Kementrian Lembaga: gugus tugas

  • 3 Negara Tertarik Kembangkan Nuklir di Indonesia – Page 3

    3 Negara Tertarik Kembangkan Nuklir di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan mendapatkan proposal dari tiga negara mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang bakal on-grid pada 2032.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya  Mineral Kadin Aryo Djojohadikusumo, seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/2/2025).

    Ia menuturkan, tiga negara itu antara lain Amerika Serikat (AS), China dan Rusia. “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” ujar dia.

    Ia menuturkan, proposal tersebut masih dalam tahap negosiasi, tetapi dari pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    Aryo menuturkan, Rusia sudah menuturkan, perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air.

    “Baru dua hari yang lalu secara resmi Rusia melalui Sergei Shoigu waktu beliau bertemu dengan Bapak Presiden, Rosatom berminat untuk ikut serta membangun PLTN,” kata dia.

    Sementara itu, ia menuturkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) saat lawatan Kadin ke Beijing pada November 2024.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” kata dia.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi (on-grid) pada tahun 2032.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani menuturkan, tiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).

    Eniya menuturkan, selain bertugas untuk menentukan lokasi, gugus tugas itu juga nantinya diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.

     

  • Kadin sebut sudah ada proposal pengembangan PLTN dari tiga negara

    Kadin sebut sudah ada proposal pengembangan PLTN dari tiga negara

    Baru dua hari yang lalu secara resmi Rusia melalui Sergei Shoigu waktu beliau bertemu dengan Bapak Presiden, Rosatom berminat untuk ikut serta membangun PLTN,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sudah mendapat proposal dari tiga negara terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032.

    Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Aryo Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis mengatakan, tiga negara tersebut yakni Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia.

    “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.

    Dikatakannya, proposal tersebut masih dalam tahap negosiasi, namun dari pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    Selanjutnya, Aryo mengatakan, pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air.

    “Baru dua hari yang lalu secara resmi Rusia melalui Sergei Shoigu waktu beliau bertemu dengan Bapak Presiden, Rosatom berminat untuk ikut serta membangun PLTN,” ujarnya pula.

    Sementara itu, dikatakan dia pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) saat lawatan Kadin ke Beijing pada November 2024.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ujarnya.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menyiapkan tiga gugus tugas (task force) untuk menentukan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan mulai beroperasi (on-grid) pada tahun 2032.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan, tiga gugus tugas tersebut bakal ditunjuk pihaknya setelah pemerintah meresmikan pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).

    ia mengatakan, selain bertugas untuk menentukan lokasi, gugus tugas itu juga nantinya diminta untuk membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari rencana pembangunan PLTN perdana hingga operasional fasilitas elektrifikasi dari energi nuklir tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan terbaru terus muncul dalam perang antara Israel dan milisi Hamas di wilayah Gaza, Palestina. Kondisi geopolitik semakin panas setelah Presiden AS Donald Trump mengambil langkah untuk mencaplok Gaza dan mengusir seluruh warga wilayah itu dari Tanah Airnya.

    Berikut perkembangan terbaru konflik tersebut dikutip dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Raja Salman Kumpulkan Negara Arab Lawan Trump

    Sejumlah pemimpin negara Arab berkumpul di Arab Saudi. Mereka berkumpul untuk untuk menyusun rencana pemulihan Gaza yang bertujuan untuk melawan usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat (AS) mengendalikan wilayah tersebut dan mengusir penduduknya.

    Mengutip AFP, negara-negara yang bertemu di Arab Saudi adalah enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk bersama dengan Mesir dan Yordania. Dalam sebuah catatan pertemuan, isu membangun kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump mengutip rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

    Sumber Saudi mengatakan pembicaraan akan membahas ‘versi rencana Mesir’. Namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan sebuah rencana dalam tiga fase teknis selama periode tiga hingga lima tahun.

    “Tahap pertama, yang berlangsung selama enam bulan, akan difokuskan pada pemulihan awal dan pemindahan puing-puing,” katanya.

    Yang kedua akan memerlukan konferensi internasional untuk memberikan rincian rekonstruksi. Tahapan ini akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas.

    “Dan yang terakhir akan memerlukan perencanaan kota, rekonstruksi perumahan, penyediaan layanan dan pembentukan jalur politik untuk melaksanakan solusi dua negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Hegazy juga rencana tersebut akan terdiri dari para ahli yang akan secara politik dan hukum berada di bawah Otoritas Palestina. Hamas juga disebutnya akan diharuskan mundur dari panggung politik dalam periode mendatang.

    “Rencana tersebut juga berupaya untuk mengatasi masalah rumit pengawasan pasca perang untuk Gaza, yang telah dikuasai Hamas sejak 2007 dengan pemerintahan Palestina yang tidak berpihak pada faksi mana pun,” ujarnya.

    Meski begitu, hasil pertemuan di Riyadh ini tidak akan diputuskan segera. Nantinya, apa yang diputuskan dalam forum ini akan muncul dalam agenda pertemuan puncak darurat Liga Arab yang akan diadakan di Mesir pada tanggal 4 Maret.

    Seorang diplomat Arab yang paham dengan urusan Teluk mengatakan kepada AFP bahwa tantangan terbesar yang dihadapi rencana Mesir adalah bagaimana membiayainya. Apalagi, kerusakan infrastruktur di Gaza telah mencapai lebih dari 70%.

    Sebelumnya, Trump telah menegaskan kembali pernyataannya untuk mencaplok Gaza dan membuatnya menjadi Riviera Timur Tengah, namun dengan mengusir warga wilayah pesisir Palestina itu. Senin pekan lalu, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk “membeli dan memiliki” Gaza serta meningkatkan tekanan pada Yordania dan Mesir yang menentang rencana itu, termasuk dengan ancaman sanksi keuangan.

    2. Netanyahu Hajar Tepi Barat 

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi intensif militer di Tepi Barat yang diduduki, Jumat. Hal ini dilakukannya setelah tiga bus meledak di Israel Tengah pekan ini.

    Mengutip AFP, Kantor Netanyahu mengatakan di media sosial pada Jumat pagi bahwa ia telah menyelesaikan penilaian keamanan dengan pejabat tinggi. Netanyahu kemudian memerintahkan operasi kontra terorisme baru serta meningkatkan keamanan di kota-kota Israel.

    “PM telah memerintahkan IDF (militer) untuk melakukan operasi intensif terhadap pusat-pusat terorisme di Yudea dan Samaria,” kata kantor Netanyahu di X, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.

    “PM juga memerintahkan Polisi Israel dan ISA (badan keamanan internal) untuk meningkatkan aktivitas pencegahan terhadap serangan tambahan di kota-kota Israel,” tambahnya.

    Perintah ini dikeluarkan Netanyahu setelah tiga perangkat meledak di bus-bus di kota Bat Yam pada Kamis malam. Sejauh ini, masih ada dua bom yang dalam proses penjinakan oleh tim penjinak bom, dengan dilaporkan tidak ada korban atas kejadian itu

    Pasukan keamanan dan unit penjinak bom terlihat oleh seorang jurnalis AFP saat mereka memeriksa sisa-sisa bus yang hancur. Media Israel mengatakan bahwa pengemudi bus di seluruh negeri telah diminta untuk berhenti dan memeriksa kendaraan mereka untuk mencari alat peledak tambahan.

    “Unit penjinak bom polisi sedang memindai benda-benda mencurigakan lainnya. Kami menghimbau masyarakat untuk menghindari area tersebut dan tetap waspada terhadap benda-benda mencurigakan,” timpal Kepolisian Israel.

    Menteri Pertahanan Israel Katz menduga bom itu dilakukan kelompok-kelompok ‘teroris Palestina’. Ia pun memerintahkan peningkatan operasi untuk menggagalkan terorisme di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat, khususnya Tulkarem.

    Militer telah melakukan penggerebekan hampir setiap hari di kota-kota dan kamp-kamp Tepi Barat selama beberapa minggu ini yang menargetkan militan Palestina. Banyak warga sipil Palestina juga tewas dalam penggerebekan tersebut, sementara pasukan keamanan Israel telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur.

    Kekerasan di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967, telah meningkat sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Setidaknya 897 warga Palestina termasuk militan telah dibunuh oleh pasukan Israel atau pemukim di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai.

    Di sisi lain, setidaknya 32 warga Israel, termasuk beberapa tentara, tewas dalam serangan atau konfrontasi Palestina selama operasi Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, menurut angka resmi Israel.

    3. Bomber AS Terbang ke Timur Tengah

    Militer AS telah melaksanakan Misi Gugus Tugas Pengebom kedua di Timur Tengah untuk kedua kalinya dalam 48 jam. Hal ini disampaikan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada hari Kamis..

    Dalam informasi yang dibagikan CENTCOM dan dikutip Al Arabiya, dua pesawat pengebom B-52 terbang dari RAF Fairford, Inggris. Pesawat itu terbang melintasi Eropa dan enam negara mitra di Timur Tengah, yang meliputi pengisian bahan bakar udara dan misi pelatihan di lapangan tembak.

    Satu negara mitra, yang tidak disebutkan namanya, menyediakan pengawalan pesawat tempur bagi para pengebom selama misi tersebut.

    “Misi tersebut adalah untuk menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan dan integrasi negara mitra di kawasan tersebut,” kata CENTCOM.

    Misi serupa dengan juga dilakukan Selasa lalu. Dua pesawat pengebom B-52 dari pangkalan Inggris yang sama membawa mereka melintasi sembilan negara di wilayah tanggung jawab CENTCOM.

    Misi tersebut meliputi pengisian bahan bakar udara dan pengiriman amunisi aktif, dengan F-15 Amerika dan pesawat tempur dari empat negara mitra mengawal para pengebom tersebut.

    Penerbangan ini sendiri dilakukan saat sejumlah negara Timur Tengah berkumpul di Arab Saudi untuk melawan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok wilayah Gaza, Palestina. Diketahui, wilayah itu telah hancur karena perang antara Israel dengan milisi penguasa wilayah itu, Hamas.

    Sejauh ini, sejumlah negara Arab seperti Mesir dan Yordania telah menolak rencana itu. Hal ini disebabkan niatan Trump yang juga ingin menggeser warga Gaza dari tanah airnya untuk memuluskan pencaplokan itu.

    4. Hamas Umumkan Nama Tawanan Israel yang Akan Dibebaskan

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, telah menamai tawanan Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu dengan imbalan tawanan Palestina. Nama-nama itu adalah Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu dan Hisham al-Sayed.

    5. Komite Penyelamatan Internasional (IRC) 

    IRC telah merilis pernyataan yang menyebutkan sedikitnya 224 anak Palestina telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023, yang merupakan setengah dari semua kematian anak di Tepi Barat sejak pencatatan PBB dimulai pada tahun 2005.

    “Lonjakan kekerasan ini menyebabkan trauma yang mendalam dan mencegah IRC dan mitra untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan yang meningkat di Jenin, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak,” kata pernyataan itu.

    Di Jenin, IRC mengatakan telah “berusaha untuk mendukung anak-anak yang terkena dampak krisis dengan mengadaptasi ruang kelas dan membekali para pendidik untuk mengatasi trauma” dalam kemitraan dengan organisasi Palestina Pusat Kreativitas Guru (TCC).

    “Operasi militer yang sedang berlangsung, termasuk serangan udara, telah membuat hampir mustahil untuk memberikan layanan vital ini dengan aman,” tambahnya..

    6. Presiden Israel Serang Hamas

    Presiden Israel Isaac Herzog menuduh Hamas melakukan tindakan kejam. Ini setelah militer mengklaim bahwa kelompok itu kemarin menyerahkan jenazah seorang wanita tak dikenal, bukan seorang tawanan.

    “Jenazah Ariel dan Kfir, yang begitu murni dan tak berdosa, telah diidentifikasi, sementara ibu mereka tercinta, Shiri, masih ditawan,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Ini adalah pelanggaran yang mengejutkan dan mengerikan terhadap perjanjian gencatan senjata, tindakan kejam lainnya oleh teroris Hamas, yang terus menunjukkan ketidakpedulian terhadap kemanusiaan.”

    7. Hamas Beri Pesan ke Liga Arab

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, buka suara untuk membalas pernyataan asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki. Ia sebelumnya menyatakan bahwa pelepasan kekuasaan Hamas di Gaza akan mewakili kepentingan rakyat Palestina.

    “Pendekatan politik dan administratif untuk mengelola Jalur Gaza selama berbagai dialog, khususnya dengan saudara-saudara kami di Mesir, termasuk menyetujui pembentukan pemerintahan konsensus nasional,” kata Hamas.

    “Kami menegaskan bahwa Hamas akan terus menempatkan kepentingan tertinggi rakyat Palestina di jantung semua keputusannya terkait situasi di Jalur Gaza setelah perang, dalam kerangka konsensus nasional, dan jauh dari campur tangan apa pun oleh pendudukan atau Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu.

    “Kami juga menyerukan kepada Liga Arab untuk mendukung posisi ini dan tidak mengizinkan pengesahan proyek apa pun yang akan mengancam sistem keamanan nasional Arab,” tambah Hamas.

    8. Menteri Israel Ngegas Hancurkan Hamas

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan negaranya tidak boleh tinggal diam atas ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan oleh Hamas. Pernyataan itu muncul setelah Israel mengklaim bahwa salah satu dari empat jenazah yang diserahkan Hamas kemarin adalah seorang wanita tak dikenal dan bukan jenazah tawanan seperti yang dijanjikan oleh kelompok tersebut.

    “Pelanggaran berat oleh Hamas dan penyiksaan yang terus berlanjut tidak dapat dihadapi dengan diam. Begitu pula dengan pengetahuan pasti bahwa mereka secara brutal membunuh Ariel dan Kfir yang masih muda saat ditawan,” tuturnya, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Satu-satunya solusi adalah penghancuran Hamas dan itu tidak boleh ditunda,” tambahnya.

    9. Analis Israel: Tel Aviv dalam Bahaya

    Analis politik Israel Akiva Eldar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan hari Kamis terhadap bus-bus Tel Aviv telah melumpuhkan transportasi umum di daerah tersebut pada hari yang sibuk menjelang akhir pekan.

    “Banyak tentara yang pulang ke rumah untuk menghabiskan akhir pekan dan suasana menjadi tegang,” kata Eldar.

    “Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan para tawanan. Kami mendengar berbagai rumor tentang rencana Presiden Trump terkait Gaza, relokasi orang-orang, dan adanya eskalasi di Tepi Barat dan sekarang yang kami lihat adalah bahwa Tel Aviv tidak aman,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Konflik Kalibakar Dampit Malang, Warga Bumirejo Temui Komisi I DPRD

    Konflik Kalibakar Dampit Malang, Warga Bumirejo Temui Komisi I DPRD

    Malang (beritajatim.com) – Konflik lahan Kalibakar di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, masih belum menemukan titik terang. Dalam upaya menyelesaikan sengketa ini, Komisi I DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat dengar pendapat pada Rabu (19/2/2025), dengan mengundang Kepala Desa Bumirejo serta perwakilan petani.

    Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, dan dihadiri oleh Bagian Hukum Pemkab Malang, Bagian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan Polres Malang.

    Kepala Desa Bumirejo, Sugeng Wicaksono, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk berkonfrontasi, tetapi mencari solusi bersama.

    “Kedatangan kami ke sini untuk meminta bersama-sama menyelesaikan konflik lahan yang ada di Desa Bumirejo. Bukan untuk menandingi pihak sebelah, karena itu hak mereka yang meminta hak milik lahan,” ungkapnya.

    Ia berharap, Perpres Nomor 62 bisa menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ini.

    “Entah itu nantinya dibuat konsep seperti apa, itu kewenangan pemerintah. Prinsipnya warga Desa Bumirejo adalah masyarakat yang taat hukum. Kami meminta penyelesaian lahan itu berdasarkan regulasi aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga rakyat bisa mengelola dengan adanya kepastian hukum yang jelas,” tegasnya.

    Sugeng juga mengakui adanya perpecahan di antara kelompok petani penggarap lahan. Namun, ia optimis jika regulasi hukum yang jelas sudah diterapkan, maka permusuhan dapat dihindari.

    Ke depan, Pemerintah Desa Bumirejo berencana melibatkan BUMDes dalam pengelolaan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Ketika itu sudah berjalan, maka masyarakat Desa Bumirejo bisa merasakan kesejahteraan. Tidak hanya masyarakat yang menggarap, tetapi juga yang tidak menggarap. Selain itu, akan ada peningkatan PAD,” ujarnya.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk berkomitmen menyelesaikan persoalan ini berdasarkan regulasi yang ada, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menegaskan bahwa masyarakat Kalibakar menginginkan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan.

    “Mereka berharap ada dasar hukum untuk mengelola lahan yang ada di area tersebut. Jadi mereka sudah mengajukan, yang jelas posisi kami di DPRD ini pastinya adalah memfasilitasi dan memediasi aspirasi masyarakat,” tuturnya.

    Namun, ia menekankan bahwa DPRD tidak memiliki wewenang yuridis atau administratif untuk memutuskan sengketa lahan tersebut.

    “Jadi tadi sudah disampaikan, termasuk didalamnya telaah Bagian Hukum, ada beberapa yang bisa dicarikan solusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nanti secara teknis, ajuan ini pasti akan dikawal oleh GTRA,” jelasnya.

    GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten Malang nantinya akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini secara administratif dan teknis.

    “Termasuk ajuan-ajuan dari petani nantinya akan bermuara di GTRA. Sehingga GTRA ini yang akan mengajukan ke pusat. Karena masyarakat Kalibakar ini mengharapkan ada beberapa alternatif, bisa berupa kerja sama maupun HPL,” pungkasnya. (yog/ian)

  • TNI AL Gelar Latihan Multilateral MNEK 2025 untuk Penanggulangan Bencana dan Kerja Sama Maritim Global

    TNI AL Gelar Latihan Multilateral MNEK 2025 untuk Penanggulangan Bencana dan Kerja Sama Maritim Global

    Denpasar, Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar latihan multilateral bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025), yang dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Muhammad Ali. Acara ini berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Minggu (16/2/2025) dengan dihadiri oleh perwakilan dari puluhan negara.

    Sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam latihan ini, yang mengusung tema “Maritime Partnership for Peace and Stability.”

    Latihan ini menitikberatkan pada penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance/Disaster Relief-HA/DR), serta mengatasi ancaman bersama dalam aspek maritim yang bersifat non-war fighting.

    MNEK 2025 merupakan bentuk aktualisasi dari tugas pokok TNI AL dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    Dalam latihan ini, sebanyak 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat maritim (MPA) dari 38 negara turut berpartisipasi. Sementara itu, TNI AL mengerahkan 19 kapal perang Republik Indonesia (KRI).

    Semua unsur ini akan bekerja sama dalam diskusi dan latihan terkait penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia.

    “Latihan ini bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di antara negara-negara peserta. Kami berharap latihan ini dapat membantu negara-negara yang terdampak bencana alam atau kesulitan dalam hal kemanusiaan,” kata Kasal Laksamana TNI AL Dr Muhammad Ali kepada wartawan.

    “Selain itu, akan ada berbagai bantuan sosial, seperti perbaikan jalan, sekolah, dan rumah ibadah, serta cek kesehatan bagi masyarakat sekitar, khususnya nelayan,” jelasnya lagi.

    Laksamana TNI AL Dr Muhammad Ali menambahkan, kerja sama ini termasuk menyiapkan gugus tugas yang siap membantu negara-negara yang mengalami bencana alam.

    Pelaksanaan MNEK 2025 ini, menurut Laksamana TNI Dr Muhammad Ali bagian dari tugas diplomasi TNI AL untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.

  • PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Dalam upaya mempercepat implementasi program ini, PBNU telah membentuk satuan gugus tugas (Satgas) yang bertugas mengakselerasi kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis.

    “Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk menyukseskannya. Insyaallah,” ujar Gus Yahya.

    MoU antara PBNU dan BGN mencakup berbagai inisiatif, termasuk pembangunan dapur sehat di pondok pesantren dan madrasah yang bernaung di bawah NU. Selain itu, PBNU akan mengidentifikasi lokasi strategis yang dapat dijadikan pusat layanan makan bergizi gratis, guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Gus Yahya menegaskan PBNU siap mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, bekerja sama dengan BGN. Targetnya, sebanyak lima juta santri dari berbagai pesantren akan menerima manfaat dari program ini.

    Selain dengan Badan Gizi Nasional, PBNU juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Selain itu, PBNU menjalin kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Perum Bulog, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

    Melalui jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput, PBNU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan dan menjalankan program-program prioritas bagi masyarakat secara efektif.

    Kerja sama antara PBNU dan BGN menandai langkah besar dalam mewujudkan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dengan membangun dapur sehat dan menargetkan jutaan santri, PBNU berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.

  • Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS Nasional 30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapal induk
    Marine Nationale atau Angkatan Laut Perancis,
    Charles De Gaulle
    (R91), bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (28/1/2025) Wita.
    Kapal induk bertenaga nuklir pertama Perancis itu singgah dalam
    misi Clemenceau 25
    di Samudera Pasifik selama enam bulan yang dimulai sejak November 2024.
    Rencananya, Charles De Gaulle (CDG) yang membawa
    French Carrier Strike Group
    (CSG) atau kelompok tempur
    kapal induk
    Perancis akan melakukan kegiatan logistik di Lombok hingga Sabtu (1/2/2025), sebelum melanjutkan misi Clemenceau.
    Charles De Gaulle sebelumnya juga telah melakukan
    latihan gabungan multinasional
    bersandi “La Perouse 25” bersama kapal perang dari delapan negara di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, pada 16 hingga 25 Januari 2025.
    La Perouse 25 merupakan bagian dari misi Clemenceau 25.
    Charles De Gaulle turut membawa unsur udara berupa jet tempur Rafale, pesawat E-2C Hawkeye, serta helikopter AS365 Dauphin dan NH90 Caiman.
    Charles De Gaulle dibangun pada 1989 dengan dimulainya peletakan lunas kapal.
    Pada 2001, kapal induk buatan Naval Group ini diluncurkan.
    Nama Charles De Gaulle diambil dari mantan presiden Perancis yang berpangkat jenderal.
    Kapal memiliki panjang 261 meter, lebar 64 meter, tinggi 75 meter, dan berbobot 42.500 ton.
    Kecepatan maksimalnya 27 knots atau 620 mil per hari.
    Mengutip dari keterangan pers Marine Nationale, Charles De Gaulle mampu menampung 1.850 personel di laut, termasuk penerbang yang mencapai 600.
    Charles De Gaulle memiliki dua katapel di dek penerbangan yang masing-masing panjangnya 75 meter.
    Ketapel ini digunakan untuk pesawat lepas landas.
    Charles De Gaulle memiliki dua reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan lebih dari 80.000
    horsepower
    .
    Komandan kapal, Kapten Georges Antoine Florentin, mengaku tidak memiliki personel yang dengan spesialisasi nuklir.
    Namun, bagi para personel yang akan mengoperasikan reaktor nuklir Charles De Gaulle, mereka akan diberi pelatihan pendek atau semacam short course selama tiga hingga empat bulan.
    Dalam muatan penuh, Charles De Gaulle mampu menampung sekitar 30 jet tempur Rafale di flight deck atau dek penerbangan.
    Pesawat yang siaga akan diparkir rapi di pinggir dek penerbangan.
    Selain itu, Charles De Gaulle juga memiliki hanggar yang mampu menampung 12 hingga 13 jet tempur Rafale.
    Fasilitas lain yang dimiliki Charles De Gaulle adalah rumah sakit dengan luas sekitar 600 meter persegi.
    Personel masak mampu membuat sekitar 3.700 paket makanan per hari.
     
    Berbagai operasi pernah dilakukan Charles De Gaulle, seperti saat mendukung ‘Operasi Enduring Freedom’ melawan Afganistan yang dikuasai Taliban pada 2001.
    Saat itu, Charles De Gaulle tergabung dalam Gugus Tugas 473 dan mulai berlayar pada 1 Desember 2001.
    Charles De Gaulle juga pernah dikerahkan untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan nama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
    Mengutip laman US Naval Institute (USNI), pada Februari 2015, Charles De Gaulle memasuki Teluk Persia untuk misi melawan ISIS.
    Charles De Gaulle saat itu disebut bergabung dengan USS Carl Vinson (CVN-70) dalam melakukan serangan udara.
    Operasi itu dilakukan tujuh minggu setelah serangan terhadap karyawan Charlie Hebdo di Paris.
    Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, mengumumkan operasi Charles De Gaulle pada 14 Januari 2015 atau seminggu setelah serangan Charlie Hebdo.
    Pada tahun yang sama, di bulan November, Charles De Gaulle kembali beroperasi ke Laut Mediterania untuk melawan ISIS lagi.
    Operasi itu dilakukan setelah 10 hari penyerangan ISIS di Paris.
    “Kelompok tempur kapal induk dengan Charles De Gaulle dikerahkan di Mediterania Timur untuk memimpin misi di daerah yang dikendalikan ISIS,” tulis pernyataan Kementerian Pertahanan Perancis saat itu.
    Setelah itu, Charles De Gaulle memimpin kelompok tempur
    kapal induk Perancis
    (CSG) untuk misi Clemenceau sejak 2021.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkes Malaysia Ungkap Temuan Kasus Dokter Bunuh Diri Diduga Korban Bullying

    Kemenkes Malaysia Ungkap Temuan Kasus Dokter Bunuh Diri Diduga Korban Bullying

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan Malaysia mengungkap hasil temuan penyelidikan kasus dokter yang bunuh diri, dr Tay Tien Yaa. Dugaan awal, dokter ahli patologi itu mengakhiri hidupnya karena perundungan atau bullying.

    Namun, dari penyelidikan gugus tugas independen mengatakan bahwa dr Tay tidak memiliki konflik di tempat kerjanya. Hal ini disampaikan oleh ketua gugus tugas, Borhan Dollah.

    “Berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada konflik yang muncul antara dia dan kepala departemen. Mereka bekerja secara profesional. Hal ini dapat dibuktikan dari wawancara dengan kolega dan bawahan mereka,” ungkap Borhan yang dikutip dari Channel News Asia.

    “Sebanyak 19 saksi termasuk empat anggota keluarga dan 11 staf rumah sakit diwawancarai,” sambungnya.

    Seperti yang diketahui, dr Tay, 30, yang mengepalai Unit Patologi Kimia di Rumah Sakit Lahad Datu ditemukan meninggal pada 29 Agustus 2024 di rumah sewanya di Kedah. Menurut anggota keluarga, dia mulai bekerja di rumah sakit tersebut pada Februari 2024 dan seorang kolega senior diduga telah ‘menganiaya (dan) menindasnya’.

    Bohran mengungkapkan timnya menemukan bahwa tugas yang dilakukan dr Tay tidak melampaui atau di luar bidang tugasnya. Selain itu, tidak ada bukti aplikasi untuk ditempatkan di Malaysia Barat diabaikan.

    dr Tay juga tidak mengajukan banding apapun ke departemen kesehatan negara bagian atau departemen sumber daya manusia kementerian untuk tetap tinggal di semenanjung.

    Stres dan Tekanan Disebut Jadi Faktor Utama

    Melihat hasil laporan, Menteri Kesehatan Malaysia Dzulkefly Ahmad akan mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya. Ini yang menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap stres dan tekanan yang dialami dr Tay.

    “Kepindahan Tay dari Rumah Sakit Kuala Lumpur yang memiliki sumber daya lebih baik ke Rumah Sakit Lahad Datu di Sabah berkontribusi signifikan terhadap stres dan tekanan yang dihadapinya,” tutur Dzulkefly.

    “Menurut para ahli yang memimpin gugus tugas, tuduhan perundungan tidak memenuhi definisi perundungan, tetapi terkait dengan faktor-faktor seperti tekanan kerja ekstrem yang mempengaruhi mental mendiang dr Tay. Saya akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan meringankan tekanan yang dialami oleh Departemen Patologi,” terangnya.

    Dzulkefly sepenuhnya memahami betapa sulitnya bagi keluarga untuk memproses temuan ini. Meski begitu, ia tetap berkomitmen untuk mengatasi perundungan di tempat kerja.

    Borhan juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan Malaysia yang berkaitan dengan kasus ini.

    “Termasuk untuk penyediaan dukungan yang lebih baik bagi para pekerja kesehatan yang ditugaskan jauh dari rumah, untuk membantu mereka beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda,” pungkas Borhan.

    (sao/kna)

  • Harga Bitcoin Kembali Dekati Level Tertinggi

    Harga Bitcoin Kembali Dekati Level Tertinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga Bitcoin (BTC) terus bergerak mendekati rekor tertingginya seusai pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (20/1/2025).

    Berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Rabu (22/1/2025) pukul 10.13 WIB, kapitalisasi pasar kripto global naik 3,31% menjadi US$ 3,64 triliun dalam 24 jam. Sementara itu, harga Bitcoin naik 3,27% mencapai US$ 105.810 per koin.

    Kenaikan juga terjadi pada Ethereum (ETH) sebesar 2,65% menjadi US$ 3.326 per koin. Sedangkan Binance (BNB) turun 1,66% menjadi US$ 693,8 per koin.

    Dilansir dari Reuters, pergerakan harga ini terjadi di tengah volatilitas pasar saat regulator utama AS meluncurkan rencana untuk merombak aturan di sektor kripto.

    Sebelumnya pada Senin (20/1/2025), harga Bitcoin mencatat rekor tertinggi sebesar US$ 109.071 setelah pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS yang dikenal mendukung kripto. Namun, harga Bitcoin mengalami penurunan karena aset digital tidak disebutkan dalam agenda hari pertama Trump. Meski demikian, harga Bitcoin berhasil naik 3,8% pada perdagangan Selasa (21/1/2025), diikuti Ethereum yang menguat 1,4%.

    Pada Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga telah mengumumkan pembentukan gugus tugas khusus untuk mengembangkan kerangka regulasi bagi aset digital. Langkah ini menjadi inisiatif besar pertama dari pemerintahan Trump dalam merombak kebijakan kripto.

    “Presiden bergerak cepat dengan agendanya. SEC menunjukkan keseriusan untuk menjadi bagian dari reformasi ini,” ujar Kepala Bagian Hukum Coinbase Paul Grewal.

    Namun, analis memperingatkan volatilitas pasar kripto dan harga Bitcoin kemungkinan akan terus terjadi hingga kebijakan konkret dirilis. Selain itu, beberapa proyek kripto yang terkait dengan Trump juga menjadi sorotan. 

  • Deklarasikan Rumah Ibadah Ramah Anak, Pemkot Kediri Optimis Raih Predikat KLA Tingkat Nindya

    Deklarasikan Rumah Ibadah Ramah Anak, Pemkot Kediri Optimis Raih Predikat KLA Tingkat Nindya

    Kediri (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan tokoh agama menandatangani komitmen dan deklarasi menuju Rumah Ibadah Ramah Anak dalam kegiatan Sertifikasi Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Pengelola Rumah Ibadah Ramah Anak, Selasa (21/1/2025).

    Kegiatan yang digawangi Bagian Kesra bersama Gugus tugas Kota Layak Anak Pemerintah Kota Kediri tersebut diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang sebelumnya tingkat Madya menuju tingkat Nindya.

    Ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan bersama untuk mewujudkan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Kediri. Antara lain memperkuat peran rumah ibadah, menjamin pemenuhan hak anak dalam setiap aktivitas rumah ibadah, menyediakan sarana prasarana, melibatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak, dll.

    Secara terpisah, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menuju Kota Layak Anak Tingkat Nindya. Salah satu diantaranya ialah tersedianya Rumah Ibadah Ramah Anak.

    “Untuk itu, sebagai langkah awal kita tetapkan rumah ibadah yang ramah anak, seperti masjid, gereja, pura, dsb. Hingga saat ini sudah ada 6 rumah ibadah yang di SK kan menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak,” jelasnya. Selanjutnya akan dikembangkan untuk tempat ibadah lainnya menjadi Rumah Ibadah Ramah Anak.

    Konsep Rumah Ibadah Ramah Anak dijelaskan Jainudin ialah menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melaksanakan ibadah, menjadi tempat belajar dan melakukan aktivitas positif lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.

    “Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak diharapkan dapat mendorong anak ramai datang ke rumah ibadah sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul dan agamis,” tuturnya.

    Di dalam pengelolaan Rumah Ibadah Ramah Anak tersebut, Jainudin menambahkan ada sebuah keharusan yang harus dipenuhi. Yaitu sekurang-kurangnya dua orang pengelola Rumah Ibadah Ramah Anak harus sudah tersertifikasi Konvensi Hak Anak (KHA).

    Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri membantu para pengelola tempat ibadah untuk bisa tersertifikasi KHA dengan melakukan media belajar melalui e-learning milik Kementerian PPPA. Adanya fasilitasi ini, diharapkan para pengelola rumah ibadah bisa belajar dan memahami hak anak dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian PPPA.

    Kegiatan ini menghadirkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri, Perwakilan pengurus Rumah Ibadah Ramah Anak meliputi takmir masjid, pimpinan gereja dan pimpinan pura. [nm/suf]