  • Kondisi Terkini Perdana Menteri Singapura usai Positif COVID-19

    Kondisi Terkini Perdana Menteri Singapura usai Positif COVID-19

    Jakarta –

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dinyatakan positif COVID-19 pada Selasa (3/12/2024). Ini merupakan kali pertama ia terjangkit virus tersebut.

    Dalam unggahan Facebook pada pukul 18.52, PM Singapura Wong mengatakan ia bangun pagi hari dengan sakit tenggorokan parah setelah serangkaian perjalanan kerja ke luar negeri.

    Awalnya ia mengira dirinya terserang flu, tetapi ia menjalani tes COVID-19 untuk memastikannya. “Ternyata, saya akhirnya menyerah pada COVID-19 setelah bertahun-tahun!” katanya dalam unggahan tersebut, dikutip dari Strait Times.

    “Secara keseluruhan saya merasa baik-baik saja dan akan mengisolasi diri sambil bekerja dari rumah,” tambah PM Wong, yang akan berusia 52 tahun pada tanggal 18 Desember.

    Setelah dinyatakan positif, PM Wong bakal menjalani pekerjaannya dari rumah karena harus menjalani prosedur isolasi untuk sementara waktu.

    baca juga

    Ia juga menyarankan masyarakat untuk selalu mendapatkan vaksin flu dan vaksinasi terbaru, terutama karena banyak warga Singapura yang bepergian selama musim liburan.

    Vaksinasi diperlukan agar masyarakat Singapura terhindar dari virus berbahaya selama mereka menjalani liburan akhir tahun bersama keluarga tercinta.

    Selain vaksin, penting juga mengenakan masker dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan jika merasa tidak sehat.

    PM Wong sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua gugus tugas multikementerian untuk menangani COVID-19 selama pandemi.

    Sebelumnya PM Wong sudah melakukan lawatan luar negeri ke beberapa negara.

    Pada 10 hingga 16 November, Wong menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru. Selain itu, ia juga menghadiri KTT G20 yang dihelat di Rio de Janeiro, Brasil pada 18 hingga 19 November lalu.

    baca juga

    (suc/suc)

  • Visi Indonesia Emas 2045 Bisa Tercapai dengan Keanggotaan Indonesia di OECD

    Visi Indonesia Emas 2045 Bisa Tercapai dengan Keanggotaan Indonesia di OECD

    Jakarta, Beritasatu.com – Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluncuran Indonesia Report oleh OECD. Sebagian besar isu yang dibahas dalam laporan tersebut sudah saya sampaikan kepada Presiden, dan kami berharap banyak poin di dalamnya sejalan dengan rencana pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” ujar Airlangga dikutip dari Antara, Rabu (27/11/2024).

    Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dalam kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, Cormann turut menghadiri jamuan makan siang bersama Airlangga.

    Saat ini, Indonesia berada dalam proses aksesi keanggotaan OECD bersama Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Proses ini melibatkan evaluasi kebijakan, regulasi, serta standar nasional, yang nantinya akan disusun dalam dokumen Initial Memorandum.

    Airlangga menjelaskan, Indonesia terus melakukan reformasi di berbagai sektor melalui kolaborasi kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar OECD. Reformasi ini juga mencakup penyesuaian anggaran dan struktur kementerian agar sesuai dengan kebutuhan gugus tugas OECD.

    Merespons sambutan dari Menko Airlangga, Cormann menyatakan bahwa proses aksesi ini akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia dan OECD. Ia menyoroti sektor ekonomi digital, dengan Indonesia, yang dianggap sebagai pelopor melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

    Cormann juga optimistis bahwa upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD dapat mendukung transformasi negara menuju status ekonomi berpendapatan tinggi pada 2045.

    “Kami yakin dapat bekerja sama untuk mendorong Indonesia menjadi lebih maju. Proses aksesi ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi praktik kebijakan terbaik berdasarkan pengalaman global,” ucap Cormann.

    Sebelumnya, Cormann juga menghadiri peluncuran OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei ekonomi ini adalah publikasi rutin OECD yang bertujuan memperkuat dialog kebijakan antara negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD.
     

  • Bertemu Sekjen OECD, Airlangga Bahas Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

    Bertemu Sekjen OECD, Airlangga Bahas Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

    Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Rabu (27/11).

    Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

    Dalam sambutannya, Airlangga berterima kasih kepada OECD karena telah meluncurkan Indonesia Report. Ia juga telah melaporkan sebagian besar isu kepada Presiden.

    “Dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Dan kemudian juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.

    Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Merespons sambutan yang disampaikan oleh Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

    Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,”
    ujarnya.

    Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Perancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.

    Lebih lanjut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

    (prf/ega)

  • Visi Indonesia Emas 2045 Bisa Tercapai dengan Keanggotaan Indonesia di OECD

    Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

    Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25–28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (27/11/2024). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden. Tentu saja, mudah- mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Menko Airlangga.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD. Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ungkap Sekjen Cormann.

    Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 (26/11/2024). Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

  • Airlangga Bertemu Sekjen OECD, Bahas Keanggotaan hingga Program Prabowo

    Airlangga Bertemu Sekjen OECD, Bahas Keanggotaan hingga Program Prabowo

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Cormann bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kunjungan Cormann berkaitan dengan proses aksesi yang tengah dijalankan Indonesia sebagai upaya masuk ke dalam keanggotaan OECD. Proses ini juga tengah dijalankan beberapa negara lainnya seperti Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden (Prabowo). Dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, beberapa hal yang juga sejalan dengan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyangkut energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga menjadi prioritas.

    Airlangga juga menyebut, Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD. Dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Sementara itu, Cormann mengatakan, proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

    Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi,” kata Cormann.

    “Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” sambungnya.

    (shc/ara)

  • Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan sistem informasi aplikasi untuk mendukung keamanan siber Pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak pada rabu (27/11/2024).

    Dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), KPU membentuk gugus tugas siber.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa keberadaan gugus tugas siber tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan siber pada saat Pilkada berlangsung.

    Selain soal persiapan KPU jelang Pilkada 2024, terdapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Selasa (26/22/2024). Di antaranya adalah:

    1. Mengamankan Akses Internet di Pilkada Serentak 2024
    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada, KPU terus melakukan persiapan, termasuk memastikan sistem informasi aplikasi yang digunakan, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap, imbuhnya, digunakan sebagai alat bantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selama ini Sirekap digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih, baik untuk pemilu maupun pilkada.

    Sementara itu, Komdigi juga fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot menjelang Pilkada serentak, Rabu (27/11/2024). Setidaknya, Komdigi telah mengantongi data lokasi yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut.

    2. Bank Optimistis Meraup Berkah Musiman pada Akhir 2024
    Pelaku industri perbankan optimistis mampu meraup berkah musiman pada akhir 2024 seperti yang tecermin dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO).

    SBPO merupakan survei yang melibatkan 93 bank untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah atau tendensi bisnis perbankan secara kuartalan.

    Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku industri perbankan optimistis terhadap kondisi industri pada kuartal IV/2024. Hal itu bertolak pada sejumlah sentimen musiman yang bisa mendorong kinerja makroekonomi, yakni kenaikan konsumsi masyarakat akibat perayaan Natal dan Tahun Baru.

    3. Menghitung Efek Berganda Pembebasan Pajak Rumah MBR
    Angin segar yang diberikan pemerintah melalui pembebasan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari diyakini akan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

    Pasalnya, berdasarkan data Susesnas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka backlog atau kekurangan hunian mencapai 9,9 juta unit dimana sebesar 60% berasal dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.

    Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk membuat harga rumah MBR terjangkau. Salah satunya dengan mengatur harga maksimal rumah MBR melalui hunian dengan skema KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    4. Mencari Cahaya Saham LQ45 Bersinar
    Indeks LQ45 masih mencatatkan kinerja jeblok sepanjang tahun berjalan. Beberapa sentimen tersisa agar konstituen yang berisi 45 emiten berkapitalisasi besar ini kembali bersinar.
    Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks LQ45 melemah 9.64% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 877,02 hingga akhir pekan lalu, Jumat (22/11/2024).

    Penurunannya berbarengan dengan kemenangan Donald Trump dalam kontestasi Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Indeks LQ45 turun 5,3% dalam sebulan perdagangan terakhir.

    5. Efek Bumerang Kenaikan PPN Pada Biaya Proyek Infrastruktur RI
    Rencana pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tahun depan membuat dunia konstruksi infrastruktur menjadi was–was. Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut diyakini berdampak pada naiknya sejumlah material konstruksi hingga biaya logistik selama masa pembangunan.

    Di sisi lain, pertumbuhan industri jasa konstruksi di Indonesia menunjukkan tren positif. Hingga semester 1/2024, nilai bisnis konstruksi di Indonesia mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total APBN tahun 2024.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar mengatakan pihaknya menolak rencana pemerintah mengerek pengenaan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Menurutnya, implementasi PPN menjadi 12% bakal berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi, yang akhirnya akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur. Selain itu, kenaikan PPN tersebut akan menghambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan terutama proyek-proyek pemerintah.

  • Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) perlu menjadi perhatian khusus.

    Alfons mengharapkan pemakaian sistem aplikasi Sirekap di Pilkada serentak sudah disempurnakan, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti Pemilu lalu.

    “Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan persepsi yang negatif dari masyarakat itu saja hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh KPU,” kata Alfons kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Meski begitu, pada Pilkada serentak 2024, Alfons melihat kekacauan akibat manipulasi data pada Pilkada 2024 masih relatif rendah.

    Sebab, data yang ada berbentuk secara fisik dan untuk mengubah itu harus melakukan akses fisik beda jika dilakukan full digital.

    “Jadi sebenarnya prioritas pertama pencoblosan itu masih manual kok jadi ya. Saya tidak melihat ada hal yang sangat krusial yang perlu dilindungi,” ucapnya.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persada menilai sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat jelang Pilkada serentak 2024.

    Namun, Pratama melihat KPU perlu melakukan perbaikan dari sisi Infrastruktur IT yang dipergunakan oleh Sirekap, salah satunya adalah penggunaan server yang berlokasi di Indonesia.

    “Dalam hal ini KPU bisa bekerja sama dengan berbagai ISP dan perusahaan penyedia layanan data center untuk menyediakan infrastruktur seperti Server, Koneksi Internet, serta berbagai perangkat pengamanan siber,” ucap Pratama.

    Pratama menyebut data center tersebut harus berlokasi di Indonesia, baik di lokasi milik KPU atau di lokasi milik ISP atau perusahaan penyedia layanan data center lokal Indonesia.

    Karena dampak penggunaan data center milik asing baik berada didalam negeri maupun di luar negeri sama berbahayanya untuk data sepenting Pilkada untuk disimpan pada infrastruktur milik orang lain.

    “Karena berarti pihak lain akan memiliki akses kedalam server untuk merubah, merusak, merekayasa atau bahkan menghancurkan data yang ada didalam sistem,“ ucapnya.

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).