Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PKB

  • Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran

    Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran

    Sumber foto: ME Sudiono/elshinta.com.

    Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 14:26 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Komisi C, Tri Waluyo, melakukan reses sosialisasi Peraturan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap produk hukum daerah, Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018, tentang Perpasaran di RW 02 Kelurahan Papanggo, Tg Priok, Jakarta Utara, Sabtu (15/3).

    “Adanya reses dari anggota DPRD komisi C ini, masalah kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, anggaran musrenbang di tingkat kota, diharapkan dapat terealisasi dengan cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat” ungkap ketua RW 02, Kusnadi

    Beberapa hal yang disampaikan Kusnadi dalam acara reses anggota DPRD komisi C dari fraksi PKB untuk kemaslahatan warga, diantaranya Lokasi Posyandu yang cukup memadai, Hidran Mandiri untuk antisipasi pencegahan kebakaran dini, dan anggaran Pemerintah daerah yang akan diturunkan ke masyarakat agar tepat sasaran

    “Perlunya lokasi yang mencukupi untuk kegiatan Posyandu, kesehatan balita dan lansia, serta perlu diadakan Hidran mandiri di area padat penduduk di wilayah kami, supaya dapat segera mengatasi api yang timbul, dan tidak cepat meluas” tutur Kusnadi

    “Karena mobil dari Damkar yang berukuran besar tidak bisa manouver di jalan sempit ini, sehingga perlu disampaikan agar dapat di follow up ke PAM Jaya,” harap Kusnadi

    Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C, Tri Waluyo, SH, menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan, merupakan pengawasan terhadap hukum Perda tahun 2018 nomor 2 tentang perpasaran.

    “Alhamdulillah, semua berjalan baik dan lancar, dan tadi kita sampaikan tugas kedewanan terkait reses dan fungsi dari dewan sendiri. Adapun pertanyaan dari masyarakat itu sifatnya permohonan yang memang harus akomodir bersama eksekutif,” papar Tri Waluyo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, ME Sudiono, Senin (17/3). 

    “Pasalnya, ada kebutuhan masyarakat di RW 02 Kelurahan Papanggo menyangkut ekonomi, kesehatan dan pendidikan” lanjut legislator dari Fraksi PKB ini

    “Mengenai antisipasi kebakaran, harus ada lahannya dahulu baru ajukan permohonan ke dinas kebakaran, untuk melakukan pembangunan atau pengadaan hidran mandirinya” jelas Tri Waluyo.

    Tri Waluyo menyebutkan, bahwa harapan dari masyarakat itu akan diteruskan ke stakeholder terkait, agar direalisasikan segera dan mewujudkannya

    “Pertama kita follow itu ke dinas terkait tentang permohonan masyarakat, dan kita akan koordinasi. Kebetulan permohonan tadi sudah pernah dibacakan di Paripurna, seperti perbaikan jalan, saluran, termasuk operasional RT RW LMK, semua itu sudah diungkapkan” diyakini Tri Waluyo

    “Kita awasi dan adakan kordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Tugas saya sebagai dewan itu mengawasi, karena kemarin dalam rapat paripurna, dewan meminta kepada Gubernur dan SKPD itu cukup banyak poin-poinnya,” tutup Tri Waluyo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

    Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

    “Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

    “Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

    “Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

    Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

    “Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

    Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

    Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI. 

    Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

    “Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    “Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

    Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

    “Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

    Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

    Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

    Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

    Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

    “Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab para fraksi di DPR.

  • Alasan Mendes Yandri Soal Pemecatan Ribuan Tenaga Pendamping Desa – Halaman all

    Alasan Mendes Yandri Soal Pemecatan Ribuan Tenaga Pendamping Desa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto tidak menampik adanya pemberhentian ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara sepihak.

    Pihaknya kini sedang mengevaluasi seluruh tenaga pendamping desa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengan Komisi V DPR RI pada 7 November 2024. 

    Evaluasi ini menurutnya penting untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendamping desa yang sudah lama berjalan dengan anggaran besar.

    Yandri menyebutkan, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pendamping desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi. 

    Dia menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan mereka, mengingat posisi sebagai tenaga pendamping profesional (TPP) yang harus mengutamakan tugas negara.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/3/2025).

    “Seperti yang telah disarankan Komisi V pada rapat tanggal 7 November 2024, kami melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping. Saya sudah mengetahui adanya pertemuan antara kami dengan beberapa pimpinan komisi dan kami merespon hal tersebut dengan baik,” kata Yandri, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

    Yandri juga menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait adanya pendamping desa yang juga menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. 

    Menurutnya, apabila tenaga pendamping desa sudah maju sebagai caleg, maka mereka seharusnya tidak lagi bisa menjalankan tugas pendampingannya.

    “Kenapa yang nyaleg itu kami evaluasi? Karena menurut kami, namanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP), kalau dia sudah nyaleg berarti sudah memblok, kan? Ini akan menjadi masalah besar, Pak,” ucapnya.

    “Kalau ini kita biarkan, nanti di tahun 2029 mungkin sebagian besar, bahkan seluruh pendamping desa, akan nyaleg semua, itu akan merepotkan kita,” lanjut Yandri.

    Mendes Yandri juga menekankan bahwa hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang berasal dari APBN.

    Dia khawatir, jika tidak dievaluasi, maka akan ada dampak yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara.

    Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini, banyak pendamping desa yang memiliki pekerjaan sampingan, seperti menjadi penyelenggara pemilu atau pekerjaan lainnya. 

    Hal ini, menurut Yandri, juga menjadi bagian dari evaluasi yang harus dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme pendamping desa.

    “Selama ini juga banyak pendamping desa yang double job, menerima gaji dari pemerintah sebagai pendamping desa, tapi juga menerima gaji sebagai penyelenggara pemilu. Itu tidak dievaluasi selama ini. Ini juga bagian dari pekerjaan kami, mohon beri kesempatan kepada kami untuk melakukan evaluasi,” ujar Yandri.

    Yandri menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk melakukan evaluasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan semata-mata untuk kepentingan kemajuan desa. 

    Kenurutnya, evaluasi ini penting untuk membangun desa dengan hati, bukan untuk kepentingan individu.

    “Saya bukan suka ataubtidak suka untuk melakukan evaluasi, tapi ini demi kepentingan desa yang lebih besar. Kita harus membangun desa dengan hati, bukan dengan kepentingan individu atau kelompok. Itu yang saya lakukan. Kalau saya mau untung sendiri, saya bisa mengikuti pola lama, tapi itu tidak saya lakukan,” pungkasnya.

    Pada momen raker hari ini, sejumlah anggota Komisi V DPR RI mencecar Mendes Yandri soal pemberhentian ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara sepihak.

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Haryanto menyebut bahwa saat ini ada isu rekrutmen baru pendamping desa, dan ada yang diperpanjang.

    Dia meminta penjelasan Yandri terkait proses rekrutmen pendamping desa.

    “Soal desa, pendamping desa itu ada yang suara-suara sunbang ada yang sudah rekrutmen baru, ada yang diperpanjang, yang jelas bagaimana? apakah dieprpanjang atau rekrutmen baru?” ujarnya di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta.

    Pertanyaan yang sama disampaikan Sudjatmiko, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

    Dia mengungkapkan pihaknya telah menerima audiensi ribuan pendamping desa yang tidak diperpanjang kontraknya.

    Ia meminta agar Kemendes PDT bisa melalukan audiens dengam ribuan pendamping desa tersebut.

    “Beberapa minggu yang lalu saya ada audiemsi dari para pendamping desa jumlahnya 1.040, keluhannya pertama dia tidak diperpanjang kontrak, dengan alasan oernah mengikuti pencalegan,” ujarnya.

    “Harapan kami jika bisa dievaluasi atau diberikan ruang audiensi sebaik-baiknya supaya tidak terjadi gejolak, karena ini maklum mau lebaran mereka tidak bekerja,” imbuhnya.

    Kritik datang dari Tamanuri, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem. Menurutnya, para pendamping desa tidak boleh terafiliasi dengan partai politik tertentu dan hal itu bisa merusak profesionalisme pendamping desa.

    “Yang namanya pendamping desa itu perlu betul-betul paham, jangan sampai pendamping yang seperti sekarang ini, pendamping didominasi oleh warna hijau, jangan sekarang didominiasi oleh warna biru, kan kacau itu,” katanya.

     

  • Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan s

    Jakarta (ANTARA) – Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar melakukan safari Ramadan yang dikemas dengan silaturahmi dan bakti sosial kepada masyarakat di Pondok Pesantren Citra Nurul Falah, Kelurahan Getas, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa.

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan sosial kita,” kata Rustini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku bersyukur dan bahagia melihat antusiasme masyarakat Gunungkidul tetap sumringah dan semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa serta dibayangi gerimis hujan.

    “Saya sangat bahagia melihat senyum bapak ibu semua tetap sumringah, tetap semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa bukan membuat kita lemah, tapi justru memperkuat kita untuk terus beribadah dan bekerja mencari nafkah,” ujarnya.

    “Semakin banyak ibadah kita, semakin rajin kita bekerja saat Ramadan, insyaallah pahala dan hasil yang akan kita dapatkan akan semakin berlipat ganda,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Rustini juga berkesempatan meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di komplek ponpes tersebut. Ia menaruh harapan besar BLKK yang berfokus pada bidang multimedia itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para santri serta masyarakat sekitar ponpes.

    “Saya berharap dengan adanya BLK Komunitas di sini, adik-adik santri bisa lebih produktif lagi dan lebih berdaya saing. Di luar sana persaingan semakin ketat, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memperkuat skill kita,” tutur Rustini.

    Lebih lanjut, dia mengurai peran penting pesantren bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, pesantren sudah berkiprah mencerdaskan anak bangsa bahkan sebelum kemerdekaan.

    “Alhamdulillah, negara saat ini sudah hadir di tengah pesantren dengan disahkannya UU Pesantren pada 2019 yang lalu. Itulah wujud pengakuan negara untuk pesantren, untuk adik-adik santri. Oleh karena itu, mari kita jaga pesantren kita sebagai aset penting masa depan bangsa ini,” tambahnya.

    Rustini juga mengajak para santri untuk manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya selama di pesantren.

    “Dalami ilmu, belajar dengan tekun, dan amalkan apa yang telah adik-adik pelajari. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki, karena ilmu adalah lautan yang tak terbatas,” ucapnya.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil DIY Kaisar Abu Hanifah, pembina Ponpes Citra Nurul Falah Nyai Roisatunnisak, pengasuh Ponpes Citra Nurul Falah Gus Maulana Salfa, pengurus PCNU Kabupaten Gunungkidul, anggota Fraksi PKB DPRD Gunungkidul, serta pengurus DPW Perempuan Bangsa DIY.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Banjir Harus Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

    “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria, Senin (10/3/2025).

    Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

    Akibat kerusakan tersebut, banyak siswa terpaksa diliburkan karena gedung sekolah terdampak banjir. Selain itu, para siswa juga kehilangan perlengkapan belajar, seperti buku, alat tulis, dan seragam sekolah yang hanyut terbawa air.

    Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang turun langsung ke lokasi terdampak dan memberikan bantuan kepada para siswa.

    “Perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani perbaikan sekolah. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar proses perbaikan bisa berjalan cepat dan siswa dapat kembali belajar di sekolah.

    “Jika perbaikan gedung tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat belajar alternatif agar proses belajar mengajar tetap berlangsung,” imbuhnya.

    Lalu Ari menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya juga berencana turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi sekolah yang terdampak.

    “Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas langkah-langkah perbaikan sekolah yang rusak,” pungkasnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gelar Silaturahmi Ramadan, Cak Imin Bersyukur PKB Istikamah dan Solid – Halaman all

    Gelar Silaturahmi Ramadan, Cak Imin Bersyukur PKB Istikamah dan Solid – Halaman all

    Gelar Silaturahmi Ramadan, Cak Imin Bersyukur PKB Istikamah dan Solid

    Chaerul Umam/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Ketua DPW PKB se Indonesia, serta Anggota DPR RI Fraksi PKB bertemu dalam acara Silaturrahmi Ramadan Keluarga Besar PKB, Minggu (9/3/2025).

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam sambutannya menyatakan, acara tersebut selain menjadi ajang silaturahmi, juga menjadi ajang memperkuat soliditas antar pengurus dan kader PKB.

    “Bersyukur bisa kumpul di hari kesembilan Ramadan, ini kenikmatan untuk kita semua. Bahagia karena Ramadan kali ini spesial. Suasana batin kita ini tenang, semua solid baik-baik saja, pemerintahan stabil, keadaan relatif tenang, alhamdulillah,” kata Cak Imin di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan.

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu tak menampik jika bangsa Indonesia juga tengah diancam berbagai badai bencana, seperti banjir bandang yang minggu lalu menerjang wilayah Jabodetabek.

    Ia bersyukur seluruh stakeholder PKB tidak berpangku tangan atas ragam bencana tersebut.

    Sebaliknya mereka hadir dan terus bergerak membantu korban bencana alam.

    “Terimakasih kepada yang telah bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, terimakasih telah bergerak cepat membantu,” ujarnya.

    “Di tengah soliditas ini, kita harus cepat merespon perkembangan terutama yang terkait kemanusiaan kita, termasuk kemanusiaan yang sedang kena bencana. Insyaallah pak Mardas sebagai Ketua DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana makin disolidkan timnya pak,” imbuhnya.

    Lantas Cak Imin mengurai tiga pesan penting untuk seluruh pengurus dan kader PKB.

    Pertama, ia meminta seluruh pengurus dan kader PKB istikamah atau konsisten. 

    “Istikamah ini harus dijaga betul, meskipun sulit, meskipun pahit,” katanya.

    Kedua, lanjut Cak Imin, pengurus dan kader PKB harus peduli, hadir dan menyapa masyarakat di semua event dan keadaan. 

    “Dan yang ketiga, saya minta kita semua memaksimalkan network yang kita punya, kita jaga sebaik mungkin. Soliditas ini kita syukuri, kita kelola, kita jaga agar partai ini terus profuktif,” ucapnya.

    “Selamat beribadah puasa Ramadan. Semoga kita istikamah di jalan Allah, moga apa yang kita perjuangkan bisa dimudahkan oleh Allah,” tandasmya.

    Selain dihadiri jajaran pengurus dan anggota DPR RI, momentum Silaturahim Ramadan itu juga dihadiri Ketua Dewan Syura DPP PKB, KH. Ma’ruf Amin, mantan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab, Sekretaris Dewan Syura DPP PKB KH. Saifullah Maksum, serta Anggota Dewan Syura DPP PKB KH. Manarul Hidayah.

  • Silaturahim Ramadan, Cak Imin: PKB Solid Dukung Penanganan Banjir

    Silaturahim Ramadan, Cak Imin: PKB Solid Dukung Penanganan Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengaku bersyukur kader dan pengurus PKB solid mendukung pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan program-program prioritas dan menangani masalah. 

    Termasuk, kata Cak Imin dalam menangani bencana banjir khususnya di wilayah Jabodetabek.

    Hal ini disampaikan Cak Imin dalam acara silaturahmi Ramadan keluarga besar PKB di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025). Acara silaturahmi tersebut dihadiri oleh jajaran DPP PKB, Ketua DPW PKB se-Indonesia, serta anggota DPR Fraksi PKB.

    “Bersyukur bisa kumpul di hari kesembilan Ramadan. Ini kenikmatan untuk kita semua. Bahagia karena Ramadan kali ini spesial. Suasana batin kita ini tenang, semua solid baik-baik saja, pemerintahan stabil, keadaan relatif tenang, alhamdulillah,” ujar Cak Imin dalam sambutannya.

    Cak Imin menyadari, pelaksanaan Ramadan 2025 di Indonesia diwarnai dengan ancaman badai bencana termasuk bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Dia bersyukur seluruh stakeholder PKB tidak berpangku tangan atas ragam bencana tersebut. Sebaliknya mereka hadir dan terus bergerak membantu korban bencana alam.

    “Terima kasih kepada yang telah bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir, terima kasih telah bergerak cepat membantu,” tutur menteri koordinator pemberdayaan masyarakat ini.

    “Di tengah soliditas ini, kita harus cepat merespons perkembangan terutama yang terkait kemanusiaan kita, termasuk kemanusiaan yang sedang kena bencana. Insyaallah Pak Mardas sebagai ketua DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana makin disolidkan timnya,” kata Cak Imin menambahkan.

    Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan tiga pesan penting untuk seluruh pengurus dan kader PKB. Pertama, dia meminta seluruh pengurus dan kader PKB istiqomah atau konsisten. 

    “Istikamah ini harus dijaga betul, meskipun sulit, meskipun pahit,” tandas dia.

    Kedua, kata Cak Imin, pengurus dan kader PKB harus peduli, hadir dan menyapa masyarakat di semua event dan keadaan. Ketiga, tambah Cak Imin, semua pengurus dan kader PKB perlu memaksimalkan dan menjaga network atau jaringan yang dimiliki.

    “Soliditas ini kita syukuri, kita kelola, kita jaga agar partai ini terus produktif. Selamat beribadah puasa Ramadan. Semoga kita istikamah di jalan Allah, semoga apa yang kita perjuangkan bisa dimudahkan oleh Allah,” pungkas Cak Imin.

  • Olah TKP Kasus Tewasnya Mahasiswa UKI, Polisi Ungkap Fakta Baru: Belasan Saksi Diperiksa – Halaman all

    Olah TKP Kasus Tewasnya Mahasiswa UKI, Polisi Ungkap Fakta Baru: Belasan Saksi Diperiksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait tewasnya Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Kristen Indonesia (UKI). 

    Kasus ini diduga terkait dengan aksi pengeroyokan yang terjadi di dalam lingkungan kampus UKI.

    Olah TKP lanjutan dilakukan pada Jumat sore di dua lokasi berbeda yang masih berada dalam area kampus, tepatnya di sekitar taman perpustakaan dan dekat pagar pembatas parkir sepeda motor.

    Kedua lokasi ini masih dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan.

    Dalam penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah barang bukti berhasil ditemukan dan diamankan. 

    Barang bukti tersebut antara lain rekaman CCTV dari beberapa sudut kampus yang diharapkan dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai insiden ini, sebuah botol bekas minuman yang ditemukan di lokasi kejadian.

    Kemudian patahan pagar yang diduga menjadi bagian dari insiden pengeroyokan, kayu serta batu yang ditemukan di sekitar area tempat kejadian.

    Kronologi Kejadian 

    Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, insiden bermula pada Selasa malam ketika Kenzha Ezra Walewangko ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kampus.

    Berdasarkan rekaman CCTV, korban diduga sempat terlibat dalam suatu keributan sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan kampus.

    Namun, belum diketahui dengan siapa Kenzha cekcok. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, cekcok pertama terjadi saat korban dan temannya sedang asyik menenggak minuman keras.

    “Pukul 18.00 WIB terjadi korban cekcok mulut yang mana saksi (EFW) tidak mengetahui penyebabnya. Setelah itu suasana kembali mereda, saksi, korban, beserta temannya kembali minum bersama,” kata Ade Ary.

    Namun, pada pukul 19.30 WIB, cekcok kembali terjadi.

    Lagi-lagi, Ade Ary tidak menjelaskan dengan siapa korban bertengkar saat itu.

    Melihat hal tersebut, petugas keamanan langsung melerai pertikaian. 

    “Saksi (EFW) papah korban ke arah pintu keluar, dan pada saat di pintu keluar, saksi tinggal karena mengira korban akan mengambil sepeda motor ke arah saung,” urai Ade Ary.

    “Ternyata korban tidak mengarah ke sepeda motor, melainkan ke arah pagar sambil berteriak dan mengoyak-oyak pagar sampai akhirnya korban terjatuh bersama dengan pagar ke arah depan,” tambah dia.

    Kemudian, seseorang yang tidak dikenal oleh EFW mengangkat korban.

    Saat itu, wajah dan hidung korban sudah mengeluarkan darah. 

    Korban kemudian dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) UKI. 

    Sejauh ini, penyidik dari Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari mahasiswa, petugas keamanan kampus, serta beberapa individu lain yang diduga mengetahui kejadian tersebut. 

    Beberapa saksi mengatakan, terjadi adu mulut antara korban dan sekelompok orang sebelum insiden tragis terjadi.

    Tanggapan Pihak Kampus Pihak kampus UKI telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini.

    Dalam pernyataannya, perwakilan kampus menegaskan bahwa mereka akan bersikap transparan dan mendukung penuh penyelidikan agar kasus ini dapat segera menemukan titik terang.

    Tanggapan DPR RI 

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta kepolisian menginvestigasi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22).

    Kenzha diduga meninggal dunia seusai terlibat cekcok dan pengeroyokan di lingkungan kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur.

     “Aparat penegak hukum perlu menginvestigasi kejadian tersebut,” kata Lalu saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/3/2025).

     Lalu menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta pihak kampus melakukan evaluasi menyeluruh.

    Selain itu, dia meminta pihak kampus untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas mahasiswa agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Kami prihatin atas kejadian tersebut. Kami meminta pihak kampus untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh civitas akademik termasuk mahasiswa,” ujarnya.

    Lalu mendorong kampus untuk selalu melakukan pembinaan terhadap seluruh mahasiswanya. (KompasTV/Kompas.com/Tribunnews.com/Fersianus Waku)

     

  • Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Polisi Usut Kematian Mahasiswa UKI – Halaman all

    Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Polisi Usut Kematian Mahasiswa UKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta kepolisian menginvestigasi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22).

    Kenzha diduga meninggal dunia seusai terlibat cekcok dan pengeroyokan di lingkungan kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur.

    “Aparat penegak hukum perlu menginvestigasi kejadian tersebut,” kata Lalu saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/3/2025).

    Lalu menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta pihak kampus melakukan evaluasi menyeluruh.

    Selain itu, dia meminta pihak kampus untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas mahasiswa agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Kami prihatin atas kejadian tersebut. Kami meminta pihak kampus untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh civitas akademik termasuk mahasiswa,” ujarnya.

    Lalu mendorong kampus untuk selalu melakukan pembinaan terhadap seluruh mahasiswanya.

    Kenzha diketahui meninggal dunia setelah sempat terlibat perselisihan dengan sejumlah rekannya pada Selasa (4/3/2025) sore.

    Peristiwa tersebut terjadi usai korban bersama teman-temannya mengonsumsi minuman beralkohol di area taman perpustakaan UKI, Jakarta Timur.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, hingga saat ini penyebab pasti kematian Kenzha masih dalam penyelidikan.

    “11 saksi sudah diperiksa dan CCTV sudah kita amankan,” kata Nicolas kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Nicolas menyebut, pihaknya masih mendalami kronologi lengkap kejadian tersebut.

    “Mahasiswa benar tewas, tetapi penyebab tewasnya itu yang masih diselidiki dan didalami,” ucapnya.