Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait prediksi dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 16.100. Hal ini juga yang disoroti oleh berbagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat Paripurna sebelumnya.

    Sri Mulyani mengatakan prediksi itu muncul setelah melihat bagaimana kondisi global dan domestik dipenuhi dengan ketidakpastian. Seperti pada enam bulan terakhir, ketidakpastian mempengaruhi nilai tukar rupiah dan semua mata uang di dunia secara mendadak.

    “Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi tentang asumsi nilai tukar dipatok pada Rp 16.100 per US$, dan suku bunga surat berharga 10 tahun 7,1%. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa, 3 bulan lalu melihat rupiah dengan mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat, dua minggu terakhir kita melihat rupiah mengalami apresiasi cukup kuat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Kondisi yang terjadi dalam enam bulan terakhir itu menurutnya menandakan ada faktor global yang mempengaruhi terutama dari negara-negara maju yang memiliki dampak ke seluruh dunia.

    “Namun pada saat yang sama rupiah ditopang fondasi ekonomi Indonesia terutama pada outlook neraca pembayaran. Oleh karena itu export current account defisit menjadi sangat penting dan bergantung pada produktivitas dan competitiveness dari perekonomian kita,” jelasnya.

    “Di sisi lain landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yg mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian,” tambahnya.

    Mengenai dolar AS, Sri Mulyani membuka jika ingin ada pembahasan terutama pada situasi yang sangat dinamis dari sisi global dan dalam negeri.

    “Oleh karena itu kita mengapresiasi untuk membahas kembali nilai tukar maupun yield surat negara terutama pada situasi dinamis dari sisi global maupun dalam negeri,” jelas dia.

    Sebelumnya sejumlah fraksi mengapresiasi terkait prediksi dolar AS pada RAPBN 2025. Namun untuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik nilai tukar rupiah terhadap dolar AS alam RAPBN 2025 yang diperkirakan berada di level Rp 16.100.

    “Saat ini nilai tukar rupiah terhadap US dolar adalah Rp 15.700/US$. Pemerintah malah menetapkan pada 2025 senilai Rp 16.100/US$,” kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

    Menurutnya, perkiraan itu tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Penetapan nilai rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter global khususnya The Fed pada 2025,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • Fenomena Judi Online di Kalangan Anggota DPR & DPRD, Ribuan Terancam Dipanggil MKD hingga Dipidana

    Fenomena Judi Online di Kalangan Anggota DPR & DPRD, Ribuan Terancam Dipanggil MKD hingga Dipidana

    TRIBUNNEWS.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat judi online.

    Data tersebut diungkap PPATK dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    PPATK mengungkap ada lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan.

    Dari total puluan ribu transaksi tersebut, total deposit mencapai setiap satu anggota DPR dan DPRD yang terlibat mencapai Rp25 miliar.

    Setelah temuan itu, PPATK menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk melakukan tindak lanjut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Rabu.

    Sementara itu, menurut anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, tindakan anggota DPR yang main judi online telah melanggar kode etik.

    Guspardi bahkan menyebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana.

    “Keterlibatan anggota dewan mulai DPRD sampai DPR RI berikut sekretariatnya jika bermain judi online tidak hanya melanggar kode etik, tapi sudah pidana,” ucap Guspardi, Rabu.

    Guspardi juga setuju agar PPATK membuka dan mengusut perputaran uang terkait judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif.

    Termasuk, keterlibatan aparat penegak hukum dan institusi lainnya dalam judi online.

    Menurut Guspardi, judi online menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat.

    “Tentu fenomena ini sudah sangat meresahkan di mana hampir di setiap institusi sudah terpapar sebagai pemain judi online,” ucapnya.

    “Apalagi menurut PPATK dalam judi online ini juga terdapat pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya seperti dokter, wartawan, notaris, pengusaha dan profesi lainnya.”

    “Bahkan masing-masing nama, domisili, nomor handphone, tanggal lahir termasuk di mana mereka melakukan transaksi, datanya sudah dikantongi secara lengkap oleh PPATK,” katanya.

    Reaksi senada diungkapkan anggota Komisi III Fraksi PDIP, Johan Budi.

    Menurut Johan, sanksi etik tidak cukup untuk menghukum legislator yang terjerat judi online.

    Johan mengatakan, perlu adanya sanksi pidana bagi ribuan anggota dewan tersebut.

    “Saya pikir, penjudi bukan lagi sekedar masalah kode etik, tapi inisudah masuk ranah pidana. Menurut saya begitu, tidak tahu menurut yang lain,” ujarnya dalam raker tersebut.

    MKD Bakal Panggil Anggota Dewan Terjerat Judi Online

    Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Imron Amin meminta PPATK segera menyerahkan data terkait temuan 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD bermain judi online alias judol.

    Imron memastikan MKD akan memanggil dan meminta keterangan ribuan anggota dewan yang terjerat judi online tersebut.

    “Saya selaku Wakil Ketua MKD akan meminta PPATK agar secepatnya mengirimkan nama-nama anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online,” ujarnya Rabu (26/6/2024).

    “MKD sebagai Alat Kelengkapan Dewan akan mintai keterangan kepada para legislator yang bersangkutan,” katanya.

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)

  • Fenomena Judi Online di Kalangan Anggota DPR & DPRD, Ribuan Terancam Dipanggil MKD hingga Dipidana

    Ancaman Pidana Mengintai Ribuan Anggota Dewan yang Main Judi Online

    TRIBUNNEWS.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan fakta mencengangkan terkait judi online.

    Yaitu adanya ribuan anggota dewan dari DPR hingga DPRD bermain judi online.

    Hal ini disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR pada Rabu (26/6/2024) kemarin.

    “Terkait dengan pertanyaaan apakah, profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada,” kata Ivan dikutip dari YouTube Parlemen TV.

    Ivan juga mengatakan total ada 63.000 transaksi yang dilakukan anggota dewan untuk bermain judi online.

    Dari puluhan ribu transaksi tersebut, dia menyebutkan total deposit mencapai Rp 25 miliar per satu orang anggota dewan.

    “Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka tu. Dan angkanya bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing.”

    “Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” beber Ivan.

    Pasca pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Ivan untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota yang terlibat judi online.

    “Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti,” ujar Habiburokhman.

    Merespons itu, Ivan menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota yang terlibat.

    “Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD sama sekretariat sekjenan,” ucapnya.

    Tak Cukup Sanksi Etik tapi Pidana

    Menanggapi temuan PPATK ini, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi menilai legislator yang terjerat judi online tidak cukup hanya disanksi etik.

    Dia mengatakan perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti melakukan tindakan haram tersebut.

    “Saya pikir, penjudi bukan lagi sekedar masalah kode etik, tapi inisudah masuk ranah pidana. Menurut saya begitu, tidak tahu menurut yang lain,” ujarnya di raker tersebut.

    Senada, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius juga mendukung adanya sanksi pidana bagi anggota dewan yang terbukti terlibat judi online.

    Kendati demikian, Lucius mengaku pesimis terkait penindakan secara pidana terhadap anggota dewan karena Polri selaku penegak hukum pun turut terlibat dalam judi online.

    “Betul (perlu adanya sanksi pidana bagi anggota dewan). Kalaupun agak sulit bicara judi online ketika semua lembaga terlibat judi online ini.”

    “Ya ini ibarat jeruk makan jeruk ini, tidak tahu siapa yang paling bersih untuk mengadili yang lain,” katanya di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV dikutip pada Kamis (27/6/2024).

    Lucius pun turut mencurigai adanya anggota dewan yang tidak hanya sebagai pemain tetapi bandar judi online.

    Kecurigaan itu dilandasi dari temuan PPATK di mana per anggota dewan melakukan transaksi sebesar Rp 25 miliar.

    “Sebenarnya banyak yang ingin kita tahu seperti dari mana saja uang begitu besar yang digunakan anggota dewan untuk bermain judi online.”

    “Apakah (anggota) DPR ini adalah pemain judi saja atau mereka juga bandarnya? Saya curiga dengan dana sebesar itu, ada juga anggota yang juga merupakan bandar,” tutur Lucius.

    Dia pun berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) turut menyelidiki terkait dugaan adanya anggota dewan yang menjadi bandar judi online.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

    Artikel lain terkait Judi Online

  • Ribuan Anggota DPR Terlibat Judi Online hingga Miliaran Rupiah, Apa Kata Anggota Dewan?

    Ribuan Anggota DPR Terlibat Judi Online hingga Miliaran Rupiah, Apa Kata Anggota Dewan?

    TRIBUNNEWS.COM – Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 1.000 lebih Anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.

    Dari jumlah tersebut, PPATK mencatat ada lebih dari 63 transaksi yang dilakukan, yakni mencapai Rp25 miliar.

    “Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Setelah temuan itu, PPAT menyatakan akan segera menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

    “Ya nanti akan kami kirim surat (ke MKD),” kata Ivan.

    Lalu, apa kata Anggota Dewan saat mengetahui ada lebih dari 1.000 anggota DPR terlibat dalam permainan judi online tersebut?

    Habiburokhman Desak MKD Panggil PPATK

    Setelah mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengusulkan agar pimpinan MKD memanggil PPATK untuk meminta data anggota dewan yang terlibat judi online.

    “Saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut.”

    “Terkhusus data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online,” kata Habiburokhman usai menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Habiburokhman kemudian menjelaskan ancaman sanksi jika ada anggota dewan terbukti terlibat permainan judi online.

    Sanksi kode etik, kata Habiburokhman pasti akan diberikan karena sudah ada peraturan yang mengatur bahwa anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian.

    “Kalau di pedoman tata beracara sanksinya itu macam-macam. Kalau kode etik itu kan jelas pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian, itu di kode etik,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

    “Nah sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat, tergantung materi perbuatannya masing-masing,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Habiburokhman juga meminta agar PPATK melaporkan anggota DPR yang bermain judi online tersebut ke MKD.

    Menurutnya, judi online ini sangat meresahkan dan hampir terpapar di setiap institusi.

    Kendati demikian, dia meminta agar dilakukan pendekatan persuasif, mengingat permainan judi online melibatkan banyak pelaku.

     “Kalau semuanya represif tiba-tiba penjara kita enggak akan cukup pak gitu kan,” ungkap Habiburokhman.

    Fraksi PKS Minta PPATK Bongkar Eksekutif dan Yudikatif

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil juga meminta PPATK untuk membongkar anggota eksekutif dan yudikatif yang terlibat judi online.

    Sebab, Nasir merasa tidak adil jika PPATK hanya mengungkapkan anggota DPR saja yang terlibat dalam judi online.

    Alasannya, karena ia khawatir, permainan judi online sudah merambah ke semua cabang kekuasaan.

    “Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif,” ujar Nasir, dalam rapat kerja dengan PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Bagaimana perputaran di sana di eksekutif, yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” ucapnya.

    Fraksi Golkar Setuju PPATK Juga Bongkar Eksekutif dan Yudikatif soal Judi Online

    Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Supriansa juga setuju dengan Nasir.

    Ia meminta PPATK membongkar jika eksekutif dan yudikatif ada yang terlibat judi online.

    “Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online,” ungkap Supriansa.

    Namun, dari pihak PPATK sendiri menyatakan, belum menentukan keterlibatan eksekutif dan yudikatif dalam permainan judi online.

    “Alhamdulillah enggak ada,” ungkap Ivan.

    Johan Budi Desak PPATK Bekukan Rekening Bandar Judi Online

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi, mendesak PPATK agar segera melacak rekening bandar judi online yang meresahkan masyarakat tersebut.

    Lalu, setelah itu, Johan juga meminta agar rekening bandar judi online itu dibekukan.

    “Satgas ini akhirnya ke mana gitu? Jadi temuan Satgas jangan hanya pengumuman yang membuat publik terkaget-kaget, endingnya apa Pak Ivan?” kata Johan, dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama PPATK, Rabu.

    “Terus kalau misalkan detail bisa diketahui, apakah bisa di-tracking juga rekening ya terutama rekeningnya bandar itu. Ini kan ada kominfo juga di dalamnya kalau nggak salah Satgas itu, apa bisa juga itu dibekukan atau ditutup.”

    “Informasi dari kominfo kemudian disampaikan ke Pak Ivan atau sebaliknya yang kemudian ada penegak hukum yang melakukan freze kemudian itu bisa ditutup gitu, Apakah itu juga sudah dilakukan?” ucapnya.

    Johan pun mengaku kaget karena ternyata ada rekening yang diperjualbelikan untuk judi online.

    Terlebih lagi perputaran uang Rp600 triliun terkait judi online itu termasuk angka yang fantastis.

    Maka dari itu, Johan Budi mendesak PPATK mengusut hal tersebut.

    “Cukup terkejut juga ternyata ada Rp600 T perputaran dana yang melalui judi online, memang judi ini secara langsung merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung itu juga bisa merugikan keuangan negara,” ujar Johan.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam/Fersianus Waku)

  • Poros Perjuangan Jadi Amunisi Baru PDIP di Pilbup Malang 2024

    Poros Perjuangan Jadi Amunisi Baru PDIP di Pilbup Malang 2024

    Malang (beritajatim.com) – Bursa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024 di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang makin berwarna. Terjadi setelah Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDIP, Gunawan Wibisono HS, ikut mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Malang, Rabu (8/5/2024) sore.

    Mengusung semangat Poros Perjuangan, Gunawan yang notabene kader PDIP tulen, optimis memperoleh rekomendasi partai dalam Pilkada Kabupaten Malang pada November 2024 mendatang.

    Dengan demikian, Gunawan akan bersaing secara ketat dengan Bupati Malang petahana HM Sanusi untuk merebut rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Siapa yang layak jadi calon Bupati Malang dari PDIP nantinya?

    “Keseriusan pak Haji Gunawan sebagai anggota Fraksi PDIP Jatim untuk mendaftarkan sebagai calon Bupati Malang hari ini ditandai dengan mengembalikan berkas pendaftaran. Sudah lengkap. Kami akan serahkan nanti ke DPP,” ungkap Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, saat menerima berkas persyaratan untuk Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (8/5/2024) petang.

    Kata Didik, tugas DPC melaksanakan penjaringan bakal calon Bupati Malang. “Keputusan sepenuhnya berada di DPP PDIP. Maka blangko pendaftaran kami serahkan ke DPP melalui DPD PDIP,” ujarnya.

    Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Gunawan mengaku, banyaknya dukungan pada dirinya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024 datang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Poros Perjuangan.

    “Terima kasih kawan kawan dalam Poros Perjuangan. Ada sakera, risgo, maiyah, banser, ansor, onthel, ojok, hingga bantengan dan relawan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih semua,” tegas Gunawan.

    Gunawan bilang tidak punya angan angan dicalonkan sebagai Bupati. Namun, begitu ada gerakan Poros Perjuangan, merupakan aspirasi dari kader partai dan masyarakat.

    “Sebagai kader partai saya terpanggil. Saya juga harus melaksanakan dengan sungguh sungguh. Dan untuk mencapai itu semua saya tidak bisa berjalan sendiri, tentunya butuh kebersamaan. Kalau kita ingin Kabupaten Malang menjadi lebih baik, tentunya kita harus gotong royong, harus kerja bersama,” bebernya.

    Gunawan juga ingin bersama seluruh pendukungnya, bersama sama berjuang mewujudkan kemakmuran Kabupaten Malang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur.

    “Bagaimana kita bersama sama membuat terobosan agar Kabupaten Malang menjadi lebih bagus dan semakin makmur. Untuk itu, dengan pengembalian formulir pendaftaran ini, saya sudah siap untuk di calonkan sebagai Bupati Malang,” kata Gunawan disambut tepuk tangan riuh pendukungnya.

    Gunawan menambahkan, Poros Perjuangan bukan berarti kekecewaan. Tapi Poros Perjuangan, berkeinginan menyiapkan kader kader terbaik partai lainnya. “Tidak hanya satu orang saja yang dicalonkan. Tapi menyiapkan kader terbaik partai. Karena PDI Perjuangan di Kabupaten Malang punya banyak kader potensial. Sehingga melalui musyawarah dan ide ide Poros Perjuangan, muncul untuk mencalonkan saya. Insya Allah PDIP solid. Berbeda pendapat itu hal biasa dan suatu anugerah,” pungkas Gunawan. (yog/ian)

  • Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Acara tersebut digelar guna mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024.

    “Ini merupakan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024,” ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hadir juga Ketua DPP PDIP, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, dan Yasonna Laoly. Kemudian Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, dan Wabendum Rudianto Tjen juga hadir dalam rapat tersebut.

    “Dalam rakornas ini juga berkumpul seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara Partai dan juga seluruh caleg yang mendapatkan suara terbanyak di setiap dapil,” kata Hasto.

    Menurutnya, DPP PDIP melakukan pemetaan awal dalam upaya menyiapkan mesin PDIP untuk Pilkada 2024. “Seluruh kader Partai tadi telah dipimpin DPP Partai membahas setiap pemetaan politik di setiap provinsi dan mereka siap mencalonkan agar kader terbaik dari Partai,” kata Hasto. [kun]

  • Nasdem Bernostalgia ke Kantor PDI Perjuangan Jember

    Nasdem Bernostalgia ke Kantor PDI Perjuangan Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, bernostalgia mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Senin (15/4/2024) malam.

    Ketua DPD Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur ditemani sejumlah pengurus, antara lain Sekretaris DPD Bambang Haryanto, dua anggota Fraksi Nasdem DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan dan David Handoko Seto, serta jajaran pengurus lainnya.

    Mereka mereka ditemui langsung Ketua DPC PDIP Jember yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Arif Wibowo. Hadir pula Sekretaris DPC Widarto, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo, Bendahara DPC Agus Sofyan, sejumlah pengurus, dan anggota fraksi.

    Marsuki menyatakan kehadirannya sebagai bentuk silaturahmi dalam suasana lebaran dan temu kangen. “Ada semacam nostalgia. Dulu pada 2015, kami bersama-sama. Kami ada kesamaan dengan PDI Perjuangan. Kapan hari dalam pemilihan presiden, juga ada kesamaan: sama-sama kalah,” katanya, usai pertemuan.

    Nasdem dan PDIP pernah berkoalisi mengusung pasangan Faida dan Abdul Muqiet Arief dalam pemilihan kepala daerah Jember pada 2015. Lima tahun kemudian, Nasdem berkoalisi dengan Partai Gerindra dan tiga partai lainnya mengusung Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman. Sementara PDIP mengusung Abdus Salam dan Ifan Ariadna.

    Marsuki mengatakan, ada kesamaan sikap antara Nasdem dan PDIP dalam menatap Jember. “Ke depan kami bersama untuk menuju Jember yang lebih baik lagi. Kalau koalisi (pemilihan kepala daerah), saya kira masih belum. Kalau nanti ada kesamaan ya berkoalisi,” katanya.

    “Kami ini ingin menata Jember lebih baik lagi. Harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama tidak bisa. Kami sudah pernah bertemu partai-partai lain. Tujuannya untuk menata Jember lebih baik,” kata Marsuki.

    Sejumlah pengurus partai yang pernah ditemui Marsuki adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, dan Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam Koalisi Kebersamaan.

    Kendati sudah membangun dua koalisi, Nasdem belum membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. “Kami masih menunggu instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Marsuki.

    Setelah PDI Perjuangan, Marsuki akan beranjangsana ke markas partai lain, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya. “Kami akan agendakan,” kata Marsuki. [wir]

  • Fraksi PDIP Jember Diminta Menilai Bupati Hendy, Ini Hasilnya…

    Fraksi PDIP Jember Diminta Menilai Bupati Hendy, Ini Hasilnya…

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta menilai kinerja Bupati Hendy Siswanto oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai bagian dari penjaringan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Ada enam dari tujuh anggota fraksi yang masing-masing dimintai penilaian langsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPC dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan PDI Perjuangan Jember, Arif Wibowo, awal pekan ini.

    Mereka adalah Danang Kurniawan, Hadi Supa’at, Tabroni, Agus Sofyan, Edi Cahyo Purnomo, dan Alfan Yusfi. Satu-satunya anggota fraksi yang absen adalah Indrijati. “Alhamdulillah, para anggota fraksi termasuk saya masih memberikan nilai yang bagus kepada Ji Hendy,” kata Agus Sofyan, Bendahara DPC PDI Perjuangan Jember dan Wakil Ketua DPRD Jember, Kamis (11/4/2024).

    “Mayoritas teman-teman mengakui keberhasilan-keberhasilan Haji Hendy, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Layanan-layanan itu masih dianggap (bagus),” kata Agus.

    “Kesimpulan awalnya: petahana, Pak Haji Hendy, masih sangat layak jika seandainya dalam seleksi di internal bisa lolos,” kata Agus. Apalagi berdasarkan survei internal PDI Perjuangan, elektabilitas Hendy masih yang tertinggi dibandingkan kandidat lainnya.

    Para anggota fraksi juga menilai, jika tetap berpasangan dengan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam pencalonan pilkada tahun ini, maka suara dukungan untuk Hendy akan lebih bagus dan utuh. “Daripada berpasangan dengan calon wakil bupati yang lain,” kata Agus.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo juga menilai, sejumlah program Hendy selama memimpin Jember sejak Februari 2021 cukup berpihak pada rakyat kecil. “Selama pemerintahan Bupati Hendy, ada beberapa kebijakan yang pro rakyat, seperti J-Berteman dan J-Pasti Keren,” katanya.

    J-Berteman adalah akronim dari Jember Bersih Terang dan Aman, yakni perekrutan 12 ribu orang petugas kebersihan dan pertamanan. Sementara J-Pasti Keren adalah akronim dari Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien, yakni program layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Jenber yang belum ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Teman-teman mengapresiasi program J-Keren, karena sangat bagus untuk kepentingan masyarakat. Rakyat terbantu dengan program itu. Program itu tepat mengenai sasaran, sehingga memangkas proses administrasi layanan kesehatan,” kata Edi.

    Dalam pertemuan itu, menurut Edi, Arif mengapresiasi program yang prorakyat selama pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman. “Kalau program itu baik untuk rakyat, Mas Arif sangat responsif,” katanya.

    Sementara itu diwawancarai terpisah, Bupati Hendy mengakui masih banyak kekurangan selama masa pemerintahannya sejak 27 Februari 2021. Namun, ia mengingatkan, masa pemerintahannya sangat pendek. Gara-gara pandemi Covid-19, Hendy menyatakan hanya bisa bekerja maksimal selama dua tahun.

    “Bukan saya merasa terlalu bagus. Tapi dengan waktu pemerintahan selama dua tahun satu bulan, kalau masih ada kekurangan ya pasti. Dua puluh tahun jadi bupati saja pasti ada kekurangan. Apalagi kalau dua tahun satu bulan,” kata Hendy.

    Selama ini Hendy membuka ruang kritik seluas-luasnya dari berbagai pihak, terutama PDI Perjuangan. “Saya belum pernah meng-counter kritik PDI Perjuangan, karena itu bagian dari upaya menempa diri saya menjadi lebih baik. Semakin tajam kritiknya, membuat saya semakin lebih baik, karena ini memang pendidikan. Saya menganggap PDI Perjuangan orang tua saya yang betul-betul ingin Jember lebih baik,” katanya. [wir]

  • Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.

    “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ungkap Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Meski begitu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut hak angket merupakan hak anggota DPR. Hanya saja, kata Puan, harus ada dukungan politik untuk merealisasikannya.

    “Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat,” tuturnya.

    Puan pun mengungkapkan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ada aturannya di (UU) MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudiam harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada,” papar Puan.

    “Jadi ya kita lihat, paling tidak itu merupakan hak anggota DPR yang apabila terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu bagaimana di lapangan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

    Puan lantas berbicara mengenai rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia menjawab singkat. “InsyaAllah,” jawab Puan.

    Puan juga mengatakan ‘Insyaallah’ saat ditanya apakah sudah ada pertemuan antara dirinya dengan Prabowo. Ia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. “Iya enggak ya?” kata Puan singkat. [kun]