Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKB

  • KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons tegas terkait usulan DPR RI yang meminta perseroan untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok di dalam rangkaian kereta api.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, saat ini perseroan menerapkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh layanan kereta api yang dioperasikan, guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pelanggan, termasuk melindungi perokok pasif selama perjalanan.

    “Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas layanan kami,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, KAI berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarang aktivitas merokok di sarana angkutan umum, termasuk kereta api. 

    Selain itu, dasar hukum kebijakan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

    Sebagai implementasi, KAI telah memasang stiker larangan merokok di seluruh rangkaian kereta penumpang yang dioperasikan. Perusahaan juga tidak menyediakan tempat khusus merokok di dalam kereta dan awak kereta dilarang merokok selama bertugas. Area merokok hanya tersedia di sejumlah stasiun yang telah ditentukan.

    Anne menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama perjalanan berlangsung. Penumpang yang merokok di luar tempat khusus tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Menurutnya, kebijakan bebas asap rokok menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas perjalanan serta memenuhi kebutuhan seluruh penumpang. 

    “KAI bertujuan untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pelanggan. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik,” pungkas Anne.

    Usulan DPR

    Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

    Menurutnya, hal itu berpotensi akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekaligus keuntungan untuk PT KAI.

    “Karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, paling tidak ada lah satu gerbong, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan untuk kereta api,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia pun membandingkan dengan bus yang biasanya terdapat smoking area di bagian belakang, untuk mengakomodasi para perokok selama di perjalanan.

    “Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu ya,” ujar Nasim.

    Sebagai informasi, saat ini KAI memberlakukan aturan tegas terkait larangan merokok bagi para penumpang. Sebab, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok tembakau, rokok elektrik maupun uap vape e-liquid.

    “Tidak diperkenankan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian Kereta Api. Kedapatan merokok ataupun vaping di dalam rangkaian Kereta Api, maka penumpang diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti,” demikian bunyi peringatan di laman resmi KAI.

  • Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun.

    “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Ia juga mendorong agar sistem perpajakan nasional diselaraskan dengan perkembangan global, termasuk sistem perpajakan digital terkini. Menurutnya, percepatan transformasi digital dan integrasi CRM ke dalam Coretax akan memperkuat pengawasan risiko kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi dan infrastruktur perpajakan. Di sisi lain, Ratna menyoroti kebijakan insentif fiskal yang terdapat dalam RAPBN 2026.

    “Sesuai prinsip, F-PKB menyambut baik RAPBN 2026. Namun pemberian insentif fiskal untuk akselerasi investasi dan hilirisasi industri harus dipastikan tepat sasaran, terukur, dan terarah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Politisi Dapil Jawa Timur IX itu mengingatkan bahwa defisit RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap PDB. Sebab itu, ia meminta kebijakan fiskal dilaksanakan secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Pemilihan sumber pembiayaan anggaran baik dari komponen pembiayaan utang maupun non-utang wajib memperhatikan keseimbangan antara cost dan risk yang tepat, sehingga tetap berada dalam level risk appetite dan tidak menimbulkan cost of fund tinggi,” ujar Ratna.

    Adapun, pemerintah menegaskan tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026 sekaligus fokus pada reformasi internal untuk mengejar target penerimaan pajak. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan total penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun.

    Sementara itu, DJP menargetkan untuk memperbaiki Coretax pada akhir tahun ini. DJP memiliki pekerjaan rumah untuk membereskan error di 18 bisnis proses dan migrasi data dari sistem sebelumnya ke dalam Coretax.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons polemik terkait Surat Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral. Menurut Lalu, Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata.

    “Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (20/8/2025).

    Lalu mengatakan Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain. Termasuk, katanya, yang berada di bawah naungan NU, ormas lain, maupun sekolah negeri.

    Legislator PKB ini menambahkan jangan sampai ada kesan keberpihakan sepihak terkait surat bimtek yang virak itu. Dia menyebut yang perlu dilakukan saat ini adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal.

    “Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya.

    “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

    (whn/dhn)

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)

  • Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.

    Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).

    Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.

    “Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8). 

    Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.

    “Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.

    Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun. 

    Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.

    “Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil

    DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil

    Sumber foto: Titik Mulyana/elshinta.com.

    DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang secara serentak di 7 Daerah Pemilihan (Dapil), Kamis (14/08/25). 

    Kegiatan pra-Musancab dilakukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan struktur pengurus baru di masing-masing tingkat kecamatan mulai dari ketua, badan pelaksana harian dan anggota.

    Kegiatan ini dihadiri petinggi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung.

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, Sekretaris DPC PKB H. Tarya Witarsa, Anjang Asy’ari mewakili tim adhoc dari DPW Provinsi Jawa barat.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung Jawa Barat, H Tarya Witarsa mengapresiasi proses kegiatan tersebut dan ikut mengassesmen seluruh pengurus DPAC terutama yang berada di daerah pemilihan 6 (dapil 6).

    Menurut Tarya, musancab ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengurus PAC dan DPC PKB Kabupaten Bandung mengumumkan secara terbuka mengajak seluruh kader atau masyarakat seluruh kecamatan masing-masing untuk masuk pengurus PAC PKB Kabupaten Bandung.

    “Serta melengkapi persyaratan dalam rangka mengasesement tentang aktifitas kegiatan calon pengurus PAC  masing masing mulai dari aktifitas keagamaan,organisasi dan memastikan pengurus PAC mampu memahami secara geografis garapan masing masing,” kata Tarya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Titik Mulyana, Kamis (14/8). 

    Lebih lanjut Tarya menegaskan DPC PKB Kabupaten Bandung punya keyakinan merekalah patok patok yang sengaja direkrut dari desa masing masing untuk pengurus, untuk jumlah pengurus PAC terdiri dari  15 orang dan kewajiban 30 persen dari kalangan perempuan.

    “Kalau dihitung 30% perempuan sekitar  5 orang perempuan 10 orang laki laki. Setelah asesement menandatangani kesanggupan atau fakta integritas sanggup menjalankan tugas dan aturan yang telah dibuat oleh DPC atau DPW, didapil 6 sendiri ada 4 kecamatan Baleendah,Ciparay Pacet dan Kertasari dan sekitar 70 orang tercatat dipengurus DPAC,” ujarnya.

    Hari ini, lanjut Tarya, serentak di dapil masing-masing mulai dari dapil satu hingga dapil 7. Selain itu kewenangan  DPC hanya melaksanakan perintah dari DPW. “DPC hanya menyediakan bahan saja dan menyediakan angka skoring saja contoh usia 35 skor atau nilai 20, 30 usia nilai 15 dan usia 40 ke atas nilainya 10,” katanya. 

    Ditambahkan Tarya, setelah pra Muancab akan dilaksanakan Muancab tanggal 23 mendatang dan itupun hanya pembacaan SK hasil penentuan dan penilaian DPW secara administrasi.

    “Alhamdulillah, hari ini kita laksanakan pra-Musancab sebagai persiapan dan sosialisasi yang menjadi bagian dari proses pembaruan kepengurusan di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung,” tutup Tarya

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin menjelaskan kedatangannya ke beberapa kementerian dan lembaga negara pada hari Selasa (12/08) menyampaikan aspirasi petani terkait anjloknya harga gula dan tetes tebu yang akan menjadi pemicu gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Rombongan pengurus DPN APTRI mendatangi Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di Kementerian Pertanian, mereka diterima langsung oleh Dirjen Perkebunan, Abdul Roni sementara di Kemenko Pangan diterima oleh Deputi bidang pangan dan pertanian,Widiastuti serta di Bapanas diterima Deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, I gusti Ketut Astawa serta mendatangi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk DPR RI pekan depan.

    Khabsyin menjelaskan kondisi gula petani saat ini kian mengkhawatirkan. Stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100 ribu ton secara nasional dan terus akan bertambah.

    Menurut DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB periode 2019-2024 hal ini terjadi karena penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami menagih janji pemerintah segera mencairkan dana Rp 1,5 triliyun pembelian gula petani sesuai HPP sesuai janji pemerintah sebulan lalu,” tegas Khabsyin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Kamis (14/08).

    Selain gula, petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Tahun ini, harga tetes turun menjadi Rp 1.500 per kilogram, bahkan pembeli tetes minta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal tahun lalu harganya mencapai Rp 3.000 per kilogram. 

    Khabsyin menilai penyebabnya adalah adanya permendag 16 tahun 2025 yang membuka kran impor etanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota dan bebas bea masuk. Kita tahu bahwa tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis,  produksi etanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor etanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi menperin, ini membuat harga tetes petani jatuh,” ujarnya.

    DPN APTRI meminta pemerintah segera membeli gula petani yang tidak laku sesuai HPP yang berlaku, serta menghentikan impor etanol secara bebas. Ethanol ini barang yang perlu diawasi bukannya dibebaskan. 

    Khabsyin menegaskan permasalahan harga gula dan tetes yang anjlok akan mengancam swa sembada gula karena petani tidak lagi semangat untuk menanam tebu. jika aspirasi ini tidak segera direspons, ribuan petani siap turun ke jalan.

    “Kondisi ini sudah membuat petani tidak betah. Jika aspirasi kami diabaikan, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan kekuatan 5.000 petani tebu dari seluruh Indonesia,” cetusnya.

    Sementara itu Ketua APTRI Lumajang Jawa Timur Haji Didik Purwanto menegaskan adanya pembelian yang dibawah HPP yang merugikan petani telah menambah menumpukan di gudang Pabrik Gula (PG) Djatiroto, selain itu ditambah kebijakan keluarnya aturan Mendag telah menyebabkan kebingungan petani membayar ongkos tebang angkut. Sementara kuli masing-masing petani bukan dari golongan ekonomi berada rata-rata ekonomi menengah kebawah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber satu-satunya baik dari dari keluarga yang menebang maupun sebagai kuli angkutan.

    “Gula petani tidak laku terus menumpuk di gudang PG Djatiroto karna tawaran rendah, sementara tuntutan petani harus bayar kuli secara kontinyu dan keuangan yang diandalkan dari penjualan gula,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah Surabaya 7 Agustus 2025

    Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah Surabaya 7 Agustus 2025

    Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember mengecam absennya Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, yang tidak hadir dalam 11 kali rapat paripurna.
    Juru bicara Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat, menyampaikan bahwa dari total 13 kali paripurna, Wabup Jember hanya hadir dua kali.
    “Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRD Jember.” 
    “Terkesan menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember,” tegas Nurhuda saat menyampaikan pandangan akhir fraksi atas Raperda PAPBD 2025 dalam paripurna yang digelar pada Kamis (7/8/2025).
    Ia menilai bahwa absennya Djoko Susanto berkali-kali merupakan pengabaian terhadap amanah konstitusi.
    Fraksi PKB juga mempertanyakan keseriusan Wabup dalam menjalankan tugas dan mengawal aspirasi rakyat, serta meminta agar birokrasi dapat lebih dewasa dan mengakhiri dinamika yang kurang produktif.
    “Kami menuntut penjelasan resmi atas ketidakhadiran ini dan komitmen nyata untuk hadir secara konsisten ke depan,” tambah sekretaris Fraksi PKB tersebut.
    Di sisi lain, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan undangan dari DPRD, bahkan setelah memastikan kepada ajudannya.
    Ia menyarankan agar Fraksi PKB terlebih dahulu menanyakan kepada dewan sebelum mengeluarkan pernyataan kecaman.
    “Saya mengimbau kalau ngomong pakai hatilah,” ujarnya.
    Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, enggan memberikan komentar terkait kritik terhadap wakilnya yang tidak hadir dalam 11 kali paripurna.
    “Karena ini tuan rumahnya DPRD, saya tidak bisa komentar ya, karena saya juga tamu di sini. Biar nanti ketua DPRD saja ya sebagai tuan rumah,” ungkapnya setelah paripurna.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Djoko terakhir kali menghadiri paripurna pada 24 Maret 2025 dalam agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan keseriusannya menghadapi Pemilu 2029 dengan mengubah arah strategi politik.

    Tak lagi semata mengandalkan basis tradisional Nahdlatul Ulama (NU), PKB menyatakan akan menjadi partai yang inklusif, membuka diri kepada seluruh elemen bangsa, termasuk Muhammadiyah dan generasi muda.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Dr. Syamsu Rizal MI, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Room Cendana Lantai 1 Hotel Royal Bay, Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (7/8/2025).

    “Kami sedang menguatkan fondasi sebagai partai terbuka. Bukan lagi hanya soal NU. Muhammadiyah pun kami ajak bergandeng,” kata Deng Ical, sapaannya.

    Dikatakan Deng Ical, PKB ingin merangkul pemilih pemula dan anak muda untuk menciptakan basis suara baru di Pemilu 2029.

    Selain menyasar anak muda, PKB juga menargetkan penguatan suara di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan aktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab demokratis.

    Langkah ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik yang turut hadir.

    Prof. Hasrullah, akademisi dan pengamat politik dari Unhas, menyebutkan bahwa pendekatan ke pemilih muda mutlak memerlukan strategi digital.

    “Contoh nyata ada pada Pilpres 2024. Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan media sosial secara masif dan berhasil menang karena narasi gemoy yang dekat dengan generasi muda. Mereka eksis di semua platform medsos,” jelas Hasrullah.

    Sementara itu, Suryadi Culla mengingatkan bahwa PKB juga perlu memperbaiki internal partai.