Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua (Waka) DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, baru kali ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa langsung dirasakan oleh rakyat, padahal Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka baru menjabat satu tahun.
Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki usia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 mendatang.
“Semua yang dilakukan Pak Presiden sesuai dengan visi-misinya ini sudah berjalan. Walaupun misalkan ada target dalam 1 tahun ini ingin mencapai (nilai) 10, baru 9 gitu, kan ini proses ya semua. Dan kita melihat apa yang selama ini, saya sendiri sebagai DPR, pernah di Badan Anggaran, program
budgeting
yang betul-betul APBN ini bisa langsung dirasakan oleh rakyat, baru kali ini,” ujar Cucun saat ditemui di kantor DPP PKB, Rabu (15/10/2025) malam.
Cucun mencontohkan, APBN betul-betul dirasakan rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan, uang untuk MBG bisa tersalurkan tanpa perlu melalui proses panjang.
“Misalkan, silakan terjadi perdebatan di tengah publik mengenai MBG. Tetapi ini uang yang betul-betul langsung dirasakan oleh publik, yang tidak melalui jalur terlalu panjang menetes skemanya, harus proses lelang di mana, kemudian sampai di bawah itu sistem keuangan juga, proses pencairannya bisa lama. Satu itu contohnya, ini program
budgeting
yang cukup luar biasa,” tuturnya.
Dia juga mengulas perihal pemberdayaan ekonomi di desa. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi meningkatkan permintaan pasar di level domestik sehingga ekonomi masyarakat berputar.
“Kalau Kopdes Merah Putih ini berjalan bagus,
domestik demand
akan berjalan, semua perputaran ekonomi akan terjadi di bawah,” sambung Cucun.
Lalu, kata Cucun, Prabowo juga benar-benar menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
Dia menekankan, transformasi yang Prabowo lakukan saat ini sudah luar biasa, meski tetap ada pro dan kontra di publik.
“Saya dari sisi legislatif melihat bagaimana menertibkan semua amanat Pasal 33, seluruh kekayaan negara ini dikuasai oleh negara dan supaya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Fraksi PKB
-
/data/photo/2025/10/15/68ef982fa82bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat
Nasional
15 Oktober 2025")
Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat Nasional 15 Oktober 2025
-
Fraksi PKB DPR Sesalkan Tayangan Xpose Trans7 Soal Kyai dan Ponpes Lirboyo
Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyesalkan tayangan program “Xpose” Trans7 yang dinilai menampilkan narasi tidak proporsional tentang kiai dan pondok pesantren. Tayangan tersebut dianggap melecehkan martabat ulama, khususnya terhadap Kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH. Anwar Manshur.
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Anggia Ermarini, menyebut program itu menyesatkan dan jauh dari nilai pendidikan publik. “Itu bentuk pemberitaan yang sangat tidak proporsional dan menyesatkan. Kiai dan pesantren adalah benteng moral bangsa, bukan objek sensasi media,” tegasnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, dan Tulungagung itu mengingatkan seluruh pihak, termasuk media, untuk menjaga sikap dan etika dalam memberitakan pondok pesantren serta para ulama.
“Bagaimanapun pondok pesantren memiliki peran besar bagi bangsa ini yang harus dihormati dan disyukuri. Tanpa pondok pesantren, dunia pendidikan kita tidak akan berkembang seperti sekarang,” ujarnya.
Anggia juga mendesak manajemen Trans7 untuk segera meminta maaf secara terbuka dan menarik tayangan yang dinilai bernuansa pelecehan tersebut.
“Kharisma kiai tidak bisa dipermainkan. Jangan asal memberikan narasi tanpa memperhatikan isi dan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya. [hen/beq]
-
Sekjen PKB Turun ke Kota Batu, Ribuan Paket Sembako Murah Ludes Diserbu Warga
Batu (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, turun langsung menyapa warga dalam gelaran Pasar Murah di Rest Area Mayangsari, Kota Batu, pada Minggu (12/10/2025). Ribuan paket sembako yang disediakan ludes diserbu masyarakat, terutama kaum ibu, dalam waktu kurang dari satu jam.
Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota DPR RI Dapil Malang Raya yang akrab disapa Cak Udin ini menjadi daya tarik di tengah keluhan warga atas naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli. Warga tampak antusias menukarkan kupon seharga Rp 96 ribu untuk mendapatkan paket lengkap berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak, dan 1 kg telur.
Turut hadir mendampingi Sekjen PKB dalam kegiatan tersebut adalah Ketua DPRD Kota Batu, Subiyanto, serta Anggota DPRD Kota Batu, M. Hasan Abdillah.
Cak Udin menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.
“Kami, seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, diperintahkan langsung oleh Gus Muhaimin untuk turun tangan membantu meringankan beban masyarakat. Ini adalah respons konkret terhadap perlambatan ekonomi yang dirasakan rakyat,” ujar Cak Udin.
Warga antusias menyambut pasar murah yang diinisiasi Cak Udin (Foto: Istimewa)
Menurutnya, program ini adalah bentuk kehadiran negara dan partai politik di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Hal itu, selaras dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam memperbaiki sistem pangan nasional.
Daya tarik utama dari pasar murah ini adalah selisih harga yang signifikan dibandingkan harga di pasar umum. Harga telur, misalnya, dijual hanya Rp 20 ribu per kilogram, sementara harga di pasaran telah menyentuh angka Rp 30 ribu.
Begitu pula dengan komoditas lain, 5 kg beras dijual seharga Rp 50 ribu, 1 kg gula pasir Rp 13 ribu, dan 1 liter minyak goreng Rp 13 ribu. “Ketika harga di pasar tinggi, kami hadir memberikan solusi. Selisih Rp 10 ribu untuk telur saja sudah sangat berarti bagi ibu-ibu. Ini adalah langkah nyata kami,” jelasnya.
Cak Udin menambahkan, kegiatan di Kota Batu ini adalah bagian dari gerakan nasional yang dilakukan oleh 68 anggota DPR RI dari Fraksi PKB di daerah pemilihan masing-masing.
“Khusus untuk Malang Raya, akan ada tujuh titik pasar murah. Dua di Kota Batu, tiga di Kabupaten Malang, dan dua di Kota Malang,” rincinya.
Ia juga mendorong para legislator PKB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk menggelar aksi serupa, demi menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. “Komitmen kami jelas, ini dari PKB untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk konstituen kami saja,” pungkasnya. [dan/aje]
-
Hore! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Pemerintah dan DPR Bongkar Rahasia
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang.
Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tak lagi terbebani utang masa lalu. Sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif.
Pembebasan tunggakan bukan berarti menghapus kewajiban masyarakat secara permanen, melainkan memberikan kesempatan baru agar sistem tetap berkelanjutan melalui kesadaran iuran yang baru.
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendukung rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, selama ini tunggakan itu menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.
“Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti di Jakarta, dilansir pada Jumat (10/10/2025).
“Kita sering temukan, banyak masyarakat menahan berobat karena BPJS Kesehatan-nya dibekukan karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Ini kan miris sekali ya, padahal bisa saja mereka menunggak karena berbagai persoalan dan beban hidup. Maka kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS menjadi harapan baru bagi masyarakat dari keluarga rentan untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dari Negara,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
-
PKB Sentil Projo soal Klaim Pihak Kalah Pilpres Ingin Jauhkan Prabowo-Jokowi
Jakarta –
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menanggapi Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang menuding pihak kalah Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jazilul menilai Projo sedang terpojok dan kehilangan kepercayaan.
“Asal tuding itu menunjukkan posisinya sedang terpojok dan kehilangan kepercayaan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Jazilul mengatakan publik sudah pintar untuk menilai kondisi yang terjadi. Ia meminta Projo tak asal menuding soal pihak yang ingin Prabowo-Jokowi berpisah.
“Hemat saya, becik ketitik olo ketoro ‘yang baik akan dinilai dan yang jelek akan tampak’, publik sudah cerdas melihat keadaan. Tidak perlu tudang-tuding dengan dugaan yang lemah dan tendensius,” ungkapnya.
“Pihak-pihak yang terus menerus berusaha memperkeruh hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah orang-orang atau kelompok yang sakit hati dengan Pak Jokowi, kelompok yang kalah Pilpres 2024 kemarin, kelompok yang tidak ingin Pak Prabowo memimpin Indonesia,” kata Freddy.
(dwr/gbr)
-
Berpacu dengan Waktu, Arzeti Bilbina Desak Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Dimaksimalkan
Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menegaskan, pencarian korban yang masih tertimbun akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) harus dimaksimalkan.
“Kita berpacu dengan waktu, sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan maksimal agar tidak menambah jumlah korban. Gerak cepat dan tepat dalam proses evakuasi para santri yang terjebak di bawah reruntuhan harus menjadi prioritas,” kata Legislator dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, Selasa (30/9/2025).
Arzeti juga mendorong adanya pendataan yang akurat terkait jumlah santri serta kondisi para korban. Menurutnya, posko khusus sangat dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penanganan, sekaligus memberi kepastian kepada keluarga santri.
“Pendataan yang tepat akan memastikan tidak ada santri yang terlewat, baik yang selamat maupun yang menjadi korban. Posko khusus juga penting agar keluarga bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi anggota keluarganya,” ujarnya.
Dia pun meminta Kementerian Kesehatan segera menginstruksikan rumah sakit dan layanan kesehatan di sekitar lokasi untuk memprioritaskan penanganan para korban.
“Santri yang menjadi korban harus segera mendapat perawatan medis. Luka fisik harus segera ditangani, sementara trauma psikologis juga perlu diperhatikan dengan pendampingan khusus. Kemenkes harus mengambil peran strategis dalam memastikan seluruh korban mendapat layanan kesehatan yang layak,” tegas Arzetti. [hen/ian]
-
Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu
Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.
Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.
“Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.
PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.
Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.
KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted)
-
Fraksi PKB Sayangkan Mangkraknya Pasar Hewan Selolembu
Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menekankan keprihatinan atas Pasar Hewan Terpadu di Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami yang hingga kini belum benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Padahal, fasilitas itu dirancang sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat sektor peternakan, menggerakkan ekonomi warga, serta menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi PKB, Tohari, dalam pendapat akhir fraksi pada P-APBD 2025 menyebut kondisi tersebut sebagai ironi.
Pasar yang mestinya menjadi pusat perdagangan hewan modern, higienis, dan sesuai standar kesehatan justru belum memberi manfaat signifikan.
“Manfaatnya jelas besar, baik bagi pendapatan peternak maupun penguatan rantai distribusi hewan,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah disarankan harus segera mengambil langkah nyata dan terukur. “Supaya pasar ini tidak terus dibiarkan terbengkalai,” ujarnya.
PKB menegaskan, tanpa keseriusan pengelolaan, Pasar Hewan Selolembu hanya akan menjadi proyek setengah jalan yang gagal menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso.
Diberitakan sebelumnya, KPK RI sempat mencatat ada beberapa titik rawan korupsi di Bondowoso. Salah satu indikatornya adalah banyaknya aset mangkrak.
KPK terang-terangan menyebut dalam rilis resminya bahwa dua aset di Bondowoso yakni Pasar Hewan Terpadu Selolembu dan Rumah Sakit Paru rawan korupsi. (awi/ted)
-
Program Belati Jadi Sorotan dalam Penetapan P-APBD Bondowoso 2025
Bondowoso (beritajatim.com) – Program Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani (Belati) mencuat dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Bondowoso 2025, Minggu (28/9/2025) malam. Dua fraksi besar, Golkar dan PKB, sama-sama menilai program ini penting, tetapi perlu perbaikan agar tepat sasaran.
Juru bicara Fraksi Golkar, Lany Sonia Wulandari, menegaskan Belati harus direformulasi agar lebih efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Menurutnya, pembenahan program ini krusial untuk memastikan sektor pertanian tetap kuat dan berkelanjutan.
“Belati jangan sampai berhenti hanya sebagai program seremonial. Harus ada pembenahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan buruh tani,” ujarnya.
Senada, Fraksi PKB melalui juru bicara Imron Humaidi menilai Belati sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah untuk membantu buruh tani yang berada di posisi paling rentan dalam struktur pertanian. Namun, PKB menekankan perlunya langkah korektif terutama dalam hal pendataan dan validasi penerima manfaat.
Imron menegaskan revalidasi menyeluruh harus dilakukan, dengan memastikan penerima bantuan benar-benar buruh tani aktif, bukan pemilik lahan atau pelaku usaha tani yang sudah memiliki alat sendiri. Data penerima, lanjutnya, harus diperoleh akurat dan mutakhir melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari dinas pertanian, pemerintah desa, hingga kelompok tani.
“Prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Belati,” tegasnya.
Dengan masukan dua fraksi ini, ke depan program Belati diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas buruh tani di Bondowoso. [awi/beq]
-
Sorotan Fraksi Warnai Pengesahan P-APBD Bondowoso 2025
Bondowoso (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Bondowoso pada Minggu (28/9/2025) malam menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Agenda ini diwarnai sorotan tajam dari sejumlah fraksi, terutama terkait konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas Bupati.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Lany Sonia Wulandari menekankan pentingnya deteksi dini terhadap program yang menjadi bagian dari visi-misi Bondowoso Berkah. Menurutnya, sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyelarasan lintas sektor harus dilakukan agar capaian pembangunan bisa terukur jelas di akhir tahun.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Andi Hermanto menyoroti masih adanya kegiatan yang dinilai tidak prioritas namun tetap masuk dalam anggaran. Ia mencontohkan rencana rehabilitasi ruangan pribadi Bupati dan pembangunan jogging track di Alun-alun.
“PDIP menegaskan agar pemerintah daerah lebih konsisten dalam menjalankan program yang benar-benar prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara Fraksi PKB lewat juru bicara Imron Humaidi menyampaikan apresiasi atas kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, khususnya terkait program pembangunan infrastruktur.
“PKB mendorong Bupati segera merealisasikan program prioritas tersebut demi memberi manfaat nyata bagi warga Bondowoso,” ujarnya.
Dengan pengesahan ini, P-APBD 2025 resmi menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di sisa tahun anggaran. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas Bupati dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bondowoso. [awi/beq]