Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ) Provinsi Jakarta
    Basri Baco
    mengatakan, pemerintah tengah mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
    Sementara itu, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
    “Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ucap Baco di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Baco menjelaskan, gagasan ini mencuat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, sudah ada kesepakatan awal dari para petinggi partai mengenai wacana tersebut.
    Menurutnya, sistem Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik transaksional yang sering terjadi.
    “Pilkada yang kemarin itu
    cost
    politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” kata dia.
    Ia juga menyoroti dampak beban psikologis yang dialami kepala daerah terpilih akibat mahalnya biaya politik.
    “Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut. Pasti ada Undang-undangnya dan diputuskan dari pusat, kita ikut-ikut saja,” kata dia.
    Secara pribadi, Baco mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Kalo saya pribadi, kalo konstituen saya lebih setuju yang penting calegnya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota,” kata dia.
    Senada dengan Baco, Ketua DPRD Jakarta
    Khoirudin
    juga menyampaikan dukungannya. Ia menilai perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi.
    “Inikan baru pendapat institusi partai, untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah. Alasannya, tentu untuk meminimalisir
    cost
    yang terlalu besar,
    high cost
    demokrasi,” kata dia.
    Khoirudin, yang berasal dari fraksi PKS, mengungkapkan fraksinya sepakat terhadap wacana tersebut.
    “Kalau PKS, seperti yang disampaikan Pak Muzamil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP Segel Pagar Laut 30 Km di Tangerang, DPR Minta Dibongkar dan Diusut Pelakunya

    KKP Segel Pagar Laut 30 Km di Tangerang, DPR Minta Dibongkar dan Diusut Pelakunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2024).

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah memasang banner berwarna merah dengan tulisan “penghentian kegiatan pemagaran”.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan sentilan. Pasalnya, pemagaran laut itu hanya dihentikan tak dibongkar.

    ”Pemagaran laut sampai puluhan kilometer hanya dihentikan, tidak dibongkar,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Jumat, (10/1/2025).

    Dengan begitu kata dia, jalur para nelayan di sana masih akan terhalangi.

    “Artinya para nelayan masih akan menderita karena pagar penghalang jalur ke laut tetap ada. Ini cuma sandiwara karena pemilik pagar adalah pebisnis yang lebih berkuasa dari siapapun di Indonesia,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. Menurutnya, pemagaran laut itu tidak cukup disetop dan disegel tapi perlu dibongkar dan diusut pelakunya.

    “Dirjen PSDKP KKP turun mengamankan pagar laut misterius (9/1/2025).Tapi, tidak cukup kalau sekedar disetop dan disegel. Perlu dibongkar, diusut pelakunya untuk diadili. Sudah 5 bulan nelayan dirugikan. Setuju nder?,” ungkap Mulyanto.

    Diketahui pembangunan pagar ini terindikasi tidak mengantongi izin (ilegal). Pagar itu membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, melintasi perairan Tangerang.

    Pagar ini membentang 16 desa dan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang. (*)

  • Pelanggaran Hak Nelayan dan Masyarakat Pesisir

    Pelanggaran Hak Nelayan dan Masyarakat Pesisir

    loading…

    Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang menimbulkan keanehan di kalangan masyarakat. Foto: Instagram

    TANGERANG – Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang menimbulkan keanehan di kalangan masyarakat. Hal inilah yang memicu Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan melakukan inspeksi mendadak (sidak) menggunakan kapal nelayan.

    Menurut dia, pemagaran laut dengan bambu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. “Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,” ujar Johan, Kamis (9/1/2025).

    Baca Juga

    Jika pagar ini didirikan tanpa izin atau tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial, tindakan pagar laut berpotensi melanggar hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

    Dia mengingatkan pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan dengan izin resmi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Hal itu sebagaimana tertera dalam UU Nomor 27 Tahun 2007.

    “Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir. Hak mereka atas akses laut harus dilindungi. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan laut harus mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Johan.

    (jon)

  • Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Liputan6.com, Semarang – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp55.431.750 disetujui penetapannya oleh FPKS DPR RI 

    Dalam persetujuannya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan. Disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih poin yang dicatat ada beberapa hal. Pertama adalah Proporsi Pembiayaan Haji.

    “Proporsi pembiayaan haji tetap harus mempertahankan keseimbangan yang ditetapkan 2024, yaitu 60% ditanggung melalui Bipih oleh jemaah dan 40% diambil dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH,” kata Fikri.

    Kementerian Agama juga diminta mempertimbangkan perbedaan harga BPIH berdasarkan kapasitas kursi dan layanan per penerbangan.

    Berikutnya adalah pengurangan durasi Haji. Pemerintah harus berani menyelenggarakan skenario pengurangan durasi haji dari 40 hari menjadi 30 hari.

    “Selain itu, kami juga mendukung Pemerintah mempersiapkan dan mengembangkan ‘Kampung Haji’ sebagai fasilitas yang mendukung kenyamanan jemaah haji,” katanya.

    Rapat Panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 hingga 6 Januari 2025. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai diusulkan Kemenag pada 30 Desember 2024.

    Pemerintah awalnya mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp 55.593.201,57. Akhirnya disepakati biaya haji 2025 yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750.

    Selain itu, Panja telah bersepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446/2025 H sebesar Rp 89.410.258,79. Untuk nilai manfaat dari BPKH kepada masing-masing jemaah haji sebesar Rp33.978.508,01 atau sebesar 38% dari total BPIH.

  • Fraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi Gratis

    Fraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang telah diluncurkan secara nasional pada Senin.

    Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai program unggulan yang merupakan janji Presiden Prabowo Subianto semasa kampanye Pemilu 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting atau tengkes, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

    “Persoalan gizi bagi anak-anak masa depan bangsa ini adalah persoalan penting dan strategis. Oleh sebab itu, apresiasi untuk Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang serius menyiapkan, dan mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa dukungan juga diberikan Fraksi PKS DPR RI karena menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

    “Kami semua menyambut suka cita program ini, dan memastikan anak-anak kita benar-benar mendapatkan makanan yang bergizi, sehingga berdampak langsung pada kesehatan dan kecerdasan mereka,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa fraksinya turut memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga berdampak maksimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    Sementara itu, dia berharap semua pihak, terutama pemerintah daerah, dapat menyukseskan program nasional tersebut melalui satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai sentra pemasok makanan untuk penerima manfaat program.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak naikkan PPN bahan pokok, DPR: Prabowo berpihak ke rakyat kecil

    Tak naikkan PPN bahan pokok, DPR: Prabowo berpihak ke rakyat kecil

    Kita siap mengawal kebijakan pemerintah tersebut dengan memastikan bahwa PPN 12 persen limitatif hanya untuk barang-barang super mewah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan Presiden Prabowo terbukti sangat berpihak kepada rakyat kecil ketika menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya untuk barang-barang mewah saja.

    “Hal ini semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, betapapun kenaikan PPN 12 persen adalah perintah undang-undang HPP,” kata Jazuli dalam siara pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

    Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Banten ini, Prabowo sangat memahami kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Namun di satu sisi, pemerintah juga perlu menaikkan pajak demi meningkatkan jumlah penerimaan negara.

    Karenanya, lanjut Jazuli, Prabowo lebih memilih membebankan kenaikan PPN sebesar 12 persen untuk masyarakat kalangan menengah ke atas dibandingkan masyarakat kecil.

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen pada akhirnya hanya berlaku untuk barang-barang super mewah seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah apartemen kondominium mewah dengan harga di atas 30 miliar rupiah dan kendaraan bermotor mewah.

    “Presiden tegas menggarisbawahi berulang bahwa kenaikan hanya untuk barang jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN Barang Mewah 11 persen, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” jelas Jazuli.

    Dengan demikian, beberapa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum dan sebagainya tidak mengalami kenaikan.

    Jazuli beserta jajaran fraksinya memastikan akan mengawal kebijakan tersebut agar diterapkan dengan adil dan tidak memberikan masyarakat kecil.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo

    Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo

    loading…

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto. FOTO/IST

    JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR melakukan evaluasi akhir 2024 dan proyeksi 2025 dengan menaruh optimisme yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini ketika diminta pendapatnya oleh sejumlah media tentang situasi dan kondisi kebangsaan tahun 2024 dan harapannya pada 2025 di Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Dia mengatakan, baru dua bulan, banyak kebijakan Prabowo yang positif bagi rakyat. Dia menambahkan, PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Prabowo.

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

    Fraksi PKS menilai Prabowo sebagai pemimpin yang kuat, karismatik, sekaligus transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini. “Pemilu telah usai dan Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa,” ungkapnya.

    Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang Rusia-Ukraina, Agresi Israel di Palestina dan Timteng yang kian memanas, perang dagang Cina-AS, ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, serta turbulensi politik di sejumlah negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

    Anggota Komisi I DPR ini mengatakan rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo. Beragam survei menunjukkan di atas 80 persen rakyat percaya Prabowo bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

    “Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi di antara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus espektasi publik kepada Pak Prabowo dan kabinetnya,” ujarnya.

    Menurut dia, tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen Prabowo yang kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

    “Sektor ketenagakerjaan misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan Presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” terangnya.

  • Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    loading…

    Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

    “Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

    Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

    Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

    Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

    “Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

    Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

    “Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

    Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    (zik)

  • Janjikan Kemerdekaan Palestina, PKS Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Janjikan Kemerdekaan Palestina, PKS Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – PKS memastikan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran karena telah berkomitmen untuk membela kemerdekaan negara Palestina.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai upaya Prabowo Subianto untuk membela kemerdekaan Palestina selama ini sudah sejalan dengan tujuan PKS.

    Bahkan, Jazuli juga mengapresiasi Prabowo yang selalu membela kemerdekaan Palestina di setiap acara konferensi internasional.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang kini baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global. Presiden telah menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” tutur Jazuli di Jakarta, Senin (30/12)

    Dia berpandangan ada beberapa masalah global yang saat ini membuat dunia menjadi tidak pasti seperti masalah perang Ukraina-Rusia, agresi Israel di Palestina dan Timur Tengah dan perang dagang China-AS.

    Untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut, kata Jazuli, dibutuhkan pemimpin Indonesia yang kuat seperti Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif,” katanya.

    Selain itu, Jazuli juga mengamati proses demokrasi yang kini berjalan semakin baik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahkan, proses transisi kepemimpinan pun berjalan dengan aman dan lancar

    “Saat ini kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth. Demokrasi bahkan berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya.

  • Fraksi PKS menaruh optimisme yang sangat besar kepada Prabowo

    Fraksi PKS menaruh optimisme yang sangat besar kepada Prabowo

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,”

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menaruh optimisme yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya.

    Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyatakan PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada beliau.

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

    Prabowo dinilai Fraksi PKS sebagai pemimpin yang kuat, kharismatik, sekaligus transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

    “Pemilu telah usai dan Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa,” ucapnya.

    Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang Rusia-Ukraina, agresi Israel di Palestina dan Timur Tengah yang kian memanas, perang dagang China-AS, ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu serta turbulensi politik di sejumlah negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

    Rakyat Indonesia, lanjut anggota Komisi I DPR itu, juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beragam survei menunjukkan di atas 80 persen rakyat percaya Prabowo bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

    “Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi diantara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus ekspektasi publik kepada Pak Prabowo dan kabinetnya,” ucap Jazuli.

    Menurutnya, tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen Pak Prabowo yang kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

    “Sektor ketenagakerjaan, misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan Presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” tuturnya.

    Jazuli juga melihat kesungguhan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi. Menurutnya, Presiden sangat tegas dan keras kepada para pembantunya untuk bekerja serius demi rakyat.

    Prabowo, lanjut dia, juga memberikan pernyataan lugas soal korupsi, bahkan di hadapan aparat TNI dan Polri

    “Alhasil sudah cukup banyak kasus-kasus korupsi besar yang mulai diproses untuk memberikan efek kejut bagi perbaikan tata kelola negara khususnya menyangkut sumber-sumber penerimaan negara yang signifikan,” ujar Jazuli.

    Prabowo juga dengan tegas memerintahkan untuk memberantas judi online (judol).

    “Tidak ada ‘beking-bekingan’ untuk perkara yang merugikan bangsa. Hal yang sama ditegaskan Prabowo untuk kasus narkoba dan penyelundupan harus diberantas tuntas dengan kerja sama di antara aparat penegak hukum,” katanya.

    Presiden Prabowo juga fokus meluncurkan program yang menyentuh langsung peningkatan kualitas SDM mulai dari yang mendasar perbaikan gizi melalui program makan bergizi hingga perbaikan kurikulum dan tata kelola pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk menaikkan gaji dan tunjangan guru.

    “Presiden Prabowo faktanya juga memperluas bantuan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk perluasan subsidi, insentif, dan stimulus bagi masyarakat tidak mampu, menengah ke bawah, dan UMKM,” ucap Jazuli.

    Menurut dia, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu mulai dari beban utang yang cukup besar, angka kemiskinan yang cukup tinggi, disparitas pendapatan antarpenduduk, antar sektor dan wilayah, kapasitas fiskal yang rapuh, juga dari sisi penerimaan negara yang belum maksimal.

    “Namun, dengan kepemimpinan Presiden yang determinatif sekaligus transformatif dan kolaboratif Fraksi PKS yakin Presiden dan kabinetnya dengan dukungan parlemen yang solid akan dapat mengurai berbagai permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara bertahap dan progresif,” tuturnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024