Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • PKS Jajaki Bupati dan Mantan Bupati Jember

    PKS Jajaki Bupati dan Mantan Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjajaki kemungkinan Bupati Hendy Siswanto dan Mantan Bupati Faida untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 27 November 2024.

    Lima pengurus Dewan Pengurus Daerah PKS Jember bergiliran mengunjungi Hendy di Pendapa Wahyawibawagraga dan kediaman Faida, Senin (8/4/2024) malam.

    Sekretaris DPD PKS Jember Muhammad Zaky Ardianto mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan sesuai amanat Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Timur.

    “Yang kami butuhkan adalah statement-statement kunci dari mereka soal kesiapan untuk mencalonkan diri. Ini sebagai bahan pertimbangan penilaian plus minus terhadap calon,” kata Zaky, Selasa (9/4/2024).

    Menurut Zaky ini pertemuan pertama antara PKS dengan Hendy maupun Faida. “Dalam pertemuan selanjutnya akan ada diskusi lebih serius, mungkin mirip fit and proper test gitu,” katanya.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Jember Achmad Dhafir Syah menyebut pertemuan dengan dua tokoh itu masih normatif. “Kami hanya ingin mengetahui konsep mereka dalam membangun dan menata Jember ke depan,” katanya.

    “Kami gali semua, termasuk relationship dalam menjalankan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi eksekutif maupun legislatif, termasuk peran partai pengusung dalam pelibatan pengambilan kebijakan,” kata Dhafir.

    Dalam pertemuan itu; PKS menyampaikan sejumlah evaluasi dan koreksi untuk Faida dan Hendy selama memimpin Jember.

    Ketua Dewan Penasihat PKS Jember Anugerah Leksmana mengatakan, selain Hendy dan Faida, pihaknya akan menemui semua kandidat bupati, calon wakil bupati, dan pimpinan partai.

    “Adapun keputusan politiknya tentu nanti akan kami musyawarahkan dan pertimbangkan secara matang. Pasti banyak variabel yang membentuk sebuah keputusan politik,” kata Leksmana.

    “Dalam politik dilarang keras baperan, kagetan dan gumunan. Di Politik tidak ada yang paten. Kita bermain di area abu-abu. Ada tiga prinsip yakni visi, misi, ideologi. Komitmen dan kepentingan yang harus disatukan menjadi kesepakatan bersama,” kata Leksmana. [wir/beq]

  • Bupati Hendy dan PKS Bicarakan Pilkada Usai Salat Magrib Berjemaah di Pendapa Jember

    Bupati Hendy dan PKS Bicarakan Pilkada Usai Salat Magrib Berjemaah di Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Lima orang pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengunjungi Bupati Hendy Siswanto, di Pendapat Wahyawibawagraha, Senin (8/4/2024) petang.

    Beberapa di antara pengurus PKS yang datang ke pendapa itu adalah Ketua Dewan Etik Daerah PKS Jember Hisbullah Huda, Ketua Dewan Penasehat Anugerah Leksmana, Ketua Fraksi PKS DPRD Jember Achmad Dhafir Syah, dan Sekretaris DPD PKS Muhammad Zaky Ardianto.

    Mereka sempat salat Magrib berjemaah di ruang kerja Bupati Hendy dengan diimami Ketua Dewan Etik Daerah PKS Jember Hisbullah Huda. Setelah itu, mereka berbuka puasa bersama.

    “Menunya spesial, pakai sambal ulekan Bu Rien, istri saya,” kata Hendy, Selasa (9/4/2024). Sambal ini menjadi pelengkap hidangan kare, kikil, udang, tempw, dan sayur katu bening.

    Hendy mengatakan, para pengurus PKS menanyakan hal-ihwal pemilihan kepala daerah Jember. “Saya katakan, saya mencalonkan diri lagi. Sampeyan kan pendukung saya saat pilkada dulu. Rekomendasinya jangan dikasih ke orang lain,” katanya.

    Hendy akan menemui pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah PKS Jatim untuk memastikan rekomendasi pencalonan.

    Hendy meminta agar kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Firjaun Barlaman sejak 2021 hingga saat ini dievaluasi dengan jujur. “Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Yang tidak bermanfaat untuk sampeyan yang mana? Yang bermanfaat untuk masyarakat yang mana? Tolong saya diberitahu,” katanya.

    Hendy siap dikoreksi dan memperbaikinya. Namun ia meminta agar rekomendasi calon bupati tetap diberikan untuknya. “Kalau rekomendasi dibelokkan ke orang lain, nanti pada saat kampanye saya akan mengatakan kepada masyarakat alasan PKS tidak mencalonkan saya,” katanya.

    “Jember ini harus dipimpin orang baik dan benar. Politik bermartabat sungguhan. Tidak boleh selintat-selintut. Poitik tidak boleh untuk mengebom orang. Itu namanya jahat. Omong terbuka. Politik adalah seni. Saya jelas terbuka, tidak ada yang saya simpan. Untuk apa (ditutupi)?” kata Hendy.

    Menurut Hendy, PKS minta porsi lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan mendatang, seperti dalam penanganan tengkes (stunting). “Wah saya senang. Tidak usah menunggu rekom. Besok setelah lebaran, saya ajak, mulai bekerja. Pemikiran sederhana saya: kalau memang oke, ayo dikerjakan bareng. Lalu (Anda) akui semua tidak apa-apa. Masyarakat Jember sudah pintar,” katanya.

    Sementara itu, Anugerah Leksmana mengatakan, PKS akan berkomunikasi dengan semua kandidat bupati, kandidat wakil bupati, dan pimpinan partai. “Adapun keputusan politiknya tentu nanti akan kami musyawarahkan dan pertimbangkan secara matang. Pasti banyak variabel yang membentuk sebuah keputusan politik,” katanya. [wir]

  • Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Jakarta (beritajatim.com) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia terus meningkat. Bahkan, Sejak awal tahun hingga 11 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia mencapai 27.852 pasien, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

    “Pasien DBD membludak di rumah sakit. Pemerintah harus sigap menyiapkan faskes, obat-obatan dan nakesnya. Jangan sampai pasien tidak tertangani dengan baik,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

    Dia menilai, kasus DBD di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka DBD di Indonesia karena jumlah kematian akibat DBD di daerah-daerah meningkat.

    “Bahkan angka pasien anak-anak juga meningkat,” tambahnya.

    Kampanye nasional Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, lanjut Netty, harus terus digalakkan.

    “Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, seperti melalui larvasida dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

    Dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans dan monitoring.

    “Diperlukan sistem surveilans yang lebih efektif untuk memantau kasus DBD secara real-time, termasuk deteksi dini, pelaporan kasus, dan pemantauan perkembangan epidemiologi DBD di berbagai wilayah.

    Masyarakat, kata Netty juga masih rentan terkena DBD karena kurangnya edukasi.

    “Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD, seperti mengurangi tempat perindukan nyamuk, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

    “Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksinasi Dengue untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari infeksi DBD,” tambahnya.

    Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk mengandeng masyarakat dalam pencegahan DBD.

    “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan DBD melalui program-program partisipatif seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan monitoring sarang nyamuk secara intens oleh para jumantik,” katanya. [hen/aje]

  • Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online maupun kurir.

    Namun, dia menegaskan, imbauan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah konkret guna menjamin implementasi di lapangan. Seperti melakukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring agar mau memberikan THR demi kesejahteraan para pekerja informal tersebut.

    “Pemerintah jangan hanya berhenti pada tingkat imbauan,” ujar Netty.

    Menurutnya, pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal.

    “Ojek online maupun kurir, meskipun statusnya adalah mitra, namun telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan THR,” katanya.

    Netty menjelaskan, pemberian THR keagamaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja waktu tertentu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seperti para driver ojek online dan pengantar paket. Selain driver ojek online, lanjut Netty, sektor maupun kelompok pekerjaan lain yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal THR harus juga dipantau dan diselesaikan oleh pemerintah.

    “Alangkah tidak adilnya jika driver online sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan tidak mendapatkan THR. Statusnya adalah mitra, namun mereka telah berkontribusi dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta menggerakkan ekonomi nasional,” ujarnya. [hen/beq]

  • Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Soal Realisasi Kemensos yang Capai 98 Persen, DPR RI: Terima Kasih Bu Risma

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat ini membahas “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, Selasa (19/03/2024).

    Dalam rapat tersebut, Menteri Risma menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,27 triliun. Anggaran ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Selain itu, juga ada anggaran per program yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini mencapai Rp. 85,53 triliun atau sekitar 98%.

    “Realisasi anggaran berasal dari belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%) dengan total realisasi Rp. 85,53 triliun (98,00%),” ungkap Menteri Risma.

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Korban Bencana Alam dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini memberikan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%, melebihi target 245.000 orang menjadi 254.203 orang. Selain itu, program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan layanan dukungan psikososial mencapai 167,64%, melebihi target dari 5.000 orang menjadi 8.382 orang.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial terkait penanganan bencana di Indonesia. “Terimakasih Kementerian Sosial, selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga Kementerian Sosial,” ujar Selly.

    Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana, salah satunya di Kota Semarang. “Terimakasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.

    Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII DPR. Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag, menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Program Lumbung Sosial dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah mencapai realisasi sebesar 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial.

    “Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” kata Dr. H. Ashabul Kahfi.

    Risma menambahkan, “Lumbung sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware. Salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat.”

    Rapat ini dipimpin oleh Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR RI, dan dihadiri oleh 13 anggota Komisi DPR RI, Jajaran Staf Khusus Menteri Sosial (SKM), dan Jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial. [ian]

  • Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Kemenkum HAM Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil pada Warga Binaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kemenkum HAM Jatim berkomitmen menciptakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Hal itu ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/12/2023).

    Hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105%. “Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan,” ujar Heni.

    Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia,” puji Heni.

    Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT,” ujar Heni.

    Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis. “Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini,” urai Heni.

    Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara. “Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS,” terang Heni.

    Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya. “Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil,” tutup Heni.

    Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar), M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
    Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).

    Wihadi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Dia berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu. “Kami harap, lapas mau terbuka bagi siapa saja, terutama bagi stakeholder yang berkepentingan selama pemilu, hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka,” tuturnya.

    Hal senada juga diungkapkan Rahmat Muhajirin. Dia berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. “Kami harap lapas maupun rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas lapas sendiri,” harap wakil takyat dari dapil Jatim I itu.

    Begitu juga dari Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses pemilu 2024. “Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” tegasnya. [uci/kun]

    BACA JUGA: Buruan Daftar, Banyuwangi Fasilitasi Permohonan Hak Cipta ke Kemenkumham

  • Kasus Ronald Tannur, Pengacara Sebut Orang yang Datangi Andini Bukan dari PKS

    Kasus Ronald Tannur, Pengacara Sebut Orang yang Datangi Andini Bukan dari PKS

    Surabaya (beritajatim.com) – Dimas Yemahura, salah satu anggota tim pengacara keluarga korban pembunuhan Andini Sera Afrianti (Andini) mengakui bahwa Fauzi bukanlah anggota DPR RI Komisi IV seperti yang disebutkan dalam video yang dikirimnya ke media di Surabaya.

    Sebelumnya, pria bernama Fauzi yang disebut sebagai perantara keluarga Gregorius Ronald Tannur, yang mengantarkan uang kepada keluarga korban pembunuhan Andini Sera Afrianti (Andini), disebut anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera.

    “Memang Fauzi bukan orang PKS. Tapi ia disuruh oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, untuk mengantarkan uang kepada keluarga Andini, dan tidak boleh diketahui oleh pihak pengacara,” ungkap Dimas, Selasa (17/10/2023).

    Dimas menambahkan, orang yang menyuruh Fauzi berasal dari daerah pemilihan (dapil), Jawa Barat.

    Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan yang disampaikan dalam video berdurasi 4 menit 44 detik yang dikirim Dimas. Saat itu pihaknya sangat yakin bahwa Fauzi adalah orang suruhan ayah tersangka Ronald Tannur, untuk menjadi perantara dengan pihak keluarga korban.

    Status Fauzi sebagai anggota dewan dari PKS, juga sudah dibantah oleh Juru Bicara (Jubir) PKS Mabruri. Mabruri mengatakan tidak ada anggota DPR RI dari PKS yang bernama Fauzi. Untuk memastikan hal tersebut, Mabruri telah mengecek daftar kader sampai level kabupaten/kota. Tidak ditemukan ada kader PKS khususnya di Sukabumi yang bernama Fauzi.

    “Terkait dengan pernyataan pengacara dan keluarga korban bahwa ada utusan Edward Tannur yang mengaku bernama Fauzi dari PKS dan satu komisi di DPR RI dengan Edward Tannur. Saya tegaskan tidak ada anggota DPR RI dari PKS yang bernama Fauzi,” ujar Mabruri di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

    Selain PKS, pengacara tersangka Ronald juga telah memberikan bantahannya terhadap tudingan intervensi dan permintaan pencabutan laporan terhadap Ronald.

    “Kan pak Edward sudah mengatakan waktu itu, beliau akan menyediakan waktu untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga korban. Lah belum berjalan kok sudah mengatakan seperti itu. Katanya sudah mengutus orang,” ujar Lisa, Jumat, 13 Oktober 2023.

    Lisa sangat menyayangkan tindakan Dimas yang menyebarkan video tersebut, tanpa mengklarifikasi apakah benar orang yang datang merupakan anggota DPR RI dari komisi IV Fraksi PKS, dan itu adalah suruhan Edward.

    “Itukan fitnah kepada keluarga tersangka, menyebarkan ke beberapa media. Mana boleh seperti itu. Padahal kita belum melangkah apapun. Katanya sudah ada santunan untuk penyuapan. Kan nggak benar gitu itu,” kata Lisa.

    Lisa menegaskan, orang yang disebutkan dalam video tersebut bukanlah dari pihak keluarga. Karena pihak keluarga Ronald tidak mau untuk diwakilkan dan akan datang langsung. [uci/ted]

    [berita-terkait number=”3″ tag=”ronald-tannur”]