Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi

    Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 16:06 WIB

    Elshinta.com – Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah pemenuhan stok pangan nasional di mana salah satunya adalah beras. Dan Kabupaten Lumajang yang masuk sebagai daerah pertanian yang diprediksi panen tahun ini surplus. Maka dari itu perlu mendapat perhatian serius guna meningkatkan hasil produksi dari sisi infrastruktur pertanian, alat alsintan dan ketersediaan pupuk subsidi serta jalan usaha tani.

    Hal tersebut dikatakan anggota Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur Drs. H. Muhammad Khusnul Khuluk dari fraksi PKS.

    Legislator asal Kabupaten Lumajang dari daerah pemilihan Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang mengatakan, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian guna melakukan konsultasi agar sektor pertanian diperhatikan benar-benar dalam mewujudkan swasembada pangan yang digadang nawa cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan pemantauan, untuk itu Komisi B telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan berkoordinasi meningkatkan hasil penen dengan memperhatikan kebutuhan petani,” ucap mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Lumajang, Rabu (07/05).

    Menurutnya daerah Lumajang yang merupakan wilayah agraris merupakan salah satunya lumbung tanaman tebu mensuplai pemenuhan kebutuhan PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula (PG) Djatiroto dan juga pabrik sekitarnya seperti PG Semboro. Menjaga komuditi itu diharapkan mendapatkan pembinaan meningkatkan SDM petani.

    Pada saat ini harga gabah perkilogram Rp 6.500 telah menyelamatkan hidup petani begitu dengan harga gula petani dari HPP tahun 2024 perkilogram Rp 14.500 tidak ada penurunan bila perlu ada kenaikan seirama naiknya biaya garap 

    “Harga gabah Rp 6.500 perkilogram diharapkan tidak ada pembelian di bawah patokan itu dengan segala keterbatasannya petani akan mengikuti. Yang kedua terkait dengan tebu karna Kamis (08/05) musim giling tetap masyarakat jangan sampai dirugikan dengan berbagai alasan,” kata alumni SMA Negeri 1 Lumajang itu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono. 

    Harapan masyarakat petani sumber satu-satunya perekonomiannya hasil penan bisa terjual dengan harga yang tidak merugikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan memutar modal biaya garap sampai jelang panen tercukupi.

    “Diharapkan kami tidak ada permainan yang berdampak merugikan petani dengan alasan apapun salah satunya merosotnya redemen karna iklim,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasib Tragis Banjar Water Park, Kegagalan Investasi Daerah yang Tak Transparan

    Nasib Tragis Banjar Water Park, Kegagalan Investasi Daerah yang Tak Transparan

    JABAR EKSPRES, BANJAR – Sepi, kotor, dan rusak. Tiga kata itu menggambarkan nasib tragis perusahaan daerah milik Pemkot Banjar bernama Banjar Water Park (BWP).

    Wahana hiburan air itu dulunya menjadi ikon kebanggaan Kota Banjar. Kini, lokasi seluas 3,5 hektare itu hanya menyisakan bangunan mirip ‘rumah hantu’, besi berkarat, kolam berlumut, serta ilalang yang tumbuh liar. Padahal, Pemkot Banjar pernah menggelontorkan dana APBD hingga Rp27 miliar untuk membangunnya pada tahun 2009.

    BWP dibuka dengan gemerlap pada 2010 oleh Wali Kota Herman Sutrisno, dilengkapi wahana ekstrem seperti boomerang, superbowl, dan kolam renang standar nasional. Namun, ambisi itu ternyata tak diiringi perencanaan bisnis yang matang. Warga menyebut kondisi BWP kini ‘fantastis, namun miris’. Banyak yang masih berharap ada keajaiban agar BWP hidup kembali.

    Sayangnya, harapan itu jauh dari kenyataan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2023 mengungkap praktik pengelolaan yang amburadul. 384 aset hilang, laporan keuangan tak pernah diaudit, dan penyertaan modal Rp9,4 miliar dari APBD berpotensi menguap. Bahkan, aset tanah senilai Rp1,4 miliar, hasil hibah Pemkab Ciamis masih belum memiliki kepastian hukum.

    BWP resmi tutup pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, tapi akar masalahnya lebih dalam. Anggota DPRD Banjar dari Fraksi PKS, Cecep Dani Sufyan, menegaskan, “BWP gagal dari awal. Tidak ada alasan untuk menganggarkannya kembali dari APBD,” katanya.

    Temuan BPK juga mengungkap, BWP tak pernah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan Dewan Pengawas dinilai tidak optimal.

    Pemkot Banjar sempat berusaha menghidupkan BWP dengan menggandeng investor, namun upaya itu kandas. Direktur BWP pada 2019 disebut gagal mempertahankan mitra, bahkan sebelum pandemi melanda. Kini, revitalisasi BWP diperkirakan menelan Rp5 miliar, angka yang dianggap kecil dibanding kerugian yang sudah terbuang.

    Yang paling mencolok adalah hilangnya 384 aset, termasuk kereta wisata dan ruang karaoke senilai miliaran rupiah. Kabag Ekbang Setda Banjar, Tatang Nugraha, belum lama ini mengaku baru akan melakukan audit eksternal pada 2025 karena tahu sebelumnya terjadi keterbatasan anggaran. “Hasil audit akan jadi acuan apakah BWP dilanjutkan atau divalidasi,” katanya.

  • DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS DPR RI

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk asal Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia akibat agresi militer Israel.

    “Pemboikotan produk Israel adalah bentuk solidaritas kita terhadap rakyat Palestina yang tengah berjuang untuk memperoleh hak-haknya,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ahmad Heryawan, yang juga dikenal sebagai Kang Aher itu juga menegaskan bahwa pemboikotan merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, khususnya Indonesia, dalam menolak kebijakan agresif dan ekspansionis Israel.

    Ia menilai, boikot ekonomi adalah bagian dari tekanan moral dan politik terhadap Israel yang terus melakukan penjajahan terhadap wilayah Palestina.

    Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut juga mendesak komunitas internasional agar menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Israel. Menurutnya, hanya dengan tekanan diplomatik yang konsisten dan berskala global, kemerdekaan Palestina dapat tercapai.

    “Kami mendesak dan berharap dunia internasional semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Tidak cukup hanya sekadar retorika, tetapi harus ada tindakan tegas untuk mengakhiri penjajahan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati,” katanya.

    Ahmad Heryawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk menjaga dan memperkuat semangat solidaritas terhadap Palestina, tidak hanya melalui aksi boikot, tetapi juga dengan mendukung langkah-langkah diplomatik dan politik yang konstruktif dari pemerintah Indonesia.

    “Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan keadilan, harus terus berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa yang merdeka untuk membantu saudara-saudara kita yang masih terjajah,” kata dia.

    Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menutup pernyataannya dengan menyerukan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan keadilan yang membutuhkan dukungan dari seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia.

    Sumber : Antara

  • PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

    PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan, saat ini PKS bukan lagi menjadi partai oposisi pemerintah sejak partainya merapat dan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Jazuli bilang, apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini, PKS akan tetap mendukung/

    Hal tersebut menurut Jazuli, akan berbeda dengan kondisi partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu di 10 tahun sebelumnya.

    “Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Meski sudah bergabung ke pemerintah, Jazuli menyatakan, PKS akan tetap memberikan pandangan-pandangan apabila dianggap ada yang kurang tepat.

    Bahkan, dirinya menyatakan, sejumlah elite PKS seperti halnya Ketua Majelis Syura Habib Salim Segaf Al-Jufri hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa kali bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memberikan masukan.

    “Berkoalisi bukan berarti tidak melakukan watawa saubil haq watawa saubil sobr, tetap kita lakukan,” kata dia.

    “Kalau ada yang dirasa kurang pas dengan kita, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” sambung Jazuli.

    Dia meminta kepada seluruh jajaran kader PKS untuk menyadarkan diri kalau saat ini sudah berada di dalam pemerintahan.

    Jazuli berharap, tidak ada lagi kader yang merasa masih menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

    “Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” tandas dia.

    Diketahui, saat ini PKS telah secara resmi menyatakan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, meski saat Pilpres 2024 lalu mereka berseberangan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

    Bergabungnya PKS dalam pemerintahan ditandai dengan adanya satu kursi menteri yang diisi oleh Prof Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

    Yassierli memang bukan kader PKS, namun yang bersangkutan disebut sebagai sosok yang dipilih PKS untuk duduk di kursi kabinet Merah Putih.

     

     

     

     

     

    Caption: PKS JADI KOALISI – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberikan arahan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia, di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025). Jazuli menegaskan saat ini tak ada lagi Fraksi PKS yang menganggap masih berada di luar pemerintahan.
    [Rizki Sandi Saputra]

     

    BEST REGARDS

  • Jazuli Ingatkan Kader PKS Tegak Lurus dengan Arahan Presiden: Jangan Sampai Merasa Masih Oposisi – Halaman all

    Jazuli Ingatkan Kader PKS Tegak Lurus dengan Arahan Presiden: Jangan Sampai Merasa Masih Oposisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyampaikan, sejatinya saat ini PKS sudah full mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sebagai koalisi.

    Atas hal itu, dirinya berpesan kepada seluruh kader untuk tidak lagi merasa kalau PKS saat ini masih menjadi oposisi.

    “Kami sadar sesadar-sadarnya 10 tahun yang lalu kita oposisi sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimbingan Teknis anggota Fraksi PKS seluruh Indonesia, di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Meski sudah gabung dengan pemerintah, namun Jazuli menyatakan, konsep saling menasihati masih terus dilakukan pihaknya.

    Bahkan beberapa waktu belakangan ini, segelintir elite PKS kata Jazuli bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto termasuk juga dengan pimpinan DPR RI.

    “Ketua Majelis Syura bertemu dengan Presiden RI beberapa kali untuk menyampaikan pesan-pesan dari perjuangan partai keadilan sejahtera, presiden PKS bertemu dengan presiden RI ,ketua fraksi bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi Koalisi, untuk menyampaikan apa yang kita harapkan dalam membangun bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini,” beber dia.

    Dengan begitu, dirinya berpesan kepada seluruh kader Fraksi PKS untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap apa yang disuarakan oleh Presiden Prabowo.

    Kata dia kondisi tersebut sudah berbeda dengan posisi PKS di 10 tahun yang lalu.

    “Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

    “Kalau ada yang dirasa kurang pas dengan kita, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” sambung Jazuli.

    Saat ditanyakan ada atau tidaknya persoalan di internal partai atas pernyataannya tersebut, Jazuli membantah.

    Kata dia, hal itu hanya sebagai penegasan kepada para kader kalau saat ini PKS dalam masa migrasi dari oposisi ke koalisi, sehingga harus diingatkan.

    “Oh enggak ada, enggak ada, itu cuma untuk memastikan bahwa perjuangan PKS itu kan migrasi dari oposisi 10 tahun ke Koalisi ini perlu cepat,” tukas Jazuli.

  • Kades Kohod Dibebaskan dalam Kasus Pagar Laut, Riyono PKS Mengaku Terkejut

    Kades Kohod Dibebaskan dalam Kasus Pagar Laut, Riyono PKS Mengaku Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Bareskrim Polres menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip atas kasus pagar laut di Pesisir Tangerang, Banteng menuai sorotan.

    Apalagi, penangguhan penahanan itu mengindikasikan lemahnya proses hukum yang dilakukan aparat terhadap Arsin Cs, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka pagar laut.

    Anggota Komisi IV DPR, Riyono mengaku kaget dengan kabar Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip dan bebeberapa tersangka kasus pagar laut di Tangerang memperoleh penangguhan penahanan.

    “Saya ingin sampaikan, ya, cukup terkejut atas dibebaskannya Kepala Desa Kohod,” kata Riyono dalam keterangan persnya seperti dikutip Minggu (27/4).

    Menurutnya, pemberian penangguhan penahanan menunjukkan perkembangan penanganan kasus pagar laut lemah.

    “Sikap saya tentu satu, menyayangkan terkait dengan penanganan kasus pagar laut ini sampai kemudian prosesnya sekarang belum jelas, belum pasti,” lanjut dia.

    Riyono mengatakan lemahnya penanganan hukum membuat Komisi IV perlu menanyakan komitmen pemerintah terkait penanganan kasus pagar laut. Terlebih lagi, ujarnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya telah melaporkan secara resmi ke Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja terkait kasus pemasangan pagar laut.

    Legislator Fraksi PKS itu menyebut, kedua institusi menyatakan komitmen menuntaskan kasus pagar laut, termasuk pembayaran denda sebesar Rp48 miliar ke pihak yang bersalah. Dia menilai bahwa komitmen tersebut kini perlu segera diuji pelaksanaannya setelah proses penyelesaian hukum yang mandek.

  • Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

    Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan melemahnya sektor industri manufaktur yang semestinya menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara.

    Pelemahan itu terlihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, penurunan penyerapan tenaga kerja, menurunnya investasi, dan peningkatan ketergantungan pada impor. 

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi kebijakan industri yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global.

    “Investasi yang masuk juga harus didorong untuk membawa alih teknologi, membuka peluang kolaborasi dengan UMKM lokal, dan meningkatkan nilai tambah ekspor nasional,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak

    Menurut Amin, Danantara bisa menjadi garda depan dalam penguatan tata kelola, serta strategi industri yang tepat sasaran. Indonesia sedang menapaki jalur menuju panggung utama rantai pasok dunia, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemain utama.

    Amin juga berharap, Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai holding BUMN investasi, mampu memainkan peran penting sebagai lokomotif investasi nasional. 

    “Dengan mengusung prinsip good and clean governance (GCG), Danantara menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi strategis, mendorong hilirisasi industri, dan mendukung transisi energi,” ujarnya.

    Dia menekankan agar Danantara tidak hanya menghimpun dan mengelola modal, tapi juga menggerakkan transformasi ekonomi nasional dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih (GCG). 

    Menurut Amin, jika ingin investor percaya, reformasi tatakelola harus mulai dari dalam.

    Danantara hadir bukan hanya sebagai investor strategis, tetapi juga sebagai simbol bahwa keseriusan memperbaiki iklim investasi.

    “Danantara harus menjadikan investasi negara lebih efisien, terukur, dan berbasis risiko,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amin juga mengapresiasi kenaikan realisasi investasi di kuartal I 2025 sebesar Rp 452,8 triliun. 

    Angka tersebut naik 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menargetkan total investasi Rp 1.905,6 triliun tahun ini.

    “Kami menyambut gembira capaian tersebut dan berharap investasi yang masuk bisa menandai langkah awal Indonesia dalam memperkuat peran di rantai pasok global. Gejolak ekonomi dunia saat ini harus dijadikan momentum agar Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok dunia,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

  • Legislator Usul Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Eksploitasi Eks Pemain OCI

    Legislator Usul Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Eksploitasi Eks Pemain OCI

    Jakarta –

    Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Sohibul Iman mengusulkan agar dibentuknya tim pencari fakta untuk mengusut kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Sohibul menilai kasus tersebut perlu ditelusuri lebih dalam.

    “Mungkin langkah pertama saya sepakat membentuk tim pencari fakta,” kata Sohibul saat rapat Komisi XIII DPR bersama para eks pemain OCI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sohibul menilai pernyataan pihak OCI saat rapat bersama Komisi III DPR beberapa waktu lalu bertolak belakang dengan pernyataan para korban. Sohibul mengatakan tim pencari fakta itu dibentuk untuk mendalami dugaan kasus tersebut.

    “Jawaban yang berlawanan bertolak belakang dengan yang dijelaskan para korban, tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independen untuk melihat hal tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Sohibul mendorong untuk ikut mengawasi rekomendasi Komnas HAM. Salah satunya, pengawasan terhadap pemulihan hak korban.

    “Ini juga menurut saya penting sekali tadi Ibu Komnas HAM sudah menyampaikan, misalnya ada laporan dari Dinas Sosial Bogor terkait dengan masalah pemberian pendidikan lewat paket A atau paket B dan sebagainya. Saya kira ini tidak bisa hanya mendapatkan laporan saja tetapi harus ada tim yang betul-betul mengawasi apakah benar itu terlaksana,” tuturnya.

    “Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi,” kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4).

    (amw/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pegawai Honorer DPRD DKI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Rekan, Pelaku Dinonaktifkan Sementara – Halaman all

    Pegawai Honorer DPRD DKI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Rekan, Pelaku Dinonaktifkan Sementara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tenaga honorer di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diduga melakukan pelecehan seksual terhadap rekannya.

    Korban berinisial N, seorang pegawai honorer, melaporkan dugaan pelecehan itu dilakukan tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer berinisial NS dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

    Hal ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya.

    “Benar, ada laporan itu, untuk yang honorer DPRD itu,” ujar Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025), dikutip dari WartaKotalive.com.

    Reonald belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail kasus tersebut karena laporan masih dalam tahap penyelidikan.

    Eks Kapolres Gowa itu meminta publik untuk sabar menunggu hasil kerja penyidik.

    “Sedang didalami dan pengumpulan keterangan dan masih dalam tahap penyelidikan,” tutur dia.

    Reonald menyampaikan bahwa pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar hingga penyidik menyelesaikan proses investigasi.

    “Sedang didalami dan pengumpulan keterangan dan masih dalam tahap penyelidikan,” tutur dia.

    Sebelumnya, lingkungan DPRD DKI Jakarta menjadi sorotan publik, karena adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pegawai honorer.

    Diketahui terduga pelaku adalah seorang tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer berinisial NS.

    Pelaku yang merupakan PJLP Setwan itu ditempatkan di Anggota Komisi A dari Fraksi PKS.

    Sedangkan korban juga sesama pegawai honorer di fraksi yang sama, berinisial N.

    Korban telah melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke pihak yang berwajib.

    “Seorang tenaga ahli (PJLP/honorer-red) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berinisial N melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial NS yang juga berstatus sebagai tenaga ahli (PJLP-Honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,” demikian keterangan yang diterima dari tim advokasi korban, Yudi.

    Korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian pada Rabu (16/4/2025), tercatat dalam laporan polisi nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, disertai dengan bukti hasil visum.

    Berdasarkan keterangan dari korban, tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan NS itu terjadi antara Februari-Maret 2025.

    Tak cuma secara fisik, Yudi menyebut bahwa N juga dilecehkan secara verbal melalui pesan singkat yang dikirim oleh NS.

    “Menurut keterangan korban, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS terjadi dalam rentang waktu Februari hingga awal Maret 2025,” ujarnya.

    Yudi menegaskan, korban kini mengalami trauma serius, yang membuat pelaku untuk sementara dinonaktifkan dari pekerjaannya.

    Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku apabila terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual.

    “Tim kuasa hukum korban mengapresiasi Augustinus selaku Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang sudah menyampaikan bahwa jika kasus ini terbukti benar, maka pelaku akan diberikan sanksi yang berat,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Polisi Benarkan Dugaan Pelecehan Seksual Dialami Pegawai Honorer DPRD DKI, ini Kronologinya 

    (Tribunnews.com/Falza) (WartaKotalive.com/Ramadhan L Q)

  • DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – DPRD Jakarta menggelar klarifikasi secara tertutup terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial N pada Selasa (22/4/2025).

    Adapun pihak DPRD Jakarta turut memanggil terduga pelaku yang merupakan sesama pegawai honorer berinisial NS.

    Namun, terduga pelaku tersebut mangkir tanpa adanya alasan yang jelas.

    “Upaya pencarian keadilan korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan DPRD DKI Jakarta kembali mendapat batu sandungan. Dalam forum internal yang dijadwalkan oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta hari ini, terlapor tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun telah diinformasikan sejak jauh hari,” demikian keterangan tertulis yang diterima dari Koordinator Tim Pendampingan Korban kepada Tribunnews.com, Rabu (23/4/2025).

    Pendamping korban pun menyayangkan tidak hadirnya NS dan menganggap terduga pelaku tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

    Selain itu, NS dianggap oleh pihak korban menghindar dari tanggung jawab dengan tidak hadir saat klarifikasi digelar.

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal DPRD DKI Jakarta mencerminkan upaya penghindaran tanggung jawab dan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan kasus secara terbuka.”

    “Situasi ini menjadi sangat mengecewakan, terutama karena korban telah menunjukkan keberanian untuk hadir dan kembali membuka luka lama demi mencari keadilan,” jelasnya.

    Pihak korban pun berharap jajaran DPRD Jakarta mengambil sikap tegar terhadap terduga pelaku karena mangkir saat forum klarifikasi.

    “Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta harus segera mengambil sikap tegas terhadap terlapor.”

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan yang tidak bisa dibiarkan dan harus dicatat sebagai indikasi kurangnya komitmen terhadap penyelesaian kasus,” tuturnya.

    Di sisi lain, terkait klarifikasi selanjutnya, DPRD Jakarta belum mengagendakan tanggal pastinya.

    “Masih menunggu jadwal selanjutnya dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” kata anggota tim advokasi korban, Felani Galih Prabawa.

    Galih juga mengungkapkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual belum ada perkembangan. 

    Dia menduga kepolisian masih perlu persiapan untuk masuk tahap penyelidikan.

    “Laporan Polda belum ada pergerakan penting. Bisa dibilang mungkin istilahnya pihak Polda masih melakukan tahap preparation sebelum maju penyelidikan. Laporan sampai hari ini terhitung sudah satu minggu,” jelasnya.

    Kronologi 

    Sebelumnya, pelecehan diduga terjadi di lingkungan DPRD Jakarta di mana korban merupakan tenaga ahli dari Fraksi PKS yang masih berstatus honorer berinisial N

    Sedangkan terduga pelaku sesama pegawai honorer dari Fraksi PKS berinisial NS.

    “Seorang tenaga ahli (PJLP-honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berinisial N melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial NS yang juga berstatus sebagai tenaga ahli (PJLP-Honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,” demikian keterangan yang diterima dari tim advokasi korban, Yudi, Senin (21/4/2025).

    Yudi menuturkan pelaporan dilakukan korban pada Rabu (16/4/2025) dengan nomor laporan STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan menyertakan bukti visum.

    Adapun menurut keterangan korban, pelecehan yang dilakukan NS terjadi antara Februari-Maret 2025.

    N, kata Yudi, dilecehkan NS dengan cara hampir mencium bibirnya hingga menggesekkan alat vital ke bahunya.

    Tak cuma secara fisik, Yudi juga menyebut N turut dilecehkan secara verbal lewat pesan singkat yang dikirim oleh NS.

    “Menurut keterangan korban, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS terjadi dalam rentang waktu Februari hingga awal Maret 2025.”

    “Bentuk pelecehan yang dilaporkan meliputi tindakan fisik seperti hampir mencium bibir korban secara tiba-tiba, menggesekkan alat kelamin ke bahu korban, merayu payudara korban, hingga melakukan komunikasi yang mengandung unsur pelecehan seksual terhadap korban melalui pesan singkat,” ujar Yudi.

    Yudi mengatakan korban saat ini mengalami trauma hingga mengakibatkan yang bersangkutan dibekukan sementara dari pekerjaannya.

    Di sisi lain, Yudi menuturkan pihaknya mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang bakal menindak tegas terduga pelaku jika memang terbukti melakukan pelecehan seksual.

    “Tim kuasa hukum korban mengapresiasi Augustinus selaku Plt. Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang sudah menyampaikan bahwa jika kasus ini terbukti benar, maka pelaku akan diberikan sanksi yang berat,” tuturnya.

    Selain itu, Yudi juga berharap agar polisi segera mengusut kasus ini secara tuntas demi penghormatan HAM dan penegakan hukum.

    “Selanjutnya, kami berharap Polda Metro Jaya dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujarnya.

    Sementara, Plt Sekretaris Dewan DPRD Jakarta, Augustinus, menuturkan jika memang nantinya terbukti pelaku merupakan pegawai di jajaran DPRD DKI Jakarta maka dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas.

    “Kalau ada ASN atau pejabat yang terbukti melakukan pelecehan tersebut, akan kami tindak tegas berupa teguran keras sampai ke pemecatan,” katanya.

    Pasalnya, kata Augustinus, NS tidak tercatat sebagai pegawai di lingkungan DPRD Jakarta.

    “Jadi kami tidak tahu korbannya siapa, pelakunya siapa. Tapi dari data kepegawaian, tidak ada inisial tersebut,” kata Augustinus.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul “Honorer Ngaku Jadi Korban Pelecehan di Lingkungan DPRD Jakarta, Buat Laporan ke Polda Metro”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jakarta/Elga Hikari Putra)