Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKS

  • Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Jakarta –

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Revisi Perubahan peraturan DPR RI nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Adapun revisi ini disepakati jadi usul inisiatif dan dibawa ke paripurna besok.

    Mulanya masing-masing fraksi di Baleg menyampaikan pandangannya. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar memutuskan untuk menyerahkan dokumen secara langsung tanpa menjabarkan keputusannya.

    Sedangkan, Fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menyetujui revisi Tatib itu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. PKS yang diwakili oleh Reni Astuti memberikan lima catatan dalam persetujuannya.

    “Pendapat mini PKS terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib, Fraksi PKS memberikan catatan ada 5 poin yang sudah tercantum di sini,” ujar Reni.

    “Pada intinya adalah bahwa Fraksi PKS berpendapat bahwa rancangan peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kontraproduktif dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI beserta alat kelengkapannya,” tambahnya.

    PKS menekankan perlunya ruang lingkup yang jelas terkait evaluasi yang dimaksud. Ia mempertanyakan apakah ‘evaluasi’ di sini dalam konteks pemanggilan atau rekomendasi pemberhentian dari DPR ke pejabat yang disetujui melalui rapat paripurna.

    “Kemudian, poin kedua, ketiga keempat, di poin kelima, Fraksi PKS menilai perlu ada penjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan evaluasi yang dimaksud pada pasal 288a, apalagi disebutkan mengikat,” kata Reni.

    “Apakah evaluasi yang dimaksud hanya mencangkup pemanggilan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau sampai memberikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian pejabat?” sambungnya.

    NasDem juga menyetujui revisi perubahan Tatib DPR ke paripurna dengah catatan. Adapun fraksi PAN dan Demokrat mengaku setuju dengan keputusan itu.

    “Pada intinya seluruhnya setuju, menyetujui tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib,” ujar Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

    Bob lantas mempertanyakan kembali sikap fraksi terhadap revisi ini. Anggota dewan sepakat Revisi Tatib DPR dibawa ke paripurna.

    “Setelah bersama-sama mendengarkan pendapat pandangan Fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan rancangan rapat peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan yang dijawab setuju oleh anggota dewan.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Baleg Fraksi PKB Daniel Johan, mengatakan revisi ini akan dibawa ke paripurna besok. Nantinya paripurna akan menyetujui rancangan Tatib sebagai inisiatif DPR.

    “Iya (paripurna besok). Jadi inisiatif Baleg,” ungkapnya.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dicecar DPR soal LPG 3 Kg, Bahlil: Mau Ditata atau Jalan Apa Adanya?

    Dicecar DPR soal LPG 3 Kg, Bahlil: Mau Ditata atau Jalan Apa Adanya?

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dicecar komisi XII DPR RI soal kebijakan pengecer LPG 3 kg yang harus menjadi pangkalan resmi. Kebijakan itu menimbulkan kehebohan dalam beberapa waktu ke belakang.

    Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris mengaku mendapat banyak aduan masyarakat soal hal tersebut. Menurutnya terjadi perubahan cepat yang menyulitkan masyarakat memperoleh LPG 3 kg di pengecer.

    “Perubahannya masa secepat itu sehingga berdampak kita sulit cari ke pengecer, tidak ada barangnya dan lain sebagainya. Prinsipnya setuju ke arah yang lebih baik tapi barangkali perlu dibuat tahapan-tahapan yang lebih smooth sehingga tidak ada dampak sosial, dampak psikologis bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat kerja di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

    Senada, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari mengaku dapat banyak laporan dari pelaku UMKM di Jabodetabek terkait masalah LPG 3 kg. Ia berharap kelangkaan yang saat ini terjadi bisa segera diselesaikan.

    “Kelangkaan LPG 3 kg yang hari ini terjadi meskipun di Jabodetabek tapi inikan wajah Indonesia sehingga kami harap perasaan ini diselesaikan secepat-cepatnya dan tidak diikuti daerah lain. Kalau ini tidak diatasi maka akan menimbulkan panic buying yang lebih sulit diatasi,” beber Ratna.

    Merespons pertanyaan anggota komisi XII DPR, Bahlil menegaskan niat pemerintah hanya ingin melakukan penataan distribusi LPG. Bahlil lantas bertanya balik ke parlemen apakah mereka setuju dengan penataan itu atau tidak.

    “Bapak ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan saja, tidak ada maksud lain. Tapi kalau bapak ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo,” tutur Bahlil.

    “Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau bapak ibu setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak, nggak apa-apa saya akan sampaikan proposal,” sambung Bahlil.

    Bahlil mengakui pola penyaluran LPG 3 kg yang baru menjadi beban berat pemerintah dan butuh keberanian untuk membuat keputusan. Meski ada tantangan dan dinamika dalam pelaksanaannya, Bahlil menyebut hal itu demi melakukan perbaikan.

    Ia lalu menegaskan LPG 3 kg tidak langka dan stoknya tersedia untuk tiga bulan ke depan. Penataan ini, sebut Bahlil, tak lain untuk merapikan distribusi hingga di tingkat bawah.

    “Bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan, setuju saya.Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok. Pernah jual kue saya. Saya nggak pengin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak ingin mereka di apa ya, kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat, mungkin juga mohon maaf, mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak,” ujar Bahlil.

    Dengan penataan lebih baik maka subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 87 triliun untuk LPG 3 kg diharapkan lebih tepat sasaran. “Ini kalau kita biarkan (tidak ditata) uang Rp 87 triliun ini nyampe nggak? Itu aja kalau saya,” tutup Bahlil.

    (acd/acd)

  • Prabowo Perintahkan Bulog Beli Gabah Rp6.500, Anggota Dewan: Langkah Strategis!

    Prabowo Perintahkan Bulog Beli Gabah Rp6.500, Anggota Dewan: Langkah Strategis!

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang memberikan arahan agar Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Hal itu guna menjaga kestabilan harga beras di pasar.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam melindungi kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga beras nasional.

    “Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan Bulog menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ujar Abdul Kharis Minggu 2 Februari 2025.

    Menurut Kharis, penyerapan gabah dengan harga layak sangat penting, terutama menjelang musim panen raya, agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap Bulog dan kementerian terkait guna memastikan kebijakan ini benar-benar terimplementasi di lapangan.

    “Stabilitas pangan harus menjadi prioritas. Harga Rp6.500 per kilogram adalah harga yang pantas untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan dan tetap termotivasi untuk berproduksi,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

    Kharis berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak petani dan memastikan kebijakan pangan pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Bahkan dia juga berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga petani tidak merugi dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

    “Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal “Geng Rusia” Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi PKS di DPR RI
    Jazuli Juwaini
    prihatin dengan aksi perampokan bersenjata yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut
    geng Rusia
    terhadap wisatawan di Bali.
    Aparat kepolisian diminta mengejar para pelaku perampokan tersebut.
    “Jangan sampai orang asing mengacau di negara kita sehingga harus diselidiki tuntas dan diproses hukum secara tegas. Jangan sampai kejadian ini merusak citra
    pariwisata Bali
    di mata internasional,” kata Jazuli, saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
    Anggota Komisi I DPR ini mendorong agar kejadian ini harus diusut tuntas. Para pelaku yang diduga WNA juga harus ditangkap.
    Dia meminta agar aparat kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, para pecalang atau petugas keamanan adat Bali, dan pemerintah daerah Bali.
    Polisi juga diminta berkoordinasi dengan Interpol serta Kedutaan Besar dari negara pelaku aksi perampokan tersebut.
    Jazuli mendesak aparat penegak hukum cepat mengidentifikasi kemungkinan para pelaku adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional.
    Dengan begitu, penanganannya bisa lebih komprehensif serta pencegahannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat agar kejahatan serupa tidak terjadi di wilayah Indonesia manapun.
    “Aksi kejahatan seperti ini harus ditindak cepat karena Bali sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kenyamanan yang merupakan faktor penting dari ekosistem pariwisata,” kata Jazuli.
    “Maka aparat harus cepat bertindak, tangkap pelaku, dan umumkan segera hasil penyidikan sehingga memberi ketenangan dan rasa aman bagi seluruh wisatawan di Bali,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina, Igor Lermakov (48), menjadi korban perampokan oleh “geng Rusia” di Bali pada 15 Desember 2024.
    ”
    Geng Rusia
    ” yang berjumlah sembilan orang itu merampas aset kripto korban senilai Rp 3,4 miliar. Kini, satu terduga telah ditangkap oleh Polda Bali.
    Dilansir dari Tribun-Bali, penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy.
    Pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat hendak kabur ke Dubai.
    Pria berinisial K itu ditangkap tanpa melakukan perlawanan.
    “Iya benar (penangkapan), inisial K asal negara Rusia salah satu dari sembilan orang terlapor yang dilaporkan korban dalam LP, semalam pukul 19.00 Wita kami amankan di Bandara Ngurah Rai,” ujar Ariasandy pada 31 Januari 2025.
    Saat ini, Direskrimum Polda Bali terus mendalami keterlibatan K dalam kasus kejahatan internasional bersama delapan pelaku lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), memberi respons wacana untuk merelokasi masyarakat Palestina, dari Gaza.

    Wacana itu sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    HNW justru menyarankan agar Trump membawa warga Israel untuk pindah ke Amerika.

    “Lebih baik kalau Donald Trump justru melaksanakan janji kampanyenya, menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, bawa saja orang-orang Israel itu ke Amerika Serikat,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Sebab HNW menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Jalur Gaza selama ini, karena adanya Israel yang menduduki wilayah Palestina.

    Sehingga HNW menyarankan agar warga Israel yang direlokasi.

    “Pasti masyarakat Amerika juga tidak keberatan kalau orang-orang Israel dipindah ke sana,” ucapnya.

    HNW menambahkan, Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam liga Arab menolak wacana relokasi masyarakat Palestina. 

    HNW menduga usulan Trump itu untuk memuluskan Israel menduduki wilayah Palestina seutuhnya.

    “Jadi sekali lagi, kami bersama dengan PBB bersama dengan OKI liga Arab, Bersama juga dengan anggota tetap dewan keamanan PBB minus Amerika, kami menolak Karena itu memang bentuk lain daripada ethnic cleansing. Itu bentuk lain daripada memuluskan jalan Israel untuk menguasai sepenuhnya tanah-tanah Palestina,” pungkas HNW.

    Sebelumnya, Trump telah menyerukan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza pada hari Sabtu (25/1/2025).

    Trump mengklaim bahwa pihaknya ‘hanya ingin membersihkan’ Gaza.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan panggilan telepon dengan  Raja Abdullah II dari Yordania pada hari sebelumnya dan akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita hanya membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir,” tambahnya.

    Trump mengatakan ia memuji Yordania karena telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Kemudian ia mengklaim bahwa raja harus menerima lebih banyak warga Palestina karena ingin membersihkan Jalur Gaza.
    “Saya ingin Anda menerima lebih banyak pengungsi, karena saya sedang melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan semuanya kacau. Benar-benar kacau,” terangnya.

    Menurut pengakuan Trump, pemindahan bisa bersifat sementara atau bahkan selamanya.

    “Penduduk Gaza dapat dipindah untuk sementara atau bisa juga untuk jangka panjang,” katanya.

  • Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET

    Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET

    Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

    Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Komisi VI Amin Ak, menyatakan keprihatinannya terhadap kenaikan harga Minyakita yang terus berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat.

    Terlebih sekitar sebulan lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan lebaran. Biasanya, kebutuhan minyak goreng meningkat dibanding biasanya.

    “Jika tidak ditangani, maka harga minyak goreng akan terus melonjak seiring naiknya kebutuhan masyarakat,” ungkap Amin, Rabu (28/01), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Berdasarkan data terbaru, harga Minyakita telah mencapai Rp17.000 per liter, melampaui HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Bahkan, ditemukan adanya oknum yang menjual Minyakita hingga Rp20.000 per liter, jauh di atas HET.

    Kenaikan ini berdampak signifikan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta konsumen rumah tangga.

    DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember – Lumajang) menegaskan bahwa kenaikan harga ini menjadi beban tambahan bagi UMKM yang sangat bergantung pada minyak goreng dalam operasional mereka. Biaya produksi yang meningkat dapat mengurangi margin keuntungan dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

    Selain itu, konsumen rumah tangga juga merasakan dampak langsung dengan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

    Menurut data Badan Pangan Nasional, pada tahun 2023, rata-rata konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia mencapai 9,56 kilogram per tahun, meningkat 0,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng, sehingga fluktuasi harga akan berdampak luas.

    Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak Kemendag untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan harga Minyakita. Ia juga meminta pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar, sambil mengatasi dugaan adanya praktik penimbunan minyak goreng bersubsidi yang dibeli dengan harga lama Rp14.000 per liter.

    “Dugaan penimbunan Minyakita dengan harga lama ini perlu diusut tuntas. Pemerintah harus tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan situasi ini, termasuk oknum pengecer yang menjual di atas harga yang wajar,” tegas Amin.

    Amin mendesak Kemendag menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Jangan sampai, berlarut-larut karena Ramadan dan Idul Fitri dipastikan kebutuhan akan meningkat. Stabilitas pasokan dan harga penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM di Indonesia.

    Karena itu, Amin meminta Kemendag secepatnya membenahi rantai distribusi dan pemasaran agar lebih efisien. Ia juga mendesak Kemendag menertibkan pengecer yang tidak terdaftar di sistem minyak goreng curah (Simirah) agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

    Sumber : Lansir

  • Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebutan politikus PKS, Mardani Ali Sera terhadap Partai Gelora tampaknya tidak diterima oleh simpatisan partai tersebut. Akibatnya, Mardani diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Adalah simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati melaporkan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

    “Sudah langsung diterima (aduan ke MKD, red),” kata Eneng ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jpnn, Kamis.

    Eneng mengaku melaporkan Mardani karena legislator Dapil I Jakarta itu menyalahi kode etik dengan sering mengolok-olok Gelora sebagai partai nol koma.

    “Dia (Mardani, red) selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai nol koma dan tidak hanya sekali,” lanjut dia.

    Eneng sebagai simpatisan Gelora tidak terima pernyataan Mardani, terlebih alumnus Universitas Indonesia (UI) itu berstatus legislator Senayan yang perlu menjaga muruah kedewanan.

    “Saya pikir sudah melanggar kode etik, ya, karena dia (Mardani, red) selaku anggota dewan, sebagi Ketua BKSAP juga seharusnya tidak sepeti itu bicaranya,” lanjut dia.

    Eneng meminta MKD bisa mengusut dugaan pelanggaran etik Mardani, lalu pria kelahiran Jakarta itu bisa dipocot dari Ketua BKSAP dan dipecat sebagai legislator DPR RI. “Mengundurkan diri atau dipecat,” katanya. (fajar)

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) harus selalu berlandaskan pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

    Reni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar sektor minerba dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    “Pengelolaan minerba harus diawasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan di sektor ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) itu.

    Reni menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau masalah sosial.

    “Pemerintah harus aktif memonitor dan mengevaluasi produktivitas setiap izin usaha pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor minerba tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.

    DPR RI secara resmi mengesahkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025) lalu.

    Reni berharap, dengan pengesahan revisi RUU Minerba sebagai RUU Usul Inisiatif, DPR RI dapat mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanat konstitusi.

    Reni Astuti memberikan catatan penting terkait proses pembahasan revisi RUU Minerba. Menurutnya, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pembahasan undang-undang.

    “Masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan institusi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pembahasan. Jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan, karena ini menyangkut kepentingan strategis bangsa,” tegas politisi asal Surabaya itu.

    Dalam catatan RDP di Badan Legislasi DPR RI, sudah ada sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan respon, masukan, dan sarannya. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), PB Aljam’iyatul Washliyah, ASPEBINDO, PB NU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI).

    Sebagai bagian dari catatan Fraksi PKS, Reni juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil di kemudian hari.

    “Kita harus pastikan proses legislasi ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kemudian malah dibatalkan oleh MK karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Reni. [hen/beq]

  • Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan semua bantuan luar negeri di seluruh dunia dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, kata Sukamta, dampakmya tidak begitu signifikan.

    “Penghentian bantuan dari USAID dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, dampaknya saya kira tidak signifikan karena Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat,” kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

    Seperti diketahui, AS membekukan bantuan ke luar negeri termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia. Sementara, kata Sukamta, Indonesia juga menerima bantuan dari AS salah satunya USAID.

    “Bantuan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah USAID (United States Assistance for International Development). USAID telah memberikan komitmen dana senilai lebih dari 65 juta dolar AS di Indonesia sejak Maret 2020 untuk pengujian, pelacakan kontak, komunikasi risiko, dan perawatan pasien COVID-19,” ujarnya.

    Sukamta memerinci bantuan AS ke Indonesia sebagai berikut:

    Bantuan Kesehatan USAID telah memberikan bantuan senilai 30 juta dolar AS untuk mendukung pengguliran vaksin nasional, peralatan dan pasokan medis.

    AS juga memberikan bantuan ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

    Bantuan Kemanusiaan

    Kendati demikian, kata Sukamta, kebijakan Trump itu dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif lain dengan negara lain. Misalnya, kata Sukamta, dengan negara ASEAN atau Uni Eropa.

    “Di sisi lain, kebijakan Trump dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    AS Setop Bantuan ke LN

    Departemen Luar Negeri AS membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    (whn/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu