Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS, Ismail Bachtiar menyoroti pabrik Semen Tonasa Indonesia yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi selatan.

    Dalam rapat perdana tersebut, Ismail mengeluhkan perubahan kualitas Semen Tonasa yang tidak seperti dulu.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat sekarang gak lagi pak, udah gak kuat udah gak lagi kokoh,” katanya dikutip dari akun Instagram miliknya Jumat (6/12/2024).

    Ismail mengungkap permasalahan ini terjadi karena strategic holding ditarik ke pusat.

    “Kalau saya perhatikan ternyata masalahnya karena hampir seluruh strategic holding, bapak tarik ke pusat,” sambungnya.

    “Saya gak tahu apa bapak tidak percaya orang Sulawesi atau bagaimana padahal orang Sulawesi jadi wapres pun bisa, apalagi hanya ngurusin semen Indonesia pak,” tegasnya.

    Ismail menekankan agar pihak terkait memperhatikan kesejahteraan tenaga outsourcing yang ada di Semen Tonasa.

    Apalagi dia mendapati tidak ada permasalahan produksi di pabrik. Hanya saja regulasi yang diharapnya berbeda dengan kenyataannya.

    Blak-blakan Ismail mengungkap pihak yang mendapat kerugian paling banyak adalah masyarakat di sekitar pabrik.

    “Produksinya bagus, produksinya dipaksa. Semennya diambil semua ke Jakarta dan hanya sisakan debunya untuk masyarakat di sana,” katanya.

    “Saya gak tega gunungnya diketuk, tanahnya diambil yang bapak sisakan hanya debunya bagi masyarakat,” sambungnya.

    Terakhir, Ismail meminta agar pengelolaan di pabrik Semen Tonasa sebaiknya dipegang oleh orang Sulawesi itu sendiri.

  • Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Semen Indonesia Group (SIG) diubah menjadi strategic holding dari sebelumnya operating holding. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menganggap perusahaan semen pelat merah itu hanya menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usahanya yang tersebar di daerah.

    “Kalau boleh kita rekomendasi aja, Semen Indonesia ini menjadi strategic holding aja, jangan lagi jadi operating holding, supaya adil. Kayak misalnya ini anak-anak perusahaan cuman dikasih permain-mainannya setiap bulan, setiap minggu. Yang bagus-bagusnya ditarik ke pusat,” kata Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat dengan direksi SIG, Rabu (4/12/2024).

    Praktik holding yang menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usaha yang tersebar di daerah itu diungkapkan anggota Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, yang menyoroti kemerosotan PT Semen Tonasa.

    Menurut Ismail, penyebabnya adalah karena hampir seluruh strategic holding PT Semen Tonasa ditarik ke pusat oleh SIG. Ia mengatakan kinerja produksi PT Semen Tonasa bagus, kemudian diambil oleh SIG dan disisakan ‘debunya’ untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

    Ismail meminta Direktur Utama SIG Donny Arsal untuk mempercayakan pengelolaan hal-hal strategis kepada entitas usaha yang berada di daerah tersebut.

    Tak hanya menyoroti efektivitas holding, Komisi VI DPR juga meminta kinerja Direksi SIG dievaluasi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar,Ahmad Labib, mempertanyakan menurunnya penjualan atau market share SIG dalam 5 tahun terakhir dan malah kalah saing dengan kompetitornya, Indocement yang justru market share-nya terus tumbuh.

    Termasuk, kata Labib, penurunan ini juga terjadi pada kemampuan perusahaan mendapatkan laba ataureturn on asset(ROA) dibandingkan dengan kompetitor yang malah mengalami kenaikan.

    Labib mengatakan, ROA standar industri sebesar 5%. Sementara ROA SIG yang memang sudah rendah, yaitu 3% di 2019 justru semakin terpuruk menjadi 2,65% di 2023. Hal berbeda dengan ROA Indocement, yang naik dari 6,6% di 2019 menjadi 7% di 2023.

    Senada, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan turunnya pangsa pasar semen SIG menjadi sinyal bahwa direksi tidak bekerja maksimal.

    Dia pun meminta direksi SIG segera merumuskan strategi marketing agar SIG kembali menguasai pangsa pasar semen di Indonesia.

    “Kesalahan ini harus segera dideteksi, apa penyebabnya. Kami harapkan SIG bekerja maksimal. Meski kapasitasnya melebihi demand, tetapi kalau kita bandingkan dengan pesaing, mereka lebih baik. Ini kan direksinya orang hebat semua, apa yang salah di sini,” kata Darmadi.

    (tor/gbr)

  • PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kencong dan Tanggul menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

    TPST adalah tempat yang digunakan untuk mengolah sampah secara menyeluruh melalui proses pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan kembali untuk diolah, dan diproses akhir.

    Rencana tersebut sempat disinggung Pejabat Bupati Jember Imam Hidayat, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada pertengahan November 2024. Pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan kajian rencana induk pengelolaan sampah tingkat kabupaten.dan kriterian kesiapan rencana pengalihan tersebut.

    “Perubahan ini untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dengan pemilahan dan pemanfaatan sampah organik dan non organik. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat,” kata Imam saat itu.

    Juru bicara Fraksi PKS Ahmad Rusdan mengatakan, rencana pengalihan TPA Kencong dan TPA Tanggul menjadi TPST tak boleh hanya berhenti pada nama. “Pengaplikasiannya juga perlu dimaksimalkan,” katanya.

    PKS menyarankan Pemkab Jember juga memberikan fasilitas atau anggaran terhadap bank sampah yang dikelola masyarakat yang sudah terbentuk di Jember. “Dengan demikian pengelolahan sampah dapat dimaksimalkan,” kata Rusdan.

    Achmad Dhafir Syah, juru Fraksi PKS lainnya, mengingatkan setiap hari masyarakat Jember memproduksi 1.700 ton sampaj setiap hari, yang terdiri atas sampaj organik dan non organik. “Namun setiap hari Pemkab Jember hanya bisa mengangkut sekitar 350 ton sampah, meski telah dibantu 90 unit bank sampah yang dikelola masyarakat,” katanya.

    Dhafir mengkritik alokasi anggaran operasional yang hanya sampai pertengahan tahun. “Banyak kegiatan yang tidak masuk dalam anggaran. Eksekusi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang,” katanya. [wir]

  • Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah atau Kementerian Keuangan tak kunjung mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Sebagaimana diketahui, tarif PPN 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, bila pemerintah ingin menunda kenaikannya mempertimbangkan tekanan daya beli dan penolakan berbagai kalangan masyarakat, salah satu opsi yang tersedia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

    Sebelum menerbitkan Perpu tersebut, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR, termasuk bila pemerintah ingin mengambil opsi lainnya, yakni mengubah tarifnya hanya dengan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa menerbitkan Perppu.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, meski berbagai opsi itu terbuka lebar, namun hingga kini pemerintah belum mengajukan rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR. Padahal, DPR mulai melaksanakan reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025.

    “Belum ada pembicaraan formal. Kita udah reses kan minggu depan,” kata Kamrussamad saat ditemui di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Kamrussamad menduga pemerintah memang mengambil sikap untuk tetap melaksanakan amanat UU HPP tersebut. Apalagi, UU itu telah diberlakukan sejak 2021 silam dan disepakati oleh pemerintah maupun mayoritas fraksi di Komisi XI DPR. Sebagaimana diketahui, hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP termasuk PPN jadi 12%.

    “Karena Komisi XI yang menyusun Undang-Undang HPP, panjanya dipimpin oleh partai penguasa waktu itu, maka standing posisinya jelas sesuai dengan undang-undang sekarang ini,” ucap Kamrussamad.

    Meski begitu, Kamrussamad mengakui pemerintah bisa saja mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR saat masa reses atas seizin pimpinan DPR. Namun, lagi-lagi, ia menekankan bahwa hingga kini pemerintah belum ada mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN.

    “Belum pernah sih, karena saya kira kita konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP,” ucapnya.

    Pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Perlu Sanksi Hukum Bagi SPBU yang Terbukti Lakukan Kecurangan

    Perlu Sanksi Hukum Bagi SPBU yang Terbukti Lakukan Kecurangan

    Jakarta (beritajatim.com) — Anggota Komisi XII DPR RI Muh Haris menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, perlu juga penegakan hukum terhadap SPBU yang terbukti melakukan kecurangan atau menjual bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah.

    Hal ini disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyusul maraknya laporan kendaraan mogok akibat BBM tercampur air dan kasus kerusakan mesin akibat kualitas bahan bakar yang buruk.

    “SPBU nakal tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap distribusi energi di Indonesia. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahwa setiap SPBU beroperasi sesuai standar dan aturan yang berlaku,” tegas Haris.

    Muh Haris mencatat beberapa temuan terbaru, seperti kasus di Bekasi yang mengungkap BBM tercampur air, hingga laporan dari berbagai daerah terkait kerusakan kendaraan setelah mengisi BBM. ‘Modus-modus kecurangan seperti manipulasi takaran dispenser dan pengenceran BBM menunjukkan perlunya langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

    Untuk mengatasi persoalan ini, Muh Haris mengusulkan tiga langkah strategis yakni pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan konsumen. “Tidak ada toleransi bagi pelaku yang merugikan konsumen. Sanksi tegas harus memberikan efek jera,” tegasnya.

    Dia juga akan mendorong dialog dengan pemerintah dan Pertamina untuk memastikan sistem distribusi BBM berjalan transparan dan sesuai standar. “Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kita tidak boleh main-main dengan distribusi dan kualitasnya. Saya akan terus mengawal agar hak masyarakat atas energi bersih dan adil tetap terjamin,” kata Haris. [kun]

  • FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    FPKS DPRD Majalengka sambut positif Program UHC disetujui pada APBD 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Keseriusan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka  dalam mengawal progam UHC membuahkan hasil, dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (29/11/2024) sore akhirnya disetujui pada APBD tahun 2025.

    Sempat menjadi kekhawatiran bersama soal adanya pemberhentian sementara program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 nanti.

    Salah satunya yaitu Fraksi PKS Majalengka, dimana Ketua Fraksi PKS Majalengka Dhora Darojatin mengungkapkan pihaknya dengan tegas melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di DPRD Majalengka untuk menyepakati UHC lanjut di Tahun 2025.

    “Saya ingin sampaikan dari tahun-tahun yang lalu juga, mulai dari 2021 sejak COVID-19 saat itu, dan memang baru bisa dilaunching di 2023 kemarin,” ujar Dhora Darojatin, Jumat (29/11/2024).

    Usai rapat paripurna DPRD Majalengka, Dhora Darojatin menyyayakan bahwa anggaran untuk program UHC sebesar Rp 39 M.

    “Nah, pada saat ini memang angka yang ada baru 39 M atau dianggaran 31 M, ya untuk 2025. Jadi saya sebagai ketua fraksi meminta Pak Wakil Ketua untuk memastikan bahwa program UHC bisa aman di 2025,” ungkapnya. 

    “Jadi akhirnya informasi dari Pak Wakil Ketua bahwa UHC bisa terlaksana di 2025. Dan tentunya ini sangat kami tunggu dan kami harapkan karena kebermanfaatan kami itu betul-betul terasa oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, yang perlu dibantu,” tegasnya.

    Politisi Perempuan itu memastikan bahwa sampai saat ini partainya terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Majalengka melalui perjuangan yang dilakukan di legislatif.

    “Karena kami betul-betul berharap inipun tidak hanya menjadi kewajiban kami, tapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tentunya perlu kolaborasi dari semua. Dan alhamdulillah tadi informasi dari Pak Wakil Ketua, semua akhirnya menyepakati untuk bisa melakukan program UHC tahun 2025,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden Narayanto mengungkapkan bahwa hasil komunikasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS, mampu meyakinkan semua pihak.

    “Alhamdulillah setelah kita lagi mengadakan rapat Paripurna mengenai perencanaan APBD 2025, alhamdulillah ada beberapa poin yang semoga ini bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Majalengka mengenai kebutuhan dasar di bidang kesehatan, khususnya tadi di pelayanan kesehatan,” tuturnya.

    “Alhamdulillah di tahun 2024-2025 kita melanjutkan program UHC, program 2025. Jadi kita bisa melanjutkan program UHC ini untuk masyarakat,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (2/12). 

    Sebelumnya, menurut Deden, sempat viral soal adanya utang BPJS kesehatan yang masih nunggak belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

    “Karena pasca kemarin heboh-heboh Majalengka, ada hutang yang belum dibayar di tahun 2024, program UHC ini sempat berhenti. Dan begitu banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan kesehatan kita ini. Tapi Alhamdulillah melalui lobi-lobi dari fraksi PKS, dari Komisi 4 dan yang lainnya, ini bisa menghasilkan program UHC ini bisa dilanjut di tahun 2025,” Ungkapnya.

    “Jadi memang program ini merupakan program yang bisa menyentuh ke masyarakat karena memang dana ini adalah masyarakat. Jadi harus kembali ke masyarakat langsung dirasakan,” tambahnya.

    “Dan ini luar biasa, ini banyak sekali testimoni dari masyarakat yang terbantukan oleh BPJS ini. Jadi jangan sampai di 2025 ini berhenti. Karena mulai APBD 2025 ini dengan anggaran Rp39 M ini kita bisa hanya sampai di bulan Februari UHC itu. Tapi Alhamdulillah tadi kita dengan dipimpinan dengan Pihak BAPD, kita sepakat untuk bisa menutupi kekurangan di bulan kedepannya,” ujarnya.

    Adapun untuk alokasi bulan Maret, April, Mei pihaknya akui untuk menutupi kekurangannya dengan dana cadangan yang ada hampir Rp164 miliar dengan harapan mampu dialihkan sebagian untuk UHC, lalu sebagiannya untuk investasi. 

    Sehingga, pihaknya meminta doa kepada masyarakat untuk Fraksi PKS tetap bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang sangat mendasar seperti kesehatan.

    “Saya sebagai pimpinan DPRD siap menjadi garda paling terdepan untuk mengawal program-program yang diusung oleh fraksi PKS,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa saat lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ojek online (ojol) tidak memenuhi kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite lantaran dianggap sebagai kegiatan usaha yang dipekerjakan.

    Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi para pengemudi Ojol yang statusnya adalah mitra dari aplikasi. Pernyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia dinilai menantang para pengemudi ojol dan berpotensi untuk melakukan protes secara besar-besaran

    Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menegaskan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro.

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform.

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. Menurut survei terbaru, rata-rata perbulan pendapatan pengemudi ojek online berada di bawah Rp 3,5 juta dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

  • FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin mendukung PT Pertamina (Persero) segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

    Menurut Amin, langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas BBM yang sampai ke konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    Amin menegaskan, pengawasan kualitas BBM adalah bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Audit ini diharapkan dapat mendeteksi adanya potensi penyimpangan, seperti campuran bahan yang tidak sesuai standar atau praktik curang lainnya.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sangat tinggi. Namun, kepercayaan itu harus terus dijaga dengan memastikan produk BBM yang dijual benar-benar berkualitas,” katanya.

    Dia menyebut. kualitas BBM yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih dan penghematan ekonomi masyarakat.

    “Oleh karena itu, Pertamina harus memastikan bahwa seluruh SPBU, baik yang dikelola langsung maupun yang bermitra, mematuhi standar kualitas BBM yang berlaku,” ujar Amin.

    Audit berkala adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi Pertamina sebagai BUMN energi yang terpercaya.

    Kasus kerusakan sejumlah mesin kendaraan yang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax berpotensi merusak kepercayaan konsumen. Dan itu akan mengganggu kampanye pemerintah agar masyarakat beralih menggunakan Pertamax untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi.

    “Jangan sampai, animo masyarakat untuk beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamax, dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan sesaat dengan memanipulasi kualitas BBM,” tegas Amin.

    Selain audit internal, Amin juga mendorong Pertamina untuk berkolaborasi dengan regulator terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam memastikan standar operasional di lapangan terpenuhi.

    Dia juga mengingatkan bahwa kemitraan dengan SPBU swasta tidak boleh menjadi celah bagi penurunan kualitas layanan.

    “Kami di Komisi VI akan terus memantau proses ini. Kami ingin memastikan bahwa BBM yang digunakan masyarakat sesuai dengan klaim produk yang tertera di SPBU, baik dari sisi oktan, efisiensi, maupun dampak lingkungan,” tegasnya. (ted)

  • Ojol Bakal Dilarang Gunakan Pertalite, Anggota Komisi VI DPR: Tak Berpihak ke Pelaku Usaha Mikro

    Ojol Bakal Dilarang Gunakan Pertalite, Anggota Komisi VI DPR: Tak Berpihak ke Pelaku Usaha Mikro

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau BBM jenis Pertalite.

    Pemerintah beralasan ojol bukan kendaraan berplat kuning yang memang untuk transportasi umum.

    Ojol dinilai sebagai bisnis pribadi dan mayoritas tergolong orang mampu karena punya kendaraan pribadi.

    Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya.

    Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. 

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” kata Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

    Wakil Ketua Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. 

    Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Amin merujuk data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. 

    Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform. 

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. 

    Menurut survei terbaru, per bulan, rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp 3,5 juta, dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

    “Kita harus memahami bahwa pengemudi ojek online bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari sektor usaha mikro yang memiliki kontribusi nyata terhadap roda perekonomian,” ucapnya. 

    Menurut Amin, melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. 

    Pengemudi ojek online termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga tidak adil jika mereka dikecualikan dari akses subsidi yang seharusnya mereka terima.

    Amin Ak mengimbau pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

    “Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan pengawasan atau merancang skema distribusi yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.

    “Namun, jangan sampai para pelaku usaha mikro dan kecil justru menjadi korban dari kebijakan ini,” imbuhnya.

    Amin Ak pun berharap kebijakan yang diambil pemerintah selalu berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. (*)
     

  • DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan dari anggota Komisi I Sukamta yang mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta dalam pemberantasan judi daring atau judi online.

    Menanggapi hal tersebut, Sjafrie meluruskan dan menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga politik negara harus dipahami oleh TNI. Dengan demikian, lanjut Sjafrie, TNI dalam menjalankan tugasnya pun harus berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. 

    Akan tetapi, dalam rangka pemberantasan judi online, kata Sjafrie, posisi TNI bukanlah di garis depan, tetapi posisinya adalah memberi dukungan kepada law enforcement atau penegakan hukum.

    “Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu [TNI] tidak berada di garis depan, tapi sifatnya memberi dukungan kepada law enforcement. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah TNI akan tampil untuk memberantas judi online,” tuturnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Namun, Purnawirawan Letjen TNI ini memastikan bahwa pihaknya secara moral mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

    “Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU, Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut serta dalam memberantas judi online. 

    Dirinya merasa yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja, Senin (25/11/2024).