Kementrian Lembaga: Fraksi PKB

  • Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB serukan perkuat persatuan bangsa

    Hari Pahlawan, Ketua Fraksi PKB serukan perkuat persatuan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan 10 November harus dijadikan momentum untuk memperkuat persatuan nasional.

    Peristiwa heroik di Surabaya pada 1945 menjadi bukti bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia mampu meraih kemenangan ketika bersatu menghadapi ancaman bersama.

    “Pada peristiwa 10 November, semua golongan mulai dari kiai, santri, priyayi, kaum abangan, bahkan bromocorah, bahu-membahu melawan kedatangan kembali pasukan sekutu yang diboncengi Belanda. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih penting. Semua bergerak karena ingin mempertahankan kemerdekaan yang baru tiga bulan diproklamasikan,” kata Jazilul Fawaid di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan semangat perlawanan arek-arek Suroboyo itu membuktikan bahwa sesuatu yang tampaknya mustahil dapat dicapai jika persatuan menjadi pondasi.

    Rakyat yang kala itu tidak terorganisasi lewat komando militer resmi, dengan persenjataan terbatas, mampu memberikan perlawanan signifikan terhadap tentara sekutu yang berbekal strategi, komando, dan senjata modern.

    “Tidak ada teori militer yang bisa membayangkan rakyat biasa mampu bertahan menghadapi kolonial yang memiliki keunggulan taktis dan persenjataan. Tapi, sejarah membuktikan, kekuatan terbesar kita adalah persatuan,” kata Jazilul.

    Jazilul mengatakan pelajaran besar dari Hari Pahlawan harus dihadirkan dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini.

    Menurutnya, perubahan paradigma pembangunan yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung seluruh elemen bangsa.

    Pemerintah sedang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Transformasi arah pembangunan ini harus kita tangkap sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak,” ujarnya.

    Ia mengakui jika dalam pelaksanaan program unggulan tersebut dalam satu terakhir masih terdapat banyak kekurangan. Hal itu merupakan kondisi yang wajar mengingat pemerintahan baru berjalan satu tahun.

    “Kontrol publik itu penting. Tapi, spiritnya harus sama: kita ingin membantu agar program berjalan lebih baik. Seperti para pahlawan yang bersatu demi mempertahankan kemerdekaan, kini kita harus bersatu untuk membangun kualitas bangsa,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    GELORA.CO – Penceramah terkenal Ustaz Abdul Somad atau UAS berbalik dinasihati oleh penggemarnya. Hal itu terjadi lantaran ustaz kelahiran Asahan, Sumatra, itu terkesan membela Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Abdul Wahid ditangkap KPK pada Senin (3/11/2025) dalam operasi tangkap tangan, dan pada Rabu (5/11/2025) sudah dijadikan tersangka kasus pemerasan Rp 7 miliar terhadap bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum Riau.

    Abdul Wahid terlihat di Gedung KPK mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol. KPK juga menahan mantan anggota DPR Ri 2019-2024 dari Fraksi PKB itu.

    Pembelaan Ustaz Abdul Somad terhadap Abdul Wahid, sebagaimana yang terekam dalam unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, oleh fansnya dianggap terlalu berlebihan.

    Itu sebabnya, banyak fans yang mengingatkan dan menasihati ustaz yang menempuh pendidikan S3-nya di Sudan itu agar tidak terlalu membela Abdul Wahid, meski dia ikut mengkampanyekannya pada Pemilihan Gubernur Riau 2024 lalu.

    Bagaimana bentuk pembelaan Ustaz Abdul Somad  kepada Abdul Wahid?

    Semula, pada unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, Senin (3/11/2025) malam, UAS mengeluarkan pernyataan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT yang ditangkap oleh KPK, sementara Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan.

    UAS mengatakan, “Jangan cepat menyimpulkan sebelum fakta sebenarnya diketahui. Kita harus berhati-hati agar tidak mencemarkan nama baik seseorang hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.

    Postingan itu sudah tidak terlihat di Instagram Ustaz Abdul Somad sejak Selasa (4/11/2025). Kemungkinan besar sudah  dihapus.

    Sebagai gantinya, muncul postingan baru yang isinya masih berupa pembelaan kepada Gubernur Abdul Wahid, tapi nadanya tidak terlalu vulgar lagi.

    “Sebagai sahabat, saya support dan mendoakan,” ujar UAS. “Semua orang berkumpul untuk memudaratkanmu, tidak akan mampu, kecuali memang sudah takdir Allah. Pena takdir sudah terangkat, kertas takdir sudah kering,” katanya.

    UAS juga menceritakan kedekatannya dengan Abdul Wahid, termasuk pada masa kampanye ia menemani Abdul Wahid yang merupakan Calon Gubernur Riau, berkeliling dari ujung Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir.

    Abdul Wahid, kata UAS, harus berhadapan dengan laut politik dengan angin kencang, karang tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang.

    Reaksi Fans Ustaz Abdul Somad

    Beragam reaksi bermunculan menyusul postingan UAS di Instagram, seperti saat diakses Harin Fajar pada Rabu (5/11/2025).

    Akun @goezrizal menulis, “Masya Allah Tabarakallah Tuan Guru @ustadzabdulsomad_official. Huznudzon didahulukan dan doa menyertai untuk kebaikan Pak Gub @wahid_simbar.”

    Selanjutnya, @goezrizal mengatakan, “Yang salah mungkin lolos, tapi yang tulus takkan lepas dari ujian. Karena kebaikan sejati selalu ditempa, agar tidak mudah pudar di tengah dunia yang fana.”

    Akun @muslimbinafri menulis, “Katakanlah yang benar walaupun itu pahit.”

    Akun @octagramspeed mengatakan,” Dah jelas jadi tersangka tapi masih dibela. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jangan buat umat jadi tersesat.”

    Ada pula yang membuat pantun, seperti @rizqiyurnalis. Katanya, “Pergi jalan ke teluk kuantan, bawa oleh-oleh buah semangka. Ustaz bilang dia cuma diminta keterangan, alamak rupanya dia sudah jadi tersangka.”

    Akun @tuah_ridho memberi nasihat panjang. “Menentukan pilihan boleh, dan memilih adalah kewajiban. Tapi, tolong, Tuan Guru. Janganlah seperti kemaren terlalu dalam engkau terjun, Tuan Guru.”

    Dia melanjutkan, “Jangan dijadikan alat untuk kepentingan semata, Tuan Guru. Jangan sampai karena nila setitik hancur susu sebelanga. Seperti kata Tuan Guru, ingin menjadi setitik embun di tengah sahara. Jangan ada lagi hal seperti itu untuk kedua kalinya.”

    Akun @junnardan_1001 menulis, “Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang menyeret orang yang didukung Ustaz Abdul Somad. Semoga jadi pelajaran.”

    Meski banyak yang mengkritik dan seolah memberi nasihat, banyak juga komentar yang tetap memberi dukungan moral kepada Ustaz Abdul Somad.*

  • Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Magetan (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PKB DPRD Magetan, Nur Wakhid, resmi melayangkan dua gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Magetan. Gugatan tersebut diduga berkaitan dengan isu pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya di lembaga legislatif tersebut.

    Juru Bicara PN Magetan, Deddi Alparesi, membenarkan adanya dua perkara yang telah terdaftar atas nama penggugat Nur Wakhid.

    “Untuk perkara nomor 34, penggugatnya adalah Nur Wakhid dengan tergugat Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Magetan. Agenda sidang pertama dijadwalkan Rabu, 12 November 2025, pukul 09.00 WIB,” terang Deddi, Senin (3/11/2025).

    Majelis hakim pada perkara nomor 34 diketuai oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, dengan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota.

    Selain itu, Deddi juga mencatat perkara kedua dengan nomor 35 yang diajukan oleh Nur Wakhid. “Perkara nomor 35 penggugatnya sama, Nur Wakhid. Namun tergugatnya adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai PKB Magetan sebagai tergugat I dan II. Sidang perdana juga digelar pada hari yang sama, Rabu, 12 November 2025 pukul 09.00 WIB,” tambahnya.

    Untuk perkara tersebut, majelis hakim dipimpin oleh Rintis Candra, S.H., M.H., dengan hakim anggota Nur Wahyu Lestariningrum, S.H., M.H., dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

    Langkah hukum yang ditempuh Nur Wakhid muncul di tengah isu internal PKB Magetan terkait rencana PAW terhadap dirinya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia akan digantikan usai dinamika politik di tubuh partai. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Magetan maupun pengurus DPC PKB mengenai proses maupun alasan rencana PAW tersebut. PN Magetan memastikan kedua gugatan telah terdaftar dan akan disidangkan sesuai jadwal. [fiq/kun]

  • Dua Anggota DPRD Takalar Ditangkap Polisi, Terlibat Penipuan dan Penggelapan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Oktober 2025

    Dua Anggota DPRD Takalar Ditangkap Polisi, Terlibat Penipuan dan Penggelapan Regional 29 Oktober 2025

    Dua Anggota DPRD Takalar Ditangkap Polisi, Terlibat Penipuan dan Penggelapan
    Tim Redaksi
    TAKALAR, KOMPAS.com
    – Dua wanita yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ditangkap aparat kepolisian karena terlibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
    Keduanya ditangkap dalam dua kasus berbeda. Satu terkait penjualan puluhan ekor sapi, dan satu lagi terkait bisnis bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, Rabu (29/10/2025).
    IS (36), anggota DPRD Takalar dari Fraksi Gerindra, dan SR (28), anggota Fraksi PKB, kini menjalani penahanan di Mapolsek Mappakasunggu, Polres Takalar.
    “Memang benar ada dua anggota DPRD yang telah kami lakukan penahanan karena tidak kooperatif,” kata Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (29/10/2025).
    IS dilaporkan terkait kasus penjualan 26 ekor sapi kurban milik korban dengan total kerugian sekitar Rp 260 juta. Korban mengaku tak pernah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut.
    Sementara SR dilaporkan dalam kasus penggelapan uang tunai Rp 150 juta dengan modus kerja sama bisnis BBM solar bersubsidi.
     
    Dalam kerja sama itu, korban yang berperan sebagai pemilik modal hanya menerima hasil Rp 15 juta, jauh dari kesepakatan awal.
    Hatta mengatakan, kedua anggota DPRD itu ditangkap dan ditahan karena tak pernah memenuhi panggilan polisi.
    “Di mana sebelumnya telah dilakukan surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka namun keduanya tidak pernah memenuhi panggilan tersebut,” kata Hatta.
    Informasi yang dihimpun, IS dilaporkan oleh korban pada Juli 2025, sedangkan SR dilaporkan sejak Agustus 2025.
    Keduanya kini resmi ditahan di Mapolsek Mappakasunggu, Polres Takalar, untuk proses hukum lebih lanjut.
    Polisi menjerat keduanya dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya? Nasional 19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan segera berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 besok.
    Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah Prabowo, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi.
    Prabowo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar satu sampai dua persen.
    “Bahkan sekarang kami tumbuh lima persen per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali,” ujar Prabowo pada 15 Oktober 2025 lalu.
    Menurut Kepala Negara, Indonesia bisa tumbuh karena sokongan sektor mineral, seperti nikel dan bauksit.
    Kekayaan mineral tersebut dikatakan Prabowo mampu membuka ruang investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa bertumbuh.
    “Saya pikir ada banyak ruang untuk investasi dan saya pikir Indonesia pasti akan menarik banyak minat untuk (investasi) masuk karena, saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmatinya (kekayaan alam),” kata Prabowo.
    “Banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya. Saya pikir kita diberkati dengan begitu banyak sumber daya, tetapi tentu saja saya tidak puas, kita harus mengelola sumber daya kita dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
    Prabowo pun mengaku berani berdiri dengan percaya diri berkaca dari satu tahun masa pemerintahannya bersama Gibran.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    “Saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir satu tahun saya memimpin pemerintahan Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya, besok tanggal 20 hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin,” kata Prabowo, Sabtu, dikutip dari YouTube UKRI.
    “Dan saya kira, saudara-saudara saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri,” imbuh Prabowo.
    Kepala Negara menyampaikan, rasa percaya diri itu didapatkannya setelah ia merasa telah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada rakyat secara bertahap.
    “Karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” tuturnya.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintahan Prabowo dan Gibran telah mencetak banyak prestasi selama hampir satu tahun masa pemerintahan.
    “Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali,” kata Prasetyo di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    “Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki,” ujar dia.
    Prasetyo menjelaskan, ada banyak program yang dikerjakan Prabowo dalam satu tahun terakhir ini. Program ini bisa diwujudkan berkat kerja keras kementerian bersama.
    Misalnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta memangkas regulasi.
    “Contoh yang paling salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan. Kemudian keberhasilan kita menjalankan program Makan Bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat,” tuturnya.
    “Dan banyak program-program yang lain, termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses,” sambung Prasetyo.
    Selanjutnya, Prasetyo juga memamerkan Prabowo yang berhasil melahirkan Danantara.
    Menurutnya, Danantara menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Prabowo dalam hal investasi dan ekonomi.
    “Kemudian, program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya,” ucapnya.
    Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tetap ada kekurangan dan masalah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Cucun menyebut, yang terpenting adalah niat dari pemerintah itu sendiri untuk memberikan yang terbaik.
    “Ada kekurangan atau misalkan masih ada evaluasi beberapa problem tentang mekanisme, kemudian juga problem-problem di bawah, pasti itu akan muncul, tidak semua bisa berjalan dengan sempurna. Toh yang penting will (niat) daripada pemerintahan ini, ya tadi yang kita appreciate itu bagaimana problem budgeting daripada tata kelola arsitektur APBN ini bisa dirasakan oleh rakyat semuanya,” ujar Cucun di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    Cucun menjelaskan, dirinya dari legislatif melihat Prabowo telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945. Di mana, semua kekayaan negara dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.
    “Sekarang penertiban adanya Satgas PKH itu ya hutan, kemudian juga penertiban para pengusaha tambang, kawasan-kawasan yang menjadi cafe-cafe itu, sehingga nanti di mana letak negara, bukan hanya selama ini cukup dengan royalti,” jelasnya.
    “Kemudian pengusaha juga kadang-kadang
    head office
    -nya di Jakarta, yang terkena beban di bawah, kemudian daerah dikasih beban lagi untuk menyelesaikan problem infrastruktur dan sebagainya. Nah ini penataan-penataan ini pasti tidak bisa secara sekaligus dalam satu tahun ini,” sambung Cucun.
    Maka dari itu, Cucun menyatakan, Prabowo telah mencapai target 90 persen dari 100 persen pada tahun pertamanya menjabat.
    “Kita harus jujur, akui ini sudah luar biasa. Walaupun tadi targetnya pengin 10 baru nyampe di 9, misalkan target 100 persen baru 90 persen, ini bukan tidak berupaya. Yang pasti dalam suatu hal Pak Presiden sudah melakukan ikhtiar bersama para pembantunya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Pembukaan UUD 1945 tersebut menyebutkan berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Neng Eem, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan Presiden Prabowo telah membawa Indonesia sebagai negara yang terdepan dan menjadi penentu pencetak sejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Apalagi untuk perdamaian di Gaza atau Timur Tengah ini, Indonesia jadi negara penentu dan bukan hanya jadi penonton,” ujarnya.

    Wakil Sekjen DPP PKB ini menegaskan Fraksi PKB MPR juga mendukung upaya yang akan dilakukan selanjutnya setelah fase pertama perdamaian di Gaza ditandatangani, yang ditandai dengan pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dari Palestina, serta diperbolehkannya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    PKB bahkan mendukung penuh, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk bertugas di Gaza.

    Seperti diketahui, empat pemimpin dunia, yakni Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) malam waktu setempat.

    Perjanjian damai Gaza ini juga disaksikan oleh pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Sarankan Pimpinan Trans7 Nyantri 40 Hari di Pesantren

    DPR Sarankan Pimpinan Trans7 Nyantri 40 Hari di Pesantren

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan para pimpinan hingga elite Trans7 untuk mondok atau nyantri di pesantren selama 40 hari. Tujuannya, agar bisa merasakan dan memahami ekosistem dan budaya pondok pesantren. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq dalam rapat bersama Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

    “Sekali-sekali para direktur atau pimpinan para elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” kata Maman.

    Menurut Maman, pesantren sejatinya telah berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia. 

    Sehingga, semua pihak termasuk petinggi Trans7 bisa ikut andil turut merasakan atmosfer pesantren dari jarak dekat agar tidak ada prasangka buruk terhadap pesantren. 

    “Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kyainya, ada santri yang dia ingin bekerja kepada kyai semata-mata karena malu karena tidak bawa biaya,” ungkapnya.

    Bahkan, kata Maman, ustaz di pesantren tidak hanya bicara teori untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka telah mempraktikkan konsepsi keikhlasan di pondok pesantren dengan mengharap keberkahan dari para kiai.

    “Ada seorang ustaz yang saya tanya berapa digaji dia bilang jangan tanya kami digaji karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji,” pungkasnya

  • Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan Nasional 16 Oktober 2025

    Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, ketakutan guru menjadi salah satu faktor banyak kasus perundungan (bully) yang terjadi di sekolah, termasuk yang menimpa ABP (12), bocah SMP yang tewas di Grobogan, Jawa Tengah. 
    Menurutnya, guru takut ikut campur terlalu jauh dalam urusan siswa karena takut dilaporkan kepada pihak berwajib.
    “Tidak akan terjadi seperti kasus di Grobogan, kalau pengawasan dari gurunya di dalam ruang sekolah, diberikan kewenangan penuh oleh orang tuanya,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    “Gurunya misalkan sekarang mau masuk dalam pengawasan seperti ini, kebanyakan guru justru sekarang takut dengan kondisi-kondisi tadi. Kalau terlalu masuk, misalkan melerai anak ini, tiba-tiba gurunya yang dilaporkan oleh salah satu pihak anak,” sambungnya.
    Cucun menilai, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Ia mendorong perbaikan tata nilai karakter anak-anak Indonesia.
    “Ini evaluasi kurikulum, saya akan bicara dengan Pak Mendikdasmen ini, terutama perubahan kedekatan anak-anak kita dengan media sosial, kebebasan berpendapatnya, sampai di mana dikasih batasannya,” ujarnya.
    “Kalau di ruang sekolah, di mana dikasih kebebasannya juga. Anak-anak SD, SMP, SMA, pasti kan sudah ada barrier-barriernya ini,” imbuh Cucun.
    Seorang teman seangkatan ABP, APR (12), mengungkapkan bahwa peristiwa tragis itu bermula pada Sabtu (11/10/2025) pagi.
    Saat itu, ABP sempat terlibat perkelahian dengan El (12), salah satu teman sekelasnya.
    “Awal mulanya ABP diejek teman-temannya, lalu ABP tidak terima dan berkelahi. ABP dipukuli kepalanya dan kemudian berhenti. Itu saat jam ketiga, tapi belum ada guru,” kata APR, siswi kelas VII F, yang kelasnya bersebelahan dengan ruang kelas ABP, VII G, saat ditemui di rumah duka, Minggu pagi.
    Menurut APR, perundungan terhadap ABP tidak berhenti di situ. Sekitar pukul 11.00 WIB, ABP kembali dikerubungi teman-temannya dan diadu dengan siswa lain, AD (12).
    “Kamu beraninya sama siapa? Lalu ABP berkelahi dengan AD hingga kepala ABP kena pukul berkali-kali. Dia kejang-kejang dan dibawa ke UKS, tapi meninggal. Saat itu jam pelajaran, tapi guru belum datang,” lanjut APR.
    ABP ditemukan tidak bernyawa di ruang kelas VII G sekitar pukul 11.00 WIB.
    Kakek korban, Pujiyo (50), mengatakan bahwa sebelum meninggal, ABP sering mengeluh menjadi korban bullying verbal dan fisik di sekolah.
    Trauma akibat perlakuan itu sempat membuat ABP enggan berangkat sekolah.
    “Pernah sakit juga di kepala karena dipukuli dan tidak masuk sekolah. Kami akhirnya datangi sekolah dan melaporkannya. ABP pun kemudian mau masuk sekolah meski tetap dihina dan dianiaya. Dia itu anak penurut dan enggak aneh-aneh. Hobinya sepak bola,” ungkap Pujiyo.
    Ia pun menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah, yang menyebabkan kasus perundungan tersebut terus terjadi hingga akhirnya merenggut nyawa cucunya.
    “Harusnya diawasi, kan udah kejadian. Kasihan mas, anaknya pendiam. Orangtuanya kalau pulang hanya pas Lebaran,” tambahnya sambil menangis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Bondowoso (beritajatim.com) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama masyarakat Ijen, Rabu (15/10/2025).

    Rakor itu untuk membahas konflik agraria antara PTPN I Regional V dengan masyarakat penggarap di wilayah Ijen, khususnya zona 1 hingga zona 6. Sementara pembahasan untuk zona 7 dan 8 masih ditunda.

    Berdasarkan data resmi, total areal yang dikelola PTPN I Regional V di Kecamatan Sempol/Ijen mencapai 7.856,86 hektar.

    Dari luasan itu, investasi kopi arabika di Kebun Blawan tercatat sekitar 200 hektar, meliputi beberapa afdeling seperti Kampung Baru, Jampit, Gending Waluh, hingga Watucapil.

    Sedangkan lahan garapan masyarakat di kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 seluas 159,95 hektar dengan jumlah penggarap 306 orang.

    Rakor itu dihadiri unsur Pemkab, DPR RI, DPRD, Polres, TNI, Kejari, PTPN, Perhutani dan perwakilan masyarakat. Pertemuan itu lalu memunculkan dua opsi utama penyelesaian.

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nashim Khan, menyebut ada dua skema yang kini sedang dikaji.

    “Pertama, relokasi lahan untuk hortikultura dengan sistem lahan pengganti. Kedua, masyarakat tetap menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Kami beri waktu tiga hari kepada PTPN untuk menentukan pilihan terbaik,” ujarnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pola kemitraan kopi bersama masyarakat. Terlebih, Bondowoso dikenal sebagai Republik Kopi (BRK).

    “Prioritasnya, penanaman kopi PTPN dilakukan dengan sistem kerja sama bersama petani. Sedangkan yang tidak sepakat bisa tetap menanam hortikultura melalui mekanisme relokasi,” katanya.

    Ia menambahkan, selama masa pembahasan, Forkopimda, PTPN dan masyarakat sepakat untuk status quo hingga Senin (20/10/2025) mendatang.

    “Tidak boleh ada aktivitas tanam atau pergerakan apapun di lapangan sebelum keputusan final,” pintanya.

    Kepala Desa Sumberejo, Mustafa Hendra Hermawan, menilai opsi lahan pengganti sulit diwujudkan.

    “Kalau sistemnya lahan pengganti, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena faktanya lahan pengganti itu tidak ada,” ujarnya keras.

    Ia menawarkan solusi agar masyarakat bisa menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem bagi hasil atau kemitraan.

    “Petani menanam, hasilnya dijual ke PTPN. Berdasarkan aturan, 20 persen dari HGU wajib dialokasikan sebagai kebun plasma masyarakat,” katanya.

    Mustafa juga menyebut enam kepala desa di Ijen siap berangkat ke Jakarta untuk mengajukan pembatalan HGU PTPN jika pola kemitraan itu ditolak.

    Alasannya: banyak lahan HGU terbengkalai lebih dari dua tahun, komoditas tanam tidak sesuai peruntukkan, dan konflik sosial yang terus berulang.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso, meminta agar penanaman kopi oleh PTPN ditunda sampai semua pihak sepakat.

    “Target 200 hektar tahun ini jangan dulu ditanam sebelum semua masalah tuntas. Tahun depan baru bisa dilanjutkan. Jangan sampai penandatanganan hari ini, besok sudah ada masalah baru,” tegasnya.

    Manager Kebun Blawan PTPN I Regional V, Bambang Trianto, menyebut bahwa secara prinsip perusahaan terbuka terhadap opsi KSO dengan masyarakat.

    “Pada dasarnya semua opsi bagus, tapi untuk skema KSO kopi, dasar hukumnya masih perlu digodok. Kami tetap menargetkan perluasan kopi 506 hektar (target hingga 2027) bisa berjalan, sembari memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi,” katanya.

    Manager Kebun Regional III, Samuel, menambahkan, pihaknya akan melakukan inventarisasi siapa saja masyarakat yang berminat dengan pola kemitraan kopi dan siapa yang memilih tetap hortikultura dengan mekanisme relokasi. “Tapi keputusan final tetap ada di direksi pusat,” terangnya.

    Tokoh masyarakat Ijen, H. Kusnadi, menuding PTPN tidak konsisten terhadap hasil kesepakatan sebelumnya.

    “Di Zona II, dari 55 hektar lahan pengganti yang dijanjikan, hanya dua hektar yang layak. Sisanya berbatu, curam, dan rawan longsor. Kalau memang aman, kenapa PTPN tidak menggarap sendiri?” ujarnya.

    Menurut Kusnadi, beberapa lahan pengganti seperti di Lengker Patek dan Lingkar Anjing memiliki kemiringan hingga 60 derajat.

    Ia juga menyebut, sebagian lahan yang kini diklaim PTPN sebenarnya sudah digarap masyarakat sejak puluhan tahun lalu hingga produktif. “Dulu tanah itu tandus, kami olah hingga subur. Sekarang malah diklaim perusahaan,” ungkapnya.

    Di Zona I, lanjut Kusnadi, dari 14 hektar lahan pengganti, sekitar 10 hektar masih berupa hutan lebat.

    “Mereka bilang akan biayai pembersihan Rp10 juta per hektar, tapi sampai sekarang tak ada realisasi,” tegasnya.

    Rakor Forkopimda akhirnya menyepakati agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas hingga keputusan final diumumkan awal pekan depan.

    Forkopimda menegaskan pentingnya penyelesaian damai, adil, dan berkelanjutan agar investasi perkebunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup dari kebun Ijen.

    Konflik ini menjadi ujian besar bagi PTPN dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan korporasi, hukum agraria, dan kesejahteraan rakyat di kawasan pegunungan Ijen. (awi/but)