Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKB

  • Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Kondisi itu lanjut Jazilul, tentu kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.

    Anggaran sebanyak itu kata Jazilul hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya.

    “Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” tuturnya.

    Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.

    “Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKB Soroti Biaya Tinggi untuk Pilkada, Kaji Gubernur Dipilih DPRD

    PKB Soroti Biaya Tinggi untuk Pilkada, Kaji Gubernur Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Dia mempertimbangkan hal ini lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.

    “Ya, karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu? Untuk di Jawa Barat saja,” kata Jazilul usai menghadiri acara ‘Perempuan Bangsa’ Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Waketum PKB ini menyebut uang yang dikeluarkan saat pemilu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut ada baiknya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD masing-masing wilayah.

    “Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jabar cukup. Nah, oleh sebab itu, hanya untuk nyari seorang calon gubernur atau gubernur Jawa Barat. Lebih baik aja serahkan kepada DPRD simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” tambahnya.

    Jazilul menilai pemilihan gubernur dengan pilkada tak efektif secara pendanaan. Ia menyebut peran dari gubernur hanya sebagai koordinator.

    “Contoh ya, itu belum lagi di kabupaten atau provinsi yang kecil, di Papua misalkan di NTT, coba dihitung, berapa itu biayanya. Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah. Nanti dicari saja mekanismenya apa, ditunjuk pusat atau apa gitu supaya efektif aja pembiayaannya,” tambahnya.

    “Hasilnya juga apa namanya menarik, ini tadi ditanyakan tingkat partisipasi juga rendah. Kalau rendah ngapain pakai buat kotak-kotak suara, mahal-mahal cetak kertas, kan ada bisa mekanisme lewat DPRD,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

  • Pelaku Money Politik di Rejoso Pasuruan Terancam Dipidana

    Pelaku Money Politik di Rejoso Pasuruan Terancam Dipidana

    Pasuruan (beritajatim.com) – Meski pilkada telah usai, kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan terus berlanjut. Pasalnya sebelumnya Bawaslu beserta Gakkumdu telah menangkap tangan empat orang yang telah melakukan money politik.

    Keempat orang tersebut melakukan sejumlah uang kepada warga untuk melakukan pemilihan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan mendalam.

    Menurut Zahid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa pemeriksaan ini terus dilakukan. Bahkan sebelumnya Bawaslu sudah memanggil enam orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Sebelumnya kami juga sudah memanggil enam orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan mendalam, tapi keenamnya tidak hadir. Kali ini kami memanggil 10 orang saksi dan sampai pukul 15.00 WIB mereka juga tidak datang,” jelas Zahid, Jumat (29/11/2024).

    Zahid merincikan bahwa 10 orang tersebut yakni tujuh orang dari tim pembagi uang, dua orang relawan, dan juga satu orang amggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Diketahui satu orang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut yakni Laily Qomariah yang merupakan dari Fraksi PKB.

    Pada pemeriksaan awal dari salah satu tim yang membagi uang, Laily bertugas memberikan sejumlah uang kepada timnya untuk disebarkan. Ada sekitar 1.647 amplop yang diberikan dan telah tersebar sebanyak 1.356 amplop.

    Setelah itu, Zahid dan sejumlah petugas Panwascam Rejoso akan mendatangi langsung kerumah masing-masing saksi. Setelah itu, akan dilakukan rapat bersama Gakkumdu untuk proses selanjutnya.

    “Kalau dari kami hanya sebatas pemeriksaan dan nantinya akan diberikan rekomendasi kepada Gakkumdu. Jika memang ada unsur pidana ranahnya sudah masuk kepolisian,” ungkapnya.

    Sekedar diketahui, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Anti Money Politic Polres Pasuruan Kota. Operasi itu berlangsung di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, pada Selasa (26/11/2024) malam.

    Dalam OTT tersebut, empat orang diamankan bersama barang bukti berupa 290 amplop yang masing-masing berisi uang tunai Rp 20 ribu. (ada/kun)

  • Pilkada Serentak 2024, PKB Bangga Bisa Usung Banyak Kader

    Pilkada Serentak 2024, PKB Bangga Bisa Usung Banyak Kader

    Jakarta (beritajatim.com) – PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mengaku bangga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bisa mengusung kader sendiri. Beberapa di antara jagoan PKB ada yang kalah, namun juga banyak yang menang.

    ”Pilkada ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi bagaimana ada keterlibatan kader dan PKB selalu memunculkan kader sendiri di setiap gelaran pilkada serentak,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    PKB, katanya, telah menampilkan kader-kader terbaiknya di beberapa daerah. Misalnya di Jawa Timur dan Jawa Barat. ”Di Jawa Timur, Jawa Barat kader kita kalah, tapi di Pilgub Riau dan beberapa daerah lain, kader yang kita usung menang,” tutur Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid.

    Menurutnya, partai politik memiliki fungsi untuk melakukan pengkaderan dan membuka peluang agar kader-kader terbaik partai bisa tampil di pesta demokrasi ini. Dengan adanya kesempatan kepada para kader untuk menampilkan kemampuan serta komitmennya dalam membangun bangsa maka ada peluang untuk pelaksanaan demokrasi semakin menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa.

    Dia menegaskan, satu hal penting adalah bagaimana setiap partai politik bisa memiliki independensi untuk memutuskan kader-kader mana saja yang berhak maju untuk pencalonan kepala daerah. ”Pesta ini digelar agar partai politik menampilkan semua kadernya. Ini penting dan PKB telah melakukan itu. Soal kalah atau menang, itu hanya masalah waktu saja,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI ini.

    Dengan adanya keterlibatan kader partai politik, lanjut Gus Jazil, menunjukkan proses demokrasi berjalan dengan baik. Menurutnya, seorang calon yang diusung ramai-ramai belum tentu menang. Tapi ada juga calon yang hanya diusung oleh satu partai tapi menang.

    ”Tidak boleh ada juga ketakutan dalam demokrasi ini untuk menampilkan calon-calonnya. Ini biasa kalah dan menang. Kita harus ikutin prosedur demokrasinya,” katanya. [hen/suf]

  • DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus mengikuti rapat persetujuan atas Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025, di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (28/11/2024).

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa penyusunan Perda tentang APBD tahun anggaran 2025 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Kediri yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang telah disepakati sebelumnya.

    Berbagai saran masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh DPRD pada saat pembahasan, khususnya pada sisi pendapatan dan sisi belanja serta tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, maka telah tersusun Perda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dengan struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kediri.

    “Alhamdulillah, dengan semangat yang sama untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ini dapat disetujui bersama. Ini berkat kerjasama dan dukungan semua yang telah membantu mencermati dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini. Keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota Kediri menjadi harapan besar bagi kita bersama,” ujar Pj Wali Kota Kediri.

    DPRD Kota Kediri Setujui Raperda APBD TA 2025

    Lebih lanjut, Zanariah juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, pimpinan dan anggota badan anggaran, serta pimpinan dan anggota fraksi yang telah berkenan memberikan saran, sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif.

    Berbagai saran dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan dan persetujuan peraturan daerah ini, akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti.

    “Saya minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kami juga berharap kemitraan dan sinergi yang telah terjalin, perlu terus diperkuat di masa mendatang” tutupnya.

    Perlu diketahui, fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Imam Zarkasyi, Fraksi Gerindra disampaikan Sriana, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Soedjoko Adi Purwanto, Fraksi PKB disampaikan oleh Afif Fachrudin Wijaya, Fraksi Gabungan (Demokrat, PKS dan Hanura) disampaikan oleh Azhari.

    Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara atas persetujuan Raperda tentang APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025 dan penyerahan berkas oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri Sudjono Teguh Widjaja kepada Pj Wali Kota Kediri.

    Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andy Mirnawaty, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Brigif 16 Wira Yudha Kapten Inf Katruf, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri dan anggota DPRD Kota Kediri. [nm/but]

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha menilai, praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Karenanya, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu.

    Menurut Mohammad Toha, pengawasan harus dilakukan secara ketat, sehingga ruang gerak pihak yang akan melakukan politik uang semakin sempit. “Jika ditemukan pihak yang melakukan politik uang, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap para pelaku yang merupakan perusak demokrasi,” tegasnya.

    Dia juga menekankan, Bawaslu tidak perlu takut dalam melakukan penindakan, karena mereka dilindungi undang-undang (UU) dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Semua pihak yang melakukan politik uang harus ditindak tegas. Bawaslu juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Masyarakat juga harus menolak pihak-pihak yang akan melakukan serangan fajar atau memberi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

    “Jangan tebang pilih. Misalnya, karena yang melakukan politik uang adalah calon atau tim pasangan yang kuat dan incumbent, kemudian Bawaslu tidak menindaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Toha menjelaskan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    Dalam Pasal 187A disebutkan, bagi mereka yang melakukan serangan fajar atau politik uang bisa dipidani dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    “Aturannya sudah sangat jelas, maka Bawaslu RI dan jajarannya harus meningkatkan pengawasan , khususnya terhadap praktik serangan fajar yang selama ini sangat masif dilakukan di setiap pemilihan umum,” katanya. [hen/but]

  • PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    PKB Puji Prabowo Bawa Investasi dari Luar Negeri Rp294 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid memuji keberhasilan Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen investasi USD18,5 miliar atau setara Rp294,5 triliun. Komitmen tersebut diperoleh dari hasil kunjungan ke luar negeri selama dua pekan terakhir.

    Menurut Jazilul, keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi Presiden Prabowo dalam membangun kepercayaan global kepada Indonesia.

    ”Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo yang mampu meyakinkan mitranya para pemimpin dunia untuk menanamkan investasi di Indonesia. Kepercayaan global ini menjadi modal sangat berharga bagi upaya Presiden Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita selama lima tahun kedepan,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Senin (25/11/2024).

    Kemampuan diplomasi Prabowo, kata Jazil sangat dibutuhkan untuk memastikan posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina, agresifitas Israel di Timur Tengah, hingga kekhawatiran mencuatnya perang dagang Amerika Serikat dan China seiring kembali terpilihnya Donald Trump harus diwaspadai oleh Indonesia.

    “Maka prinsip Presiden Prabowo seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak yang disampaikan kepada para pemimpin dunia sangat tepat untuk menjaga kepentingan Indonesia terlepas dari apapun gejolak global yang tengah terjadi,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri sejak 8 November 2024. Prabowo secara maraton mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brasil untuk KTT G20, dan Inggris. Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi. [hen/suf]

  • Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    tengah jadi perbincangan karena pandangannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Saat
    fit and propers test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa
    OTT KPK
    kampungan.
    Bahkan, Hasbi meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.
    “Saya minta tanggapan bapak bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III
    DPR
    RI pada 20 November 2024.
    Sebelumnya, Hasbi menyebut bahwa OTT KPK adalah bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran. Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.
    “Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.
    Untuk menghindari kerugian negara tersebut, dia lantas menyarankan agar KPK menghubungi orang yang terindikasi korupsi tersebut. Sehingga, perbuatan korupsinya belum terjadi dan negara tidak dirugikan.
    “Kenapa kita tidak bisa kalau nanti bapak terpilih, bapak harus mengambil sikap ekstrem. Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, ‘Hai bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” katanya.
    Memiliki pandangan yang cukup ekstrem terkait upaya pemberantasan korupsi, siapa sebenarnya sosok Hasbiallah Ilyas?
    Sebelum menjadi wakil rakyat di Senayan, pria kelahiran Jakarta, 8 Maret 1974 ini ternyata duduk sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.
    Bahkan, Hasbiallah Ilyas dipercaya menduduki posisi Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta pada periode tersebut.
    Dikutip dari laman resmi DPRD Jakarta, Hasbi sebenarnya sudah menjadi anggota DPRD DKI membawa bendera PKB pada periode 2009-2014.
    Dia kemudian kembali maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 dari daerah pemilihan (dapil) IV dan terpilih menjabat pada periode 2019-2024.
    Hasbi pun duduk di Komisi B yang mengurusi bidang perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
    Pria yang akrab disapa Bang Haji Hasbi ini adalah lulusan sarjana S1 dari Damaskus University. Dia pernah menjabat sebagai ketua Pelajar Indonesia ketika berada di Damaskus.
    Setelah lulus kuliah, Hasbi mulai menapaki karier politiknya bersama PKB. Dia aktif bersama partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut di wilayah Jakarta Timur.
    Hasbi juga memegang gelar Pascasarjana Institut Ilmu Qur’an Jakarta pada 2011.
    Selain di bidang politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta ini aktif mengajar Ilmu Agama di Pesantren Al-Kenanniyah, Pulo Nangka Barat 2 yang merupakan milik orangtuanya.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 31 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023, Hasbiallah Ilyas memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 17.200.210.808.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Bekasi, dan satu bidang di Jakarta Timur. Semua tanah dan bangunan itu tercatat dari hasil warisan yang nilainya mencapai Rp 16.823.460.000.
    Kemudian, dua unit mobil yang tercatat dari hasil sendiri, yakni Honda CRV tahun 2019 senilai Rp 310.000.000; dan Hyundai Creta tahun 2022 senilai Rp 322.000.000.
    Selanjutnya, Hasbi juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 7.010.808.
    Namun, Hasbi memiliki utang sebesar Rp 262.260.000. Sehingga, jika subtotal hartanya dikurangi utang maka totalnya mencapai Rp 17.200.210.808.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil 3 Calon Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya, Srikandi Menuju Jalan Pahlawan

    Profil 3 Calon Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya, Srikandi Menuju Jalan Pahlawan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menetapkan 3 pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jatim yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024 diwarnai persaingan para Srikandi menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.

    KPU Jatim telah menetapkan nomor urut pasangan calon (paslon) cagub-cawagub Jatim di Pilkada 2024.

    Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak nomor urut 2, dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans nomor urut 3.

    Berikut profil lengkap calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya:

    1. Profil Luluk Nur Hamidah

    Luluk Nur Hamidah adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diusung menjadi Cagub Jatim.

    Perempuan kelahiran Jombang, 25 Juni 1971 ini baru kali pertama mengikuti kontestasi Pilkada.

    Meski demikian, di bidang politik Luluk sempat menjadi anggota Komisi VI DPR RI 2019-2024 dan berkecimpung di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

    Luluk juga aktif berorganisasi, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PP RMI-PBNU 2005-2010 dan Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PP LKK NU) dan KNPI, serta menjadi konsultan Sekolah Citra Alam hingga Direktur Yayasan Masyarakat AHIMSA 2001-2010.

    Perempuan 53 tahun itu menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Ampel, Malang, sebelum melanjutkan pendudukan S2 Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia dan S2 Publik Administrasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP).

    Biodata Luluk Nur Hamidah:

    Nama Lengkap: Luluk Nur Hamidah M.Si., M.P.A

    Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 25 Juni 1971

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Agama: Islam

    Riwayat Pendidikan:

    MI Darul MA’arif (1984)
    MTSN Darul Ulum (1987)
    MAN Darul Ulum (1990)
    S1 Pendidikan Agama IAIN Sunan Ampel Malang (1991)
    S2 Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (2005)
    S2 Publik Administrasi Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura (LKYSPP) (2006-2007)

    Riwayat Pekerjaan

    Fraksi PKB/MPR RI, Sebagai: Staff Ahli Fraksi. Tahun: 2009 – 2019
    Yayasan masyarakat AHIMSA, Sebagai: Direktur. Tahun: 2001 – 2010
    Sekolah Citra Alam, Sebagai: Konsultan. Tahun: –
    Universitas Nasional 1946, Sebagai: Dosen. Tahun: –
    Universitas Nahdlatul Ulama, Sebagai: Dosen. Tahun: –

    2. Profil Lukmanul Khakim

    Lukmanul Khakim lahir di Lamongan, Jawa Timur, pada 8 Januari 1983. Sebagai politisi muda, karier Lukmanul cukup mentereng.

    Dia duduk sebagai anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019. Lukmanul juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB.

    Saat ini Lukmanul dipercaya menjalani tugas sebagai Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mulai dari tahun (2019-2024). Lukmanul juga aktif di Nahdlatul Ulama (NU) dengan menjadi Sekretaris Umum Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) 2015-2020.

    Di pemerintahan, Lukman sempat mengisi posisi staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

    Soal jenjang pendidikan, Lukmanul menyelesaikan studi S2 Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

    Biodata Lukmanul Khakim:

    Nama Lengkap: H Lukmanul Khakim M.Si

    Tempat, Tanggal Lahir: Lamongan, 8 Januari 1983

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Agama: Islam

    Riwayat Pendidikan:

    Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Denanyar Jombang
    S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
    S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Jakarta

    Riwayat Pekerjaan:

    Anggota Komisi VI DPR RI 2018-2019
    Staf Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 2009-2014

  • Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Jakarta –

    Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik.

    Adapun ide itu diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Dia bahkan meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.

    Sutikno mengaku dirinya mendapatkan ide itu usai tahu bahwa kantin di sekolah mematok harga sewa Rp 5 juta per tahun. Salah satunya kantin di SMAN 32 Jakarta.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah. Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    Kritik Gerindra

    Wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta kini mencuat. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut.

    Ali menyebut payung hukum terkait wacana ini memang sedang dibahas oleh Disdik DKI Jakarta. Namun, dia menilai wacana retribusi kantin sekolah belum diperlukan karena Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar.

    “Menurut informasi saat ini payung hukum terkait penarikan retribusi kantin tersebut sedang dipersiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta,” katanya.

    Ali mengungkit kelas ekonomi para pemilik kantin sekolah. Dia menyebut wacana retribusi kantin sekolah bakal memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Para pemilik kantin di sekolah mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut saya sebaliknya justru kita harus mensuport mereka sebab kantin sekolah merupakan UMKM yang harus didukung agar berkembang semakin besar,” ujar dia.

    Ali pun mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta dibatalkan.

    “Secara pribadi saya berharap agar rencana penyusunan payung hukumnya agar ditunda atau dibatalkan karena Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup lumayan besar dari sektor lain,” ujar Ali.

    PKB: Lebih Baik Pengusaha Besar

    Fraksi PKB DPRD Jakarta merespons soal adanya wacana retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Pihaknya pun membantah telah menyetujui usulan retribusi tersebut.

    “F-PKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta Fuadi Luthfi dalam keterangannya, Jumat (22/11).

    Menurutnya, ia justru mendorong Pemprov DKI Jakarta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro. Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.

    “Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,”ujarnya.

    “Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,”lanjutnya.

    Di sisi lain, ia menyarankan agar kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang di sekolah-sekolah ini diberi akses permodalan, sehingga usahanya berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.

    Selain itu, Fuadi menyoroti agar kantin-kantin di sekolah yang belum ditata bisa dikelola dengan baik agar lebih bersih, sehat, dan nyaman.

    “Kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau,” ucapnya.

    “Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..