Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Fraksi PDIP

  • 5 Fakta Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Tersangka oleh KPK

    5 Fakta Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Tersangka oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya selesai menjalani pemeriksanaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Ini merupakan panggilan kedua KPK kepada Hasto. Pasalnya, Sekjen PDIP tersebut berhalangan hadir pada jadwal pemeriksaan Senin (6/1/2025).

    Namun, Hasto dan tim hukum menepati janji kepada penyidik KPK untuk datang ke Gedung Merah Putih pada Senin (13/1/2025) pukul 10.00 WIB. Hasto dan rombongan tim hukum dan DPP PDIP bahkan tiba sekitar pukul 09.40 WIB.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. Setelah keluar dari Gedung KPK, dia langsung diserbu oleh wartawan untuk diminati keterangan. Sayangnya, Hasto memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan dari rekan media soal pemeriksaan terhadap dirinya. 

    Berikut Berikut fakta-fakta yang terjadi saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai tersangka KPK untuk pertama kalinya. 

    5 Fakta Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Tersangka oleh KPK

    1. Hasto Janji Berikan Keterangan Sebaik-baiknya

    Hasto mengaku siap secara formil dan materiil untuk menghadapi proses hukum yang berlaku di KPK.

    “Didampingi oleh seluruh penasihat hukum kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hasto juga mengungkap penasihat hukumnya akan menyerahkan surat terkait dengan praperadilan yang diajukan olehnya di PM Jakarta Selatan. Surat itu rencananya diserahkan kepada pimpinan KPK.

    “Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan , atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK,” kata Hasto. 

    2. Didukung Tim Hukum PDIP 

    Saat diperiksa KPK, Hasto tidak datang sendirian. Dia justru didampingi wajah-wajah yang familier dengan dunia hukum.

    Beberapa kuasa hukum Hasto yang ikut menghadiri pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini adalah Maqdir Ismail dan Ronny Talapessy. Maqdir diketahui sebelumnya maju sebagai caleg DPR 2024-2029 dari PDIP dan kerap mewakili partai itu misalnya pada sidang gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun Ronny merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum yang turut didapuk sebagai tim hukum Hasto. Dia juga telah mengawal Hasto dalam pemeriksaan sebelumnya pada Juni 2024.

    3. Bungkam Usai Diperiksa 3,5 Jam 

    Hasto Kristiyanto selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan rintangan penyidikan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Hasto terlihat turun ke lobi Gedung Merah Putih KPK dari ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 13.26 WIB. Dia langsung keluar didampingi penasihat hukumnya, Maqdir Ismail, yang juga mengawalnya saat berjalannya pemeriksaan oleh penyidik.

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya sejak sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini. Hanya saja, penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

    Dia menyebut proses pemeriksaan untuk hari ini telah tuntas. “Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini,” ujar Maqdir kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hasto lalu meninggalkan Gedung KPK bersama rombongannya yang di antaranya meliputi Maqdir Ismail dan Ronny Talapessy. Para simpatisan Hasto masuk ke bagian depan Gedung KPK untuk menjemputnya menuju ke bus.

    Adapun, Bus Hasto terparkir tidak jauh dari lokasi Gedung KPK. Bus itu juga yang membawanya tiba ke KPK.

    Perbesar

    4. Bawa-bawa Bung Karno dan Megawati 

    Sebelumnya, Hasto mengimbau para simpatisan dan kader partai untuk tenang sejalan dengan pemeriksaannya di KPK sebagai tersangka. Dia mengatakan bakal memberikan keterangan kepada penyidik KPK dengan sebaik-baiknya.

    “Kami mohon doanya, dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDIP adalah partai berkarakter banteng,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan.

    Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko.

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    5. Alasan KPK Belum Tahan Hasto 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik memeriksa Hasto secara umum terkait dengan barang bukti elektronik yang ditemukan, maupun keterangan-keterangan saksi lain. 

    Adapun, Hasto belum ditahan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang belum hadir.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” jelas Tessa kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Tessa menyebut masih ada beberapa saksi kasus itu yang belum diperiksa sampai dengan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka. Misalnya, saksi anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari serta mantan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 Saeful Bahri.

    KPK menilai penahanan Hasto belum perlu dilakukan. Namun, upaya paksa terhadap elite PDIP itu bakal dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Tessa.

  • Tak Ada Hubungannya dengan Prabowo

    Tak Ada Hubungannya dengan Prabowo

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden Prabowo Subianto terkait pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK.

    Dasco menegaskan, tidak ada hubungannya antara belum ditahannya Hasto dengan Prabowo.  

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses proses yang terjadi di sana,” ujar Dasco, Senin, 13 Januari.

    “Sehingga kalau ada pertanyaan (soal Hasto), tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra,” sambungnya. 

    Wakil Ketua DPR itu juga memastikan belum ada telepon dari Megawati untuk Prabowo. Baik terkait hal tersebut maupun hal lainnya. 

    “Belum ada, belum ada,” kata Dasco. 

     

    KPK rampung memeriksa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan hari ini.

    Dia tidak ditahan karena pemeriksaan terhadap saksi lain masih harus dilakukan.

    “Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan (keterangannya, red),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari.

    Sejumlah saksi yang belum hadir di antaranya adalah Maria Lestari selaku anggota DPR RI Fraksi PDIP hingga kader PDIP Saeful Bahri. Kondisi ini, sambung Tessa, membuat penyidik memilih tak segera menahan Hasto.

    “Penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat berkas siap dilimpahkan maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tegasnya.

     

  • Di Balik Bungkamnya Hasto usai 3,5 Jam Diperiksa KPK

    Di Balik Bungkamnya Hasto usai 3,5 Jam Diperiksa KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

    Kendati demikian, penyidik lembaga antikorupsi tidak langsung menahan Hasto. Pemeriksaan pada Senin (13/1/2025) kemarin, hanya sebatas menginformasi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan rumah Hasto beberapa waktu lalu.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Hasto belum ditahan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang belum hadir.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” jelas Tessa kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Tessa menyebut masih ada beberapa saksi kasus itu yang belum diperiksa sampai dengan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka. Misalnya, saksi anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari serta mantan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 Saeful Bahri.

    Oleh sebab itu, KPK menilai penahanan Hasto belum perlu dilakukan. Namun, upaya paksa terhadap elite PDIP itu bakal dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Tessa.

    Hasto Keluar KPK

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Hasto terlihat turun ke lobi Gedung Merah Putih KPK dari ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 13.26 WIB. Dia langsung keluar didampingi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, yang juga mengawalnya saat berjalannya pemeriksaan oleh penyidik. 

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya sejak sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail namun membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Dia menyebut proses pemeriksaan untuk hari ini telah tuntas. “Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini,” ujar Maqdir kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). 

    Namun demikian, beberapa waktu sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. 

    Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya. 

  • KPK Ungkap Alasan Tak Langsung Tahan Sekjen PDIP Hasto

    KPK Ungkap Alasan Tak Langsung Tahan Sekjen PDIP Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak langsung menahan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai diperiksa sebagai tersangka. 

    Hasto sebelumnya diperiksa selama 3,5 jam sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan, Senin (13/1/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik memeriksa Hasto secara umum terkait dengan barang bukti elektronik yang ditemukan, maupun keterangan-keterangan saksi lain.

    Penyidik juga mendalami pengetahuannya soal perkara suap dan perintangan penyidikan yang disangkakan kepadanya. 

    Adapun Hasto belum ditahan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang belum hadir.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” jelas Tessa kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Tessa menyebut masih ada beberapa saksi kasus itu yang belum diperiksa sampai dengan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka. Misalnya, saksi anggota DPR Fraksi PDIP Maria Lestari serta mantan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 Saeful Bahri.

    Oleh sebab itu, KPK menilai penahanan Hasto belum perlu dilakukan. Namun, upaya paksa terhadap elite PDIP itu bakal dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Tessa.

    Hasto Keluar KPK

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Hasto terlihat turun ke lobi Gedung Merah Putih KPK dari ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 13.26 WIB. Dia langsung keluar didampingi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, yang juga mengawalnya saat berjalannya pemeriksaan oleh penyidik. 

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya sejak sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail namun membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Dia menyebut proses pemeriksaan untuk hari ini telah tuntas. “Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini,” ujar Maqdir kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). 

    Pada sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. 

    Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya. 

  • Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    loading…

    Ima Mahdiah merupakan tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan, Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah merupakan orang Betawi asli. Hal itu menepis anggapan tidak adanya tokoh Betawi di Tim Transisi.

    “Jadi, tim transisi kemarin sudah mulai rapat yang dipimpin oleh Ibu Ima Mahdiah, dan ada beberapa pertanyaan dipublik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Ibu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2025).

    Menurut Pramono, tak hanya seorang Betawi asli, Ima Mahdiah pun merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP. Ima memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    “Dia Wakil Ketua DPRD dari Fraksi saya kebetulan. Sehingga dengan pengalaman itu, saya yakin, tim transisi ini segera bisa bekerja dan yang paling utama adalah mereka hanya menyiapkan, bukan memutuskan, tetap semua keputusan di saya dan Bang Doel,” tuturnya.

    Pram menambahkan, Tim Transisi bakal menyiapkan berbagai hal hingga dia dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kelak. Terkait waktu pelantikan, Pram mengaku tak mempersoalkannya lantaran dia bakal menaati penetapan dari pemerintah.

    “Mereka menyiapkan sampai dengan pelantikan, apakah pelantikan itu tanggal 7 Februari sesuai dengan Perpres, atau Maret setelah tanggal 13. Saya kapan saja tidak ada persoalan, saya sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan Mendagri,” katanya.

    (cip)

  • Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan Tim Transisi akan menyelesaikan belanja masalah saat dirinya kampanye di sejumlah lokasi. Foto/ SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan, Tim Transisi bentukannya tersebut bakal bekerja untuk menyelesaikan belanja masalah saat kampanye dahulu di Jakarta.

    “Saya sudah sampaikan berulang kali, saya akan menyelesaikan belanja masalah yang saya keliling selama ini dari kelurahan ke kelurahan, hampir 300 titik,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Pram, di antara masalah tersebut, yakni menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Difabel, dan lainnya. Semua persoalan dari belanja masalah yang telah dilakukannya itu menjadi prioritas di awal.

    “Termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam benar-benar segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik, kita lebih perbaiki lagi, termasuk Kampung Akuarium,” katanya.

    Pramono menambahkan, Tim Transisi bentukannya itu di pimpin oleh Ima Mahdiah. Tak hanya seorang Betawi asli, Ima merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, yang mana memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    (cip)

  • Pramono Anung: Tim Transisi Bakal Minta Pandangan Para Mantan Gubernur Jakarta – Page 3

    Pramono Anung: Tim Transisi Bakal Minta Pandangan Para Mantan Gubernur Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, akan melibatkan sejumlah mantan gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan baru. Beberapa nama yang disebut akan dimintai pandangan adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tim transisi ini juga akan meminta pandangan para orang-orang yang pernah menjadi gubernur di Jakarta,” ujar Pramono dalam acara Pesta Rakyat Kemenangan oleh Sahabat Pram di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Pramono menegaskan, tim transisi akan diisi oleh para profesional dengan keahlian sesuai bidang masing-masing untuk memastikan pendekatan yang digunakan benar-benar profesional.

    “Ini profesional, orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi saya betul-betul pingin pendekatannya profesional,” katanya.

    Selain itu, Pramono memastikan tim transisi pemerintahannya juga melibatkan tokoh Betawi. Salah satunya adalah Ima Mahdiah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP.

    “Ada beberapa pertanyaan di publik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Bu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi (PDIP) saya kebetulan,” imbuhnya, dikutip dari Antara.

     

  • KPK Usut PAW Maria Lestari, PDIP: Ini Jelas Tebang Pilih

    KPK Usut PAW Maria Lestari, PDIP: Ini Jelas Tebang Pilih

    loading…

    KPK bakal mendalami indikasi suap dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maria Lestari pada 2019 lalu. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami indikasi suap dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maria Lestari pada 2019 lalu. Pengusutan itu karena polanya hampir sama dengan PAW Harun Masiku yang kini masih jadi buronan.

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai KPK layaknya lembaga gosip lantaran menyebar informasi berdasarkan dugaan. Harusnya KPK fokus terhadap pengusutan dugaan suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bukan malah menggiring opini publik.

    “Alih-alih fokus kasus suap yang dituduhkan pada Hasto, KPK malah membuat isu baru yang tujuannya menggiring opini publik,” ujar Guntur, Sabtu (11/1/2025).

    “Tak layak KPK menyampaikan informasi yg masih berdasarkan indikasi, dugaan, asumsi, dan spekulasi, harusnya KPK menyampaikan berdasarkan bukti dan fakta hukum, kecuali KPK ingin menjadi lembaga gossip bukan pemberantasan korupsi,” sambungnya.

    Adanya pernyataan tersebut semakin menguatkan KPK melakukan politisasi dan kriminalisasi Hasto. Menurut dia, PAW tidak hanya terjadi di PDIP.

    “Dengan hanya melacak kasus PAW di PDIP jelas terungkap cara tebang pilih KPK,” katanya.

    Sebelumnya, KPK bakal mendalami PAW Maria Lestari. Pendalaman tersebut berbarengan dengan pengusutan kasus yang menjerat buronan Harun Masiku.

    “Itu Maria ya Dapil Kalimantan Barat kalau nggak salah, kalau Pak HM di Sumsel. Ini juga yang sedang kita dalami, berbarengan itu kita dalami,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip, Sabtu (11/1/2025).

    Maria berhasil lolos ke Senayan pada 2019 setelah menggantikan Alexius Akim yang dipecat PDIP. Akim pernah menjalani pemeriksaan di KPK. “Kami sedang melihat pola yang sama dengan HM atau seperti apa,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Alexius Akim mengaku diperiksa soal Harun Masiku. Dia banyak dicecar penyidik soal dirinya yang pernah maju sebagai caleg DPR dari PDIP tahun 2019 lalu.

    “Ya jadi banyak berkaitan dengan masalah saya sendiri, karena saya waktu itu ikut Pemilu Legislatif 2019. Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya diberhentikan,” kata Alexius.

    (jon)

  • HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Dimana salah satu yang dipesankan Megawati yakni soal keteladanan, dimana pemimpin harus menyatukan kata dan perbuatan.

    Merespons pidato Megawati, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth sepakat dengan pendapat tersebut. 

    Kenneth mengatakan dirinya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya sepenuhnya setuju dengan arahan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai pemimpin, kita harus sanggup menyatukan kata dan perbuatan, serta menjadikan etika, moral, dan hati nurani sebagai landasan dalam setiap keputusan yang diambil. 

    Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu mengikuti perintah Ibu Ketua Umum untuk menjalankan tugas saya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Kenneth, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta ini menilai pidato Megawati itu mengingatkan tentang pentingnya lima prinsip negara paripurna yang harus diwujudkan bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Saya mendukung penuh pentingnya mengaktualisasikan Pancasila secara progresif, sebagai dasar untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. 

    Pancasila harus benar-benar menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang kita buat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung,” tuturnya.

    Ia juga mengaku sepakat dengan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teguh, karena konstitusi telah mengatur dengan jelas sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Tantangan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi fokus yang perlu kita jaga. Saya akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang mengarah pada pembangunan yang berencana, yang tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta,” tegas pria yang juga menjabat Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Terakhir, sebagai kader PDI Perjuangan, Kenneth meyakini bahwa visi Indonesia Raya yang digagas oleh BPUPKI adalah dasar yang kokoh untuk membangun bangsa ini. 

    Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini dengan semangat juang yang tinggi, sebagaimana yang selalu diajarkan Megawati.

    “Dengan keyakinan ini, saya akan terus bekerja keras untuk menjalankan tugas saya sebagai Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta, dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar PDI Perjuangan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. 

    Seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati, kita harus menjadi kader partai yang selalu kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman,” Paparnya.

    5 Prinsip dari Megawati 

    Diketahui, dalam pidatonya, Megawati  menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia. 

    Megawati yakin, prinsip-prinsip ini akan membuka jalan optimisme bagi Indonesia yang ber-Trisakti.

    “Paripurna dalam pemikiran, namun tetap abadi. Konsepsi Negara Paripurna inilah yang harus dijadikan cahaya masa depan,” kata Megawati.

    Dimana kelima prinsip tersebut yakni keteladanan, Pancasila, Undang-Undang 1945, pembangunan berencana dan Indonesia Raya.

    Megawati meyakini, kelima poin ini akan membuka jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dalam ekonomi, dan memiliki kepribadian budaya yang kuat.

    Di akhir pidato, Megawati mengingatkan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk terus semangat dalam perjuangan. 

    “Hadapi segala tantangan dengan percaya diri. Kita bukan cacing yang mudah diinjak. Kita adalah partai yang kuat, partai banteng yang akan terus abadi melintasi zaman,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perayaan HUT ke-52 tahun PDI Perjuangan dilaksanakan secara hibryd bersama kader seluruh Indonesia, Jumat, (10/1/2025). 

    Ada yang dilaksanakan di pusat, 38 DPD dan 400an DPC. Bahkan dilaksanakan di seluruh kecamatan hingga kelurahan/desa.

    Begitu pun di Kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.

    Sekretaris Fraksi PDIP Sulsel, Alimuddin menyampaikan makna dari tema HUT ke-52 PDIP kali ini yakni “Satyam Eva Jayate,” yang berarti “Hanya Kebenaran yang Menang”.

    “Terkait kami mengambil tema ini, bahwa kami pasti menang. Api tak kunjung padam. 

    Tadi sudah kami mendengar juga sepintas arahan dari ibu ketua umum, senantiasa untuk mendorong dan memberi spirit kita. Bahwa kita harus bekerja keras, berjuang, sehingga kemenangan kita capai ke depan,” jelasnya. 

    Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni menyatakan, di momen HUT PDIP ini, pihaknya betul-betul ingin menghidupkan kinerja partai bersama masyarakat.

    “Kita PDI Perjuangan pasti selalu melakukan evaluasi. Melihat HUT ke-52 ini juga, sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kongres,” kata RPG, singkatan nama Rudy Pieter Goni.

    Kongres ini nantinya akan dimulai dari kongres cabang. Menurutnya, siklus kepemimpinan adalah keniscayaan. Sehingga setiap lima tahun selalu ada siklus kepemimpinan. 

    Di sini akan dilihat DPC mana yang gagal misalnya. Adapun yang berhasil akan mendapat award. PDIP kata dia berkomitmen untuk tidak sekadar ikut dalam pileg tapi memang menyiapkan kader untuk bisa bersama rakyat.