Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Jakarta, Gatra.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait usulan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) melalui pinjaman online (pinjol).

    Wisnu menilai bahwa usulan tersebut tidak memberikan solusi nyata terhadap masalah pembiayaan pendidikan. Sebaliknya, skema ini berisiko menjadi bom waktu bagi mahasiswa yang terjebak dalam utang dengan bunga tinggi.

    “Kami menilai usulan tersebut tidak etis dan tidak memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengkarut pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Sebab dalam pandangan kami, akar masalahnya terletak pada kesenjangan pembiayaan dan komitmen pemerintah dan PTN untuk mematuhi regulasi yang sudah dibentuk sehingga kedua hal itu yang semestinya dibenahi,” ujar Wisnu.

    Wisnu menjelaskan, kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pendidikan. Dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, PTN hanya menerima Rp7 triliun.

    Sementara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga (PTKL), ungkap wisnu, menerima Rp32 triliun. Angka ini menunjukkan PTKL menerima 4,5 kali lipat lebih besar daripada PTN.

    “Ketimpangan ini berimbas pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di PTN,” jelas Wisnu.

    Wisnu juga menyoroti perbedaan besar dalam bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh mahasiswa di PTN dibandingkan dengan PTKL.

    Pemerintah hanya memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester untuk mahasiswa PTN, sementara mahasiswa di PTKL bisa menerima bantuan antara Rp 16 juta hingga Rp 20 juta per semester.

    “Kesenjangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam alokasi anggaran pendidikan agar lebih adil dan merata,” kata Wisnu.

    Dari perspektif hukum, Wisnu mengungkapkan bahwa skema pembayaran UKT melalui pinjol berbunga dapat melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Menurut undang-undang tersebut, tegas Wisnu, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga yang harus dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan.

    Wisnu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa skema pinjol dapat menyebabkan masalah sosial yang serius jika mahasiswa kesulitan melunasi utang mereka. Ia mencatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total utang masyarakat melalui pinjol di Indonesia pada Mei 2023 mencapai Rp54,16 triliun, dengan Rp1,72 triliun di antaranya bermasalah.

    “Banyak nasabah yang tidak mampu melunasi utang mereka akhirnya berutang lagi pada pinjol lain, menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan frustrasi dan berpotensi mendorong mereka ke tindakan kriminalitas atau bahkan bunuh diri,” pungkas Wisnu.

    Wisnu menegaskan bahwa solusi pembiayaan pendidikan haruslah adil dan tidak membebani mahasiswa dengan utang yang berpotensi merusak masa depan mereka. Pemerintah dan lembaga terkait harus mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia.

    48

  • Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Jakarta –

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

    Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

    “Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

    “Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

    Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

    “Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

    (dwr/haf)

  • Temui warga Cengkareng, Suswono berkomitmen programnya pro-rakyat

    Temui warga Cengkareng, Suswono berkomitmen programnya pro-rakyat

    Jakarta (ANTARA) –

    Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1
    Suswono bertemu warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat, untuk memperkenalkan program-program unggulan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang pro-rakyat untuk menjadikan Jakarta lebih maju dan sejahtera.

     

    “Temu warga bukan sekadar agenda kampanye, tapi esensi dari komitmen kami untuk memahami kebutuhan masyarakat dari dekat,” ucapnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

     

    Suswono juga menjelaskan agenda temu warga juga ingin memastikan program yang direncanakan dapat benar-benar menjawab tantangan yang dihadapi warga Jakarta sehingga setiap warga merasa didengar dan diperhatikan dalam pembangunan kota ini.

     

    Suswono menambahkan bahwa kegiatan temu warga adalah sarana efektif untuk memetakan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

     

     

    Pada kesempatan ini, Suswono memperkenalkan sejumlah program prioritas yang terangkum dalam inisiatif RIDO.

     

    Program ini berfokus pada penyelesaian masalah mendasar di masyarakat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan serta penanganan banjir dan kemacetan.

    Selain itu berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta yang berdaya melalui program-program yang berpihak pada rakyat dan berbasis kebutuhan lokal.

    Melalui kegiatan ini, Menteri Pertanian periode 2009-2014 ini juga berharap hubungan antara RIDO dan masyarakat dapat semakin erat. Sekaligus memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama membangun Jakarta yang lebih baik. Partisipasi dan kolaborasi kita semua adalah fondasi untuk mewujudkan Jakarta yang tidak hanya maju, tetapi juga adil dan sejahtera,” katanya.

    Baca juga: RIDO: Traktir makan siang upaya tingkatkan ekonomi masyarakat

     

    Suswono didampingi anggota DPR RI dari Fraksi PKS dan tokoh yang berpengaruh di Jakarta, Adang Daradjatun. Adang memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

     

    “Saya mendukung penuh program-program RIDO yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dukungan ini adalah semangat kami untuk bersama-sama mengawal visi RIDO demi Jakarta yang lebih maju dan berdaya,” ungkap Adang.

     

    Adang, yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat Jakarta, menegaskan bahwa kegiatan temu warga semacam ini adalah langkah penting untuk menjaga komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat.

     

    “Hal ini, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang penting dalam pemerintahan,” katanya.

     

     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi negara yang kuat dan berdaya saing, karena sosok itu dikenal sebagai pemimpin patriot dan pejuang NKRI.

    “Sebagai purnawirawan TNI bintang empat tentu sangat paten nasionalismenya. Kami yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sekuat tenaga dengan kepemimpinan yang determinan baik di dalam maupun luar negeri,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bangkit menjadi negara yang berdaulat dalam segala bidang. Selain kuat, menurut dia, Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan transformasional yang punya visi, menginspirasi dan membangun kolaborasi dengan seluruh komponen bangsanya.

    “Sudah saatnya Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, gostrategis dan geopolitik yang sangat luar biasa Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya,” kata dia.

    Dia pun berharap Presiden Prabowo dan kabinetnya fokus pada empat area utama sebagai pondasi kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan baru.

    Empat komponen itu, yang pertama yakni fokus memperkuat fundamental ekonomi dengan transformasi struktural yang berpihak pada ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan yang nyata dan berdampak. Investasi dan modal, menurut dia, tetap diperlukan tetapi ditujukan untuk menopang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Yang kedua, menurutnya pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia, kata dia, mengalami bonus demografi yang sangat besar yang harus bisa ditangkap sebagai kesempatan dengan desain kurikulum, pembelajaran, dan pelatihan SDM yang sistematis, terukur, dan terarah.

    Lalu yang ketiga, pemerintah harus fokus pada kedaulatan pangan sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Indonesia menurutnya juga sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia di tengah ancaman kelaparan dan perubahan iklim.

    Dan terakhir, pemerintah harus fokus pada diplomasi internasional yang determinatif untuk kepentingan nasional. Di tangan Prabowo Subianto, dia yakin Indonesia bukan hanya dipandang dan disegani tapi juga bisa kembali memimpin di tingkat regional bahkan global.

    Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto , dia mengatakan PKS optimis Indonesia akan mengambil peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, mencegah konflik, dan anti penjajahan termasuk dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai semangat dan amanat konstitusi UUD 1945.

    “Fraksi PKS mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur,” kata dia.
    Baca juga: Fraksi PKS pastikan seluruhnya hadiri pelantikan presiden
    Baca juga: PKS: Tak masalah jadi oposisi ataupun koalisi
    Baca juga: PKS ucapkan selamat ke Prabowo-Gibran meski tetap buka ruang MK
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • SKPI harapkan Prabowo-Gibran tingkatkan gotong-royong di masyarakat

    SKPI harapkan Prabowo-Gibran tingkatkan gotong-royong di masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI) berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjaga persatuan bangsa dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan gotong-royong.  

    “Kita harus bergotong-royong untuk membangun bangsa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Umum SKPI Farhan Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pada Jumat (18/10) malam, SKPI menggelar doa bersama untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Doa bersama untuk kebaikan dan keselamatan bangsa. Pemerintahan Prabowo-Gibran agar senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan dan dapat bersatu untuk membesarkan bangsa ini,” ujarnya.

    Baca juga: Sambut pelantikan presiden, KAI Commuter perbanyak toilet di stasiun

    Kegiatan doa bersama itu, kata Farhan, juga sebagai wujud rasa syukur terpilihnya beberapa kader-kader muda SKPI yang berkontribusi di lembaga legislatif periode 2024-2029.

    “SKPI mengadakan syukuran atas terpilihnya pengurus-pengurus kita di DPR, MPR maupun DPD RI,” ujarnya.

    Beberapa kader-kader SKPI telah menduduki posisi strategis, seperti Abcandra Muhammad Akbar Supratman sebagai Wakil Ketua MPR termuda yang juga merupakan mantan Ketua MPW SKPI Sulawesi Tengah.

    Selain itu Wakil Sekretaris Fraksi PKS di DPR, yakni Idrus Aljufrie merupakan Wakil Ketua Umum SKPI dan beberapa anggota dewan serta calon-calon kepala daerah.

    Baca juga: TNI-Polri sterilisasi Gedung MPR jelang pelantikan presiden dan wapres

    Sekjen SKPI Fauzan Rachmansyah menjelaskan, doa bersama ini sekaligus menjadi ajang penguatan dalam menghadapi berbagai dinamika tantangan bangsa di masa depan.

    “Ke depan, banyak tantangan global, maka persatuan dan kerukunan sangatlah penting. Kita juga berdoa agar Prabowo mendapatkan keberkahan dan kekuatan,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, diperlukan kestabilan dalam berbagai hal agar pembangunan bangsa ke depan bisa berjalan sesuai target sehingga rakyat akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang terarah.

    “Kerukunan, persatuan dan kesejahteraan rakyat menjadi kunci menjadikan Indonesia di jajaran negara maju pada tahun 2045,” kata Fauzan.
    Baca juga: Besok,Transjakarta modifikasi waktu layanan di lebih dari 25 rute

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

     

    “Pemanfaatan ruang bawah tanah saat ini masih kurang optimal karena hanya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah atau turunan dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Karena itu, keberadaan payung hukum yang jelas terkait pemanfaatan ruang bawah tanah dapat dioptimalkan agar memberikan dampak peningkatan PAD.

     

    “Melalui pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut, menciptakan entitas-entitas ruang ekonomi di bawah tanah itu,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu.

     

     

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang dinilai cukup ekspansif dalam memajukan roda perekonomian DKI Jakarta.

     

    “Namun, optimalisasi proyek pengerjaan MRT agar tidak hanya berorientasi pada penugasan untuk menyediakan transportasi, tapi juga diharapkan bisa memberikan efek ekonomi yang lebih luas,” ujar Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini.

    ​​​​Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada MRT Jakarta untuk mengkaji lebih rinci pemanfaatan ruang bawah tanah.

     

    “Kami ingin memberikan masukan dan arahan kepada MRT untuk melakukan dan menyempurnakan kajian ulang terhadap pengerjaan proyek ini agar bisa menindaklanjuti pasal tentang pemanfaatan ruang bawah tanah ini diperluas,” kata Ismail.

     

    Pihaknya pun mendorong MRT untuk menyempurnakan studi kelayakan (Feasibility Studies) dan Highest And Best Use (HBU) nya agar bisa memanfaatkan Perda baru RTRW untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Soal Usung Anies & Sohibul Iman, PKS: Kami Pemenang Pileg Jakarta, Wajar Calonkan Kader Sendiri

    Soal Usung Anies & Sohibul Iman, PKS: Kami Pemenang Pileg Jakarta, Wajar Calonkan Kader Sendiri

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS resmi mengumumkan Anies Baswedan berpasangan dengan kader mereka, Shohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. 

    Perihal pengumuman ini, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi mengatakan keputusan itu selaras dengan PKS yang merupakan partai pemenang Pileg 2024 di daerah pemilihan Jakarta. Sehingga jadi wajar jika PKS mengusung kader internalnya sendiri dalam pencalonan Pilkada Jakarta.

    “PKS menang di Jakarta, dan tentunya sudah saatnya juga kita menghadirkan kader, membuktikan bahwa kader kita mampu untuk memimpin Jakarta,” kata Dedi saat ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

    Menurutnya, pengusungan kader internal menjadi bakal cawagub Jakarta berpasangan dengan Anies selaku petahana, dapat membangun semangat dari kader – kader dan simpatisan PKS di Jakarta. 

    Pencalonan Shohibul Iman dinilai akan semakin menguatkan kerja-kerja internal partai dan kian memupuk semangat untuk pemenangan pada November mendatang.

    “Ini kan sebenarnya semangat internal, kita mohon teman-teman juga bisa menghormati ini bahwa kader PKS itu biasa-biasa bekerja dengan semangat yang kuat, dan ada semangat kuat ketika ada kader internal,” katanya.

    Ia menambahkan, PKS akan mengutamakan rayu PKB dan NasDem untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Shohibul Iman (AMAN) dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Diketahui PKB, PKS, dan NasDem pada Pilpres 2024 tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Karena itu, PKS akan melakukan penjajakan dengan mitra koalisi di Pilpres 2024 untuk mengusung Anies-Iman di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dengan koalisi Pilpres sih utamanya,” katanya.

    Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS ini mengatakan partainya akan terus mengkomunikasikan pasangan Anies-Iman kepada parpol yang memang bisa mendukung keputusan PKS tersebut.

    Komunikasi itu akan terus diupayakan secepat mungkin.

    “Kita akan komunikasi lagi dengan partai-partai yang benar-benar bisa mendukung pasangan yang diinisiasi ini. Dan komunikasi itu masih tetap kita upayakan secepat mungkin, agar tidak ada terkesan kita memaksakan kehendak,” ucapnya.

  • Ribuan Anggota DPR Terlibat Judi Online hingga Miliaran Rupiah, Apa Kata Anggota Dewan?

    Ribuan Anggota DPR Terlibat Judi Online hingga Miliaran Rupiah, Apa Kata Anggota Dewan?

    TRIBUNNEWS.COM – Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 1.000 lebih Anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.

    Dari jumlah tersebut, PPATK mencatat ada lebih dari 63 transaksi yang dilakukan, yakni mencapai Rp25 miliar.

    “Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Setelah temuan itu, PPAT menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Ivan.

    Lalu, apa kata Anggota Dewan saat mengetahui ada lebih dari 1.000 anggota DPR terlibat dalam permainan judi online tersebut?

    Habiburokhman Desak MKD Panggil PPATK

    Setelah mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengusulkan agar pimpinan MKD memanggil PPATK untuk meminta data anggota dewan yang terlibat judi online.

    “Saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut.”

    “Terkhusus data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online,” kata Habiburokhman usai menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Habiburokhman kemudian menjelaskan ancaman sanksi jika ada anggota dewan terbukti terlibat permainan judi online.

    Sanksi kode etik, kata Habiburokhman pasti akan diberikan karena sudah ada peraturan yang mengatur bahwa anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian.

    “Kalau di pedoman tata beracara sanksinya itu macam-macam. Kalau kode etik itu kan jelas pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian, itu di kode etik,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

    “Nah sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat, tergantung materi perbuatannya masing-masing,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Habiburokhman juga meminta agar PPATK melaporkan anggota DPR yang bermain judi online tersebut ke MKD.

    Menurutnya, judi online ini sangat meresahkan dan hampir terpapar di setiap institusi.

    Kendati demikian, dia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif, mengingat permainan judi online melibatkan banyak pelaku.

     “Kalau semuanya represif tiba-tiba penjara kita enggak akan cukup pak gitu kan,” ungkap Habiburokhman.

    Fraksi PKS Minta PPATK Bongkar Eksekutif dan Yudikatif

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga meminta PPATK untuk membongkar anggota eksekutif dan yudikatif yang terlibat judi online.

    Sebab, Nasir merasa tidak adil jika PPATK hanya mengungkapkan anggota DPR saja yang terlibat dalam judi online.

    Alasannya, karena ia khawatir, permainan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan.

    “Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” ujar Nasir, dalam rapat kerja dengan PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Bagaimana perputaran di sana di eksekutif, yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” ucapnya.

    Fraksi Golkar Setuju PPATK Juga Bongkar Eksekutif dan Yudikatif soal Judi Online

    Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa juga setuju dengan Nasir.

    Ia meminta PPATK membongkar jika eksekutif dan yudikatif ada yang terlibat judi online.

    “Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online,” ungkap Supriansa.

    Namun, dari pihak PPATK sendiri menyatakan, belum menentukan keterlibatan eksekutif dan yudikatif dalam permainan judi online.

    “Alhamdulillah enggak ada,” ungkap Ivan.

    Johan Budi Desak PPATK Bekukan Rekening Bandar Judi Online

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi, mendesak PPATK agar segera melacak rekening bandar judi online yang meresahkan masyarakat tersebut.

    Lalu, setelah itu, Johan juga meminta agar rekening bandar judi online itu dibekukan.

    “Satgas ini akhirnya ke mana gitu? Jadi temuan Satgas jangan hanya pengumuman yang membuat publik terkaget-kaget, endingnya apa Pak Ivan?” kata Johan, dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama PPATK, Rabu.

    “Terus kalau misalkan detail bisa diketahui, apakah bisa di-tracking juga rekening ya terutama rekeningnya bandar itu. Ini kan ada kominfo juga di dalamnya kalau nggak salah Satgas itu, apa bisa juga itu dibekukan atau ditutup.”

    “Informasi dari kominfo kemudian disampaikan ke Pak Ivan atau sebaliknya yang kemudian ada penegak hukum yang melakukan freze kemudian itu bisa ditutup gitu, Apakah itu juga sudah dilakukan?” ucapnya.

    Johan pun mengaku kaget karena ternyata ada rekening yang diperjualbelikan untuk judi online.

    Terlebih lagi perputaran uang Rp600 triliun terkait judi online itu termasuk angka yang fantastis.

    Maka dari itu, Johan Budi mendesak PPATK mengusut hal tersebut.

    “Cukup terkejut juga ternyata ada Rp600 T perputaran dana yang melalui judi online, memang judi ini secara langsung merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung itu juga bisa merugikan keuangan negara,” ujar Johan.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam/Fersianus Waku)

  • Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Hidayat Nur Wahid Berharap Ada Perbaikan Pemilu ke Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap ada perbaikan dalam Pemilu berikutnya. Harapan itu berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi dengan mempertimbangkan konstitusi serta harapan masyarakat termasuk para guru besar, terutama fakta adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    Angggota DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, adanya tiga hakim yang menyatakan adanya berbagai masalah hukum dan etika seperti kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut, seharusnya dianggap serius dan tidak dipandang remeh, bahkan perlu menjadi pelajaran bagi setiap pihak, baik peserta pilpres, penyelenggara pemilu dan juga pemerintah.

    “Adanya tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dari total delapan hakim yang memutus perkara itu jumlahnya cukup banyak, sehingga menunjukkan bahwa ada banyak hal bermasalah yang perlu diperbaiki, demi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu ke depan, termasuk pilkada serentak beberapa bulan yang akan datang,” ujarnya.

    HNW, sapaan akrab Hidayat, berharap agar ke depan para hakim MK untuk lebih progresif dengan berani memperjuangkan keadilan substantif, dan tidak terjebak pada jenis keadilan prosedural saja. Maka wajar bila banyak pihak mengapresiasi tiga hakim MK, yakni Prof Saldi Isra, Prof Arief Hidayat, dan Prof Enny Nurbaningsih yang berani menyatakan pendapat berbeda sesuai Konstitusi dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, dan itu dipentingkan untuk menjaga kepercayaan Rakyat terhadap MK, dan menjaga agar Konstitusi tetap jadi rujukan, dan hukum serta demokrasi (Pemilu dan hasilnya) tetap bisa berjalan dengan baik dan benar di Indonesia.

    “Agar Pemilu baik Pileg/Pilpres maupun Pilkada ke depan, tidak mengulangi masalah yang terjadi pada Pemilu termasuk Pilpres dan Pileg 2024. Dan agar Pemilu/Demokrasi dapat dilakukan lebih berkualitas baik dari sisi penyelenggaraannya maupun hasilnya. Sehingga cita-cita proklamasi dan reformasi yang sesuai dengan Konstitusi itu, dapat terus diwujudkan,” kata HNW.

    Dia juga berharap, perlu ada sejumlah catatan, demi perbaikan kualitas pemilu, termasuk, pilkada ke depan, agar tidak terulang berbagai materi yang menjadi rujukan terjadinya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

    “Sesuai ketentuan Konstitusi, putusan MK dari para hakim yang dipersyaratkan sebagai negarawan itu, sehingga putusannya berkelas terbaik, sehingga wajar bila bersifat final dan mengikat, maka wajar pula bila demikian maka putusan MK tentu harus diterima, dihormati dan dilaksanakan. Walaupun, sejak MK ada di Indonesia, dalam putusannya, baru pertama kali para hakim konstitusi tidak bulat sepakat terkait dengan adanya kecurangan pilpres. Terbukti ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda,” ujarnya. [hen/but]